Tim Advokasi: Polisi Harus Mampu Ungkap Jenderal Aktor Intelektual Penyerangan Novel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak agar kepolisian segera mengungkap aktor kasus penyerangan penyidik senior KPK tersebut.

Salah satu perwakilan Tim Advokasi, Kurnia Ramadhani menilai, sejak awal jejak-jejak keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini sangat jelas, salah satunya adalah penggunaan sepeda motor anggota kepolisian.

“Kepolisian harus segera mengungkap jenderal dan aktor intelektual lain yang terlibat dalam kasus penyiraman dan tidak berhenti pada pelaku lapangan,” tegas Kurnia dalam keterangannya, Jumat (27/12).

Menurutnya, hasil Tim Gabungan Bentukan Polri dalam temuannya menyatakan serangan kepada Novel berhubungan dengan pekerjaannya sebagai penyidik KPK.

KPK menangani kasus-kasus besar, sesuai UU KPK. Dengan begitu tidak mungkin pelaku hanya berhenti pada dua orang ini.

“Oleh karena itu perlu penyidikan lebih lanjut hubungan dua orang yang saat ini ditangkap dengan kasus yang ditangani Novel/KPK,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Upaya Komunitas Muslimah Berpena Lahirkan Penulis Perempuan Bermutu

Redaktur: Mazaya

Terhitung perhari ini, Ahad, (29/12/2019) Komunitas Muslimah Berpena atau akrab disapa KMB baru melakukan peluncuran awal (soft launching) yang dinakhodai Sabna Varascara, seorang anak muda yang aktif bergelut di dunia literasi dan aktivis dakwah.

Perempuan yang berdomisili di Taiwan mengemban tugas ini setelah sebelumnya menyatakan komitmennya untuk menjadikan komunitas menjadi wadah penulis perempuan Indonesia untuk diskusi kepenulisan, jurnalistik, puisi dan sebagai tempat ajang berkarya.

“Doanya, Insya Allah dengan tekad kuat bersama membangun peradaban literasi,” ucap pemilik nama hijrah Zahwa Qarira Nazhira dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Selain itu, untuk Pembina KMB sekaligus Founder ditetapkan dan dipegang oleh Mas Andre Hariyanto.

“Komunitas Muslimah Berpena ini berdiri pada tanggal 11 Desember 2019,” sambung putri kedua dari pasangan Eliya dan Dedi Suhaedi.

Adapun visi dan misi dari Komunitas Muslimah Berpena yaitu visi: Mewujudkan penulis perempuan yang bermutu, jujur dan berkualitas tinggi.

Sedangkan misinya adalah: Mencetak anggota yang kreatif berwawasan luas dalam literasi, mempererat silaturrahmi pengurus anggota dan menerbitkan sebuah karya .

Komunitas Muslimah Berpena ini merupakan anak jaringan anak komunitas dari Taklim Jurnalistik Group dan khusus hanya menampung dan memberdayakan anggota (member) perempuan tidak diperkenankan laki-laki sebagaimana nama komunitas tersebut.

 

 

Satgas Umrah Hentikan Operasional Tiga Travel Tak Berizin

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) – Satgas Umrah Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah, Jumat (27/06), menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Provinsi Jawa Tengah.

Sidak dilakukan ke kantor travel umrah yang tidak mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ada tiga travel yang tidak memiliki izin sebagai PPIU dihentikan operasionalnya oleh Satgas Umrah. Ketiga travel Non PPIU tersebut adalah PT. ABI, PT. SS dan BNI.

Dari ketiganya, ada yang telah beroperasi lebih dua tahun di Jawa Tengah, dan  tidak memiliki izin sebagai PPIU.

Tim Satgas Umrah meminta mereka menghentikan operasional sebagai penyelenggara umrah. “Satgas telah menghentikan tiga travel umrah tak berizin.

Ada dua yang baru memiliki izin sebagai Biro Perjalanan Wisata dari Pemerintah Daerah dan ada satu travel yang baru sebatas akte notaris.

Dan ini tidak diperbolehkan menerima pendaftaran dan memberangkatkan jemaah umrah. Maka Satgas meminta mereka untuk menghentikan operasionalnya,” tegas Ketua Tim Satgas, M. Ali Zakiyuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Sabtu (28/12/2019).

