Gandeng Jurnalislam, SMK Al Furqon Gelar Pelatihan Jurnalistik Pelajar Jember

JEMBER (Jurnalislam.com) – OSIS SMK Al Furqan, Jember menggelar pelatihan jurnalistik dasar untuk pelajar SMP dan SMA se-Jember di SMK Al Furqan, Jember, Sabtu (4/2/2017). Menghadirkan dua jurnalis jurnalislam.com sebagai pemateri.

Materi yang diberikan oleh Yan Aditya Putra dan Bramantyo yang disajikan adalah teknik menulis berita dan mengembangkan jurnalistik di sekolah.
Para peserta yang sebagian besar pengurus OSIS ini nampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Mereka terlihat asyik mendengarkan materi.

“Ternyata menulis berita itu gak sesulit yang saya kira,” ujar Ulfah, peserta dari salah satu SMK swasta di Jember.

Selain pemaparan materi, para peserta juga diberikan praktik simulasi “Kreasi Jurnalistik”. Secara berkelompok mereka diajari memilih dan menyampaikan alasan pemilihan berita yang dikreasikan melalui mading.

Peserta juga diajari langsung membuat berita dari tayangan video tentang perkembangan terkini bangsa Indonesia.

“Alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini saya tahu tentang unsur kelengkapan berita. Semoga ke depannya tulisan saya lebih bagus dari sebelumnya,” ungkap Kirani yang aktif di kegiatan jurnalistik di sekolahnya.

Sementara itu, Suyanto Purnomo, S.Pd, Kepala sekolah SMK Al Furqan berharap, pelatihan jurnalistik ini akan berlanjut dengan materi menarik lainnya.

“Ada baiknya (nanti) juga peserta dibekali tentang teknik wawancara dan pengambilan gambar,” paparnya semangat.

 

Suasana pelatihan jurnalistik dasar di Jember, Sabtu (4/2/2017).

Pembunuh Pengacara Muslim Myanmar Tertangkap

MYNMAR (Jurnalislam.com) – Seorang tersangka kedua telah ditangkap atas pembunuhan seorang pengacara Muslim terkemuka di Myanmar, media negara melaporkan Sabtu (04/02/2017), saat pertanyaan merebak atas pembunuhan yang mengejutkan negara berpenduduk mayoritas Buddha tersebut, lansir World Bulletin, Sabtu.

Sopir taksi yang mencoba melakukan perlawan juga tewas, dan penembak – yang diidentifikasi sebagai Kyi Lin 53 tahun – ditangkap di tempat kejadian.

Polisi belum menjelaskan motif pembunuhan Ko Ni, yang menentang meningkatnya sentimen anti-Islam dan juga mengkritik lamanya cengkeraman militer pada penguasa.

Tapi NLD, yang kemenangan pemilunya berakhir akibat lamanya pemerintahan militer, menyebut insiden tersebut pembunuhan politik dan “aksi teroris” terhadap kebijakan mereka.

Setelah serangkaian kebocoran dan komentar polisi yang bertentangan tentang penyelidikan, media pemerintah menegaskan pada hari Sabtu bahwa tersangka kedua telah ditangkap 12 jam setelah pembunuhan itu.

Aung Win Zaw, 46, ditahan di Kayin pada 30 Januari, Global New Light of Myanmar melaporkan, menggambarkan dia sebagai “terduga konspirator kejahatan” tersebut.

Pembunuhan politik jarang terjadi di Yangon dan pembunuhan Ko Ni telah meningkatkan ketakutan di minoritas komunitas Muslim Myanmar dan pemerintahan pimpinan NLD yang masih baru.

Anggota partai veteran yang dibunuh tersebut adalah seorang kritikus vokal menentang piagam yang disusun oleh mantan junta yang menjunjung kontrol militer atas badan-badan pemerintah utama dan seperempat kursi parlemen.

Khalid Mehsud Group Kembali Bergabung ke Taliban

PAKISTAN (Jurnaislam.com) – Sebuah faksi jihad Taliban Pakistan yang pada tahun 2014 memisahkan diri dari Gerakan Taliban di Pakistan (TTP) telah bergabung kembali dengan grup, dan pemimpinnya telah diangkat sebagai wakil Amir TTP. Penyatuan ini adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah yang telah membawa kelompok Taliban kembali ke TTP untuk membantu membangun kapasitas dan kekuatan, The Long War Journal melaporkan, Sabtu (04/02/2017).

