Deddy Purwanto, Pengarang Jurnal Islam

Faksi Jihad Mali Lakukan Serangan pada Pasukan PBB

26 Sep 2017 10:25:31

MALI (Jurnalislam.com) – Setelah diam cukup lama, faksi jihad Pendukung Al Qaeda untuk Muslim dan Islam (JNIM) kembali ke media sosial pada hari Sabtu (23/9/2017) dan mengeluarkan sebuah pernyataan tanggung jawab dan juga sebuah video atas serangan multi-cabang pekan lalu terhadap pasukan PBB di kota utara Mali Kidal.

Pernyataan tersebut berbunyi bahwa pasukan JNIM melancarkan serangan terhadap “gerbang pasukan kriminal MINUSMA di kota Kidal.” Pernyataan terus berlanjut dengan mengatakan bahwa pertempuran ini menghasilkan satu kendaraan lapis baja PBB terbakar dan satu pasukan PBB terluka, sementara posisi MINUSMA di Kidal juga ditargetkan dengan mortir dan roket.

Pejabat: Mali dalam Cengkraman Al Qaeda, Keadaan Darurat Diperpanjang

Pernyataan jihadis tersebut sebagian besar sesuai dengan yang dilaporkan MINUSMA. Menurut PBB, “kamp MINUSMA di Kidal adalah sasaran serangan yang kompleks, mengakibatkan satu orang pasukan terluka.” PBB juga menyatakan bahwa pasukannya menggagalkan serangan tersebut setelah mengerahkan “Rapid Reaction Force“.

Dalam video tersebut, para jihadis terlihat menembaki posisi PBB dengan mortir, roket, senjata ringan, dan tembakan senapan mesin berat. Satu kendaraan terlihat terbakar di latar belakang, membenarkan pernyataan JNIM. Di adegan lain, para jihadis terlihat terlibat dengan pasukan PBB dalam pertempuran yang relatif dekat.

Klaim terakhir JNIM terjadi pada tanggal 31 Juli, ketika menyatakan pasukannya melukai empat tentara Prancis dengan sebuah IED di dekat Tessalit di wilayah Kidal. Namun, video tersebut menampilkan sebuah video yang menunjukkan serangan 17 Juni di sebuah pangkalan Mali di wilayah Timbuktu pada akhir Agustus. Tak lama kemudian, saluran Telegramnya ditutup lalu membuat yang baru dan tetap diam sampai hari Sabtu.

Al Qaeda Afrika Barat Rilis Hasil Rampasan Perang di Pangkalan Militer Mali

Banyak serangan yang sebagai karya JNIM dalam kurun waktu ini masih belum diklaim. Selain itu, juga ada serangan yang lebih baru, seperti ledakan IED hari Ahad di dekat Gao yang menewaskan tiga pasukan PBB dan melukai lima lainnya.

Serangan ini sangat mirip sebagai karya JNIM, namun belum bisa diklaim.

Penghitungan Suara Referendum Pemisahan Wilayah Kurdi dengan Irak Dimulai

26 Sep 2017 09:01:46

IRAK (Jurnalislam.com) – Tempat pemungutan suara yang didirikan untuk referendum Irak Kurdi telah ditutup dan penghitungan surat suara telah dimulai, menurut badan pengawas resmi.

Voting ditutup pada pukul 6 sore waktu setempat (16:00 GMT) pada hari Senin (25/9/2017), dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu 72 jam.

TV Rumiw yang berbasis di Erbil, dengan mengutip Komisi Independen Pemilihan dan Referendum, mengatakan 78 persen dari lebih dari lima juta pemilih ikut memilih kemarin.

Di Kirkuk, pihak berwenang mengumumkan jam malam satu setengah jam sebelum jajak pendapat ditutup saat orang Kurdi yang penuh sukacita mulai merayakannya.

Pemungutan Suara Referendum Hari Senin, Pemimpin Kurdi Irak: Ini untuk Masa Depan

Warga Kurdi di kota Irak utara berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, namun masih ada oposisi di antara orang-orang Arab dan Turkmen yang tinggal di samping mereka.

Pemilih diminta untuk memilih ‘Ya’ atau ‘Tidak’ pada surat suara yang menanyakan satu pertanyaan kepada warga Kurdi, Turki, Arab dan Asyur: “Anda ingin daerah Kurdistan dan wilayah Kurdistan di luar wilayah (Kurdistan) menjadi negara merdeka?”

