Ketum PBNU Bantah Hadiri Istighosah Bersama Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Sirodj membantah telah menghadiri istighosah yang dihadiri calon gubernur pejawat DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. alias Ahok. Istighosah tersebut digelar di kediaman politikus PPP, Djan Faridz pada Ahad (5/2/2017) malam.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyikapi berita bahwa istighatsah pada tanggal 5 malam, Minggu malam, di rumah Pak Djan Faridz, Jalan Talang dihadiri oleh Ahok dan Ketua Umum PBNU; berita itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar!” kata Said Aqil seperti dikutip NU Online, Jakarta, Ahad (5/2).

Menurutnya, Lirboyo Kediri, dan Krapyak Yogyakarta tersebut, ia tidak akan pernah menghadiri acara-acara yang diadakan calon gubernur DKI siapa pun di mana pun.

“Kepada warga NU semua, umat Islam pada umumnya, bangsa Indonesia pada umumnya, saya tetap menjaga netralitas sikap PBNU. PBNU tidak berpihak kepada calon gubernur siapa pun dan mana pun,” pungkasnya.

Sumber: NU Online

 

Ribuan Orang Dukung Kemerdekaan Muslim Kashmir dari Penjajah India

KARACHI (Jurnalislam.com) – Ribuan Rantai manusia, demonstrasi, dan protes besar-besaran menandai Kashmir Day di Pakistan hari Ahad untuk mengungkapkan solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di Jammu dan Kashmir yang dijajah India, lansir Anadolu Agency, Ahad (05/02/2017).

Kashmir Day, yang juga berlangsung di AS, Inggris, Belgia, dan negara-negara Eropa lainnya, telah resmi diselenggarakan setiap 5 Februari oleh Pakistan dan Azad Kashmir (yang telah dibebaskan) sejak tahun 1990.

Kashmir Day dimulai dengan berdoa, dan menghentikan lalu lintas di seluruh negeri selama satu menit sebagai tanda solidaritas dengan warga Muslim Kashmir di lembah yang diduduki.

Sebuah rantai manusia dibentuk oleh ribuan orang di seluruh jalan di beberapa titik yang menghubungkan Pakistan dengan Azad Kashmir. Lagu “Anda Bisa Membutakan Mata Kami Tapi Tidak Dapat Mencuri Mimpi Kami” (You Can Blind Our Eyes But Cannot Steal Our Dreams) – dirilis oleh tentara Pakistan untuk mengecam pasukan India yang melancarkan kekerasan brutal terhadap demonstran di lembah – telah menjadi viral di media sosial.

Dalam beberapa bulan terakhir ratusan warga Muslim Kashmir telah kehilangan penglihatan mereka setelah ditembak oleh pasukan India melalui senjata pelet.

Banyak orang meneriakkan slogan-slogan seperti “Kami ingin kebebasan,” “India keluar dari Kashmir,” dan “Kami tidak akan beristirahat sampai mendapatkan kebebasan” dan ambil bagian dalam demonstrasi dan aksi unjuk rasa di Pakistan dan Azad Kashmir, yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok politik dan agama.

Jamat-e-Islami, salah satu partai Islam terbesar di Pakistan, dianggap telah mempelopori Hari Solidaritas Muslim Kashmir, dan juga mengadakan sejumlah unjuk rasa dan demonstrasi di seluruh Pakistan dan Azad Kashmir.

Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Nawaz Sharif berpesan, “Kashmir adalah urusan pembagian sub-benua yang belum selesai” – mengacu pada akhir pemerintahan kolonial Inggris tahun 1947, yang menyebabkan penciptaan Pakistan dan India sebagai dua negara yang independen.

“Sampai dan kecuali sengketa Kashmir diselesaikan, tidak akan ada perdamaian di kawasan itu,” kata Sharif, bersumpah bahwa Islamabad akan terus memberikan dukungan politik, diplomatik, dan moral untuk Kashmir.

