Tag: dpr
-
Nasional
Rapor Merah untuk Kinerja DPR!
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah terhadap kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun 2021-2022. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan, nilai tersebut diberikan berdasarkan rendahnya capaian legislasi DPR pada Masa Sidang I Tahun 2021-2022 lalu. “Kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 kembali menorehkan angka […]
Selengkapnya: Rapor Merah untuk Kinerja DPR! -
Nasional
PTKI Harus Responsif Terhadap Zaman
JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk itu, Wamenag minta PTKI tidak hanya reaktif, tapi lebih responsif dan berkontribusi dalam merumuskan beragam solusi atas persoalan bangsa. “Persoalan bangsa, khususnya di bidang sosial keagamaan, membutuhkan respon dari kita yang tidak bersifat reaktif […]
Selengkapnya: PTKI Harus Responsif Terhadap Zaman -
Nasional
DPR Dorong Pemerintah Ambil Keputusan Soal Haji 2021
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Arab Saudi tidak kunjung memberikan informasi resmi terkait kepastian penyelenggaraan haji 1442 H. Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzili mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan. “Sebaiknya kita segera ambil keputusan dan yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia,” tegas Ace Hasan Syadzili dalam Rapat Kerja bersama Menteri […]
Selengkapnya: DPR Dorong Pemerintah Ambil Keputusan Soal Haji 2021 -
Nasional
Legislator Sayangkan Pemerintah Terbitkan Perpres Investasi Miras
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus prihatin dan menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka keran investasi bagi industri minuman keras mengandung alkohol di beberapa daerah di Indonesia. Menurutnya, aturan dalam perpres tersebut memperlihatkan pemerintah lebih mengedepankan investasi dan kepentingan ekonomi dan mengabaikan banyaknya korban yang telah berjatuhan akibat miras […]
Selengkapnya: Legislator Sayangkan Pemerintah Terbitkan Perpres Investasi Miras -
Nasional
Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Bertentangan dengan UUD 1945
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota DPR Fraksi PAN dapil Sumbar Guspardi Gaus menyatakan bahwa surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah. Dia pun menyebut SB itu tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. “Saya memandang bahwa SKB bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29, ayat 1 […]
Selengkapnya: Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Bertentangan dengan UUD 1945 -
Nasional
DPR Tagih Janji Kapolri Soal UU ITE
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa polisi akan mengedepankan restorative justice dalam penegakan hukum terkait penerapan pasal karet di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi apa yang disampaikan Kapolri Listyo Sigit. Namun, […]
Selengkapnya: DPR Tagih Janji Kapolri Soal UU ITE -
Nasional
Komisi XI Yakin Gerakan Wakaf Uang Dapat Berdayakan Ekonomi Umat
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendukung penuh gerakan nasional wakaf uang. Besarnya potensi wakaf uang diyakini bakal menjadi terobosan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. “Kami sangat mendukung gerakan nasional wakaf uang karena besarnya potensinya dalam memberikan sumbangan nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat. Kami mendorong pondok pesantren, para alim ulama untuk […]
Selengkapnya: Komisi XI Yakin Gerakan Wakaf Uang Dapat Berdayakan Ekonomi Umat -
Nasional
Legislator Pertanyakan Perpres Ekstremisme, Bahayakan Demokrasi
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi I Sukamta mempertanyakan motif Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Sukamta memberikan beberapa catatan kritis terkait adanya Perpres tersebut. “Apa motif pemerintah melahirkan Perpres esktrimisme ini? Padahal sudah ada UU […]
Selengkapnya: Legislator Pertanyakan Perpres Ekstremisme, Bahayakan Demokrasi -
Nasional
Uji Klinisi Belum Selesai, DPR Pertanyakan Vaksin Sinovac
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan nasib vaksin jika tingkat efikasinya tidak memadai. Hal itu diungkapkan Netty menyusul kabar bahwa 1.2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, hingga hari ini belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. “Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang […]
Selengkapnya: Uji Klinisi Belum Selesai, DPR Pertanyakan Vaksin Sinovac -
Nasional
Dampingi 6 Keluarga Laskar FPI Korban Penembakan, TPM Dorong Komisi III DPR Bentuk TPF
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan mendorong Komisi III DPR RI untuk membentuk Tim Pencari Fakta terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Kamis (10/12/2020). “Kami meminta kepada Komisi III melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta supaya […]
Selengkapnya: Dampingi 6 Keluarga Laskar FPI Korban Penembakan, TPM Dorong Komisi III DPR Bentuk TPF -
Tak Berkategori
DPR Dukung Komnas HAM Ungkap Pembunuhan Warga Sipil FPI
