Rancangan Resolusi Perlindungan Rakyat Palestina akan Dibahas di PBB

10 Juni 2018
Rancangan Resolusi Perlindungan Rakyat Palestina akan Dibahas di PBB

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebuah rancangan resolusi untuk perlindungan warga sipil Palestina diperkirakan akan dibahas di Majelis Umum PBB (the United Nations General Assembly-UNGA) pada hari Rabu, kata sumber diplomatik di PBB.

Sesi khusus darurat akan membahas dan memberikan suara pada rancangan resolusi yang mencari perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, setelah resolusi serupa yang diusulkan Kuwait, diveto oleh AS pekan lalu di Dewan Keamanan PBB, kata sumber-sumber pada kondisi anonimitas karena pembatasan berbicara dengan media.

Rancangan resolusi “meminta Sekretaris Jenderal [PBB] untuk memeriksa situasi saat ini dan untuk menyerahkan laporan tertulis, sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 60 hari sejak resolusi ini diadopsi. Rancangan resolusi ini antara lain berisi tentang usulannya tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan, perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk, antara lain, rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional.”

Tiga Warga Palestina Gugur Dalam Aksi Jumat di Perbatasan Gaza

Mengatasi resolusi PBB terkait perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, rancangan resolusi “menyatakan keprihatinan berat” atas pembunuhan warga sipil – termasuk anak-anak, tenaga medis dan wartawan – oleh pasukan Israel, terutama di wilayah Pendudukan Palestina.

Menekankan perlunya Dewan Keamanan dan negara-negara anggota untuk memperkuat lebih lanjut perlindungan warga sipil, ia mengatakan “solusi abadi untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dan melalui negosiasi yang kredibel dan langsung.”

Rancangan resolusi ini “menyambut dan mendesak keterlibatan lebih lanjut Sekretaris Jenderal dan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah guna membantu serta bekerja sama dengan mitra yang peduli, dalam upaya untuk segera mengurangi situasi dan menangani infrastruktur, kemanusiaan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi yang mendesak, termasuk melalui implementasi proyek yang didukung oleh Komite Penghubung Ad Hoc.”

Analis: Veto AS Buat Israel Semakin Brutal Terhadap Rakyat Palestina

Rancangan resolusi ini juga menyerukan upaya baru dan mendesak untuk mengakhiri penjajahan Israel yang dimulai pada 1967, untuk menempatkan semua topik kontroversial antara pihak-pihak dalam bentuk akhir, untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan demi memulai negosiasi yang kredibel, bersama dengan “perdamaian yang adil dan abadi, berdasarkan visi suatu wilayah di mana dua Negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dengan perbatasan yang aman dan diakui, atas dasar resolusi PBB yang relevan dan kerangka acuan Madrid.”

Mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, menyerukan langkah-langkah segera untuk memastikan gencatan senjata yang segera, tahan lama dan sepenuhnya dihormati.

Rancangan resolusi ini “memutuskan untuk menunda sesi khusus darurat kesepuluh sementara dan untuk mengesahkan Presiden Majelis Umum pada sesi terbaru untuk melanjutkan pertemuannya atas permintaan dari Negara-negara Anggota.”

Menegaskan kembali hak untuk berkumpul dan melaukan aksi protes secara damai, kebebasan berekspresi dan berserikat, rancangan resolusi juga menekankan pentingnya “penyelidikan independen dan transparan” sesuai dengan standar internasional.

Dikatakan semua pihak harus melakukan upaya untuk menstabilkan situasi dan membalikkan tren negatif di lapangan.

Rancangan resolusi ini juga menyerukan “langkah segera menuju penutupan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada pergerakan dan akses masuk dan keluar Jalur Gaza, termasuk melalui pembukaan berkelanjutan titik-titik persimpangan Jalur Gaza untuk aliran bantuan kemanusiaan.”

Rancangan resolusi ini juga “mendorong langkah nyata menuju rekonsiliasi intra-Palestina dan langkah-langkah konkret untuk menyatukan kembali Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina yang sah dan memastikan fungsi efektifnya di Jalur Gaza.”

Pada 2 Juni, AS memveto resolusi yang diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan PBB, yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan “perlindungan terhadap rakyat Palestina” di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia abstain.

Kemudian, Dewan Keamanan menolak usulan AS yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas konflik di Gaza.

Resolusi AS ditentang oleh Rusia, Kuwait dan Bolivia sementara 11 negara abstain dari pemungutan suara.

Resolusi AS menyerukan kecaman dalam hal yang paling kuat atas serangan roket 29 Mei dari Gaza terhadap Israel yang merusak infrastruktur sipilnya.

Desember lalu, PBB secara besar-besaran mengadopsi resolusi di Yerusalem, menyerukan Amerika Serikat untuk menarik pengakuannya atas kota itu sebagai ibu kota Israel, dengan 128 suara mendukung.