Seorang Perwira Polisi Israel Tewas dalam Bentrokan Saat Penghancuran Rumah Warga Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Seorang warga Palestina gugur dan seorang perwira polisi zionis yahudi tewas dalam bentrokan selama penghancuran rumah di Palestina selatan, Rabu. Seorang anggota parlemen terkemuka dari the Palestinian Joint List juga terluka, Middle East Eye melaporkan, Rabu (18/01/2017).

Para pasukan penjajah Israel menembak mati Yacoub Abu al-Qiyan saat ia mengendarai mobilnya ke arah polisi zionis di desa Badui Umm al-Hiran, di gurun Negev.

Polisi Israel mengatakan seorang perwira tewas, Erez Levi, tewas dalam dugaan serangan tersebut. Namun penduduk desa membantahnya dengan mengatakan bahwa al-Qiyan hanya mengemudi ke tempat kejadian berupaya berbicara dengan pihak berwenang untuk menghentikan penghancuran rumah.

Ayman Odeh, anggota Knesset Palestina, juga terluka di kepala oleh hantaman polisi zionis selama konfrontasi, seorang pembantu parlemen yang sedang bersama dirinya mengatakan.

Sebuah pernyataan polisi mengatakan bahwa pria yang tewas itu aktif dalam Gerakan Islam Israel (the Israeli Islamic Movement) dan mungkin telah dipengaruhi oleh kelompok. Klaim polisi Israel tersebut dibantah keras penduduk.

Aktivis desa Umm al-Hiran, Raed Abu al-Qiyan, membantah bahwa pria yang ditembak itu berusaha menyerang polisi.

“Pernyataan Israel adalah dusta. Dia adalah seorang guru sekolah yang dihormati. Dia tidak memiliki hubungan dengan Gerakan Islam Israel,” katanya kepada kantor berita AFP.

“Dia berada di dalam mobil dan mereka menembaknya dari segala arah.”

Polisi zionis, Rosenfeld, mengatakan beberapa petugas terluka dalam insiden pagi, tanpa memberikan rincian.

“Polisi berada di sana untuk mencegah gangguan selama penghancuran rumah,” tambah Rosenfeld.

“Sebagai akibat dari insiden tersebut terjadi kerusuhan di daerah itu dan direspon oleh polisi.”

Politisi yang cedera tersebut adalah pemimpin Joint List, Ayman Odeh, koalisi partai-partai terbesar di parlemen terutama Arab dan blok ketiga.

“Polisi Israel menyerang anggota parlemen dan beberapa orang lain, para pengunjuk rasa, dengan granat setrum dan gas air mata langsung di wajah orang-orang,” ajudan Odeh, Anan Maalouf, mengatakan.

Serangan Bom Mobil Hantam Pangkalan Militer di Mali, 35 Tewas dan 60 Luka-luka

MALI (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 35 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan bom mobil hari Rabu yang menargetkan pangkalan militer di utara kota Gao, kata seorang pejabat militer Mali, Aljazeera melaporkan, Rabu (18/01/2017).

Mobil penuh bahan peledak menerobos ke kamp Mekanisme Koordinasi Operasional (the Operational Coordination Mechanism-MOC) di Gao pada pukul 09:00 waktu setempat (0900GMT), kata pejabat pada kondisi anonimitas karena pembatasan berbicara kepada media.

Sekitar 60 orang terluka, pejabat itu menambahkan, tanpa memberikan detil apapun mengenai identitas korban atau yang diduga sebagai pelaku.

Presiden Ibrahim Boubacar Keita mengumumkan masa tiga hari berkabung nasional.

Pejabat itu mengatakan serangan tersebut direncanakan dengan baik menyerang pasukan mereka yang berkumpul untuk melaporkan patroli semalam dan merencanakan kegiatan hari itu.

Penduduk mengatakan terjadi kepanikan di Gao dan pasokan listrik diputus.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab langsung atas serangan tapi al-Qaeda di Maghreb (AQIM) pernah mengaku bertanggung jawab atas serangan serupa di masa lalu.

