Berita Terkini - Laman 1876 dari 2416

Pilgub DKI Sebagai Momen Membangkitkan Kesadaran Politik Umat Islam

16 Sep 2016 22:23:33

JAKARTA (Jurnalislam.com) – DPP Persatuan Islam (Persis) melalui Waketumnya, Dr Jeje Zaenudin menilai, keterlibatan para ulama dan tokoh umat dalam isu Pilgub DKI menunjukan posisi Gubernur DKI sangat strategis secara politis dan religiusitas.

“Para ulama tentu tidak ingin Indonesia yang mayoritas mutlak penduduknya muslim ini dipimpin oleh seseorang yang tidak punya visi keislaman, keumatan, dan kebangsaan yang sejalan dengan akidah mayoritas,” ujarnya kepada Jurniscom melalui pesan singkat, Jumat (16/9/2016).

Dr Jeje menjelaskan, isu SARA dalam Pilgub DKI berkaitan dengan masa depan jangka panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasib anak cucu kaum pribumi di masa yang akan datang.

“Setelah kita dipecundangi secara yuridis dengan dihapusnya persyaratan Agama Islam dan Pribumi aseli bagi seorang Presiden dari undang-undang kita, maka apakah muslim pribumi indonesia juga akan mau dipecundangi dalam tataran politik praktis dan dikuasainya kepemimpinan nasional?” tegas ulama asal Tasikmalaya itu.

Untuk itu, Pilgub Jakarta yang isunya didominasi kandidat petahana sebagai calon kuat, memang patut menjadi perhatian para ulama dan tokoh Islam.

“Bagaimana tidak, jika Ibukota negeri muslim terbesar di dunia ini sudah dipimpin seorang non muslim, berarti tinggal selangkah lagi pimpinan nasional negara kita juga akan mereka rebut,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menghimbau umat untuk menjadikan kasus Pilgub DKI sebagai momentum membangun kesadaran politik masyarakat Islam indonesia.

“Melaksanakan dan membela agama tidak cukup dengan taat solat dan puasa tapi juga menyiapkan kader-kader umat terbaik untuk jadi para pemimpin,” pungkasnya.

Tak Memenuhi Ijin, Pembangunan Pura Segara Lombok Ditolak Warga

16 Sep 2016 22:10:54

MATARAM (Jurnalislam.com) – Pembangunan Pura Segara di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditolak warga di sekitarnya.

Selain karena lokasi pembangunan yang dianggap masih bermasalah dan berdekatan dengan masjid, prosedur pembangunan juga belum memenuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

Guna mendapati solusi atas persoalan pura yang sudah dibangun pondasinya itu, pihak Kantor Camat Kayangan bersama Pemerintah Desa Selengen didampingi unsur TNI/POLRI melakukan pertemuan dengan perwakilan warga hindu dan muslim di aula Kantor Desa Selengen, Kamis (15/9/2016).

“Sebenarnya pertemuan tadi adalah untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di kantor camat, di mana waktu itu disepakati, bahwa pendirian pura itu harus mememenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” ujar Camat Kayangan, Tresnahadi S.Pt dilansir radarlombok, Kamis (15/9/2016).

Di dalam peraturan bersama itu, kata Tresna, dijelaskan pada pasal 13 bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.

“Kemudian pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Kemudian poin penting pada Pasal 14 adalah, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota dan rekomendasi tertulis FKUB.

“Kemudian (Pasal 16) permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan kepada bupati untuk memperoleh izin”. Jadi ada prosedur untuk pendiriannya dan itu harus dipenuhi dulu,” terangnya.

Persis: Pilgub DKI Menjadi Panas Karena Ada Isu SARA

16 Sep 2016 21:32:07

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua PP Persatuan Islam (Persis), Dr Jeje Zainuddin mengatakan, Pilgub DKI menjadi ramai karena mengangkat isu SARA. Pernyataan itu disampaikan kepada Jurniscom, Jumat (16/9/2016).

