Penulis: Deddy Purwanto

Oposisi Moderat Desak HTS Keluar dari Ghouta Timur dalam 15 Hari

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi bersenjata dan institusi sipil di distrik Ghouta Suriah telah mengatakan kepada PBB bahwa individu-individu yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata tertentu akan dikeluarkan dari wilayah tersebut dalam waktu 15 hari setelah pelaksanaan gencatan senjata yang didukung oleh PBB.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke PBB, kelompok oposisi bersenjata terbesar di Ghouta Timur termasuk Jaish al-Islam, Faylaq al-Rahman dan Ahrar al-Sham, bersama dengan beberapa institusi sipil, menyuarakan dukungan untuk Resolusi 2401 Dewan Keamanan PBB.

Diadopsi dengan suara bulat pada hari Sabtu, resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata 30 hari di Ghouta Timur untuk memungkinkan penyerahan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Dalam surat, yang salinannya diperoleh oleh Anadolu Agency tersebut, kelompok oposisi dan institusi sipil menyatakan komitmennya bekerja sama dengan PBB untuk mendesak individu-individu yang terkait dengan Hayat Tahrir al Sham untuk keluar dari Ghouta Timur – bersama keluarga mereka – dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan gencatan senjata.

Rezim Assad Tidak Mampu Rebut Sejengkal Tanah Pun dari Faksi Jihad Ghouta Timur

Surat tersebut juga membahas situasi kemanusiaan Ghouta yang mengerikan, dengan mengatakan bahwa kelompok oposisi akan memfasilitasi – dan menjamin keselamatan konvoi bantuan menuju daerah pinggiran Damaskus yang terkepung.

Surat ini juga menyerukan diakhirinya serangan udara oleh rezim Syiah Assad, Rusia dan sekutu-sekutunya di beberapa wilayah oposisi di Ghouta Timur, dan untuk mengangkut korban luka ke rumah sakit di luar negeri untuk perawatan.

Surat tersebut kemudian mengecam serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan dan institusi pendidikan di Ghouta Timur.

Menurut Wael Ulwan, juru bicara Faylaq al-Rahman, Rusia berusaha “dengan segala cara yang mungkin” untuk mencegah pelaksanaan resolusi gencatan senjata PBB.

“Tidak ada bantuan kemanusiaan yang sampai ke wilayah tersebut, sementara intensitas serangan semakin meningkat,” katanya.

“Kami [Faylaq al-Rahman] mengecam keputusan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata lima jam [atau” jeda kemanusiaan “] per hari, yang diambil kendati ada resolusi PBB,” tambahnya.

Beberapa Menit setelah DK PBB Keluarkan Resolusi, Jet Tempur Assad Membom Ghouta Timur

“Keputusan PBB sudah jelas,” kata Ulwan. “Rusia telah membuat banyak orang di wilayah ini mengungsi dan terus mengancam mereka dengan serangan dan pengepungan. Itu sebabnya kami mengirim surat ke PBB.”

“Kelompok bersenjata tidak bisa dipaksa melakukan apapun yang tidak mereka inginkan,” tegasnya. “Kami hanya berusaha memastikan keamanan warga sipil, yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka karena serangan lanjutan.”

Klaim Rusia bahwa kelompok oposisi menargetkan warga sipil – dan mencegah mereka menggunakan koridor evakuasi – adalah “dusta belaka”, menurut Ulwan.

Mengabaikan fakta bahwa Rusia melanjutkan serangannya ke pemukiman meskipun juga mengumumkan “jeda kemanusiaan” lima jam sehari, Ulwan mengatakan: “Penduduk di wilayah ini tidak mempercayai rezim [Assad]. Mereka tidak ingin meninggalkan daerah mereka.”

Resolusi 2401 PBB ditujukan terutama untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan medis ke Ghouta Timur, yang selama lima tahun terakhir tersiksa di bawah blockade, pengepungan yang melumpuhkan yang dipaksakan oleh rezim Syiah Nushairiyah Assad.