Meskipun pasukan Perancis dan PBB hadir di Mali, pejuang Al Qaedah masih sangat aktif, terutama di bagian utara negara itu. Mujahidin merebut Mali utara pada tahun 2012.

Rusia Tidak Menentang Partisipasi Muhammad Alloush di Astana, Meskipun Jaish al Islam Perangi Rezim Assad

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menekankan bahwa Moskow tidak menentang partisipasi Muhammad Alloush, pemimpin sayap politik Jaish al Islam, dalam Konferensi Astana mendatang, lansir ElDorar AlShamia, Rabu (18/01/2017)

Moskow telah berulang kali menuntut klasifikasi Jaish al Islam dan Gerakan Islam Ahrar al Sham sebagai organisasi jihadis, dan telah berusaha mengklasifikasikan mereka pada daftar terorisme internasional di Dewan Keamanan PBB, meminta mereka diadili, dan menganggap semua faksi yang memerangi rezim Assad sebagai militan teroris menurutnya .

Lavrov mengatakan: “Saya pikir, partisipasi dalam pembicaraan tidak boleh hanya dibatasi bagi kelompok-kelompok tertentu yang menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 29 Desember, kelompok bersenjata lain yang ingin bergabung dengan perjanjian tersebut harus memiliki kesempatan yang sama.”

Lavrov menambahkan “Jaish al-Islam terlibat dalam perjanjian ini (gencatan senjata dan negosiasi), dan tidak peduli bagaimana posisi Jaish al-Islam bagi negara-negara lain nantinya, mereka tidak tercantum dalam daftar PBB organisasi teroris.”

Menteri luar negeri Rusia tersebut juga menyatakan dukungan untuk Jaish al Islam yang tidak diklasifikasikan sebagai organisasi teroris, “karena kesiapannya bersama dengan faksi oposisi bersenjata Suriah lainnya untuk menandatangani kesepakatan demi memulai negosiasi dengan pemerintah Assad.”

Dalam konteks terkait, Lavrov menekankan bahwa perwakilan dari pemerintah baru AS yang dipimpin oleh Donald Trump mungkin bisa menghadiri perundingan di Astana yang dijadwalkan 23 Januari.

Alloush akan memimpin delegasi faksi perlawanan Suriah ke Astana dan Bashar Jaafari akan memimpin delegasi rezim Syiah Bashar Assad.

Presiden Gambia Menolak Mundur, Pasukan Senegal Bergerak ke Perbatasan

GAMBIA (Jurnalislam.com) – Sejumlah besar warga Gambia telah meninggalkan rumah dan tentara Negara tetangga Senegal telah mulai bergerak ke arah perbatasan di tengah krisis politik yang mendalam, Aljazeera melaporkan, Rabu (18/01/2017).

Yahya Jammeh, yang kalah dalam pemilihan presiden 1 Desember atas pemimpin oposisi Adama Barrow, menolak untuk mundur, meskipun kecaman internasional dan ancaman intervensi militer oleh negara-negara Afrika Barat meningkat untuk menegaskan kekalahannya.

Mandat presiden berakhir pada Kamis, dan Barrow – yang saat ini berada di Senegal – telah berjanji untuk melanjutkan pelantikannya di Gambia pada hari Kamis meskipun ia tidak memberikan rincian.

Gambia benar-benar dikelilingi oleh Senegal dan Samudera Atlantik.

Pada hari Rabu, saksi melihat tentara Senegal di wilayah Kaolack di Senegal di utara Gambia, dan di wilayah Casamance, Senegal selatan.

Kolonel Abdou Ndiaye, juru bicara tentara Senegal, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan Senegal tiba di perbatasan Gambia akhir Rabu.

“Kami sedang bersiap dan menunggu batas waktu di tengah malam. Jika tidak ditemukan solusi politik, kami akan melangkah,” kata Ndiaye.

Reporter Al Jazeera Ahmed Idris, melaporkan dari ibukota Nigeria, Abuja, mengatakan bahwa menurut beberapa sumber keamanan, pengerahan kekuatan yang terdiri dari komponen udara, angkatan laut serta pasukan darat bersiap untuk pergi ke Gambia.