TTP mengumumkan pada 2 Februari bahwa “divisi Mehsud,” yang juga dikenal sebagai Gerakan Taliban di Waziristan Selatan dan Sajna atau Khalid Mehsud Group, telah bergabung kembali dengan TTP, menurut SITE Intelligence Group, yang memperoleh versi bahasa Inggris dari pernyataan itu.

“Tehreek Taliban Pakistan [TTP] menerima sumpah setia dari Mehsud Mujahidin di bawah pimpinan yang terhormat Komandan Khalid Mehsud Hafizahullah,” kata TTP. “TTP juga menyatakan bahwa yang terhormat Komandan Khalid Mehsud akan menjadi wakil dari divisi Mehsud serta deputi kepala Amir TTP pusat Fazlullah Khorasani Hafizahullah.”

Khalid Mehsud juga dikenal sebagai Khan Said dan Sajna Mehsud. Dia mengambil kendali faksi Taliban setelah kematian Hakemullah Mehsud, amir TTP sebelumnya. Dia menyatakan pembentukan Gerakan Taliban di Waziristan Selatan pada tahun 2014 dan memisahkan diri dari TTP setelah berbeda pendapat dengan Mullah Fazlullah.

Pendukung Mehsud telah melaksanakan beberapa serangan profil tinggi di wilayah tersebut, termasuk serangan Mei 2011 di Naval Station Mehran di Karachi yang berhasil menghancurkan dua pesawat pengintai maritim P-3C Orion yang disediakan AS, dan pembobolan penjara di Bannu tahun 2012, yang membebaskan Adnan Rasheed, seorang komandan yang memiliki sejarah panjang dengan kelompok oposisi Pakistan serta al Qaeda. Para pejabat intelijen AS yang melacak TTP dan al Qaeda di wilayah Afghanistan-Pakistan telah mengatakan kepada The Long War Journal bahwa Mehsud tetap menjadi sekutu dekat al Qaeda sampai hari ini.

Ribuan Warga London Unjuk Rasa di Kedubes AS

LONDON (Jurnalislam.com) – Ribuan pengunjuk rasa berkumpul hari Sabtu di depan Kedutaan Besar AS di London untuk memprotes larangan perjalanan yang diberlakukan pada warga dan pengungsi tujuh negara mayoritas Muslim, lansir Anadolu Agency, Sabtu (04/02/2017).

Sekitar 10.000 orang berbaris dari kedutaan ke 10 Downing Street lokasi kantor-kantor pemerintah U.K. untuk juga memprotes Perdana Menteri Theresa May yang sejauh ini tidak mengutuk pembatasan terbaru oleh pemerintahan AS tersebut.

“Tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, pengungsi diterima di sini (No hate no fear, refugees are welcome here),” teriak para demonstran.

Sebuah plakat bertuliskan “Terorisme tidak memiliki agama, itu adalah produk dari kebencian dan kebodohan (Terrorism has no religion, it is the product of hatred and ignorance).”

“Tidak untuk rasisme, tidak untuk Islamofobia (No to racism, no to Islamophobia),” adalah plakat lain yang dibawa oleh pengunjuk rasa.

Rapat umum itu diselenggarakan oleh berbagai LSM dan kelompok, termasuk Muslim Association of Britain, Keterlibatan dan Pengembangan Muslim (Muslim Engagement and Development-MEND), Muslim Council of Britain, Friends of Al-Aqsa dan Stop the War Coalition, di mana kelompok-kelompok Muslim memperpanjang undangan kepada orang-orang untuk mengunjungi sekitar 150 masjid pada acara “Visit My Masjid Day” ke-3 pada hari Ahad.

“Larangan Trump terhadap umat Islam harus ditentang oleh semua orang yang menentang rasisme dan mendukung hak asasi manusia. Kolusi Theresa May dengan Trump juga harus berakhir,” kata penyelenggara.

Kelompok ini menyerukan pemerintah U.K. membatalkan undangan kunjungan kenegaraan untuk Presiden AS Donald Trump yang diperpanjang baru-baru ini hingga Mei, dan meneriakkan “Tidak untuk Trump! (No to Trump!)” di depan kantor pemerintah.

Sebuah petisi online yang meminta pemerintah untuk membatalkan kunjungan itu ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta orang. Sebuah pernyataan pemerintah mengatakan akan memperdebatkannya di House of Commons pada 20 Februari.

