Tag: dpr
-
Nasional
Rapor Merah untuk Kinerja DPR!
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah terhadap kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun 2021-2022. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan, nilai tersebut diberikan berdasarkan rendahnya capaian legislasi DPR pada Masa Sidang I…
-
Nasional
PTKI Harus Responsif Terhadap Zaman
JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk itu, Wamenag minta PTKI tidak hanya reaktif, tapi lebih responsif dan berkontribusi dalam merumuskan beragam solusi atas persoalan bangsa.…
-
Nasional
DPR Dorong Pemerintah Ambil Keputusan Soal Haji 2021
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Arab Saudi tidak kunjung memberikan informasi resmi terkait kepastian penyelenggaraan haji 1442 H. Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzili mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan. “Sebaiknya kita segera ambil keputusan dan yang harus menjadi prioritas utama…
-
Nasional
Legislator Sayangkan Pemerintah Terbitkan Perpres Investasi Miras
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus prihatin dan menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka keran investasi bagi industri minuman keras mengandung alkohol di beberapa daerah di Indonesia. Menurutnya, aturan dalam perpres tersebut memperlihatkan pemerintah…
-
Nasional
Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Bertentangan dengan UUD 1945
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota DPR Fraksi PAN dapil Sumbar Guspardi Gaus menyatakan bahwa surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah. Dia pun menyebut SB itu tidak sesuai dengan aturan…
-
Nasional
DPR Tagih Janji Kapolri Soal UU ITE
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa polisi akan mengedepankan restorative justice dalam penegakan hukum terkait penerapan pasal karet di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menanggapi hal ini, Wakil…
-
Nasional
Komisi XI Yakin Gerakan Wakaf Uang Dapat Berdayakan Ekonomi Umat
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mendukung penuh gerakan nasional wakaf uang. Besarnya potensi wakaf uang diyakini bakal menjadi terobosan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. “Kami sangat mendukung gerakan nasional wakaf uang karena besarnya potensinya dalam…
-
Nasional
Legislator Pertanyakan Perpres Ekstremisme, Bahayakan Demokrasi
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi I Sukamta mempertanyakan motif Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Sukamta memberikan beberapa catatan kritis…
-
Nasional
Uji Klinisi Belum Selesai, DPR Pertanyakan Vaksin Sinovac
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan nasib vaksin jika tingkat efikasinya tidak memadai. Hal itu diungkapkan Netty menyusul kabar bahwa 1.2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, hingga hari ini belum mendapatkan izin…
-
Nasional
Dampingi 6 Keluarga Laskar FPI Korban Penembakan, TPM Dorong Komisi III DPR Bentuk TPF
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan mendorong Komisi III DPR RI untuk membentuk Tim Pencari Fakta terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Kamis (10/12/2020).…
-
Tak Berkategori
DPR Dukung Komnas HAM Ungkap Pembunuhan Warga Sipil FPI
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung kiprah Komisi Nasional HAM untuk turut memantau dan mengumpulkan fakta terkait kasus penembakan pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS). Ia mendukung pembentukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan oleh lembaga tersebut. “Bagian terpenting adalah…
-
Nasional
Survei: DPR Lembaga Terkorup
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei Transparency International Indonesia (TII) menyatakan DPR RI dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hasil survei TII tersebut tidak mengejutkan. “Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris…
-
Tak Berkategori
Pakar Hukum: Pembentukan UU Ciptaker Adalah Legislasi Terburuk
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan proses pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan praktik legislasi terburuk, terutama pascareformasi. Menurutnya, pembuatan UU Ciptaker bertentangan dengan prosedur dan prinsip ketatanegaraan serta melanggar moralitas demokrasi. “Apakah mengubah-ubah naskah,…
-
Nasional
PGI: Pemerintah dan DPR Perlu Dialog Soal UU Ciptaker
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan, pemerintah perlu melakukan dialog dengan banyak pihak untuk membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker). Menurut dia, PGI siap jika diajak pemerintah untuk melakukan dialog.…
-
Nasional
Busyro: Kegaduhan Politik Sekarang Bersumber dari Istana dan DPR
JAKARTA(Jurnalislam.com)- Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyebut gelombang protes belakangan ini sebagai reaksi atas langkah-langkah elite politik di pemerintahan. Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang dilakukan secara “brutal”, kata dia. “Demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjalan selama ini kan kemarin itu, kan…
-
Nasional
Beda Lagi, DPR Sebut Draf UU Ciptaker Final 812 Halaman
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Draf Undang-undang Omnbus Law Ciptaker yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu, sungguh membuat publik kebingungan. Pasalnya, ada beberapa draf yang ketebalannya berbeda, ada yang 905 halaman, 1.035 halaman dan terkini 812 halaman. Hal ini pun dibenarkan oleh…
-
Nasional
Baleg DPR Akui Draf UU Ciptaker Memang Belum Final
JAKARTA(Jurnalislam.com)- Meski telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, naskah Omnibus Law RUU Cipta Kerja rupanya belum final. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menyatakan, masih ada beberapa penyempurnaan redaksional yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta…
-
Nasional
‘Bagaimana Mungkin UU Ciptaker Disahkan, Rumusannya Belum Final?’
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai omnibus law Cipta Kerja pada Jumat (9/10/2020) sore, tak menjawab hal-hal yang dipersoalkan publik. Pernyataan Jokowi itu dinilai hanya…
-
Nasional
Amanat Sila Pertama, Hukum Islam Diminta Jadi Landasan DPR Sahkan UU
SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Abdul Rochim Ba’asyir sangat menyesalkan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja. Pihaknya menilai, UU tersebut kental dengan unsur-unsur kezaliman, sehingga, umat Islam disebutnya wajib melawan kezaliman. Lebih lanjut, Ustadz Abdul…
-
Nasional
Ketika Pemerintah dan DPR Abaikan Ormas Islam soal Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut buka suara terkait maraknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law yang dengan cepat disahkan oleh DPR dan pemerintah. MUI, dalam keterangan yang diterima Jurnalsilam.com, sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat…
