Lecehkan Profesi Perawat, PPNI Soloraya Desak Amazon Karaoke Minta Maaf Terbuka

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Soloraya mendatangi Amazon Executive Karaoke di Jalan Adi Sucipta No. 48 Colomadu Karanganyar, Selasa (10/10/2017) siang. PPNI menilai baliho ‘Naughty Nurse’ (perawat binal) yang dipasang tempat karaoke tersebut telah melecehkan profesi perawat.

 

Baca juga: Pasang Baliho ‘Naughty Nurse’ Berpose Gadis Seksi, PPNI Surakarta: Pelecehan Profesi Mulia!

“Bahwa iklan itu sangat-sangat menyinggung profesi perawat, karena disana ada kata-kata Nurse dimana perawat adalah profesi yang mulia, sangat menjunjung tinggi etika dan jika itu tercampur dengan ikon-ikon yang tidak beretika, ini kami sangat-sangat tersinggung,” papar Ketua PPNI Soloraya, Mujiran kepada wartawan, Selasa (10/10/2017).

 

Jika hal itu dibiarkan, lanjut Mujiran, akan membuat citra perawat di mata masyarakat menjadi buruk. Untuk itu, kata dia, PPNI meminta Amazon Karaoke untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

“Kita susah sekali kalau imej di masyarakat itu tercampuri dengan ikon profesi keperawatan yang tidak beretika, ini sulit mengembalikan itu, maka dari itu, pihak manajemen harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, PPNI juga mendesak Amazon Karaoke untuk menurunkan semua baliho yang bertemakan ‘Naughty Nurse’.

“Yang pertama, semua baliho harus diturunkan, yang kedua harus ada pernyataan maaf secara terbuka kepada profesi keperawatan, dan yang ketiga supaya membuktikan itu semua, surat yang kita ajukan harus dibalas dengan bukti-bukti penyelesaian itu, itu masih kita tunggu,” pungkasnya.

 

Panglima TNI : Indonesia Merdeka Karena Jihad Umat Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, peran dan kontribusi umat Islam tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut disampaikan dalam pengajian bulanan PP Muhanmadiyah yang bertajuk ‘Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa’ bertempat di Kantor PP Muhamadiyah Menteng 62 Jakarta, Jumat (6/10/2017).

“Pada tahun 1943 didirikan laskar mujahidin hizbullah yang dipimpin oleh para ulama dan dengan semboyan merdeka atau mati sejalan dengan semboyan jihad umat Islam,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca juga: Panglima TNI: Peran Ulama Sangat Penting di Era Global

Dengan jihad ini, kata Panglima TNI, Indonesia bisa menjadi merdeka. Pun dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang, umat Islam tidak menindas kaum yang lemah.

“Setelah itu umat Islam menang dengan terciptanya negara merdeka,” terang Panglima.

Pengajian ini dihadiri ratusan peserta diisi oleh pemateri seperti Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pengamat militer Prof. Salim Said.

Reporter: Firdaus

Haedar Nashir : Umat Islam dan TNI Jaga Kedaulatan Bangsa Karena Semangat Jihad

JAKARTA(Jurnalislam.com) – PP Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan bertajuk ‘Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa’ bertempat di Kantor PP Muhamadiyah Menteng 62 Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Pengajian yang dihadiri ratusan peserta dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pengamat militer Prof. Salim Said.

“Kedaulatan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran TNI dan umat islam yang diiringi dengan semangat jihad dalam membentuk negara yang baldatun toyibah,” kata Haedar Nashir dalam sambutannya setelah mengucapkan selamat atas HUT TNI.

Baca juga: TNI dan Polri Tak Selaras, Dahnil: Presidennya Tidak Tegas

Sekarang ini, kata Haedar, bangsa Indonesia bukan hanya berjuang secara fisik saja. Banyak tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

“Kedepannya akan banyak lagi yang akan dihadapi umat islam. Oleh karena umat islam diharapkan siap sedia menghadapinya,”pungkasnya.

Reporter: Firdaus

TNI dan Polri Tak Selaras, Dahnil: Presidennya Tidak Tegas

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzhar Simanjuntak mengaku heran dengan pertentangan antara Polri dan TNI yang sering mengemuka.