May mengatakan pada hari Senin lalu di sebuah konferensi pers di Dublin bahwa kunjungan tersebut tidak akan dibatalkan setelah dia secara pribadi memperpanjang undangan itu selama kunjungan terakhirnya ke Gedung Putih pekan lalu.

Trump mengatakan ia mengidentifikasi larangan wisata bagi negara-negara mayoritas Muslim berdasarkan laporan pemerintah mengenai negara teror rawan yang disiapkan selama pemerintahan Barack Obama.

Itu adalah pertemuan besar ketiga di London yang memprotes kebijakan Donald Trump sejak ia menjabat sebagai presiden AS ke-45 pada 20 Januari.

Presiden Donald Trump pada hari Sabtu berjanji untuk membatalkan perintah penahanan federal dalam larangan perjalanannya yang kontroversial.

“Pendapat yang disebut menghakimi ini, yang pada dasarnya meruntuhkan penegakan hukum dari negara kita, adalah konyol dan akan dibatalkan!” Trump menulis di Twitter.

“Ketika sebuah negara tidak lagi mampu untuk mengatakan siapa yang bisa, dan yang tidak bisa, masuk & keluar, terutama untuk alasan keamanan & pertahanan – maka itu adalah masalah besar,” dia berkata.

PBB Cabut Sanksi Pemimpin Hezb Hezb-i-Islami, Afghanistan

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – PBB mencabut sanksi terhadap Gulbuddin Hekmatyar, pemimpin kelompok Hezb-i-Islami di Afghanistan dan salah satu tokoh paling terkenal dalam perang Afghanistan pada 1990-an, Aljazeera melaporkan, Sabtu (04/02/2017).

Keputusan Dewan Keamanan PBB Jumat tersebut menyusul kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pemerintah Afghanistan dan sebagian besar kelompok Hekmatyar pada bulan September.

Kesepakatan itu memberikan amnesti bagi Hekmatyar atas pelanggaran masa lalu dan memberikan hak-hak politik penuh kepadanya. Kesepakatan ini juga memungkinkan untuk membebaskan tahanan Hezb-i-Islami tertentu.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan mengatakan telah membekukan aset Hekmatyar, serta larangan melakukan perjalanan dan embargo senjata terhadap dirinya.

Hekmatyar adalah salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam memerangi pasukan Soviet pada 1980-an. Dia menerima posisi perdana menteri sebentar dalam pemerintahan setelah runtuhnya pemerintahan yang didukung Soviet pada tahun 1992.

Setelah dicap sebagai “tukang daging dari Kabul”, Hekmatyar dituduh membunuh ribuan orang ketika para pejuangnya menembak daerah sipil di ibukota, Kabul, selama perang saudara 1992-1996di negara itu.

Keberadaan Hekmatyar tidak diketahui tetapi Ghairat Baheer, ketua perunding Hezb-i-Islami, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, dengan dihapusnya sanksi saat ini, ia akhirnya akan kembali ke ibukota Afghanistan.

“Hekmatyar bersembunyi di Afghanistan tetapi setelah keputusan PBB tersebut ia akan segera muncul di salah satu provinsi dan kemudian akan datang ke Kabul,” kata Baheer.

Keputusan PBB bisa membuka jalan bagi kelompok-kelompok bersenjata lainnya, seperti Taliban, untuk melakukan perundingan perdamaian, menurut Baheer.

Dia juga mendesak pemerintah Afghanistan untuk melaksanakan perjanjian perdamaian yang “lengkap dan jujur” September ini dan menentang campur tangan kekuatan asing dalam urusan Afghanistan.

“Perdamaian lebih sulit untuk dicapai daripada perang, dan kami telah melakukan itu, kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai perdamaian di Afghanistan,” katanya.

Pasukan NATO secara resmi mengakhiri misi tempur mereka pada bulan Desember 2014. Namun, pada bulan Juli tahun lalu tentara AS mengirimkan kekuatan yang lebih besar untuk meluncurkan serangan terhadap mujahidin Taliban saat mantan Presiden Barack Obama menjanjikan operasi yang lebih agresif.

AS masih menempatkan sekitar 8.400 tentara di negara itu.

Darurat Hoax, PP Muhammadiyah Akan Inisiasi Fiqih Informasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Maraknya berbagai berita bohong atau hoax di Indonesia saat ini ditanggapi serius PP Muhammadiyah. Muhammadiyah terdorong membuat fiqh informasi untuk membendung fenomena tersebut.