“Alasannya, selain karena posisi strategis DKI sebagai Ibukota, tetapi juga momentum Pilgub kali ini diwarnai isu paling sensitif di negeri ini yaitu isu SARA,” katanya kepada Jurniscom melalui pesan singkat.

Dr Jeje menjelaskan, panasnya isu Pilgub DKI juga dipicu oleh warga pribumi (Betawi) yang gerah dengan kepemimpinan Gubernur saat ini, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

“Bukan hanya itu yang jadi pemicu utama dari panasnya suhu politik menjelang Pilgub kali ini, tetapi sikap arogan dan program-program Ahok yang ditengarai banyak pihak akan berdampak kerugian besar bagi Pribumi Betawi dan umat Islam pada umumnya,” terangnya.

Oleh sebab itu, Ketua Komisi Bidang Hukum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) itu mengajak umat Islam Jakarta untuk lebih peka serta tidak memberi celah kepada non-Muslim untuk memimpin warga Jakarta yang mayoritas beragama Islam.

“Apakah sebegitu rendah mayoritas itu sehinga tidak ada seorang pun yang mampu jadi Gubernur ibu kota?,” pungkasnya.

Forum RT/RW: Melanjutkan Reklamasi adalah Pelanggaran Hukum

16 Sep 2016 09:36:31

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Forum RT/RW, Mustaqim Dahlan mengatakan, melanjutkan rencana reklamasi Teluk Jakarta adalah sebuah pelanggaran hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Musyawarah Besar Warga Jakarta di Warung Venus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Mustaqim menyatakan, ketika gugatan di PTUN dimenangkan kaum nelayan, maka amanat undang-undang reklamasi pulau G dihentikan sebab izin yang dikeluarkan gubernur ilegal.

“Kalau hari ini mau dilanjutkan juga, ini artinya sudah melanggar undang-undang, sudah ada perbuatan melanggar hukum, baik itu pribadi Basuki Tjahja Purnama maupun sebagai jabatannya Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

“Nah kalau ini dibiarkan, kan negara kita negara hukum, maka harus kita patuhi keputusan hukum, keputusan Pengadilan. Kalau pemerintah hari ini tidak mengakui keputusan Pengadilan, tidak taat kepada hukum yang ada, kemana lagi rakyat kita bisa berlindung,” tambahnya.

Konferensi pers sebagai persiapan aksi bersama seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan sikap menolak pemimpin yang tidak pro terhadap rakyat.

Aksi yang akan dihadiri tokoh nasional ini sedianya akan diadakan tanggal 18 September 2016 di Museum Fatahillah Kota Tua Jakarta Barat.

Tak Seperti Sukarno, Ahok Membangun Jakarta Tanpa Mufakat

16 Sep 2016 09:12:46

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar diskusi berjudul Indonesia Menggugat. Judul itu menurut Calon gubernur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Rizal Ramli adalah tema yang bersejarah karena sama dengan judul pledoi Bung Karno yang ditahan karena melawan kolonialisme.

“Pada tahun 1926 Bung Karno diadili di Pengadilan Tinggi Bandung karna dituduh melawan kolonialisme. Bung Karno menulis pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Bung Karno mempertanyakan apa manfaat dari kolonialisme. Kok yang terjadi Belanda makin makmur, kok rakyat pribumi makin miskin,” ungkap Rizal di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Menurut mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu, pledoi Bung Karno tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat asli Jakarta sekarang ini.

“90 tahun kemudian di Jakarta belum banyak berubah. Kebijakan Pemda malah sengaja membuat miskin rakyat yang sudah miskin. Sengaja menggunakan tehnik-tehnik otoriter, menggunakan militer, polisi untuk menggusur rakyat dengan cara yang tidak manusiawi,” ujarnya.

Rizal menilai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jakarta.

“Dulu Bung Karno mau bangun Istora Senayan pake dialog, pake mufakat. Dibikin perumahan di Tebet, kalo sekarang tanpa mufakat tanpa dialog langsung main gusur pake kekerasan,” jelasnya.

“Warga Jakarta khususnya warga Betawi berhak untuk hidup lebih baik. Berhak untuk membuat Jakarta yang lebih nyaman, yang lebih asik. Mengubah dan membagun Jakarta tanpa tangisan,” pungkasnya.