Sementara itu, Syed Ali Gilani – ketua Konferensi Semua Partai Hurriyet (the All Parties Hurriyet Conference-APHC), konglomerat partai politik pro-kemerdekaan di wilayah pendudukan Kashmir – dan pemimpin Partai Kebebasan Demokrat (Democratic Freedom Party-DFP) Shabbir Ahmad Shah menyatakan terima kasih mereka terhadap pemerintah, orang-orang, dan tentara Pakistan yang mendukung rakyat Kashmir.

Dalam pernyataan mereka, kedua pemimpin tersebut mengatakan orang-orang Jammu dan Kashmir sedang berjuang menantang kekuatan utama, dan Pakistan adalah satu-satunya negara yang terus-menerus memperluas dukungan terhadap mereka, harian lokal berbahasa Inggris Dawn melaporkan.

Tentara Emirat Arab Tewas oleh Pasukan Syiah Houthi

YAMAN (Jurnalislam.com) – Seorang tentara Uni Emirat Arab (UEA) tewas hari Sabtu di Yaman sebagai bagian dari operasi militer yang dipimpin Saudi melawan pemberontak Syiah Houthi, kata komando militer negara itu, Anadolu Agency melaporkan Ahad, (05/02/2017).

Komando Angkatan Bersenjata mengatakan tentara itu tewas selama operasi “Pemulihan Harapan (Restore Hope)” dengan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membela legitimasi di Yaman, demikian laporan kantor berita resmi WAM.

Namun, Angkatan Bersenjata tidak mengungkapkan penyebab kematian prajurit.

UAE adalah anggota dari koalisi pimpinan Saudi yang meluncurkan operasi udara besar-besaran pada tahun 2015 melawan pemberontak Houthi, yang menyerbu ibu kota Sanaa dan provinsi lain satu tahun sebelumnya.

Dua putaran pembicaraan damai yang didukung PBB gagal untuk menyelesaikan konflik di mana ribuan warga Yaman diyakini telah tewas dan sekitar tiga juta lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Sertifikasi Penceramah, Upaya Penguasa Jauhkan Umat dari Ulama

SOLO (Jurnalislam.com) – Wacana sertifikasi khatib/penceramah terus mendapat penolakan dari banyak pihak. Jamaah Ansharusy Syariah sebagai jamaah yang fokus dalam dakwah syariat Islam juga menolak tegas wacana yang digagas oleh Menteri Agama itu.

Melalui juru bicara, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir, Ansharusyariah menilai langkah tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan para penceramah agar tidak menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan kehendak dari para penguasa.

“Tentunya ini adalah upaya untuk pengendalian yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Permasalahannya penguasa hari ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu syar’i, jadi orang jahil (bodoh) akan mengendalikan ulama, kira-kira kalau kondisinya sudah seperti itu apa yang akan terjadi,” katanya kepada Jurniscom, Ahad (4/2/2017).

Putra bungsu ulama kharismatik, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ini menegaskan, sertifikasi penceramah akan menghambat perkembangan agama Islam sebab fungsi ulama menyampaikan kebenaran akan terhalangi dan itu termasuk kemunkaran.

“Yang terjadi nanti adalah kemandulan fungsi ulama untuk umat. Di beberapa negara yang menerapkan sistem sertifikasi dai ini akhirnya menjadikan para ulama tidak bebas untuk menyampaikan yang haq sehingga perkembangan Islam di tempat tersebut sangat terhambat. Maka jika sertifikasi tujuannya itu maka ini adalah bentuk kemunkaran dan umat Islam tidak boleh menyetujuinya,”paparnya.

Lebih lanjut, Ustadz Iim, sapaannya, menilai wacana tersebut merupakan upaya sistematis penguasa untuk menjauhkan umat dari ulamanya.

“Umat ini jika tidak ada ulamanya maka akan rusak karena umat bertindak dengan kejahilannya, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan sehingga Islam tidak lagi membawa rahmat bagi manusia di muka bumi ini,” tutupnya.

Reporter: Arie Ristyan

Ahok Rendahkan Ulama, Ansharusyariah: Itu Bukan Khilaf, Itu Sifat Aslinya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengecam perilaku BTP alias Ahok merendahkan Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus penistaan agama di kantor Kementrian Pertanian (Kementan), Selasa (31/01/2017) lalu.