Massa Buddha Serang Masjid di Srilangka Timur, Sejumlah Umat Muslim Terluka

SRILANKA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya lima orang terluka dan beberapa toko dan sebuah Masjid rusak dalam bentrokan antara mayoritas warga Buddha Sinhala dan umat Muslim minoritas di Sri Lanka timur, kata polisi pada hari Selasa (27/02/2018).

Ketegangan baru telah berkembang di antara kedua komunitas tersebut sejak tahun lalu, dengan beberapa kelompok Buddhis garis keras menuduh Muslim memaksakan orang untuk masuk Islam dan merusak situs arkeologi Buddhis, lansir Aljazeera.

Polisi telah dikerahkan di kota Ampara di bagian timur untuk mengendalikan kerusuhan tersebut setelah massa Buddha warga Sinhala menyerang sebuah masjid, empat toko dan beberapa kendaraan pada Senin malam, kata juru bicara Ruwan Gunasekara.

300 Gerombolan Buddha Myanmar Serang Kapal Bantuan Kemanusian di Rakhine Barat

Gunasekara mengatakan bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan sejauh ini.

Dewan Muslim Sri Lanka (the Muslim Council of Sri Lanka-MCSL), sebuah lembaga payung yang mencakup sebagian besar organisasi Muslim di Sri Lanka, mengecam serangan tersebut dan meminta pemerintah melakukan penyelidikan yang tidak memihak dan menangkap pelaku.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua warganya terlepas dari kepercayaan agama, kasta atau etnisitas,” kata Dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Bentuk kekerasan massa ini terus berkembang dan tempat usaha Muslim menjadi sasaran.”

Tahun lalu, para diplomat mengecam kekerasan terhadap umat Islam dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama setelah lebih dari 20 serangan terhadap umat Islam, termasuk pembakaran atas bisnis dan Masjid milik kaum Muslim.

HAM Burma: Penyiksaan Sistematis Itu Didukung Pemerintah Myanmar, Biksu Buddha dan…

Presiden Maithripala Sirisena dan Perdana Menteri Ranil Wickremasinghe telah berjanji untuk melindungi kelompok minoritas, namun serangan terhadap umat Islam terus berlanjut.

Muslim berjumlah sekitar 9 persen dari 21 juta jiwa populasi Sri Lanka. Budha berjumlah sekitar 70 persen dan Hindu sekitar 13 persen.

Pemerintah mengakhiri perang sipil 26 tahun dengan mengalahkan sebagian besar kelompok oposisi Macan Tamil pada tahun 2009, dengan klaim kekejaman di kedua belah pihak.

PBB mengkritik Sri Lanka tahun lalu karena lambannya kemajuan dalam menangani kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. PBB dan aktivis hak asasi manusia menuduh militer Sri Lanka membunuh ribuan warga sipil, kebanyakan orang Tamil, dalam pekan-pekan terakhir perang tersebut.

Lebih dari 200 Aktivis, Seniman dan Penulis Keluarkan Surat Terbuka: Hentikan Pembataian di Suriah

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Lebih dari 200 seniman, aktivis, penulis dan pemusik mengeluarkan sebuah surat terbuka yang meminta pemerintah dunia untuk “menghentikan pembantaian di Suriah.”

Penandatangan berasal dari seluruh dunia, termasuk banyak dari Negara aktor utama dalam konflik: Suriah, Rusia, AS dan Turki.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan telah kehabisan kata-kata tentang Suriah, tapi kami, yang bertandatangan di bawah ini, masih memiliki beberapa kata untuk pemerintah, anggota parlemen, pemilih dan pengambil keputusan di dunia,” kata pembuka surat tersebut, yang diterbitkan di New York Review of Books pada hari Selasa (27/02/2018).

Militer rezim Nushairiyah Suriah, yang mendapat dukungan dari pesawat tempur Rusia, saat ini sedang membombardir secara brutal pinggiran kota Gharsa di Damaskus yang terkepung .

