JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap penangkapan tokoh kritis di Era Jokowi bisa menjadi noda sejarah.
Penetapan tersangka HRS karena melanggar protokol Covid-19, namun perlakuan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan seperti sedang mengejar seseorang dengan kasus kriminal berat.
“Diawasi, lalu berujung tewasnya 6 anggota pengawal HRS dalam tragedi pagi hari di jalan tol. Mirisnya, polisi akhirnya menetapkan HRS sebagai tersangka karena adanya kerumunan bahkan tanpa pemeriksaan,” ujarnya Selasa (15/12/2020).
Lebih lanjut Ray mengatakan, mengingat bahwa kematian 6 orang dimaksud masuk kategori persoalan hukum berat yang dikaitkan dengan aparat keamanan yang sedang bertugas, maka dengan itu dibutuhkan tim independen untuk memeriksa kasus ini.
Hanya dengan ini cara yang tepat, elegan, professional dan terpercaya untuk mengungkap kasus ini.
Di sisi lain, mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan dan melanjutkan proses reformasi institusi Polri menuju polisi yang mandiri, professional, dan humanis.
”Gejala polisi kita yang makin kehilangan independensi, professionalitas dan rasa humanitasnya makin kentara. Mengingatkan agar pemerintah menghadapi para pengkritiknya lebih proporsional dan elegan. Menjawab berbagai kritik dengan kalimat. Menumbuhkan semangat untuk berdialog, musyawarah dan menghormati pandangan berbeda,” katanya.
Dia melihat, Jokowi telah dibentengi oleh kekuatan besar. Mayoritas parpol bersamanya, dipilih melalui pilpres, dan memiliki pengikut yang cukup peduli pada pemerintahannya. Sehingga, dengan kekuatan politik sebesar itu, semestinya presiden bisa tampil lebih percaya diri untuk menghadapi para pengkritiknya dengan elegan.
“Membebaskan seluruh tahanan politik yang dipenjara atau sedang diproses hukum karena sikap dan pandangan kritis mereka. Sekaligus menuntaskan sebab kematian 6 pengawal HRS sebenar-benarnya. Sebab jika tidak, ini akan menjadi noda hitam sejarah pemerintahan dan sekaligus reformasi,” pungkasnya.
Sumber: sindonews.com
