MALI (jurnalislam.com) – Tiga kelompok dari utara Mali setuju untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah saat PBB memberikan peringatan atas ketidakstabilan regional di Negara tersebut.
Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), Dewan Tinggi untuk Unity of Azawad (HCUA) dan Gerakan Arab Azawad (MAA) menandatangani Deklarasi Algiers pada hari Minggu (16/06/2014), menuntut pembicaraan "inklusif" dengan pemerintah Bamako untuk memulai pembicaraan perdamaian yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama di negara tersebut.
Dalam deklarasi tersebut, kelompok sepakat untuk terlibat "dialog dan negosiasi"dengan pemerintah, ditukar untuk pembebasan tahanan dan kondisi yang lebih baik bagi kembalinya para pengungsi.
Kepala Misi PBB di Mali, Albert Gerard Koenders, telah memperingatkan seluruh wilayah itu akan berada dalam bahaya jika perdamaian tidak dikembalikan ke utara.
"Wilayah ini akan berada dalam bahaya jika tidak ada rekonsiliasi," televisi pemerintah mengutip Koenders mengatakan.
Ban mengatakan kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di utara menjadi ancaman yang kuat bagi warga sipil, pasukan penjaga perdamaian PBB dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Setelah kudeta militer pada tahun 2012, wilayah utara jatuh di bawah kendali kelompok separatis etnis Tuareg dan kemudian para pejuang al-Qaeda. [ded412/world bulletin]