PBB, bersama dengan diplomat AS, telah menyerukan segera mengakhiri operasi militer, yang oleh ketua PBB Antonio Guterres disebut “Neraka di bumi.”

Neraka di Bumi itu Bernama Ghouta Timur

Ghouta Timur adalah benteng oposisi terakhir di dekat Damaskus, ibukota Suriah. Pengepungan dan blockade telah berlangsung sejak 2013.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di daerah kantong yang akan dimulai pada jam 9 pagi waktu setempat hari Selasa, meskipun para aktivis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa gencatan senjata sudah dilanggar kurang dari dua jam setelah dimulai.

Turki juga melakukan serangan terhadap milisi PYD Afrin di sebelah utara Suriah, yang telah dibebaskan oleh pasukan Kurdi dari Islamic State (IS) selama perang global lima tahun.

Operasi tersebut telah menimbulkan ketegangan antara Turki dan AS. AS mempersenjatai dan mendukung pasukan PYD dalam perang melawan IS, sedangkan PYD afiliasi PKK, sebuah kelompok teror yang telah memerangi Turki puluhan tahun.

Angkatan udara rezim Syiah Suriah juga membombardir Idlib, sebuah provinsi barat laut yang merupakan pusat populasi besar sebagai benteng terakhir yang dipegang oleh faksi-faksi jihad Suriah.

Mujahidin HTS Tembak Jatuh Pesawat Tempur Rusia di Idlib

Puluhan warga sipil tewas dalam serangan udara baru-baru ini, menurut kelompok pemantau.

“Hari ini, saat Idlib dan Afrin terbakar, hal yang tak terelakkan juga terjadi di Ghouta, kamp konsentrasi besar terbuka yang memasuki tahun kelima di bawah pengepungan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dapat diprediksi,” surat terbuka tersebut menyatakan.

Para penulis meminta negara-negara anggota PBB untuk menegakkan “Tanggung Jawab untuk Melindungi” (Responsibility to Protect-R2P) di bawah the UN Office on Genocide Prevention.

R2P meminta para penandatangan untuk mengambil “tindakan diplomatik, kemanusiaan dan damai yang sesuai… untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Langkah tersebut didukung oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2005.

“Penghancuran Suriah dapat dicegah, dan sekarang hanya bisa diakhiri oleh anggota badan yang terpilih dan ditunjuk jika memenuhi kewajiban merekadi bawah R2P,” kata surat tersebut.

Langgar Perjanjian Astana, Jet Tempur Rusia Bombardir Zona de Eskalasi di Idlib

Bangun Kembali Kepercayaan dengan Hamas, PLO Kirim 3.000 Pasukan ke Gaza

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Organisasi Pembebasan Palestina (the Palestine Liberation Organization-PLO) telah meminta pengiriman 3.000 pasukan dari Tepi Barat ke Jalur Gaza, seorang pemimpin PLO senior mengatakan kepada Anadolu Agency.

“Langkah ini bertujuan untuk mengontrol stasiun-stasiun polisi Gaza (Gaza saat ini dikelola Hamas),” kata Wasil Abu Yousef, seorang anggota senior Komite Eksekutif PLO yang berwenang, Senin (26/02/2018).

Akhir tahun lalu, Gerakan Perlawanan Islam Palestina – Hamas – di Gaza dan Fatah (yang memimpin PLO) di Tepi Barat menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo untuk mengakhiri satu dekade pembagian politik yang suram.

Wujudkan Persatuan Palestina, Hamas dan Fatah Sepakati Rekonsiliasi

Kesepakatan tersebut menetapkan beberapa langkah membangun kepercayaan, termasuk pengiriman 3.000 polisi dari pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah ke Gaza.

Namun langkah-langkah tersebut belum diimplementasikan, terutama karena adanya perbedaan mendalam antara faksi-faksi tersebut mengenai masalah administratif dan keamanan.