“Sebuah kapal angkatan laut Nigeria berada di lepas pantai Ghana dalam perjalanan ke Gambia, dan ada laporan bahwa Ghana juga dapat berkontribusi terhadap penyebaran pasukan ke Gambia, menambah kekuatan Senegal.

“Hal berikutnya adalah apakah Jammeh akan mengindahkan panggilan dari ECOWAS [Economic Community of West African States-Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat] dan Uni Afrika untuk mundur atau meninggalkan kantor pada saat masa jabatannya berakhir.”

Dalam posting, Mai Ahmad Fatty, penasihat khusus Barrow, menyarankan warga Gambia untuk tinggal di dalam.

“Mereka yang menolak perubahan damai yang berlaku efektif pada pukul 12 tengah malam ini akan menghadapi konsekuensi yang pasti, yang membahayakan mereka,” tulisnya.

“Siapapun yang mengangkat senjata api malam ini akan dianggap sebagai pemberontak, dan tentu akan menjadi target yang sah.

Saati krisis semakin mendalam, ratusan wisatawan telah berangkat meninggalkan Gambia, lokasi tujuan wisata musim dingin populer di Afrika Barat bagi pengunjung, terutama dari Inggris, Negara bekas penjajah.

Jalan-jalan di ibukota Banjul sebagian besar kosong menjelang sore di hari Rabu.

“Kota hari ini tenang, terutama di pusat kota hampir sepi,” Katerina Hoije, seorang jurnalis berbasis Banjul, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Pemilik toko telah menutup toko mereka sementara polisi dan militer berpatroli di sekitar pusat kota.

“Di lingkungan lain kota, jauh dari gedung-gedung pemerintah, hidup terus berjalan seperti biasa tapi tentu saja warga mengantisipasi apa yang akan terjadi pada hari Kamis.”

Bahas Muslim Rohingya, Malaysia Jadi Tuan Rumah Pertemuaan Luar Biasa OKI

MALAYSIA (Jurnalislam.com) – Malaysia akan menjadi tuan rumah pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam OKI (the Organization of Islamic Cooperation-OIC) pada hari Kamis untuk membicarakan situasi minoritas Muslim Rohingya di Myanmar saat ini, lansir World Bulletin, Rabu (18/01/2017).

Pertemuan satu hari tersebut diadakan atas permintaan pemerintah Malaysia dan akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mendesak pemerintah Myanmar untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan Rabu.

“Pertemuan ini akan mengatasi akar penyebab kekerasan, dan memperluas lingkup dialog antara kelompok-kelompok untuk memastikan penduduk Muslim Rohingya yang mengungsi kembali ke rumah mereka dengan aman dan bermartabat,” katanya.

Nasib lebih dari 120.000 pengungsi Muslim dan yang kehilangan tempat tinggal di Myanmar juga akan dibahas dalam pertemuan, yang diharapkan akan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari seluruh 57 negara anggota OKI.

Perdana Menteri Najib Razak diharapkan menyampaikan pidato utama di pertemuan tersebut, menurut Menteri Luar Negeri Anifah Aman.

Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Aman mengatakan Malaysia akan meminta pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dalam memberi akses bantuan kemanusiaan ke Rohingya di Rakhine tanpa hambatan.

Dia mengatakan bahwa akses bantuan kemanusiaan akan menjadi salah satu dari tiga resolusi yang akan didorong Kuala Lumpur selama pertemuan khusus tingkat menteri hari Rabu.

“Resolusi lainnya adalah kita akan mendorong pengakuan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar dalam meningkatkan kondisi masyarakat yang rentan, termasuk minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

“Malaysia juga akan mendorong ekspresi keprihatinan atas tindakan dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Rohingya dan efek spill-over-nya (menyebar luas),” katanya.

Aman mengatakan pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus karena fakta krisis Rohingya memburuk.

“Kami telah melihat efek spill-over dari tindakan di Myanmar melalui eksodus kaum Muslim Rohingya yang melintasi perbatasan ke Bangladesh. Ini adalah masalah yang menjadi perhatian OKI karena mempengaruhi umat Islam di dunia,” kata menteri.