Pembakar Masjid di Florida pada Malam Idul Adha Tertangkap

16 Sep 2016 09:05:12

FLORIDA (Jurnalislam.com) – Seorang tersangka ditangkap hari Rabu atas tuduhan terkait pembakaran sebuah Masjid di kompleks Muslim Florida pada malam Idul Adha, kata para pejabat, lansir World Bulletin Kamis (15/09/2016).

Joseph Michael Schreiber, 32, menghadapi sedikitnya 30 tahun penjara sebagai penjahat kambuhan dan “akhirnya bisa dihukum” penjara seumur hidup karena membakar Fort Pierce Islamic Center, David Thompson dari Kantor Sheriff St Lucie County mengatakan kepada wartawan.

Para pejabat mengatakan mereka mencari orang yang membantu Schreiber.

Schreiber diinterogasi hari Rabu dan didakwa dengan pembakaran tingkat dua kemudian meningkat ke kejahatan tingkat pertama yang mencakup “tambahan kejahatan dengan alasan kebencian” di bawah hukum Florida, yang tidak memiliki ketentuan kejahatan rasial.

Michael D’Alonzo, seorang agen FBI yang bekerja sama dengan kantor sheriff, mengatakan pada konferensi pers bahwa lembaga itu melihat potensi “pelanggaran hak-hak sipil” untuk mengajukan tersangka ke tingkat federal, termasuk kejahatan rasial.

Schreiber ditangkap di Fort Pierce setelah petunjuk dari masyarakat, termasuk anggota komunitas Muslim, cocok dengan rekaman pengamatan yang sebelumnya dirilis oleh kantor sheriff.

Sebuah pencarian di rumah tersangka mengungkapkan bukti yang menghubungkan dia dengan kejahatan, termasuk sepeda motor yang terlihat dinaiki tersangka dalam video.

Schreiber memposting pesan online anti-Islam yang “menguatkan kekhawatiran kita bahwa kejahatannya dilakukan dengan alasan kebencian terhadap komunitas Islam,” menurut pejabat yang tidak merinci kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh tersangka yang memenuhi syarat dia sebagai pelaku kejahatan berulang yang memperburuk hukuman pidana baginya.

“Agar damai dan aman AS harus mempertimbangkan segala bentuk ISLAM sebagai radikal, kebenarannya adalah tidak ada ekstremisme ISLAM radikal … SEMUA ISLAM adalah RADIKAL,” menurut sebuah posting Facebook pada bulan Juli oleh Schreiber yang penuh dengan kesalahan tata bahasa.

Kantor sheriff menyebarkan video hari Senin yang menunjukkan “pelaku adalah individu tunggal yang berasal dari keturunan putih atau Hispanik” turun dari “motor model Harley Davidson” dan memasuki kompleks masjid yang terdiri dari beberapa bangunan, yang beberapa bagiannya terbuat dari kayu, tepat sebelum tengah malam.

Dia kemudian mulai membakar dekat pusat kompleks, tampaknya menggunakan cairan dalam botol yang dibawanya, menyebabkan “kerusakan besar bagi masjid – baik interior maupun eksterior,” kata Thompson.

The Islamic Center of Fort Pierce yang dibangun kembali pada hari Senin meluncurkan kampanye di situs LaunchGood.com dan sudah mengumpulkan lebih dari $ 22.000 dari total pendanaan $ 50.000 dalam dua hari.

“Masjid kami dibakar pada malam Idul Adha. Bantu kami membangun kembali dan mengambil sikap melawan kefanatikan,” kata penyelenggara, yang menulis bahwa mereka “patah hati” ketika melihat Masjid dibakar dengan sengaja malam sebelum sholat Idul Adha dijadwalkan di Masjid itu.

Fort Pierce Islamic Center menarik perhatian nasional setelah Omar Mateen, yang sering datang ke Masjid, diduga membunuh 49 korban dan melukai puluhan lainnya di sebuah klub malam gay di Orlando pada bulan Juni.