Tanggapi Ancaman AS dan Israel, Hamas: Kami Tidak akan Tinggalkan Perlawanan Bersenjata

Setelah pertemuan di Ramallah bulan lalu, Komite Eksekutif PLO menyusun sebuah panel khusus yang bertugas – antara lain – menindaklanjuti proses rekonsiliasi yang macet.

Rekomendasi panel sekarang diharapkan dipresentasikan pada pertemuan Komite Eksekutif yang dijadwalkan pekan depan.

Fatah Bantah Lucuti Persenjataan Hamas

Namun, tetap tidak jelas apakah Komite Eksekutif – yang dipimpin oleh Presiden Palestina dan pemimpin Fatah Mahmoud Abbas – akan menerapkan rekomendasi panel tersebut.

Hamas, yang tetap mengendalikan Jalur Gaza yang diblokade oleh penjajah zionis Yahudi Israel secara de facto, belum secara resmi mengomentari rekomendasi tersebut.

UEA Bentuk Pasukan Kesukuan untuk Perangi Pemerintah Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Seorang menteri pemerintah Yaman menuduh Uni Emirat Arab mencoba untuk memisahkan negara tersebut dengan menciptakan tentara regional dan kesukuan di selatan, lansir aljazeera Senin (26/2/2018).

Menteri Perhubungan Yaman Saleh al-Gabwani mengatakan pasukan yang didukung UEA mencegat konvoi pada hari Ahad (25/02/2018) saat dia dalam perjalanan untuk meresmikan sebuah pelabuhan baru, di Balhaf, sebuah kota yang menjadi tuan rumah pabrik gas alam terbesar di Yaman dan merupakan sebuah terminal utama – yang sekarang diduduki oleh pasukan UEA.

Dia mengatakan bahwa Shabwa Elite Force, satu dari beberapa unit yang hanya tunduk pada pasukan UEA, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Emirat memerintahkan agar menghentikan dia mencapai pelabuhan.

200 Polisi dan Tentara Pendukung Presiden Yaman Terguling Diculik Syiah Houthi

“Ada tentara kesukuan dan daerah yang dibentuk oleh Emirati,” Gabwani kemudian mengatakan di depan sebuah pertemuan pejabat lokal dan pemerintah. “Kita sebagai negara tidak bisa menerima kelanjutan dari situasi ini.”

Yaman telah dilanda perang sejak tahun 2015 antara sebuah koalisi pimpinan-Saudi yang mencakup UEA melawan pemberontak yang dikenal dengan Houthi untuk mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional menduduki kembali tampuk kekuasaan.

Tapi pemerintah, yang sekarang berbasis di kota pelabuhan selatan Aden, berselisih dengan pasukan UEA yang berbasis di sana walaupun UAE adalah sekutu resmi mereka melawan Houthi.

UEA telah melatih dan membiayai pasukan Yaman yang hanya tunduk pada Emiratis dan juga mendukung dewan pro-separatis yang baru, Southern Transitional Council. Pendukung dewan tersebut bertempur di jalan-jalan Aden bulan lalu, meminta pengunduran diri pemerintah Yaman.

Perang Yaman juga telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan lebih dari dua juta orang mengungsi dan jutaan orang hidup bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Organisasi Kesehatan Dunia (the World Health Organization-WHO) pada hari Senin (26/02/2018) memperingatkan bahwa epidemi kolera di Yaman yang menewaskan lebih dari 2.000 orang dapat kembali menyerang di musim hujan.

Masjid Bersejarah Abad ke 8 Dibombardir Syiah Houthi Yaman dengan Artileri

Peter Salama, wakil direktur jenderal WHO untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, mengatakan bahwa jumlah infeksi kolera telah menurun di Yaman selama 20 pekan terakhir setelah mencapai satu juta kasus yang dicurigai menghidap gejala kolera.

“Namun, masalah sebenarnya adalah kita memasuki fase lain musim hujan,” kata Salama kepada kantor berita Reuters di sela-sela sebuah konferensi bantuan internasional di Riyadh, Arab Saudi.