Dia mengatakan Kuala Lumpur juga akan membahas tentang kembalinya masyarakat Rohingya yang mengungsi dengan aman.

 

Pernyataan Kapolri Soal Fatwa MUI Dinilai Sebagai Penghinaan Terhadap Hukum Syariah

SOLO (Jurnalislam.com) – Jamaah Ansharusy Syariah mengecam pernyataan Kapolri yang menyatakan fatwa MUI yang menyatakan bahwa fatwa MUI memicu gerakan antikebinekaan.

“Saya melihat itu juga bentuk penghinaan Kapolri terhadap para ulama,” kata juru bicara Asharusyariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir kepada Jurniscom melalui sambungan telepon, Rabu (18/1/2017).

Menurutnya, fatwa MUI lahir dari hasil pertimbangan para ulama yang didasarkan pada ilmu-ilmu syar’i. “Para ulama itu berbicara dengan ilmu syariah, berbicara dengan Al Qur’an dan Sunnah kok kemudian dianggap antikebinekaan, ini jelas penghinaan,” tegasnya.

Ustadz Iim, sapaannya, menambahkan, para ulama di MUI itu berbicara berdasarkan hukum syariah.”Ketika hukum syariah dianggap sebagai pengganggu stabilitas negara atau antikebinekaan, lalu apa bedanya omongan dia dengan omongan Ahok yang menghina Al Maidah 51,” tandasnya.

Sebagai seorang Muslim, Kapolri diminta untuk menghormati peran para ulama. Seharusnya Kapolri menyadari kondisi yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tersebut. Fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok merupakan upaya para ulama dalam melindungi kebhinekaan.

” Harusnya dia sadar tentang itu, bukannya malah justru membela kebathilan dan menutupinya,” pungkasnya.

Reporter: Riyanto

Jamaah Ansharusy Syariah: FPI adalah Ikon Perlawanan Terhadap Kedzaliman

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengapresiasi munculnya dukungan terhadap FPI di dunia maya melalui tagar #RakyatBersamaFPI. Dukungan itu lahir pasca peristiwa penyerangan sejumlah laskar FPI oleh massa LSM GMBI di Bandung beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah masyarakat mendukung FPI dengan munculnya tagar #RakyatBersamaFPI. Dalam kejadian 121, FPI memang betul-betul sudah didzalimi,” katanya kepada Jurniscom melalui sambungan telepon, Rabu (18/1/2017).

Ia juga mengecam sikap Kapolda Jawa Barat, Irjen (Pol) Anton Charliyan yang malah menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku penyerangan. Ustadz Iim, sapaannya, mengungkapkan, postingan berita-berita dalam akun facebook Humas Polda Jabar sangat tendensius dan memutarbalikan fakta.

“Kejadian 121 itu kelihatan sekali aparat menggunakan preman yang kemudian melakukan tindak kekerasan. Cara seperti itu jelas tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ustadz Iim menilai, FPI telah menjadi gerbong yang menyatukan umat Islam serta ikon perlawanan umat Islam Indonesia terhadap kedzaliman yang dilakukan penguasa.

“FPI alhamdulillah telah menjadi ikon perlawanan terhadap kedzaliman di Indonesia, kedzaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Jamaah Ansharusy Syariah jelas berada dalam barisan para pembela ulama. Bahkan, kata dia, Jamaah Ansharusy Syariah berada di barisan terdepan bersama dengan FPI dan GNPF.

“Kita mendukung siapapun yang membela ulama karena ulama itu adalah aset umat. Maka kalau umat Islam meninggalkan ulamanya, akan kehilangan harga dirinya. Sebab, seperti apa umat akan menjalankan agamanya kalau tidak dipandu para ulama,” paparnya.

“Nah, sekarang ulamanya didzalimi, ditangkapi. Maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali dengan bersikap tegas melawan kedzaliman terhadap para ulama. Dan Jamaah Ansharusy Syariah termasuk dalam barisan terdepan dalam pembelaan terhadap ulama-ulama kita,” pungkasnya.