 

Di hadapan Satgas Umrah, pimpinan Travel PT. ABI mengakui bahwa travelnya baru memiliki izin sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW), belum memiliki izin sebagai PPIU.

Pemberangkatan jemaahnya dilakukan  bekerjasama dengan travel yang sudah memiliki izin sebagai PPIU. Hal ini melanggar aturan. Ke depan, PT. ABI siap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan Kementerian Agama.

 

“Saya mengakui belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dan saya bersedia untuk menghentikan operasional perusahaan saya dalam menyelenggarakan perjalanan umrah. Dan siap untuk mengikuti ketentuan dari pemerintah. PT. ABI akan saya tutup dan menjadi kantor cabang PPIU. Dan akan mengajukan izin PPIU apabila moratorium izin umrah sudah dibuka,” ujar pimpinan ABI Tour.

 

Sementara itu, travel BNI yang tidak memiliki legalitas sebagai BPW, bersedia untuk menurunkan atributnya dan media promosi umrah yang sudah terpasang di sekitar kantor. Dan setelah ini akan mempersiapkan diri sebagai cabang PPIU.

 

Kasi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Kemeterian Agama, Ali Machzumi, yang menjadi salah satu anggota tim Satgas Umrah menyampaikan bahwa untuk memastikan kesungguhan ketiga travel tersebut, para pimpinan travel diminta membuat surat pernyataan bermaterai enam ribu. Pernyataan ini akan menjadi pegangan dan kontrol Satgas Umrah ke depan.

 

“Satgas meminta pimpinan travel-travel menuangkan janji dalam pernyataan untuk tidak akan mengoperasikan lagi perusahaan dalam penyelenggaraan umrah dan apabila tetap beroperasi bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk mengembalikan seluruh biaya perjalanan ibadah umrah yang sudah dibayarkan oleh jemaah yang belum diberangkatkan” ujar Ali.

 

Anggota Satgas Umrah dari unsur PPATK, Andre Maytadi, menambahkan bahwa langkah Satgas Umrah ini sebagai langkah awal dan preventif. Diharapkan travel-travel ini mengikuti aturan yang ada. Dan apabila tidak diindahkan tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Saat melakukan sidak ke lokasi-lokasi travel Satgas Umrah Jawa Tengah yang terdiri dari unsur Kemenag Pusat dan Kanwil, PPATK, BPKN, Kemendag, Kepolisian Daerah, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Jawa Tengah ini bergerak mulai pagi sampai menjelang magrib dengan mendatangi lima lokasi kantor Non PPIU dan satu PPIU.

Ada dua kantor travel Non PPIU yang didatangi Tim Satgas tersebut tutup. Untuk itu akan ditindaklanjuti oleh Satgas Umrah Provinsi Jawa Tengah dengan mendatangi kedua kantor tersebut untuk penertiban. Sedangkan untuk kantor PPIU yang didatangi, Satgas Umrah meminta penjelasan terkait harga dan promosi umrah yang tidak sesuai ketentuan.

Berpredikat Summa Cumlaude, Hakimuddin Raih Gelar Doktor di Universitas Islam Madinah

Redaktur: Mazaya

MADINAH (Jurnalislam.com)–Mahasiswa Indonesia, Hakimuddin Salim, berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, pada 18 Desember lalu.

Ia berhasil mendapatkan predikat Mumtāz Ma’a Martabat Asy-Syaraf Al-Ūlā (Summa Cumlaude). Ia pun tercatat sebagai Doktor Pendidikan Islam pertama dari Asia Tenggara di kampus-kampus Saudi.

Judul disertasinya adalah: “Al-Asālīb At-Tarbawiyah Al-Mustanbathah minal Qoshosh Al-Qur’āni wa Madā Mumārasati Mu’allimil Ma’āhid Al-Qur’āniyah fī Indonesia Lahā Ma’a Taqdim Tashowwur Muqtarah li Ta’zīzihā”

(Metode Kependidikan Disimpulkan dari Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an dan Tingkat Pengamalannya oleh Para Guru di Pesantren-Pesantren Al-Qur’an di Indonesia Beserta Rekomendasi Penguatannya).