“Biasanya kasus kolera meningkat bersamaan dengan musim hujan, jadi kita memperkirakan satu gelombang kolera pada bulan April, dan potensi kenaikan lainnya di bulan Agustus.”

Yaman juga sangat bergantung pada impor makanan dan berada di ambang kelaparan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan lebih dari 22 juta dari 25 juta penduduk Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 11,3 juta orang yang membutuhkannya secara akut.

Masjid Bersejarah Abad ke 8 Dibombardir Syiah Houthi Yaman dengan Artileri

YAMAN (Jurnalislam.com) – Milisi Syiah Houthi membombardir Masjid Ashrafiya di Taiz pada hari Ahad (25/2/2018) dengan menggunakan artileri Howitzer hingga merusak peninggalan sejarah tersebut, lansir Al Arabiya News Channel, Senin (26/2/2018).

Penduduk setempat mengatakan bahwa Syiah Houthi menargetkan sebuah Masjid saat mereka akhirnya benar-benar merusak menara terakhir Masjid itu.

Warga telah menyerukan untuk menyelamatkan masjid ini dan mengatakan pemberontak Houthi dengan sengaja merusak sisa sejarah negara tersebut dan tidak menghormati kesucian masjid tersebut.

Komandan Senior Syiah Houthi Tewas dalam Serangan Artileri di Taiz

Masjid Ashrafiya, yang dibangun oleh Sultan Ashraf Ismail bin Abbas di tahun 800 hijriah, merupakan salah satu peninggalan paling terkenal di Taiz karena desainnya yang indah.

Pemerintah selesai melakukan restorasi di masjid tersebut pada bulan Juli 2014, beberapa bulan sebelum Syiah Houthi melakukan kudeta terhadap legitimasi pemerintah yang sah.

Selain ruang sholat, Masjid ini juga memiliki sebuah sekolah dan memiliki area pemakaman dimana beberapa raja dari dinasti Rasulid yang memerintah Yaman dikuburkan.

Rezim Assad Tidak Mampu Rebut Sejengkal Tanah Pun dari Faksi Jihad Ghouta Timur

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Pada hari Ahad (25/2/2018), pasukan rezim Syiah Bashar al-Assad melancarkan serangan darat terhadap kelompok oposisi dari berbagai arah, berupaya untuk menembus wilayah kantong yang terkepung, yang berada di bawah kendali oposisi sejak 2013, lansir Aljazeera Senin (26/2/2018).

Dua faksi oposisi utama di Ghouta Timur adalah Jaish al-Islam dan Failaq al-Rahman. Hayat Tahrir al-Sham, aliansi faksi jihad Suriah, juga memiliki kehadiran di sana.

Zeina Khodr dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Beirut di negara tetangga Lebanon, mengatakan bahwa pemerintah belum dapat menguasai “bahkan satu sentimeter pun wilayah di Ghouta” sejak serangan darat dimulai.

Neraka di Bumi itu Bernama Ghouta Timur

Sedikitnya 16 orang telah terbunuh sejak Senin pagi di Douma Ghouta Timur, aktivis lokal Alaa al-Ahmed mengatakan kepada Al Jazeera dari daerah kantong tersebut.

Sehari sebelumnya, sedikitnya 27 orang warga di pinggiran kota Damaskus meninggal akibat gempuran pesawat tempur rezim Syiah Assad yang didukung agresor Rusia.

Pekan lalu, serangan udara mematikan dan tembakan artileri yang diluncurkan oleh pasukan Syiah Suriah dan sekutu mereka memperburuk krisis kemanusiaan yang mengerikan di daerah wilayah yang terkepung itu, yang menampung sekitar 400.000 orang.