Saudi Desak PBB Tindak Tegas Penyelundupan Senjata Iran Ke Milisi Houthi

16 Sep 2016 08:38:58

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengakhiri penyelundupan senjata Iran ke milisi pemberontak di Yaman karena merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 2216, Al Arabiya News Channel melaporkan, Kamis (15/09/2016).

Dalam surat yang ditujukan ke Selandia Baru, yang mengambil alih kepresidenan dewan, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menjelaskan sejumlah pelanggaran terhadap resolusi termasuk serangan roket lintas batas oleh pasukan Syiah Houthi dan Abdullah Saleh.

“Pada tanggal 31 Agustus 2016, milisi pemberontak Syiah Houthi dan pendukung mereka menembakkan rudal balistik jenis Zilzal-3 (Gempa-3) di kota Najran, di selatan Arab Saudi. Rocket Zilzal-3 adalah rudal balistik jarak pendek yang diproduksi di Iran,” isi surat yang diperoleh Al Arabiya News Channel.

Mouallimi juga menyebutkan bagaimana penyelundupan senjata tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan tetapi juga mengancam stabilitas Arab Saudi, Yaman dan wilayah yang lebih luas secara keseluruhan.

“Kami lebih mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menuntut agar Iran mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, menunda dan menghentikan semua tindakan ilegal di Yaman,” tambah Mouallimi.

Tokoh Tionghoa: ‘Ahok Ini PKI Gaya Baru’

16 Sep 2016 07:42:02

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh Thionghoa, Lieus Sungkharisma menilai, ketidaksukaan warga Jakarta kepada Basuki Thahja Purnama disebabkan kedzalimannya. Bahkan Lieus menyebut kepemimpinan Ahok dengan PKI gaya baru.

“Kita gak suka sama Ahok bukan karena dia Tionghoa, tapi karena dia jahat, dia mendzalimi warga Jakarta, ini yang kita lawan,” tegasnya dalam acara diskusi bertajuk ‘Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat’ di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Lieus menilai Ahok sebagai warga keturunan yang banyak melanggar falsafah budaya leluhur. Sebab, menurut Lius, etnis Tionghoa dapat diterima di seluruh dunia karena sikapnya yang saling menghormati.

“Saya kasih tahu orang Tionghoa juga marah, orang Tionghoa di seluruh dunia bisa diterima karena sikap saling menghormati dimana dia tinggal, selalu shin-chai gak mau ribut,” katanya.

Lebih tegas lagi, Lieus menyebut Ahok sebagai PKI gaya baru. “Tapi satu ini bukan Tionghoa, dia bukan Tionghoa. Kalau saya ngomong ini PKI gaya baru, Ahok ini PKI gaya baru. Jadi jangan ragu-ragu lagi,” cetusnya.

Lebih lanjut, aktivis Masyarakat Transportasi Indonesia ini meyakini Ahok bakal tumbang dalam pemilukada 2017. “Dengan bersatunya tokoh-tokoh dan partai-partai sudah mengambil garis untuk tidak mendukung Ahok, sata haqul yakin kita pasti menang,” pungkasnya.

Dana Hibah Distop, FORKABI: ‘Gak Masalah’

16 Sep 2016 07:20:43

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Nachrowi Ramli menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menghentikan dana hibah kepada ormas Bamus Betawi menandakan Ahok tak paham aturan.

“Die (Ahok-red) ngerti kagak sih aturan undang-undang, yang namanya pemda ya eksekutif dengan legislatif jadi satu, jadi keputusan diambil bersama. Mau nambahin, mau ngurangin, mau ngilangin harus duduk bersama, gak bisa perorangan,” katanya kepada wartawan di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Tokoh Betawi yang kerap disapa Bang Nara ini menyatakan, urusan dana hibah yang akan diputus oleh Ahok bukan suatu masalah bagi kaum Betawi asalkan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau masalah sama buat kaum Betawi kecil gak ada masalah, mau diputus juga ga ada masalah, asal sesuai aturan, bukan karena emosi,” ujar Nara.