“Itu adalah bentuk kekuranganjaran seorang kafir terhadap ulama kita dan benar-benar tidak beradab. Sudah tidak beriman pada Allah kemudian berani merendahkan KH. Ma’ruf Amin yang beliau adalah ulamanya kaum muslimin dan bagian syiar umat Islam dan kebanggaan umat Islam,” katanya kepada Jurniscom melalui telepon, Sabtu (4/2/2017).

Akibat tindakannya itu, gelombang penolakan terhadap Ahok terus meningkat. Hal tersebut pun disyukuri oleh pria yang karib disapa Ustadz Iim ini. Ia mengapresiasi persatuan umat Islam yang semakin kuat pasca kasus tersebut.

“Saat ini umat sudah mulai kembali bersatu dan bersama dengan ada perlakuan seperti itu dari seorang kafir terhadap ulama. Maka sikap umat islam yang saat ini protes dan menunjukan kemarahan dan penolakan terhadap sikap ahok dan teman-temannya itu sudah tepat dan harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ustadz Iim menjelaskan, dengan adanya kasus tersebut topeng Ahok semakin terbongkar. Menurutnya, tindakan Ahok dan tim penasehat hukumnya bukan kekhilafan akan tetapi menunjukkan sifat aslinya terhadap Islam dan umat Islam.

“Dan sikap Ahok ini menunjukan pada umat ini siapa Ahok itu, berkali kali minta maaf namun nyatanya kelakuannya masih seperti itu, orang ini tidak bisa dipercaya dan betul-betul harus dijauhi oleh umat ini,” pungkasnya.

Reporter: Arie Ristyan

Cleric Certification, DDII Central Java: We Do Not Care, Da’wah Continues!

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – The idea of forcing cleric (da’i) certification by the Ministry of Religious Affairs (MORA) protests a number of Islamic leaders. Chairman of the Indonesian Islamic Da’wah Council (DDII) Central Java, Ustadz Aris Munandar Al-Fatah said the plan is not only contrary to Islamic law but also contrary to democracy.

“It is a part of restricting the freedom of knowledge and is contrary to the democratic system, not only contrary to the Islamic system,” he told Jurniscom in Karanganyar, Friday (02/03/2017).

Ustadz Aris rated, the plan is an attempt to hinder the da’wah of Islam that continued since the New Order (Orde Baru).

“We assume that cleric certification is a part of the Grand Design to impede Islamic movement and indeed it is a metorfosis of a rule issued by the New Order…the new order was first issued the Cleric’s License (Surat Izin Mubaligh-SIM),” he said.

According to him, the discourse of certification is made to reduce the credibility of MUI in the eyes of Muslims. Authorities has consider MUI as a source of noise for issued a fatwa after blasphemy by Ahok.

“They are trying to minimize the laws issued by ulama that contrary to the current rulers. They also failed to dictate MUI of issuing the fatwa. They want to find a breakthrough, after Menkopolhukam with the order from Jokowi failed when MUI refuse the order,” he added.

However, Ustadz Aris do not care if the cleric certification discourse is initiated by the government. “This Da’wah must go on, we do not care, whatever rules they are trying to make,” he concluded.

 

Hoax Emergency, PP Muhammadiyah Would Initiate Fiqh Information

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The rise of false news or hoax in Indonesia is now taken seriously by PP Muhammadiyah. Muhammadiyah compelled to make fiqh information to intercept the phenomenon.

“The trend of the future is digitalize world, with the increasing of the noise and pollution. Therefore PP Muhammadiyah will release the fiqh of information,” said General Secretary of PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti in Muhammadiyah monthly recitals at Muhammadiyah Da’wah Center Building, Menteng, Jakarta, Friday (02/03/2017).

Mu’ti said that hoax (false news) is not only growing in modern times, but has been around since the time of Prophet Muhammad SAW as specified in the Quran surah An-Nur.

“Hoax is enormous, and is not something that just happen recently, but it has been around since a long time ago,” he explained.

In line with the Chairman of Muhammadiyah, KH Dadang Kahmad said that Surah Nur and Al Hujurat of Quran could form the basis of jurisprudence (fiqh) of information.