Referendum tersebut ditentang oleh pemerintah pusat Irak di Baghdad dan juga negara-negara tetangga Turki dan Iran, di samping kekuatan internasional utama.

Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyatakan keprihatinannya pada hari Senin tentang efek referendum yang berpotensi mendestabilisasi, meminta Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kompromi.

Dia juga mengatakan kepada pihak berwenang Kurdi Irak untuk memastikan bahwa pekerjaan misi PBB di Irak “akan diizinkan untuk terus tanpa hambatan”.

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

Namun, Presiden KRG Masoud Barzani membela bahwa pemungutan suara tidak mengikat, dengan mengatakan hanya melalui referendum, Kurdi dapat menjamin masa depan mereka.

Dia juga berjanji untuk memulai negosiasi dengan pejabat Baghdad segera setelah hasil suara diketahui.

Suku Kurdi cenderung menyetujui referendum tersebut, namun mereka tidak berharap menghasilkan deklarasi langsung untuk memisahkan diri dari Irak.

Bayan Sami Abdul Rahman, perwakilan KRG untuk AS, mengatakan bahwa walaupun hasilnya tidak mengikat bagi pemerintah Irak, namun hasil ini “mengikat” kepemimpinan Kurdi “untuk mengikuti kehendak rakyat”.

“Kepemimpinan Kurdi sekarang memiliki mandat untuk bernegosiasi dengan Baghdad dalam sebuah perpisahan yang damai, mengenai sebuah hubungan baru antara Erbil dan Baghdad,” katanya kepada Al Jazeera dari Washington, DC.

Referendum tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tetangga Irak – Turki, Iran dan Suriah – dengan kekhawatiran bahwa hal itu dapat mendorong minoritas Kurdi di Negara mereka melepaskan diri.

Turki adalah rumah bagi penduduk Kurdi terbesar yaitu sekitar 14 juta orang.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya akan melakukan apapun untuk menghalangi upaya melawan integritas teritorial Turki.

AS dan PBB juga mengecam referendum tersebut.

Irak dan tetangga Kurdi lainnya “harus mengerti bahwa kita telah melakukan langkah demi langkah ini”, Bayan Sami Abdul Rahman mengatakan kepada Al Jazeera.

“Kami menganggap ini sangat serius, kami ingin terlibat dalam dialog. Kami tidak ingin membuat ketidakstabilan Irak atau Kurdistan … tapi yang pasti tujuan kami adalah Kurdistan Irak yang independen dalam waktu dekat.”

Pemilihan Suara Pemisahan Wilayah Kurdi dengan Irak Selesai Tadi Malam

26 Sep 2017 08:51:01

ERBIL (Jurnalislam.com) – Voting dalam referendum kontroversial mengenai pemisahan wilayah Kurdi Irak utara berakhir pada Senin malam (25/9/2017), Anadolu Agency melaporkan.

Jajak pendapat dijadwalkan ditutup pada pukul 6 sore waktu setempat (3 GMT), namun Komisi Pemilu Pemerintah Daerah Kurdi memperpanjang operasi satu jam lagi untuk memungkinkan pemilih memberikan suara mereka, kecuali provinsi Kirkuk.

Komisi tersebut mengatakan jumlah pemilih mencapai 76 persen.

Pemerintah daerah telah mendesak warga untuk tidak melakukan penembakan udara saat merayakan keberhasilan referendum tersebut.

Sebuah insiden penembakan terjadi di mana seorang warga sipil terbunuh di pusat distrik Tuz Khurmatu yang disengketakan di provinsi Saladin.

Erdogan: Referendum Kurdi Buka Krisis dan Konflik Baru di Irak

Referendum yang tidak mengikat pada hari Senin terjadi di daerah-daerah yang dikuasai Kurdi Utara (KRG) di Irak utara, termasuk daerah-daerah antara Erbil dan Baghdad yang diperebutkan.

Referendum, yang diboikot oleh Turki dan Arab, diadakan di provinsi Erbil, Dohuk dan Sulaymaniyah, provinsi yang dilawan di Kirkuk, distrik Tuz Khurmatu di provinsi Saladin dan distrik Khanaqin di provinsi Diyala.

Turki, AS, Iran dan PBB memperingatkan bahwa pemungutan suara akan mengalihkan perhatian dari operasi melawan IS (Islamic State) dan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar di wilayah ini.

