Responsive image

HAM Burma: Penyiksaan Sistematis Itu Didukung Pemerintah Myanmar, Biksu Buddha dan …

HAM Burma: Penyiksaan Sistematis Itu Didukung Pemerintah Myanmar, Biksu Buddha dan …

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Penyiksaan sistematis terhadap minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak hanya terbatas pada negara bagian Rakhine di barat laut, yang baru-baru ini telah mengirim sedikitnya 123.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris mengatakan.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (the Burma Human Rights Network-BHRN) mengatakan pada hari Selasa (5/9/2017) bahwa penganiayaan tersebut didukung oleh pemerintah, beberapa biksu Buddha negara tersebut dan kelompok sipil ultra-nasionalis, lansir Aljazeera.

“Transisi ke demokrasi telah memungkinkan menjadi dugaan kuat untuk mempengaruhi peraturan pemerintah yang baru, dan telah memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan warga Muslim sebagai kelompok asing di Burma yang mayoritas disana beragama Buddha (Myanmar),” kata kelompok tersebut dalam sebuah laporan.

ISAC Desak PBB Usut Pelanggaran HAM Militer Myanmar Atas Muslim Rohingya

Laporan ini berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.

Pemerintah Myanmar tidak segera menanggapi laporan tersebut.

Pihak berwenang menolak tuduhan diskriminasi dan mengatakan pasukan keamanan di Rakhine meluncurkan operasi yang sah melawan “militan”.

Pasukan keamanan Myanmar dan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi kecaman internasional atas penderitaan kaum minoritas Muslim Rohingya baru-baru ini.

Rohingya telah dipaksa untuk hidup di bawah pembatasan apartheid untuk bergerak dan memiliki kewarganegaraan.

Gelombang kekerasan terakhir, yang pertama kali dimulai Oktober lalu ketika sebuah kelompok pejuang kecil Rohingya melakukan perlawanan, menyerang pos-pos perbatasan, lalu dibalas dengan operasi militer yang terburuk yang pernah terjadi di Rakhine selama bertahun-tahun, PBB mengatakan dalam tanggapannya bahwa tentara Myanmar telah melakukan pembantaian kaum Muslim.

Aung San Suu Kyi, mantan tahanan politik penguasa militer Myanmar, mendapat tekanan yang meningkat atas ketidakpeduliannya untuk berbicara melawan perlakuan yang biadab terhadap Muslim Rohingya oleh pemerintahannya.

Aliansi Advokat Muslim Desak PBB Adili Aung San Suu Kyi

Dia tidak berkomentar sejak kekerasan terakhir terjadi pada 25 Agustus.

Selain Muslim Rohingya, laporan BHRN juga meneliti gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh Myanmar, menyusul gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.

Dikatakan bahwa banyak umat Islam dari semua etnis yang kartu identitas nasionalnya ditolak, sementara akses ke masjid telah diblokir di beberapa tempat.

Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah dijadikan sebagai “zona tertutup” bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang, katanya.

Bagikan
Close X