Parlemen Mesir Setujui Otorisasi Bantuan Militer untuk Arab Saudi

KAIRO (jurnalislam.com)— Parlemen Mesir menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk mengambil langkah yang diperlukan guna membantu pertahanan Arab Saudi di tengah meningkatnya serangan dan ketegangan regional.

Keputusan tersebut diambil pada Senin (26/10/2026), setelah parlemen menggelar serangkaian sidang tertutup untuk membahas permintaan Al-Sisi mengenai kemungkinan pemberian bantuan militer kepada kerajaan tersebut, termasuk opsi pengerahan pasukan jika diperlukan.

Menurut pernyataan parlemen Mesir, persetujuan diberikan dengan dukungan dua pertiga anggota parlemen. Langkah yang dapat diambil presiden akan dikoordinasikan dengan Arab Saudi dan ditujukan untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, serta tempat-tempat suci kerajaan dari serangan eksternal.

Persetujuan itu merupakan kelanjutan dari pembahasan yang berlangsung pada 18 dan 19 Oktober sebelum dilanjutkan dalam sidang ketiga pada 26 Oktober. Presiden Al-Sisi sebelumnya meminta persetujuan parlemen agar Mesir dapat memberikan bantuan pertahanan apabila Arab Saudi memintanya.

Meski demikian, keputusan parlemen tidak dengan sendirinya memastikan pengerahan pasukan. Bentuk, cakupan, dan waktu pelaksanaan bantuan militer masih bergantung pada langkah lanjutan pemerintah Mesir dan koordinasi dengan Riyadh.

Pembahasan Berlangsung di Tengah Ketegangan Regional

Pembahasan parlemen berlangsung setelah Dewan Pertahanan Nasional Mesir menggelar pertemuan yang dipimpin Al-Sisi pada 18 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, dewan menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dan mendukung pemberian bantuan yang diperlukan untuk menjaga keamanan, stabilitas, serta keutuhan wilayah kerajaan.

Dewan itu juga menegaskan pentingnya melanjutkan upaya politik dan diplomatik bersama pihak-pihak regional maupun internasional guna meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian damai.

Wakil Ketua Parlemen Mesir, Assem el-Gazzar, sebelumnya mengatakan bahwa ratusan anggota parlemen meminta kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Sebagian besar anggota yang berbicara dalam dua sidang awal mendukung pemberian wewenang kepada presiden untuk membantu pertahanan Arab Saudi.

Namun, pembahasan tidak hanya berfokus pada dukungan militer. Pemerintah Mesir juga menegaskan pentingnya diplomasi sebagai pendekatan untuk mencegah konflik regional semakin meluas.

Sidang dilaksanakan secara tertutup karena anggota parlemen perlu mempertimbangkan informasi strategis yang sensitif sebelum mengambil keputusan.

Konstitusi Mengatur Pengerahan Pasukan ke Luar Negeri

Pemberian wewenang tersebut berkaitan dengan Pasal 152 Konstitusi Mesir, yang mengatur bahwa presiden tidak dapat menyatakan perang atau mengerahkan angkatan bersenjata dalam misi tempur di luar wilayah negara tanpa berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan Nasional dan memperoleh persetujuan dua pertiga anggota parlemen.

Ketentuan itu menjadi dasar bagi Al-Sisi untuk meminta persetujuan parlemen sebelum mengambil langkah militer di luar negeri.

Dalam perkembangan sebelumnya, Al-Sisi menyatakan bahwa dukungan Mesir kepada Arab Saudi akan berfokus pada pertahanan wilayah dan perbatasan kerajaan. Ia juga menegaskan bahwa Mesir tidak bermaksud menyerang Yaman.

Dengan demikian, persetujuan parlemen memberikan landasan bagi pemerintah Mesir untuk mengambil langkah bantuan pertahanan, tetapi tidak secara otomatis menentukan bentuk keterlibatan militernya.

Serangan terhadap Arab Saudi Picu Kekhawatiran

Keputusan parlemen diambil di tengah meningkatnya permusuhan antara kelompok Houthi di Yaman dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Pihak berwenang Arab Saudi sebelumnya melaporkan serangkaian serangan drone dan rudal yang menargetkan sejumlah wilayah kerajaan, termasuk Riyadh dan daerah-daerah di bagian selatan yang berbatasan dengan Yaman.

Situasi tersebut mendorong Mesir menegaskan dukungannya terhadap keamanan Arab Saudi. Kedua negara memiliki hubungan strategis yang erat, sementara Kairo memandang keamanan kerajaan sebagai bagian penting dari stabilitas kawasan Arab.

Di sisi lain, keterlibatan militer Mesir berpotensi membawa negara tersebut lebih jauh ke dalam konflik Yaman. Karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bentuk bantuan yang diputuskan, koordinasi dengan Arab Saudi, serta upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih luas.

Persetujuan parlemen Mesir menandai langkah penting dalam membuka kemungkinan bantuan militer bagi Arab Saudi. Namun, hingga ada pengumuman lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, belum dapat dipastikan apakah bantuan tersebut akan mencakup pengerahan pasukan darat atau bentuk dukungan pertahanan lainnya.