Ia mencontohkan, pertentangan Polri dan TNI terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa ada ancaman kebangkitan PKI di tanah air. Namun hal itu dibantah Kapolri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa PKI sudah tidak ada lagi di Indonesia.

“Temen-temen ini berasa ada yang aneh nggak dengan Republik ini? Kok bisa dalam satu negara, TNI dan Polisi berbeda pendapat, TNI bilang, ini ada komunis yang mau bangkit, ini bahaya sekali. Polisi bilang nggak ada tuh PKI, nggak ada tuh komunis. Kok bisa?” terangnya pada wartawan di Masjid Baitul Makmur, Solo Baru, Sukoharjo Rabu (4/10/2017) malam.

Baca juga: Dahnil Anzar Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Umat

Dahnil menilai, pertentangan itu disebabkan oleh sosok seorang presiden yang kurang tegas dalam memimpin negara.

“Ini ada yang salah, bagi saya ini bukti bahwa pak presiden itu tidak memimpin, sehingga ada konflik seperti itu, kalau presiden memimpin nggak mungkin ada konflik seperti itu,” ujarnya.

“Kalau saya presidennya, saya berhentikan panglimanya, saya berhentikan Kapolrinya, kalau mereka berbeda gitu loh,” tandasnya.

Tidak Sah, Rektor UNS Cabut SE Larangan Bercadar

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ravik Karsadi menegaskan, akhirnya mencabut Surat Edaran Dekan dengan Nomor 2702/UN27.07/HK/2017 tentang tata tertib berpakaian di Fakultas Pertanian.

“Surat edaran Dekan mengenai Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian UNS akan kami evaluasi,” katanya kepada wartawan Kamis, (05/10/2017).

Ravik menjelaskan, surat edaran ini dibuat secara terpisah-pisah. Contohnya, ungkap Ravik, surat ini tertanggal 20 September 2017 didalam klausul disebutkan berdasar pada hasil konsultasi sidang pleno Senat, Fakultas dan Universitas tanggal 27 September 2017.

“Jadi, secara aturan hukum surat menyurat sebenarnya, sudah pasti surat ini tidak sah, untuk mengatur suatu peraturan terkait peraturan tata tertib berpakaian di Fakultas Pertanian UNS,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ravik menyampaikan, universitas telah membentuk Tim AdHoc untuk mengevaluasi surat edaran tersebut. Rektorat dan senat UNS sepakat menunjuk Sekretaris Senat Universitas Prof. Sahid Teguh Widodo sebagai ketua.

“Karena surat edaran Dekan Fakultas Pertanian tersebut sedang proses dievaluasi oleh Tim AdHoc maka SE atau surat edaran dekan Fakultas Pertanian tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, surat edaran tersebut telah menimbulkan gejolak terlebih bagi para mahasiswi bercadar. Sebab, dengan surat tersebut mereka harus membuka cadarnya untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan.

Dahnil Anzar: Seword Itu Sampah Peradaban

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, situs online Seword adalah media produsen hoax di Indonesia. Situs tersebut, kata dia, kerap menyudutkan Islam dan umat Islam.

“Kelompok seperti Seword ini produksi hoax, bagi saya situs semacam Seword ini sampah peradaban,” terangnya kepada wartawan di Grogol, Sukoharjo, Rabu (4/10/2017).

Dahnil menjelaskan, jika pemerintah tidak segera memberantas situs-situs hoax tersebut maka dikhawatirkan masyarakat akan menuding pemerintah menjadi pelindung media-media tersebut.

Baca juga: Dahnil: Ngaku Pancasilais Berpotensi Rusak NKRI

“Kalau tidak pernah ditindak secara hukum, siapa pemegang hukum terhadap itu kan pemerintah. Masyarakat kan menudingnya ke pemerintah. Jika Istana tidak mau dituding melindungi Seword, maka harus ditindak secara hukum,” tegasnya.

Namun, lanjut Dahnil, selama ini pemerintah terkesan hanya menindak pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah dan abai terhadap mereka yang pro pemerintah meskipun melanggar hukum.

“Coba kita lihat Viktor, sampai hari ini nggak dituntaskan tuh. Ini ketidakadilan telanjang sekali ditunjukkan. Terkait Ahok kita juga nggak tahu dia dipenjara dimana. Jadi pemerintah sedang menghina nalar publik,” terangnya.