Ustadz muda asal Klaten ini, mengenyam pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Padangan (1993), MD Muhammadiyah Tahzhibus Shibyan Jatinom (1999), SDN Bonyokan 1 (1999), MTs PP Al-Mukmin Ngruki (2002), dan MA Ma’had Tahfizhul Qur’an Isykarima Karanganyar (2006).

Setahun kemudian ia berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah. Ia lulus dari Fakultas Syari’ah pada tahun 2011 dengan predikat Summa Cumlaude, dengan judul skripsi: “Fathul Wahhāb fīl Farqi bainal Jihādi wal Irhāb” (Studi Fiqih Perbedaan Mendasar antara Jihad dan Terorisme).

Setelah itu, pria kelahiran 2 April 1986 ini melanjutkan studi S2 di kampus yang sama pada Jurusan Ushul Tarbiyah dan berhasil meraih predikat Summa Cumlaude, dengan judul tesis: “At-Tarbiyah Al-Jinsiyyah ‘inda Ibni Qoyyim Al-Jauziyah” (Pendidikan Seksual Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah).

Aktfi Berdakwah

Selain belajar formal di kampus, ia juga menimba ilmu dari para Ulama di Masjid Nabawi, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-‘Abbad, Syekh Muhammad Nashir As-Suhaibany, Syekh Ibrohim Ar-Ruhaily,  Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqity dan Syekh Abdurrazaq Al-Badr.

Ia juga sempat mulazamah dengan Syekh Abdulloh Al-Qodiri dan Syekh Yahya Al-Yahya.

Selain menuntut ilmu, Hakim juga aktif berdakwah. Ia pernah menjadi Da’i di Hai’ah ‘Alamiyah Litta’rif bil Islam (World Islamic League), Punyuluh Haji di Maktab Ta’awuni (Kementerian Agama Saudi), Penterjemah Digital Mujamma’ Al-Qur’an Malik Fahd, menulis di berbagai media cetak dan online, dan aktif membimbing jama’ah Haji dan Umroh, serta berdakwah kepada masyarakat Indonesia di berbagai kota seperti Khobar, Dammam, Madinah dan Riyadh.

Selama 12 tahun di Madinah, ia juga aktif di organisasi. Tercatat ia pernah menjadi Editor Majalah Al-Bashiroh PPMI Madinah, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Arab Saudi dan tergabung dalam Komisi Sosial Budaya PPI Dunia.

Semoga ia bisa segera pulang ke tanah air dengan berbekal ilmu yang bermanfaat dan turut serta mengemban amanah dakwah demi mencerahkan kehidupan umat dan bangsa.

 

kontributor: Panitia Munaqosyah

 

Masyarakat Solo Diimbau Tak Rayakan Tahun Baru, Sejalan dengan Aturan Pemkot

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perayaan tahun baru 2020 secara berlebihan.

Hal itu dikatakan humas DSKS Endro Sudarsono di sela sela kegiatan Pawai Damai Bendera Tauhid di Stadion Sriwedari Solo pada jum’at, (27/12/2019) siang.

Menurut Endro, perayaan tahun baru secara berlebihan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Kepada umat Islam untuk tahun baru untuk tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat, baik itu keluar dalam rangka hiburan atau yang lainnya baik untuk meminta melakukan ritual ritual keagamaan,” katanya.

Endro juga berharap momen tahun baru tidak digunakan masyarakat untuk melakukan hal hal yang melanggar hukum dan peraturan dari Pemkot Kota Surakarta.

“Menghindari masyarakat untuk melakukan untuk tidak melakukan hal hal yang dilarang agama maupun pemerintah yaitu perjudian, dan pesta miras,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Kota Solo melarang hotel untuk menyalakan kembang api dan petasan pada momen perayaan tahun baru 2020.

Bahkan Pemkot mengancam akan memberikan saksi bagi hotel yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

“Ini tahun yang ketiga kita tidak memperbolehkan menyalakan kembang api yang ke atas apalagi petasan. Nanti tidak ada satu pun hotel yang menyalakan itu,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Surakarta, Hasta Gunawan kamis, (12/12/2019).