Reporter: Riyanto

Rusia Inginkan Pemerintahan Baru AS Turut Hadir di Konferensi Astana

ASTANA (Jurnalislam.com) – Rusia mengharapkan agar pemerintahan AS yang baru turut menghadiri pembicaraan damai Suriah di ibukota Kazakhstan, Astana, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Selasa (17/01/2017), lansir World Bulletin.

“Kami berharap bahwa pemerintahan baru [Presiden terpilih Donald Trump] akan mewakili di Astana,” kata Lavrov pada konferensi pers tahunan di Moskow.

Menteri Rusia mengatakan mengundang perwakilan pemerintahan AS yang baru akan menjadi keputusan yang tepat.

“Ini akan menjadi kontak resmi pertama dengan administrasi Trump,” kata Lavrov.

Negosiasi antara pemerintah dan oposisi Suriah yang akan dimulai pada 23 Januari berupaya mencapai solusi politik untuk perang enam tahun di Suriah.

Lavrov mengatakan tujuan pembicaraan Astana adalah untuk memperkuat gencatan senjata dan memastikan partisipasi komandan lapangan oposisi dalam proses politik.

Lavrov juga mengatakan ia berharap kerjasama dengan administrasi Trump di Suriah akan “jauh lebih efektif” dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Barack Obama.

Mengikuti kesepakatan gencatan senjata Suriah bulan lalu, yang ditengahi oleh Turki dan Rusia, pertemuan Astana menjadi bagian dari upaya oleh kedua negara untuk mempromosikan solusi politik di Suriah yang dilanda perang.

Faksi Perlawanan Suriah Ledakan Terowongan Pasukan Assad di Harasta, Semua Tewas

SURIAH (Jurnalislam.com) – Faksi Perlawanan Suriah pada hari Selasa (17/01/2017) menghancurkan sebuah terowongan untuk pasukan rezim Syiah Assad di Ghouta timur dekat kota Damaskus di distrik Harasta di provinsi Rif Dimashq, ElDorar AlShamia melaporkan, Senin.

Faksi memantau pergerakan pasukan rezim Assad dalam terowongan selama proses pengeboran dan memasang jebakan lalu meledakkannya, hingga menewaskan seluruh orang yang berada di dalamnya, sumber media melaporkan.

Sementara itu, halaman facebook pro-rezim (al-Assad) beredar cerita bahwa Mayor Jenderal, “Bilal Bilal” terbunuh di garis depan yang sama, padahal belum ada berita konfirmasi resmi atau penyangkalan.

Pertempuran pecah di garis depan “Taybah & Krash” di lingkungan Jobar di Damaskus antara faksi-faksi perlawanan Suriah melawan pasukan Assad bertepatan dengan lebih banyaknya penerbangan pesawat tak berawak.

Adanya Campur Tangan Asing, Presiden Gambia Tolak Hasil Pemilu dan Umumkan Keadaaan Darurat

GAMBIA (Jurnalislam.com) – Presiden Gambia Yahya Jammeh telah mengumumkan keadaan darurat 90 hari kurang dari 48 jam sebelum pelantikan negara presiden terpilih Adama Barrow yang saat ini berada di Senegal, World Bulletin melaporkan, Selasa (17/01/2017).

Presiden Jammeh kalah dari Barrow dalam pemilihan presiden Gambia 1 Desember tapi dia menolak hasil pemilu sepekan setelah kekalahan.

Jammeh mengatakan, “Deklarasi tersebut harus ia sampaikan mengingat jumlah campur tangan asing yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan presiden 1 Desember lalu dan juga dalam urusan internal Gambia serta suasana bermusuhan yang mengancam kedaulatan, perdamaian, keamanan dan stabilitas negara.”

Dia berargumen bahwa keadaan darurat juga akan “mencegah krisis konstitusional dan menghindari kekosongan kekuasaan.”

Dia juga meyakinkan “kebebasan sipil sepenuhnya akan dihormati”.

Gambia saat ini kemungkinan sedang menghadapi konfrontasi militer dengan kekuatan daerah jika Jammeh menolak untuk mundur, ECOWAS memperingatkan.