Sebelumnya Senin, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa hasil referendum “batal di mata hukum”.

Pemerintah pusat Irak telah mengancam untuk melakukan intervensi secara militer jika pemilihan suara tersebut mengarah pada kekerasan.

Pemimpin KRG, Masoud Barzani, mengatakan bahwa kemenangan ‘Yes’ tidak akan menghasilkan deklarasi kemerdekaan secara otomatis namun hanya akan mengarah pada perundingan lebih lanjut dengan Baghdad.

Erdogan Ancam Tindakan Militer pada Referendum Kurdi Irak yang Baru Selesai Digelar

26 Sep 2017 08:42:55

TURKI (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan peringatkan referendum kemerdekaan di Kurdistan Irak, dan tidak akan mengesampingkan potensi tindakan militer demi menghentikan usaha merebut wilayah negaranya.

Peringatan tersebut muncul saat warga di wilayah otonomi Irak mengikuti pemilihan pada hari Senin (25/9/2017) (dalam sebuah referendum kemerdekaan, di tengah meningkatnya ketegangan dan oposisi internasional.

Pemungutan suara berlangsung di daerah yang disengketakan antara kota Erbil utara dan ibukota Baghdad, serta provinsi Kirkuk yang kaya minyak, yang tercampur secara etnis.

“Pasukan bersenjata kita berada di perbatasan dengan Irak untuk melakukan apapun yang diperlukan,” kata Erdogan, menambahkan bahwa Turki dapat memblokir ekspor minyak utama dari Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdish Regional Government-KRG) selama pemungutan suara.

“Kami tidak akan membiarkan siapapun atau apapun untuk pergi dari Turki ke Irak. Pekan ini kita akan mengadopsi begitu banyak tindakan lain. Kami akan menutup perbatasan. Tidak ada yang akan melintasi perbatasan.”

“Pintu masuk-keluar akan ditutup” di persimpangan perbatasan Habur, satu-satunya perbatasan darat Turki dengan Irak, kata Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul.

Dia mengatakan saat ini ada penyeberangan yang diizinkan bagi pihak Irak hanya tapi perjalanan akan ditutup di kedua arah pekan ini.

“Setelah ini mari kita lihat melalui saluran mana mereka akan mengirim minyak mereka… dan kepada siapa mereka akan jual. Katupnya ada bersama kita, sudah selesai begitu kita menutupnya,” katanya.

Arab Saudi Desak Pemimpin Kurdi Irak Batalkan Referendum

Minyak Kurdi Irak diekspor melalui Turki dan pelabuhan Ceyhan bagian selatan Turki, serta merupakan jalur ekonomi utama untuk wilayah ini.

Erdogan mengatakan “terlepas dari hasilnya, kita melihat ini [referendum] tidak berlaku dan mengatakan bahwa itu [referendum] tidak sah”.

Dia juga mengatakan bahwa Turki siap untuk mengambil “semua langkah” yang dibutuhkan “di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan keamanan” dan tampaknya tidak mengesampingkan tindakan militer.

Pekan lalu angkatan bersenjata Turki memulai latihan militer di wilayah sekitar kota perbatasan Silopi, termasuk 100 kendaraan militer, yang dilanjutkan dengan bala bantuan akhir pekan ini.

Erdogan memperingatkan KRG bahwa operasi lintas perbatasan oleh tentara Turki serupa dengan yang dilakukan di Suriah utara tahun lalu terhadap kelompok Islamic State (IS) dan pasukan Kurdi.

Selain Turki, pemerintah pusat Irak dan Iran juga menentang keras referendum tersebut.

Ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa memicu aspirasi separatis Kurdi di wilayah ini.

Lima juta orang di Irak utara berhak untuk memilih dalam referendum hari Senin.

Andrew Simmons dari Al Jazeera, melaporkan dari Habur di Turki di dekat perbatasan Irak, mengatakan bahwa walaupun Turki mencabut tekanan pada KRG, ada “tindakan yang sangat kecil” sejauh ini di lapangan.

Dia mengatakan akan memakan waktu beberapa hari sebelum akan lebih jelas tindakan macam apa yang dilakukan Turki, menambahkan bahwa ada laporan bahwa Baghdad telah meminta Ankara untuk menghentikan penerbangan antara Turki dan wilayah Kurdi.