“Trend ke depan dunia ini semakin digitalize, berbagai kegaduhan yang akan menjadi polusi. Maka itu PP Muhammadiyah akan memikirkan fiqih informasi,” kata Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Mu’ti mengatakan, berita bohong (hoax) tidak hanya berkembang pada zaman modern, akan tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dulu seperti yang tercantum pada Al Qur’an surat An-Nur.

“Begitulah dahsyatnya berita hoax itu, jadi berita hoax ini bukan yang baru, tapi sudah lama yang terus berjalan,” terangnya.

Senada dengan itu Ketua PP Muhammadiyah, KH Dadang Kahmad menyebut Al Qur’an surat An Nur dan Al Hujurat dapat menjadi landasan fiqih informasi.

“Saya sangat mendukung, di dalam agama Islam dalam berbicara sesuatu harus berhati-hati. Itu adalah indikator akhlak dan akhlak menjadi indikator keimanan kita,” tuturnya.

Ia menegaskan, menyebarkan atau membuat berita bohong akan mendapatkan dosa dan adzab yang besar dari Allah SWT.

“Adzab yang besar berita bohong atau hoax itu. Ingat masalah ini disisi Allah masalah yang besar,” katanya usai menjelaskan makna Al Qur’an surat An Nur ayat 11-20.

Reporter: M Fajar

Mimbar Syari’ah: Sikap Ahok Terhadap Kyai Ma’ruf Tak Cerminkan Cinta NKRI

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Menanggapi perilaku tidak terpuji terdakwa kasus penistaan agama, BTP alias Ahok, terhadap Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, Ketua Mimbar Syariah, Ustadz Hamzah Baya mengatakan, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku cinta NKRI.

“Karena di negeri ini berlaku etika tatakrama, adab dan akhlaq dalam menghormati orang yang lebih tua, kepada seorang tokoh dan seorang ulama yang ikut menjaga agar negeri ini menjadi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dengan nilai-nilai agama,” katanya kepada Jurniscom, Sabtu (4/2/2017).

Menurutnya, tindakan Ahok tersebut mencerminkan orang yang sangat bernafsu untuk melakukan segala cara demi meraih kenginannya.

“Cerminan seorang akan nampak pada perkataanya dan tingkah lakunya, masyarakat akan menilai siapa dirinya yg sesungguhnya dari apa yg dia lakukan,” tuturnya.

Ia mengutip sebuah hadits, “Tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama”. [HR Ahmad: V/ 323 dan al-Hakim. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Hasan]

Oleh sebab itu, ia mengecam sikap tersebut dan akan melakukan pembelaan terhadap ulama. “Kita lakukan pembelaan kepada ulama kita yang telah banyak membimbing umat faham akan menjalankan islam,” ujarnya.

Reporter: Yan Adytia

Sertifikasi Penceramah, DDII Jateng: Kami Tak Peduli, Dakwah Jalan Terus!

Karanganyar (Jurnalislam.com) – Wacana sertifikasi penceramah Kementrian Agama (Kemenag) menuai protes sejumlah tokoh Islam. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII) Jawa Tengah, Ustadz Aris Munandar Al-Fatah mengatakan, rencana tersebut tidak hanya berlawanan dengan hukum Islam akan tetapi juga bertolak belakang dengan demokrasi.

“Itu bagian dari pembatasan kebebasan dari mengambil ilmu dan itu berlawanan dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan, bukan hanya dengan sistem Islam,” katanya kepada Jurniscom di Karanganyar, Jumat (3/2/2017).

Ustadz Aris menilai, rencana tersebut merupakan upaya untuk menghalangi dakwah Islam yang terus dilakukan sejak orde baru.

“Kita mendugakan sertifikasi Dai bagian dari Grand Desain untuk menghalangi gerak para pendakwah dan sesungguhnya itu adalah metorfosis dari sebuah aturan yang dikeluarkan oleh orde baru, dulu orde baru itu mengeluarkan Surat Ijin Mubalig(SIM),” ujarnya.

Menurutnya, wacana sertifikasi lahir untuk untuk mengurangi kredibilitas MUI di mata umat Islam. Sebab, di mata penguasa MUI telah menjadi sumber kegaduhan setelah mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama.

