BANDUNG (Jurnalislam.com) – Seharusnya ramadhan bukan sebagai ajang kriminalisasi ulama. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Unpar Prof. Asep Warlan Yusuf.
Justru, menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, Ramadhan seharusnya menjadi momen pemerintah berdialog dengan umat Islam dan segera menyelesaikan kasus kriminalisasi kepada para aktivis, ulama dan ormas Islam.
“Jadi sekarang saatnya ramadhan ini presiden lebih ramah lagi kepada umat islam, tokoh-tokoh Islam, ulama, habib, ustaz. Mestinya itu yang dilakukan presiden dan para aparaturnya, bukan dengan cara-cara mengancam, membuat DPO, ada notice untuk Interpol, hal yang seperti itu yang sepertinya bersemangat sekali untuk menyerang habib, mestinya sadar ini ramadhan harusnya pintu dialog,” kata Asep Warlan kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.
Malah, pintu musyawarah kata Asep dapat dilakukan untuk menuntaskan kasus kriminalisasi yang menjerat para ulama.
baca juga : Rezim Jokowi Dinilai Lebih Represif Dibanding Rezim Orde Baru
“Seharusnya orang-orang yang kritis terhadap presiden yang diajak untuk dialog dan bermusyawarah bagaimana cara presiden menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini,” katanya.
Menurut Asep, Ramadhan tinggal tersisa beberapa hari lagi. Pemerintah masih dapat menjadikan bulan suci ini momen rekonsiliasi.
baca juga : DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden Soal Kriminalisasi Ulama
“Apabila tidak dilakukan itu, maka sayang betul pemerintah tidak dapat memanfaatkan momentum yang penting ini untuk bisa menyelesaikan semua persoalan terhadap fiksi dan gesekan antara umat Islam dengan pemerintah,” pungkasnya.