India akan Deportasi Ribuan Muslim Rohingya, Amnesty Internasional Kampanyekan Petisi Online

26 Sep 2017 06:16:34 Redaktur: Deddy Purwanto

INDIA (Jurnalislam.com) – Amnesty International telah memprakarsai sebuah kampanye dan petisi online yang meminta dukungan rakyat untuk menghentikan rencana India mendeportasi ribuan pengungsi Rohingya yang tinggal di India.

Mengkarakterisasi pengungsi Rohingya dan pencari suaka sebagai imigran ilegal dan menganggap mereka “ancaman keamanan” akan mengekspos mereka pada risiko serius jika dikembalikan secara paksa, kata kelompok hak asasi manusia tersebut pada hari Senin (25/9/2017), sambil mendorong kampanye #istandwithrohingyarefugees secara online.

Pekan lalu, pemerintah India mengatakan ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa warga Rohingya di negara tersebut memiliki hubungan dengan “organisasi teror” dan menimbulkan ancaman keamanan yang membenarkan deportasi massal terhadap sekitar 40.000 Rohingya.

“Dalam hal posisi India, merupakan kewajiban hukum dan moral untuk tidak membiarkan pengusiran tersebut terjadi,” Arijit Sen, manajer proyek di Amnesty International India, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Mereka telah berada di India untuk sementara waktu, mengambil langkah kecil, menjalani hidup mereka dengan bermartabat. Jika India memiliki masalah keamanan, mereka harus mengerti bahwa tidak semuanya dapat dilihat melalui satu lensa.

“Orang-orang ini berada dalam bahaya di Myanmar dan membutuhkan dukungan.”

India Hadang Pengungsi Muslim Myanmar dengan Kekuatan Militer

Mahkamah Agung India mendengar sebuah seruan diajukan atas nama Muslim Rohingya terhadap rencana deportasi yang diajukan oleh pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi.

Al Jazeera mencoba menghubungi kantor partai yang berkuasa untuk mendapat komentar, namun juru bicara menolak untuk berbicara mengenai masalah ini.

Mayoritas Rohingya adalah Muslim, yang sering digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”.

Mereka telah tinggal berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, dimana mereka menghadapi meningkatnya kekerasan, dan ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar dan dianggap sebagai “imigran ilegal”, meski mereka telah mengakar sejak berabad-abad lalu.

Lebih dari 800.000 Rohingya saat ini tinggal di Bangladesh, dan hampir 600.000 orang lainnya tiba tahun lalu.

*Penyebaran Pengungsi Muslim Rohingya di dunia*

Dalam sebuah cerita Al Jazeera sebelumnya, pengungsi Rohingya di India mengatakan bahwa mereka dijadikan sasaran karena mereka beragama Islam.

“Ini sesuai dengan kebijakan yang lebih besar bahwa setiap orang Hindu yang datang dari mana saja diterima dan bisa mendapatkan visa jangka panjang, tapi jika seorang Muslim yang datang maka ada sedikit kesulitan,” Mohammad Haroon, yang mengelola sebuah toko kelontong kecil, mengatakan kepada Al Jazeera.

Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik pemerintah India mengenai undang-undang kewarganegaraan mereka yang kontroversial yang mencakup ketentuan untuk menyambut pengungsi yang menghadapi penganiayaan. Ketentuan ini menetapkan “orang-orang Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan”, namun secara khusus mengecualikan umat Islam.

Mujahidin Kashmir Serbu Basis Militer India, Sedikitnya 8 Pasukan Tewas

“Amandemen Citizen Bill mengizinkan orang-orang yang dianiaya dari agama Hindu, Sikh dan Buddha untuk mendapatkan kewarganegaraan India, namun umat Islam tidak diijinkan bahkan jika mereka dianiaya,” Apoorvanand Jha, seorang akademisi dan aktivis yang tinggal di ibukota India, New Delhi, mengatakan kepada Al Jazeera.

Modi mengunjungi Myanmar pada minggu pertama bulan September – yang merupakan kunjungan keduanya dalam tiga tahun – dan mengadakan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi di ibukota Nay Pyi Taw.

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pembicaraan mereka tidak menyebutkan tindakan militer brutal terhadap Muslim Rohingya.

Serangan Bom Mobil Taliban Hantam Konvoi Pasukan NATO di Kabul

25 Sep 2017 10:39:21

KABUL (Jurnalislam.com) – Sedikitnya lima orang terluka dalam pemboman mobil yang menargetkan konvoi pasukan NATO di ibukota Kabul pada hari Ahad (24/9/2017), kata seorang pejabat.

