JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi mengatakan bahwa perda syariah baik UU ataupun peraturan daerah jelas bukan bentuk diskriminasi atau intoleransi.
TGB bersuara lantara ramai kembali isu perda syariah yang dituding Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak perda syariah dan injil.
“Apakah itu Undang Undang ataupun Peraturan Daerah. Baik terkait muamalah ataupun selainnya. Ketika telah disepakati, ia menjadi hukum positif. Undang Undang Perkawinan, Zakat, Haji, Perbankan Syariah, Sukuk atau Obligasi Syariah, Jaminan Produk Halal, Pornografi, dan banyak yang lain lahir dengan spirit agama yang sangat kuat,” ujar TGB Zainul Majdi melalui akun Instagramnya @tuangurubajang, Senin (19/11/2018).
Bahkan, kata TGB, Presiden Jokowi sendiri membentuk Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) untuk mengakselerasi ekonomi syariah di Indonesia yang manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam namun juga untuk seluruh bangsa.
“Saat saya mengabdi sebagai Gubernur NTB, Perda tentang Wisata Halal dan Bank NTB Syariah lahir dari semangat berislam yang rahmatan lilalamin,” ungkapnya TGB Zainul Majdi.
Fakta lain yang diungkap TGB yaitu baik Perda Wisata Halal maupun Perda Bank NTB Syariah justru membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi masyarakat, bukan hanya muslim tetapi juga bagi non muslim.
Walhasil, Perda Syariah, kata TGB justru dapat mengembangkan wisata NTB.