Viral Perayaan Natal dengan  Pertunjukan Hadrah, DSKS Minta Lurah Mojosongo Klarifikasi

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama perwakilan Masjid Mojosongo mendatangi kantor kelurahan Mojosongo guna meminta klarifikasi terkait adanya video perayaan natal dan ada pertunjukan hadrah wanita berjilbab pada Senin, (23/12/2019) lalu.

Perwakilan DSKS Endro Sudarsono dan Parno selaku jamaah Masjid Mojosongo ditemui langsung oleh lurah Mojosongo Winarto pada jum’at, (27/12/2019).

Dalan pertemuan tersebut, Winarto menjelaskan bahwa acara tersebut benar adanya, dengan penyelenggara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mojosongo.

Lebih lanjut, ia juga mengaku bahwa Lurah Mojosongo dan Camat Jebres diundang, pihaknya telah menegur panitia terkait keberatan dari Mashuri selaku Ketua NU Solo.

“Menyarankan panitia meminta maaf, dan panitia telah minta maaf pada tanggal 24 desember 2019 yang telah dibuat video, bahwa Ketua LPMK dan Ketua Panitia Natal adalah muslim,” katanya.

Menanggapi hal itu, Humas DSKS Endro Sudarsono menyebut pihaknya mendukung tempat umum semisal pendopo kelurahan digunakan untuk kepentingan warga.

“Namun menolak jika digunakan untuk kepentingan keagamaan yang tidak lagi menjunjung toleransi beragama,” katanya.

“Dengan mencampurkan acara keagamaan yang berbeda. Hal ini rawan atas kegiatan pemurtadan baik langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya.

Ia juga meminta pemerintah ditingkat lurah, camat hingga Walikota atau Bupati untuk proporsional dalam memfasilitasi umat beragama dengan menghormati keyakinan umat beragama.

Terakhir, DSKS menghimbau kepada umat Islam untuk tidak ikut serta dalam ibadah umat lain. “Sebagaimana pesan dalam Al Qur’an surat Al Kafirun,” tandasnya.

Pawai Bendera Tauhid Soloraya Ingatkan Agar Tahun Baru Diisi Zikir dan Pengajian

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ratusan umat Islam soloraya yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) melakukan aksi Pawai Damai Bendera Tauhid pada jum’at, (27/12/2019) siang.

 

Aksi tersebut start di barat Stadion Sriwedari kemudian menuju Bundaran Gladak, Balaikota, pasar Gede, Balong, Sangkrah, Pasar Kliwon dan finish di Masjid MUI Semanggi.

 

Korlap aksi Endro Sudarsono menjelaskan, selain sebagai syiar bendera tauhid kepada masyarakat, aksi tersebut juga bentuk pesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi hura hura pada malam perayaan tahun baru.

 

“Dalam rangka memperingatkan kepada umat Islam pada khususnya agar tidak melakukan hura hura justru melakukan ritual ritual keagamaan dan pengajian,” katanya kepada Jurnalislam.com.

 

“Mmendukung kepada Walikota untuk tidak melakukan acara pembakaran mercon, sekaligus kegiatan kegiatan maksiat berkedok hiburan,” imbuhnya.

 

Endro berharap, Pemkot Surakarta berkordinasi dengan pihak aparat kepolisian guna melakukan penertiban kepada pihak pihak yang merayakan tahun baru secara berlebihan.

 

“Sebaiknya dihentikan baik itu berupa miras, maupun berupa perjudian karena masih kita temukan baik itu di kampung atau tempat tempat tertentu masih ada perjudian dan maupun miras,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Endro menyebut aksi Pawai Bendera Tauhid yang dilakukan masyarakat soloraya itu juga bentuk simbol persatuan umat dan memperkuat ukhuwah  Islam Soloraya.

 

“Pada intinya kita bendera tauhid baik hitam maupun putih menunjukan bahwa bendera ini adalah simbol persatuan, tauhid ini simbol anti penjajahan bahwa kita ini bebas merdeka dalam melakukan aktifitas keagamaan kita sebagai agama islam,” paparnya.

 

“Bahwa kita mendukung pemerintahan anti penjajahan, anti penindasan dan biarkan umat itu bebas melaksanakan ibadah keagamaan baik itu yang muslim maupun non muslim,” pungkas Endro.