Inilah Ghouta Timur, Wilayah Krisis Kemanusian Terburuk Abad 21 yang Masih Berlangsung (Infografik)

Korban serangan Rezim Syiah Assad di Ghouta Timur
Korban serangan Rezim Syiah Assad di Ghouta Timur

Neraka di Bumi itu Bernama Ghouta Timur

SURIAH (Jurnalislam.com) – Serangan yang terus berlanjut oleh pasukan rezim Syiah Suriah dan Rusia telah menciptakan “neraka di Bumi” bagi warga sipil yang terjebak di daerah pinggiran kota Damaskus yang diblokade rezim Assad, kepala PBB mengatakan pada hari Senin(26/2/2018), saat serangan udara dan operasi darat berlanjut meski gencatan senjata diberlakukan seharian.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Senin, memerintahkan “jeda kemanusiaan” dari pukul 09:00 sampai 2.00 waktu setempat pada hari Selasa (27/2/2018) untuk mengizinkan warga sipil meninggalkan Ghouta Timur, lansir Aljazeera.

AS Salahkan Rusia atas Pembantain Warga Sipil Ghouta Timur

Pemboman terhadap daerah yang dikuasai oposisi selama sepekan terakhir merupakan salah satu yang terberat selama perang tujuh tahun Suriah, yang menewaskan lebih dari 550 orang dalam delapan hari, menurut sebuah perhitungan yang dikumpulkan oleh the Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga monitor perang yang berbasis di Inggris.

Pemboman terhadap oposisi telah menyebabkan 36 kematian dan sejumlah korban luka di Damaskus dan daerah pedesaan sekitarnya dalam empat hari terakhir, Zaher Hajjo, seorang pejabat kesehatan pemerintah, mengatakan kepada kantor berita Reuters.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan segera pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan untuk gencatan senjata 30 hari di Suriah yang disepakati Sabtu (24/02/2018).

Beberapa Menit setelah DK PBB Keluarkan Resolusi, Jet Tempur Assad Membom Ghouta Timur

Berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Guterres menggambarkan situasi di Ghouta Timur sebagai “neraka di Bumi.”

“Saya mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mutlak mereka serta hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk melindungi masyarakat sipil dan infrastruktur sipil setiap saat,” katanya.

“Upaya memerangi ‘oposisi’ juga tidak menggantikan kewajiban ini,” tambahnya.

Ucapan Guterres itu muncul saat para dokter di daerah kantong tersebut mengatakan rezim Syiah Nushairiyah meluncurkan serangan gas klorin di kota Al-Shifaniyah di Ghouta Timur.

Tim penyelamat Pertahanan Sipil Suriah, yang juga dikenal sebagai White Helmets, mengatakan pada hari Ahad bahwa sedikitnya satu anak meninggal karena mati lemas.

Menurut pejabat kesehatan oposisi Suriah, korban menunjukkan gejala yang “konsisten dengan paparan gas klorin beracun.”

Rezim Assad Tidak Mampu Rebut Sejengkal Tanah Pun dari Faksi Jihad Ghouta Timur

Menteri luar negeri Rusia membantah tuduhan bahwa gas tersebut digunakan.

“Sudah ada cerita palsu di media bahwa klorin kemarin digunakan di Ghouta Timur, dengan mengutip seorang individu tanpa nama, yang tinggal di Amerika Serikat,” kata Sergey Lavrov pada sebuah konferensi pers.

Lagi, Armada Perang Turki Bebaskan 8 Desa dari Milisi Dukungan AS di Afrin

AFRIN (Jurnalislam.com) – Armada perang Turki dan Free Syrian Army (FSA) membebaskan lagi delapan desa dari milisi dukungan AS yaitu YPG/PKK pada hari Ahad (25/02/2018) sebagai bagian dari Operation Olive Branch di Afrin barat laut Suriah.

Desa “Omranli” di Sharran, sebelah timur laut Afrin, dan desa Meydan Akbis dan “Bandira” di Bulbul, barat laut Afrin dibersihkan dari YPG, menurut koresponden Anadolu Agency di lapangan.

Desa Syaikh Muhammad, Kunda Dudu, Samalik, “Velikli” dan “Kavanda” di daerah Rajo, yang terletak di barat laut Afrin, dibersihkan dari semua teroris di pagi hari.