Mohammad Sadique Murady, komandan Zona Asmaye Polisi Nasional Afghanistan, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa insiden tersebut terjadi ketika seorang pembom martir menabrak kendaraan yang mengandung bahan peledak ke arah konvoi lapis baja tentara Denmark.

Moskow: Setiap Usaha yang Dilakukan AS Melawan Taliban akan Sia-sia

Menurut Resolute Support Mission (RSM) pimpinan NATO tidak ada korban jiwa yang menimpa anggotanya.

“Alat peledak improvisasi menargetkan konvoi NATO pagi ini di Kabul”, kata RSM dalam sebuah pernyataan yang dirilis di media sosial, menambahkan sebuah tim dari RSM berada di tempat kejadian untuk memindahkan kendaraan tersebut.

Imarah Islam Afghanistan (Taliban) telah melaporkan serangan tersebut. Zabihullah Mujahidin, juru bicara Taliban, mengatakan 3 kendaraan pengangkut personel lapis baja (APC) telah hancur dan 16 “penyerbu” tewas dalam serangan ini.

Pulang dari Majelis Umum PBB Amir Qatar Disambut Ribuan Ekspatriat

25 Sep 2017 10:22:33

DOHA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang berkumpul di Doha tengah untuk menyambut kembali amir Qatar menyusul perjalanannya di Eropa dan Majelis Umum PBB, menunjukkan persatuan Qatar setelah krisis diplomatik empat bulan di Teluk.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kembali ke ibukota Qatar pada hari Ahad (24/9/2017) setelah mengakhiri lawatan pertamanya di luar negeri sejak krisis besar meletus pada 5 Juni ketika sebuah kelompok Arab yang dipimpin Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar.

Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung “terorisme”, sebuah tuduhan yang ditolak keras Doha.

Delegasi Amerika Serikat Kunjungi Qatar, Ini Permintaannya

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera mengatakan bahwa ribuan orang Qatar dan anggota komunitas ekspatriat telah berkumpul di tepi pantai Doha, yang dikenal sebagai Corniche, untuk menyambut amir saat iring-iringan mobilnya lewat.

“Ini adalah saat yang sangat penting bagi masyarakat Qatar,” Ahelbarra, melaporkan dari Corniche, mengatakan.

“Bagi mereka ini adalah pertunjukan persatuan dan juga sebuah pesan kepada masyarakat internasional terlepas dari fakta bahwa sebuah blokade diberlakukan di negara tersebut, mereka terus berjuang untuk apa yang mereka anggap sebagai hak sah untuk mempertahankan kedaulatan Qatar.”

Pertunjukan persatuan juga ditujukan untuk menyangkal rumor dari media teluk lain bahwa Qatar sedang mencari perubahan kepemimpinan.

“Pertunjukan semangat gairah dan patriotik di kalangan kaum Qatar ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Ahelbarra.

Sultan Barakat, direktur Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan di Institut Doha, mengatakan bahwa rasanya “seolah-olah setengah dari Doha” berada di jalan.

“Saya belum pernah melihat yang seperti itu dalam hal lalu lintas,” katanya kepada Al Jazeera.

“Secara umum, melihat gambar hari ini akan mendorong mereka [negara-negara pemblokir] untuk berpikir dua kali mengenai masalah khusus ini,” tambahnya.

“Sudah sekitar 110 hari ini dan belum ada perasaan terbelah dalam masyarakat dan bagi saya semua orang tampak sangat terikat di belakang amir.”

Sebarkan Informasi Palsu, Kementerian Transportasi Qatar Bantah Laporan Media Saudi

Berbicara di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa, Sheikh Tamim mengatakan bahwa negara-negara yang menerapkan “blokade tidak adil” di Qatar berusaha untuk mengacaukan sebuah negara yang berdaulat.

“Saya berdiri di hadapan Anda sementara negara saya dan rakyat saya terkena blokade yang terus-menerus dan tidak adil yang diberlakukan sejak 5 Juni oleh negara-negara tetangga,” katanya, menanyakan apakah ini bukan definisi “terorisme”.

Sebelumnya, amir tersebut telah bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, di mana dia mengatakan bahwa dia siap untuk duduk di meja perundingan untuk menyelesaikan krisis regional.