Solopeduli Dapat Kunjungan Pendampingan Audit Kepatuhan Syariah dari Kemenag

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KARANGANYAR (Jurnalislam.com)- Agenda pendampingan audit kepatuhan syariah dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia menyambangi kantor Solopeduli di Komplek Griya Smart  Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Colomadu, Karanganyar pada Kamis, (26/12/2019).

 

Dalam pemdampingan tersebut, diwakili oleh Kasi Audit Syariah Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, Ibu Dewi Tri Wulandari dan staf pelaksana, Rifa’atul Mahmudah.

 

Pendampingan ini untuk melihat kinerja Solopeduli sebagai Lembaga Amil Zakat resmi tingkat provinsi dalam menuju persiapan pelaksanaan audit kepatuhan syariah tahun 2020.

 

Secara umum pendampingan meliputi kegiatan operasional, aturan kebijakan, tata kerja, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infak sedekah, serta pengelolaan keuangan dan manajemen secara keseluruhan.

 

Dimana kepatuhan syariah dalam mengelola zakat berasaskan dan harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Yang tercantum pokoknya di Al Quran dan Hadis, serta dikembangkan dalam rumusan fikih yang mencangkup fikih zakat modern.

 

”Penghimpunan Solopeduli sudah bagus yang terlihat dari pertumbuhan penghimpunan 20 % setiap tahunnya, pengarsipan sudah bagus, kantor juga sudah tertata rapi,” kata Rifa’atul Mahmudah.

 

“Untuk administrasi perlu perhatian lebih. Administrasi adalah masalah yang utama karena menyangkut semua elemen. kalau keuangan, surat menyurat sudah bagus maka yang lainnya bakal mengikuti, untuk pengarsipan sudah bagus, kantor juga sudah rapi,” imbuhnya

 

Rifa’atul memberi masukan untuk Solopeduli terutama pada sistem aplikasi yang lebih ter uptodate dan terinovasi. Sebab menurutnya, program pemberdayaan jg sudah bagus, seperti Pesantren, pemberian modal usaha untuk keterampilan kerajinan tangan, makanan dll.

 

Untuk SMK Solopeduli, katanya, mungkin perlu ditambah prodi baru, seperti bengkel dengan melihat tingginya pengguna kendaraan di Indonesia. Mesin jahit juga bisa agar siswa-siswi bisa lebih berkreasi membuat baju daerah, bisa juga untuk baju wedding.

 

Sementara itu, Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori mengatakan bahwa dengan adanya audit syariah dan dalam rangka akreditasi, justru menjadi semakin bersemangat, karena lembaga akan terus berbenah menjadi yang terbaik.

 

“Karena kita mengelola dana ummat, dibesarkan oleh ummat, dan teraudit oleh ummat salah satunya dari Kemenag. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi Solopeduli dan semakin profesional serta amanah,” tandasnya.

Erick Tak Berdaya di Hadapan Jiwasraya

Redaktur: Mazaya

Oleh: M Rizal Fadilah

Setelah Nadiem sebagai Mendikbud yang ternyata menjadi Menteri “under qualified” dalam memimpin kementriannya, maka Erick Thohir menyusul sebagai Menteri belepotan.

Berjaya di Garuda namun hancur di Jiwasraya.  BUMN lain akan mengisi ruang media karena beraroma hutang “menggunung” atau korupsi.

Kasus BUMN Jiwasraya mengejutkan. Gagal bayar senilai 12,4 Trilyun kepada nasabah JS Saving Plan membuat Pemerintah kalang kabut. Penyelidikan korupsi mulai berlangsung.

Berbagai dugaan muncul termasuk adanya alokasi untuk dana Pilpres 2019 dan Erick Thohir adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berita terakhir, Erick sang Menteri BUMN terang terangan akan melindungi Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya  Hexana  Tri Sasongko yang sedang dalam proses pemeriksaan. Suatu hal yang sebenarnya janggal.

 

Salah satu Dewan Direksi PT Jiwasraya Harry Prasetyo pernah menjabat Tenaga Ahli Utama kedeputian III KSP Jokowi. Ini menambah kecurigaan pembobolan dana Jiwasraya untuk kepentingan Pilpres di atas. Jika ini terkuak justru akan menjadi skandal besar. Kerugian yang ditaksir 13,4 Trilyun jauh melebihi kasus Century dahulu.