“I strongly support that Muslim have to speak cautiously about everything. It is an indicator of good character and morals as well as an indicator of our faith,” he said.

He asserted, distributing or creating false news is a big sin and will get the torment from Allah SWT.

“A big lie or hoax will get the torment. Remember this is a big problem,” he said after explaining the meaning of the Quran surah An Nur verses 11-20.

Reporter: M Fajar

Reject the Discourse of Cleric Certification, Muhammadiyah: Ulama Appointed by the People, Not Institutions

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The Chairman of Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Dadang Kahmad states his refusal of cleric (da’i) certification agenda by the Ministry of Religious Affairs. According to him, the cleric was asked by the people, not institutions.

“Well, I guess it is not right. The cleric was actually appointed by the community instead of institutions,” he told Jurniscom in Muhammadiyah Da’wah Center Building, Menteng, Jakarta, Friday (01/03/2017).

Dadang rated, the discourse of such certification would be a guardrail for cleric to preach. “Maybe it is in the context of constraints, which are considered dangerous and radical that will not be certified. I do not think that it will be good, I do not agree,” he explained.

Furthermore, he said, the certification will make the cleric tends to certify themselves and their fellowship only.

“I would not prefer it, it is the Dutch. If one wants to certify, the consequence is he should pay the cleric highly, would he give a good payment for the clerics?” he concluded.

As it is known, the Minister for Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin is going to imposing Friday sermon preachers certification program. Lukman admitted, the discourse was initiated based on a people complaint who feel the content of Friday sermons containing object of ridicule to one group.

Reporter: M. Fajar

Pulpit Shari’ah: Ahok Attitude Toward Kiai Ma’ruf Does Not Reflect His Love for the Homeland

SURABAYA (Jurnalislam.com) – In response to BTP alias Ahok, the defendant charged with blasphemy disgraceful behavior, against the Chairman of the MUI, KH Ma’ruf Amin, Chairman of the Islamic Mimbar, Ustaz Hamzah Baya said the action is very inappropriate done by people who claim to love his Homeland.

“This country apply ethical manners, etiquette and morality in respect to older people, to a figure and a scholar who participated in keeping this country to become baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur with religious values,” he told Jurniscom on Saturday ( 04.02.2017).

According to him, Ahok actions reflect people who are very eager to do everything to achieve his ambitions.

“Reflection of a man will appear on his words and behavior, the public will judge who he really is from what he did,” he said.

He quoted a hadith, “including those of my people who do not glorify people who are older than us, love who are younger than us, and did not know the rights of a scholar”. [Ahmad: V / 323 and al-Hakim. Said ash-Shaykh al-Albaniy: Hasan]

Therefore, he criticized the attitude and will defend the clerk (ulama). “We did the defense to our scholars who have guide many people in implementing Islamic values,” he said.

Reporter: Yan Adytia

Visiting KH Ma’ruf Amin, GNPF MUI: Ahok Arrogance Action Shows His Degrading upon Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The Fatwa Protector National Movement (GNPF-MUI) together with a number of figures and Muslims elements had visited the MUI Office, Jakarta, on Friday (01/03/2017). Their arrival was to support the chairman of MUI, KH Ma’ruf Amin who has been reviled by the defendant alleged blasphemy, Ahok.

On that occasion, GNPF released a statement in response to disrespectful treatment from BTP.

“GNPF MUI view that all forms of insistent question, arrogant pressure and the tendency to undermine the credibility of KH Ma’ruf Amin is an act of contempt against the cleric (ulama),” said GNPF to the reporters right after a press conference.

GNPF condemned that KH Ma’ruf Amin as a role model scholars of Indonesian Muslims do not deserve to be treated like that. According to him, Ahok and his legal advisers harsh treatments are over the limit.

“It is their gesture and act of carelessness that is out of line,” he explained.

Therefore, GNPF urged the law enforcement agencies to immediately hold Ahok and convicted to the maximum.

“We are demanding that the defendant has to be detained during the legal process and be punished to the maximum for his actions,” he concluded.

Reporter: Ridwan