SURIAH (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri rezim Suriah pada hari Senin (8//5/2017) mengatakan negaranya menolak peran PBB dalam memantau pelaksanaan empat zona “de-eskalasi” yang bertujuan menciptakan gencatan senjata di Suriah.
“Kami tidak menerima peran PBB atau pasukan internasional untuk memantau kesepakatan tersebut,” kata Walid Muallem pada sebuah konferensi pers di Damaskus, lansir Aljazeera.
Penolakan dari rezim Suriah terjadi setelah Rusia, Iran dan Turki, yang setuju untuk bertindak sebagai “penjamin” gencatan senjata, mencapai kesepakatan pada hari Kamis untuk menciptakan “zona de-eskalasi” di Suriah dalam upaya menghentikan pertempuran antara rezim Assad dan faksi-faksi perlawanan serta pasukan oposisi.
Kesepakatan tersebut mengatakan bahwa wilayah-wilayah itu akan dibatasi oleh “zona keamanan” dengan pos pemeriksaan dan pusat pengamatan yang “dipastikan oleh kekuatan penjamin dengan konsensus”, namun pemantau “pihak ketiga” juga dapat ditempatkan.
Kesepakatan ini juga menghentikan serangan udara oleh rezim Suriah yang menggunakan pesawat tempur untuk membom rumah sakit dan sekolah selama perang sipil enam tahun.
Kesepakatan yang dicapai di Astana mengisyaratkan kemungkinan Rusia, Iran dan Turki bersama-sama menggunakan pasukannya untuk memastikan “zona de-eskalasi” menguasai seluruh wilayah Suriah selama enam bulan.
Muallem pada hari Senin mengatakan bahwa mungkin ada peran “polisi militer seperti yang dijanjikan oleh penjamin Rusia”, namun tidak jelas apakah dia merujuk pada unit Suriah atau asing.
Sementara itu Rusia mengatakan telah mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung rencana tersebut.
“Kami mengkonfirmasi bahwa rancangan resolusi telah diperkenalkan,” juru bicara misi PBB Fyodor Strzhizhovsky mengatakan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Muallem mengatakan oposisi yang terlibat dalam proses tersebut harus membantu hasil kesepakatan Astana untuk membersihkan daerah yang mereka kendalikan dari faksi-faksi jihad, termasuk kelompok yang dikenal sebagai Jabhat Fath al Sham yang tergabung dalam Hayat Tahrir al Sham dan beroperasi di “zona de-eskalasi”.