“Ini bukan perusahaan, ini bukan die yang punya, ini adalah rakyat punya, segala sesuatu harus ada persetujuan,” tambahnya.

Bang Nara menegaskan bahwa Bamus Betawi bukan organisasi politik dan Bamus bebas untuk menyalurkan aspirasinya.

“Kami punya aspirasi yang disalurkan melalui jalurnya yaitu jalur politik. Misalnya kita keinginan kita sampaikan kepartai politik, kita sampaikan bahwa kami kaum betawi punya keinginan, banyak anak-anak Betawi sekarang yang sudah maju dan kepengen menjadi pimpinan di Jakarta, emang salah,” tegasnya.

“Jadi jangan salah interpretasi, Bamus bukan partai politik tapi kami punya aspirasi untuk menyampaikan niat kami,” pungkasnya.

Meresahkan, YPS Desak Pemerintah Batasi Propaganda LGBT di Sosial Media

16 Sep 2016 06:57:37

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Yayasan Peduli Sahabat mendesak pemerintah untuk segera membantasi propaganda LGBT dan iklan-iklan aplikasi gay marak di media sosial.

Ketua YPS, Agung Sugiarto mengatakan, iklan-iklan bermuata LGBT yang kerap muncul di media sosial tersebut berbahaya bagi anak-anak.

“Silakan Anda lihat coba contoh-contoh yang kami berikan. Coba perlihatkan pada anak-anak kita karena memang iklan itu muncul di berbagai media sosial. Catatlah baik-baik apa reaksi anak-anak kita saat melihatnya. Terus berikan gambar-gambar itu kalau perlu ditambah selama 5 sampai 6 bulan lamanya, setelah itu wawancarai lagi apa pendapat mereka,” terang Agung dalam siaran pers yang diterima Jurniscom, Kamis (15/9/2016).

Pria yang akrab disapa Kak Sinyo Egie ini mengungkapkan, semakin sering iklan-iklan aplikasi gay tersebut muncul, orang yang awalnya takut melihatnya lama kelamaan jadi terbiasa.

“Atau bisa Anda sendiri dijadikan tempat praktik dengan cara yang sama. Minimal, kalau awalnya kita bilang ‘eh apaan sih ini jijik’ maka selanjutnya kita akan bilang ‘ah biasa saja, emang sudah biasa’. Saat itulah hati kita sudah mulai mati,” jelasnya.

Oleh sebab itu, YPS mendesak pemerintah untuk segera membatasi iklan-iklan dan aplikasi berbau LGBT tersebut.

“Pemerintah seharusnya turut serta membatasi hal ini, bagaimana caranya ya itu bukan urusan saya karena saya bukan pemerintah. Banyak orang pintar dan punya wewenang di sana sehingga jauh lebih mudah menjangkau ke pemilik media sosial tentunya,” tegasnya.

YPS juga menyoroti peran orang tua dalam menghadang anak-anaknya terjebak oleh propaganda LGBT. Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya.

“Anak-anak sekarang di rumah itu bagai di ‘neraka’ untuknya karena memang ortu belum mau menjalankan fungsinya sebagai sahabat terbaik si anak. Kita boleh dekat dengan siapa saja tapi kalau dengan anak sendiri malah sebaliknya ya wassalam, mereka akan mencari sahabat di luar termasuk lewat media sosial,” paparnya.

Selain itu, YPS juga menekankan peran lingkungan termasuk sekolah, pemuka agama, masyarakat secara umum untuk ikut saling mengingatkan agar negeri ini kembali beradab sesuai dengan norma agama, UU, dan kultur setempat.

Yayasan Peduli Sahabat adalah lembaga pertama di Indonesia yang memberikan pendampingan kepada orang yang mempunyai ketertarikan sesama jenis atau SSA (Same Sex Attraction) untuk kembali kepada fitrahnya.

Dengan tagline “memberi solusi, bukan mencaci”, Yayasan Peduli Sahabat juga memberikan edukasi dan konsultasi tentang dunia non heteroseksual, game dan pornografi. “We help people who need us, we don’t look for people who don’t“.