Pemerintah yang “kebakaran jenggot” mencoba menutupi dengan mengajak Holding Asuransi agar dapat terhimpun dana untuk mengatasi. Tahap kedua dijajagi investor, menurut Erick.

 

Problema hutang BUMN memang berat. Hutang emiten BUMN mencapai 3.239 Trilyun. Jasa Konstruksi PT. WIKA, PT. PP, PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya menjadi penghutang terbesar. Begitu juga dengan PT. Phapros, PT. Garuda, PT. Krakatau Steel dan PT.

Indosat yang juga memiliki hutang besar. Meski hutang adalah wajar dalam usaha akan tetapi hutang besar akan membuat pusing dan kebangkrutan.  Belum lagi jika di dalamnya terjadi korupsi. Jika PT Jiwasraya saja bobol dan ada dugaan aliran dana ke Pilpres, bagaimana dengan BUMN lain ?. Adakah BUMN lain juga menjadi “sapi perahan” ? Disini lembaga penegak hukum mesti bekerja serius baik Kejagung maupun KPK.

 

Melihat beratnya kondisi BUMN maka Menteri Erick dihadapkan pada pekerjaan yang “super berat”. Trend BUMN yang merugi justru akan meluncurkan sang Ketua Timses pada langkah dan pengambilan kebijakan yang bisa serba salah. Dengan fenomena dan watak Pemerintahan yang ada maka diprediksi Erick akan menjadi Menteri yang gagal. Meski untuk ini belum tentu dicopot karena kegagalan itu bersifat kolektif. Keterlibatan “orang kuat” sèlalu menjadi keniscayaan.

 

Dengan status sebagai Presiden saat Pilpres, maka otoritas yang ada bisa bebas bergerak menghimpun dana. Swasta ataupun plat merah. Sayang KPK sedang dimandulkan sehingga ceritra menjadi berbeda. Meskipun demikian kekuasaan atau jabatan yang didapat dengan cara licik akan menuai akibat. Balasan akan nyata dalam waktu yang tidak lama.

 

*) Pemerhati Politik

Bela Uighur, Ribuan Warga Sukabumi Gelar Aksi di Depan Kantor Wali Kota

Redaktur: Mazaya

SUKABUMI (Jurnalislam.com) – Dugaan persekusi yang dialami muslim Uighur di Xinjiang yang dilakukan oleh pemerintah Cina akhir-akhir ini menjadi perhatian, khususnya bagi umat islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali oleh umat islam di Sukabumi.

Ribuan massa dari berbagai ormas yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Menggelar Aksi damai di depan Kantor Walikota Sukabumi untuk menentang pemerintah China yang telah melakukan penindasan terhadap Umat Islam etnis Uighur di Xinjiang, Cina, Kamis (26/12/2019).

Setelah shalat zuhur dan shalat gerhana matahari  berjamaah di Masjid Agung Kota Sukabumi, ribuan Massa langsung bergerak menuju Kantor Walikota Sukabumi dengan membawa atribut media yang menyuarakan pembelaan terhadap mulim Uighur.

Cuaca mendung dan sempat gerimis tidak menyurutkan massa untuk mendengarkan para orator yang berorasi diatas mobil komando.

Dalam aksi tersebut para orator menyampaikan pembelaan dan kecaman terhadap pemerintah komunis Cina yang telah melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur sehingga memicu kemarahan masyarakat internasioal dan umat Islam.

Mereka juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk tidak diam terkait peristiwa yang terjadi kepada Muslim Uighur di Xinjiang.

Dalam pantauan jurnalislam.com tampak hadir Walikota Sukabumi Fahmi menyimak orasi-orasi yang disampaikan oleh para orator, sehingga mendapat apresiasi dari peserta aksi dengan teriakan takbir.

Diakhir acara dibacakan Pernyataan Sikap Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) yang mengecam CIna dan menuntut pemerintah Indonesia dapat terlibat aktif membantu muslim Uighur.

Reporter: Taufik Hady