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung kiprah Komisi Nasional HAM untuk turut memantau dan mengumpulkan fakta terkait kasus penembakan pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS). Ia mendukung pembentukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan oleh lembaga tersebut. “Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang […]
Selengkapnya: DPR Dukung Komnas HAM Ungkap Pembunuhan Warga Sipil FPI -
Nasional
Survei: DPR Lembaga Terkorup
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei Transparency International Indonesia (TII) menyatakan DPR RI dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hasil survei TII tersebut tidak mengejutkan. “Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris tak terdengar, namun publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup,” kata Peneliti Formappi […]
Selengkapnya: Survei: DPR Lembaga Terkorup -
Tak Berkategori
Pakar Hukum: Pembentukan UU Ciptaker Adalah Legislasi Terburuk
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan proses pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan praktik legislasi terburuk, terutama pascareformasi. Menurutnya, pembuatan UU Ciptaker bertentangan dengan prosedur dan prinsip ketatanegaraan serta melanggar moralitas demokrasi. “Apakah mengubah-ubah naskah, tidak ada informasi dan sebagainya itu melanggar tata hukum negara? Dalam prosedural iya, melanggar prinsip […]
Selengkapnya: Pakar Hukum: Pembentukan UU Ciptaker Adalah Legislasi Terburuk -
Nasional
PGI: Pemerintah dan DPR Perlu Dialog Soal UU Ciptaker
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan, pemerintah perlu melakukan dialog dengan banyak pihak untuk membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker). Menurut dia, PGI siap jika diajak pemerintah untuk melakukan dialog. “Kita sih kalau pemerintah mengajak diskusi apa saja kita tentu bersedia, apalagi tentang isu yang […]
Selengkapnya: PGI: Pemerintah dan DPR Perlu Dialog Soal UU Ciptaker -
Nasional
Busyro: Kegaduhan Politik Sekarang Bersumber dari Istana dan DPR
JAKARTA(Jurnalislam.com)- Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyebut gelombang protes belakangan ini sebagai reaksi atas langkah-langkah elite politik di pemerintahan. Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang dilakukan secara “brutal”, kata dia. “Demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjalan selama ini kan kemarin itu, kan demonstrasi yang bersumber, sekali lagi bersumber, dari kegaduhan politik, kerusuhan politik, bersumber dari Istana dan […]
Selengkapnya: Busyro: Kegaduhan Politik Sekarang Bersumber dari Istana dan DPR -
Nasional
Beda Lagi, DPR Sebut Draf UU Ciptaker Final 812 Halaman
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Draf Undang-undang Omnbus Law Ciptaker yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu, sungguh membuat publik kebingungan. Pasalnya, ada beberapa draf yang ketebalannya berbeda, ada yang 905 halaman, 1.035 halaman dan terkini 812 halaman. Hal ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. “Iya benar itu (draf 812 halaman) versi final,” kata […]
Selengkapnya: Beda Lagi, DPR Sebut Draf UU Ciptaker Final 812 Halaman -
Nasional
Baleg DPR Akui Draf UU Ciptaker Memang Belum Final
JAKARTA(Jurnalislam.com)- Meski telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, naskah Omnibus Law RUU Cipta Kerja rupanya belum final. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menyatakan, masih ada beberapa penyempurnaan redaksional yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja. Atas kondisi ini, Firman pun merasa prihatin karena banyak orang yang terprovokasi dengan naskah […]
Selengkapnya: Baleg DPR Akui Draf UU Ciptaker Memang Belum Final -
Nasional
‘Bagaimana Mungkin UU Ciptaker Disahkan, Rumusannya Belum Final?’
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai omnibus law Cipta Kerja pada Jumat (9/10/2020) sore, tak menjawab hal-hal yang dipersoalkan publik. Pernyataan Jokowi itu dinilai hanya retorika, lantaran hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai draf UU Cipta Kerja yang final dan […]
Selengkapnya: ‘Bagaimana Mungkin UU Ciptaker Disahkan, Rumusannya Belum Final?’ -
Nasional
Amanat Sila Pertama, Hukum Islam Diminta Jadi Landasan DPR Sahkan UU
SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Abdul Rochim Ba’asyir sangat menyesalkan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja. Pihaknya menilai, UU tersebut kental dengan unsur-unsur kezaliman, sehingga, umat Islam disebutnya wajib melawan kezaliman. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Rochim mengajak DPR dan pemerintah untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan dalam merancang dan menetapkan […]
Selengkapnya: Amanat Sila Pertama, Hukum Islam Diminta Jadi Landasan DPR Sahkan UU -
Nasional
Ketika Pemerintah dan DPR Abaikan Ormas Islam soal Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut buka suara terkait maraknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law yang dengan cepat disahkan oleh DPR dan pemerintah. MUI, dalam keterangan yang diterima Jurnalsilam.com, sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan ormas Islam soal penolakan UU Ciptaker. MUI […]
Selengkapnya: Ketika Pemerintah dan DPR Abaikan Ormas Islam soal Omnibus Law