Armada Perang Turki Gempur Konvoi Pasukan Rezim Assad di Afrin dengan Artileri

Sejak diluncurkannya operasi pada 20 Januari, militer Turki dan FSA membebaskan 112 lokasi termasuk satu pusat distrik, 84 desa, 20 gunung dan perbukitan strategis dan satu basis.

Turki meluncurkan Operation Olive Branch untuk menghapus milisi dukungan AS, YPG dari Afrin.

Menurut Staf Umum Turki, operasi tersebut bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan dan wilayah Turki serta untuk melindungi penduduk Suriah dari penindasan dan kekejaman teroris.

Operasi Militer Turki di Suriah: Belum Ada Warga Sipil yang Tewas dan Terluka

Operasi tersebut dilakukan di bawah kerangka hak Turki berdasarkan hukum internasional, keputusan Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan diri berdasarkan piagam PBB dan penghormatan terhadap integritas teritorial Suriah, katanya.

Militer juga mengatakan bahwa hanya target militer yang dihancurkan dan “sangat ditekankan” untuk tidak membahayakan warga sipil manapun.

Afrin telah menjadi tempat persembunyian utama bagi PYD/PKK sejak Juli 2012 ketika rezim Assad Syiah Nushairiyah Suriah menyerahkan kota ke kelompok teror dengan cuma-cuma.

Gara-gara Pajak Israel, Para Pemimpin Gereja Tutup Gereja Paling Bersejarah di Dunia

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Para pemimpin gereja di Yerusalem menutup Gereja Makam Kudus pada hari Ahad (25/2/2018) untuk memprotes kebijakan pajak Israel yang baru dan sebuah proposal undang-undang pengambilalihan lahan yang mereka sebut “serangan sistematis dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap orang-orang Kristen di Tanah Yerusalem.”

Para pemimpin gereja Katolik Roma, Ortodoks Yunani dan Armenia mengatakan bahwa situs tersebut, tempat pemberhentian yang populer bagi peziarah dan yang dipercaya banyak orang Kristen sebagai lokasi Yesus disalibkan dan dikuburkan, akan tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Ahad, sebuah komite kabinet Israel akan mempertimbangkan sebuah undang-undang yang memungkinkan negara untuk mengambil alih tanah di Yerusalem yang dijual oleh gereja-gereja ke perusahaan real estat swasta dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Zionis Kembali Bangun 3.000 Unit Rumah Baru di Tanah Warga Palestina

Tujuan yang dinyatakan dalam RUU ini adalah untuk melindungi pemilik rumah terhadap kemungkinan perusahaan swasta tidak akan memperpanjang sewa mereka. Gereja-gereja, pemilik tanah utama di kota, mengatakan bahwa hukum semacam itu akan membuat mereka sulit mencari pembeli untuk tanah mereka.

“Proposal Undang-undang yang menjijikkan ini … jika disetujui, akan membuat pengambilalihan tanah di gereja mungkin terjadi,” kata pernyataan Theophilos III, Patriarch of Jerusalem; Francesco Patton, Custos of the Holy Land; dan Nourhan Manougian, the Armenian Patriarkh Yerusalem.

Sebagai tambahan, kota Yerusalem di Israel telah membatalkan pembebasan pajak yang diberikan kepada properti komersial milik gereja di kota tersebut dan mulai menuntut pembayaran kembali dari gereja-gereja tersebut.

“Ini mengingatkan kita semua kepada hukum serupa yang diberlakukan terhadap orang Yahudi selama periode gelap di Eropa,” kata pemimpin gereja tersebut.

Walikota Yerusalem Nir Barkat mengatakan di Twitter, tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa properti komersial milik gereja, termasuk hotel dan bisnis ritel, akan terus menikmati status bebas pajak.

“Mari saya jelaskan: kita tidak berbicara tentang rumah ibadah, yang masih akan dibebaskan dari pajak properti, menurut hukum,” tulisnya.