Sheikh Tamim juga mengadakan diskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang meminta negara-negara pemblokir untuk mencabut embargo di Qatar secepat mungkin.

Jenderal Rusia Tewas di Suriah Timur

25 Sep 2017 09:50:36

SURIAH (Jurnalislam.com) – Seorang jenderal Rusia tewas saat melawan kelompok Islamic State (IS) di dekat kota timur Suriah, Deir Ezzor, kata kementerian pertahanan Moskow, Ahad (24/9/2017).

“Divisi Jenderal Valeri Assapov terbunuh saat sebuah granat meledak saat ditembaki oleh pasukan IS,” kementerian tersebut dikutip oleh media setempat, menambahkan bahwa perwira itu bertugas sebagai penasihat pasukan rezim Syiah Suriah, Middle East Eye melaporkan.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa Assapov akan dihargai secara anumerta untuk pelayanannya.

Rusia Klaim Bunuh 200 Pasukan IS dalam Serangan Udara di Deir Az Zor

Provinsi Deir Ezzor, di perbatasan timur Suriah dengan Irak, kaya akan ladang minyak dan gas yang berfungsi sebagai arus pendapatan utama bagi IS di puncak kekuasaannya.

Rusia melakukan intervensi untuk mendukung rezim Nushairiyah Suriah pada bulan September 2015 dan telah membantu pasukan rezim dalam sebuah serangan terhadap Deir Ezzor dari barat.

Pejuang Islam Moro ajak Oposisi Bersenjata Lainnya untuk Meletakan Senjata

25 Sep 2017 09:34:35

ZAMBOANGA (Jurnalislam.com) – Kelompok pejuang Islam Moro, kelompok oposisi terbesar di Filipina mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah mulai meyakinkan kelompok oposisi bersenjata lainnya di Filipina Selatan untuk meletakkan senjata mereka dan bersatu demi mendukung terciptanya daerah Bangsamoro di negara tersebut.

Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front-MILF) Ghazali Jaafar mengatakan bahwa usulan sertifikasi Presiden Rodrigo Duterte tentang Hukum Dasar Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law-BBL) yang mendesak awal pekan ini akan meyakinkan oposisi lain untuk melucuti senjata dan berpartisipasi, karena, “mereka sekarang pun berjuang agar memiliki pemerintah untuk rakyat Moro.”

“Ini akan meyakinkan warga Maute, ini akan meyakinkan BIFF [Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro- Bangsamoro Islamic Freedom Fighters], ini akan meyakinkan Abu Sayyaf, ini akan meyakinkan kelompok lain,” kata Jaafar merujuk pada tiga kelompok oposisi yang diduga berjanji setia kepada kelompok Islamic State, sebagaimana dikutip oleh ABS-CBN News, lansir Anadolu Agency Sabtu (23/9/2017).

Siapkan Serangan Terakhir di Marawi, Militer Filipina Minta Bantuan Pejuang Islam Moro

Hukum BBL yang diajukan ke Duterte pada bulan Juli dikirim ke Senat dan Kongres bulan lalu. Itu adalah bagian dari kesepakatan damai 2014 antara pemerintah dan MILF yang mengusulkan sebuah daerah otonomi Bangsamoro, menggantikan Daerah Otonomi yang ada di Mindanao Muslim.

Jaafar menyatakan keyakinannya bahwa pemberlakuan BBL adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di selatan Filipina, karena akan mengakhiri alasan pertempuran.

“Inilah satu-satunya solusi … Jika masalahnya terpecahkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bertarung lagi … Mereka juga berjuang karena ingin memiliki pemerintahan,” katanya.

Jaafar menambahkan bahwa meskipun MILF tidak setuju dengan kegiatan kriminal kelompok oposisi lainnya, Jaafar telah memulai pembicaraan untuk menghentikan upaya pertarungan yang harus dikomunikasikan kepada Duterte.

“Tujuan kami adalah meyakinkan mereka untuk kembali ke MILF dan merupakan kewajiban, tugas kami untuk berbicara dengan saudara-saudara kita sebagai umat Islam untuk menghindari pertempuran melawan mereka. Pertarungan melawan salah satu dari mereka adalah situasi yang paling kami benci,” katanya.

Inisiatif MILF muncul setelah pertempuran antara pasukan pemerintah dan gabungan pasukan kelompok Maute dan Abu Sayyaf, yang melakukan serangan di kota Marawi pada 23 Mei dalam upaya membangun sebuah kekhalifahan Islam di wilayah tersebut.