Baca juga: Darurat Hoax, PP Muhammadiyah Akan Inisiasi Fiqih Informasi

Oleh sebab itu, Dahnil mendesak pemerintah segera menutup dan mengadili pemilik Seword yang telah terbukti melanggar hukum dengan menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada umat Islam.

“Kita sepakat yang memproduksi hoax ditangkap, yang merugikan pemerintah ditangkap, yang menguntungkan pemerintah kalau selama memproduksi hoax dan fitnah. Tangkap! Itu yang disebut keadilan hukum,” pungkasnya.

Forum Me-DAN Salurkan Bantuan Gelombang Keenam untuk Pengungsi Rohingya di Sittwe

SITTWE (Jurnalislam.com) – Kepedulian masyarakat Indonesia saudara-saudaranya Muslim Rohingya terus mengalir. Terhitung sejak tanggal 21 hingga 30 September 2017, sudah 6 gelombang bantuan disalurkan melalui tim Forum Me-DAN Indonesia untuk Muslim Rohingya di Sittwe Myanmar.

Dana yang terkumpul dari donasi ummat Islam Indonesia disalurkan dalam bentuk bahan makanan untuk 250 KK. Bantuan didistribusikan pada hari Sabtu (30/9/2017).

Dalam penyaluran gelombang keenam ini, Sekjen Forum Me-DAN, Sunaryo mengaku mengalami kendala seperti faktor cuaca dan keamanan.

Baca juga: Forum Me-DAN Berhasil Salurkan Bantuan ke Kamp Pengungsian Terisolasi di Sittwe, Rakhine

“Untuk penyaluran kali ini sedikit lebih lama dari biasanya, dikarenakan kondisi keamanan dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendistribusian bantuan,” papar Sunaryo kepada Jurnalislam.com, Senin (2/9/2017).

Sunaryo mengajak kepada seluruh Lembaga Kemanusian untuk terus berupaya mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang berada di kamp pengungsian non-regiser yang terisolasi.

“Kami mengajak seluruh NGO dan lembaga Kemanusiaan dari manapun agar juga berupaya untuk menembus batas isolasi dan camp-camp non register karena kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dialami oleh etnis Rohingya disana,” pungkasnya.

Seruan Syeikh Muhaysini Terkait Serangan Brutal Rezim Assad dan Rusia di Idlib

IDLIB (Jurnalislam.com) – Ulama Mujahidin Suriah, Syeikh Abdullah Al Muhaysini mengutuk serangan brutal rezim Assad dan Rusia di Idlib dalam dua pekan terakhir. Ia menyeru umat Islam untuk bangkit melawan kekejian rezim Syiah Bashar Al Assad.

Baca juga: Dalam 10 Hari 140 Warga Idlib Tewas oleh Serangan Udara Brutal Rezim Assad dan Rusia

Cukuplah Allah bagi kita, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Wahai miliaran Umat Islam, saudara dan saudari kalian di Syam sedang dibantai. Wahai para pemuda Muslim, bangkitlah kalian!!

Wahai para pegiat media, pembantaian yang terjadi di sini telah menyebabkan mata kami terluka karena banyaknya menangis. Dan kepada mereka yang bungkam terhadap Rusia terkutuk, sekutunya dan yang menyetujui mereka, kami katakan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.

Celakalah para politisi yang menjadikan pembunuh saudaraku sebagai teman hanya untuk kemaslahatan politik (dirinya sendiri).

Kepada Faksi-faksi yang ikut serta dalam perundingan (Astana), sekaranglah waktunya untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan bahwa “sejak hari ini antara kami dan pembunuh terkutuk ini tidak ada lagi (kesepakatan apapun) kecuali pedang terhunus dan ia (Rusia terkutuk) bukan lagi penjamin dan mediator, dan kami membatalkan kesepakatan dengannya.”

Ya Allah kami pasrahkan padamu mereka yang mengkhianati Suriah dan Dia berkuasa untuk menolongnya.

Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Aswaja Center Jember Gelar Simposium Refleksi Perjuangan Ulama Korban PKI

JEMBER (Jurnalislam.com) – Guna mengedukasi masyarakat terkait pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI, Aswaja Center PCNU Jember mengadakan Simposium Kebangsaan dan Refleksi Perjuangan Ulama Korban PKI di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (30/9/2017).
“Korban kekerasan PKI juga banyak dari ulama dan santri, seperti yang dialami oleh keluarga KH Lutfi Ahmad, Pengasuh Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah,” tutur Wakil Ketua PCNU Jember, KH Misbahus Salam.
Dalam acara itu, KH Lutfi Ahmad menyampaikan testimoni kekejaman PKI terhadap ayahnya KH Ahmad Saif dan pamamnya KH Ali Hasan yang disiksa hingga meninggal pada tahun 1965.
“Bermula dari rencana Presiden Soekarno yang akan mengadakan rekonsiliasi dengan melibatkan PKI, menimbulkan pro-kontra dikalangan ulama,” kata KH Lutfi Ahmad.
Ia melanjutkan, pamannya KH Ali Hasan sebagai salah satu diplomat yang dipercaya Presiden Soekarno sering didatangi dan dimintai pendapat sehingga dibuatlah opsi-opsi dari ulama untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno.
“Namun dalam perjalanannya di Juanda Surabaya dihadang dan dilakukan penyiksaan oleh orang-orang PKI, bahkan paman saya ditembak. Bapak saya disiksa dan ditahan, sedangkan dokumen yang dibawa dirampas,” ungkapnya.
Beberapa pembicara yang hadir dalam simposium tersebut diantaranya Ketua MUI Jember Prof Halim Subahar, Dosen Fakultas Hukum Adam Muhsi dan Komandan Kodim 0824 Letkol Inf Rudianto.
Simposium tersebut menghasilkan tujuh rekomendari untuk pemerintah yang dibacakan oleh Direktur Aswaja Centre PCNU Jember, KH Abdul Haris, M.Ag.
1. Sejarah harus disampaikan secara utuh dan jangan mengaburkan fakta sejarah sehingga berpotensi menjadikan pelaku sebagai korban dan jangan pula menjadikan korban sebagai pelaku.
2. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga dan berkewajiban untuk mencerdaskan generasi muda dan menyampaikan fakta sejarah secara utuh.
3. Secara faktual tidak sedikit para ulama dan santri yang menjadi korban pembunuhan PKI dalam rentang waktu tahun 1940an-1965 yang di antaranya adalah RKH. Ali Hasan Tempurejo, ulama kharismatik Jember selatan, namun semua pihak hendaknya tidak lagi menyimpan dendam dan bahkan harus saling memaafkan karena pada prinsipnya tidak ada dosa turunan.
4. Pemerintah tidak perlu melakukan permintaan maaf kepada PKI karena akan justru melukai para korban PKI.
5. Rekonsiliasi kultural sudah terjadi, sehingga tidak perlu diformalkan kembali yang justeru berpotensi memperuncing perbedaan.
6. Semua elemen bangsa harus bertanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia dan harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan menolak segala bentuk gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang sudah final untuk berideologi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga segala bentuk paham yang bertentangan harus ditolak.

ECR: Pengungsi Rohingya Juga Butuh Penguatan Mental dan Spiritual

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Relawan Emergency and Cricis Respon (ECR) Bangladesh, dr. Sriyanto, Sp.B yang baru saja kembali dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh mengatakan, bahwa saat ini penguatan mental dan spiritual bagi pengungsi Rohingya juga tidak kalah penting.

“Selain bantuan logistik ada beberapa hal yang harus segera kita garap untuk pengungsi Rohingya yaitu perbaikan mental dan spiritualnya,” katanya dalam silataruhim bersama pengurus Padepokan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Jln. Kyai Mojo No. 33 Yogyakarta, Ahad (1/10/2017).

Baca juga: ECR Salurkan 44 Ton Beras kepada Pengungsi Rohingya

Pernyataan itu ia simpulkan berdasarkan pengalaman yang didapat saat mengunjungi kamp pengungsian. “Dan mempunyai sifat pasrah, kita ini sudah ditakdirkan menjadi ras yang terjajah,” kata Sri mengutip salah satu ungkapan pengungsi.

Sri juga mengatakan, para pengungsi juga kekurangan air bersih, toilet dan sanitasi. “Selain itu kita perlu membangun tempat sanitasi bagi pengungsi, karena yang saya lihat di sana di setiap kurang lebih 500 orang hanya ada satu toilet dan tempat mandi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, ECR telah menyalurkan bahan pangan seberat 44 ton dan membangun 20 titik sumur bor.