Jaafar menegaskan bahwa kelompok oposisi lokal telah bersekutu dengan IS untuk memecahkan masalah logistik mereka. IS, sementara itu, telah berkembang di wilayah lain karena menderita kemunduran di Suriah dan Irak.

“Mereka mungkin bersekutu di sana, untuk tujuan apa? Untuk keperluan logistik, dan mereka bisa melanjutkan apa yang mereka lakukan sekarang,” katanya.

Pengepungan di Marawi, yang mendorong Duterte untuk memberlakukan darurat militer di semua pulau Mindanao sampai akhir tahun, telah menyebabkan sebuah krisis kemanusiaan, menggusur lebih dari 300.000 penduduk, dan menewaskan sedikitnya 887.

Pemungutan Suara Referendum Hari Senin, Pemimpin Kurdi Irak: Ini untuk Masa Depan

25 Sep 2017 08:44:57

IRAK (Jurnalislam.com) – Presiden Pemerintah Daerah Kurdi telah mendesak jutaan warga Kurdi untuk memberikan suara mereka dalam referendum kemerdekaan yang akan datang, sambil berjanji untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat Irak tentang bagaimana menerapkan hasil pemungutan suara tersebut.

Dalam sebuah pidato pada hari Ahad (249/2017), Masoud Barzani mengatakan bahwa dia “siap untuk memulai proses dialog dengan Baghdad” setelah referendum Senin, bahkan saat dia memberikan jaminan kepada masyarakat internasional bahwa tidak ada upaya untuk merubah perbatasan regional, lansir Aljazeera.

Tak lama setelah pidato Barzani, Perdana Menteri Haider al-Abadi menyatakan sebuah pidato terpisah dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima disintegrasi Irak.

“Ini adalah keputusan yang tidak konstitusional terhadap struktur sosial warga. Kami tidak akan mengakui referendum, juga hasilnya,” kata Abadi.

“Kami akan mengambil langkah tindak lanjut untuk melindungi kesatuan negara dan kepentingan setiap warga negara yang tinggal di Irak yang bersatu.”

Tapi Barzani membela keputusan untuk mengadakan referendum, dengan bertanya, “Apakah meminta penduduk di Kurdistan mengungkapkan secara demokratis apa yang mereka inginkan bagi masa depan merupakan sebuah kejahatan?”

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memberikan “waktu sebanyak yang dibutuhkan” untuk negosiasi dengan pemerintah pusat di Baghdad, namun menambahkan bahwa warga Kurdi “tidak akan pernah kembali ke kemitraan yang gagal” di masa lalu.

“Jika kita memiliki dialog yang konstruktif, maka kita bisa memberikan lebih banyak waktu lagi, untuk menjamin hubungan yang lebih baik antara warga Kurdi dan Baghdad.”

Dia mengeluh bahwa Irak telah berubah menjadi “negara teokratis dan sektarian”, dan bukan demokrasi seperti yang diperkirakan warga Kurdi setelah penggulingan Saddam Hussein pada tahun 2003.

“Kemitraan dengan Baghdad yang kami harapkan tidak terjadi. Baghdad melanggar prinsip pembagian kekuasaan dengan wilayah Kurdi,” kata Barzani.

“Hanya melalui kemerdekaan kita bisa mengamankan keamanan kita.”

Menghadapi masyarakat internasional, Barzani mengatakan bahwa warga Kurdi telah membuktikan bahwa “kita adalah faktor stabilitas, dan bahwa kita akan terus menjadi faktor stabilitas di wilayah ini”.

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

Barzani juga mengatakan bahwa warga Kurdi Irak menginginkan hubungan yang “bagus” dengan tetangganya, sambil menunjukkan bahwa warga Kurdi telah memainkan peran penting dalam memerangi kelompok Islamic State (IS).

Tetangga Irak, terutama Iran dan Turki, dengan keras menentang pemungutan suara, karena khawatir akan mendorong minoritas Kurdi di Negara mereka terpecah.

Pada hari Ahad, Iran menghentikan penerbangan ke wilayah Kurdi dan memblokir wilayah udara mereka untuk penerbangan yang berasal dari Kurdi, sebagai protes atas referendum tersebut.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim juga menolak pemungutan suara, memperingatkan bahwa hal itu akan memicu “kekacauan dan ketidakstabilan” di wilayah tersebut.