“Hukum-hukum yang akan dijelaskan oleh ulama yang bisa berlawanan dengan penguasa saat ini mereka coba untuk meminimalisir agar tidak membahayakan langkah mereka. Mereka juga gagal mendekte MUI ketika mengeluarkan fatwa. Mereka ingin mencari terobosan, saat itu menkopolhukam datang untuk melobi atas perintah Jokowi, maka para ulama di MUI sepakat menolak maka di cari terobosan lainnya,“ paparnya.

Namun demikian, Ustadz Aris tidak peduli seandainya wacana sertifikasi penceramah itu digulirkan pemerintah. “Dakwah ini harus jalan terus, kami tidak peduli, terserah mau bikin aturan apalagi,” pungkasnya.

Reporter: Arie Tristyan

 

 

 

PBB: Serangan Terbaru di Mosul Memungkinkan 250.000 Warga akan Mengungsi

MOSUL (Jurnalislam.com) – Sebuah serangan baru kepada kelompok Islamic State (IS) di kota Irak Mosul bisa memaksa 250.000 warga sipil melarikan diri, jika mereka dapat menemukan jalan keluar, badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan, Jumat (03/02/2017), lansir Al Arabiya News Channel.

Eksodus tersebut kemungkinan kira-kira berjumlah melebihi 162.000 orang yang sudah mengungsi dengan adanya upaya pemerintah Irak untuk merebut kembali kota sejak Oktober. Jumlah tersebut, meskipun tinggi, tetap jauh di bawah rencana kontingensi awal UNHCR, yang mengantisipasi jutaan orang atau lebih melarikan diri dari kota.

“Sebanyak 250.000 warga Irak bisa mengungsi dari rumah mereka dengan perkiraan jumlah tersebut akan berlipat ganda akibat konflik di Mosul barat yang padat penduduk,” kata juru bicara UNHCR Matthew Saltmarsh.

Pertempuran yang diperkirakan akan semakin intensif di sekitar Hawija, 130 km sebelah tenggara dari Mosul, bisa mengakibatkan 114.000 warga lainnya mengungsi, menambah 82.000 yang telah melarikan diri sejak Agustus, beresiko mengalami penyergapan dan kematian.

Dalam operasi militer terbesar Irak sejak jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003, pasukan Irak telah merebut kembali sebagian besar Mosul timur. Tapi mereka belum menyeberangi sungai Tigris, meninggalkan bagian barat berada di tangan IS.

Perwakilan Khusus PBB untuk Irak Jan Kubis mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis bahwa merebut kembali Mosul barat akan menjadi tantangan besar, karena operasi akan berlangsung di wiayah perkotaan yang kompleks.

“Tidak diragukan bahwa warga sipil yang akan mengalami resiko ekstrim saat pertempuran dimulai di bagian barat Mosul,” katanya.

“Mitra Kemanusiaan akan menguatkan untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi di wilayah barat, termasuk kemungkinan eksodus massal, kondisi seperti pengepungan yang berkepanjangan, atau evakuasi bertahap yang dikelola oleh Pasukan Militer Irak,” lanjutnya.

“Namun saya mengungkapkan keprihatinan saya atas laporan mengganggu mengenai penjarahan dan perusakan harta benda penduduk sipil, dan penjarahan bantuan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi dalam mendukung Pasukan Irak, khususnya oleh beberapa kelompok perlawanan lokal.”

Ratusan warga sipil diduga menghilang dalam pertempuran sebelumnya, pada saat merebut kota Fallujah, dan pemerintah Irak masih belum menerbitkan temuan mereka mengenai apa yang terjadi di sana, katanya.

Ribuan Orang Berkumpul di Montreal, Hormati 6 Muslim yang Terbunuh di Masjid Quebec

KANADA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang berkumpul di Montreal untuk berkabung dan menghormati tiga dari enam pria Muslim yang dibunuh saat sedang sholat di sebuah Masjid di Kota Quebec pada Ahad malam, lansir Aljazeera, Jumat (03/02/2017).

Keluarga Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane dan Aboubaker Thabti bergabung dengan anggota masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh politik di Quebec, selama upacara pemakaman umum pada hari Kamis sore.

Peti mati Belkacemi, Hassane dan Thabti dipajang di Maurice Richard Arena di Montreal, terbungkus bendera Tunisia dan Aljazair, negara asal mereka. Jenazah mereka akan dipulangkan ke negara asal mereka untuk dimakamkan.

“Kami di sini bersama-sama untuk berkabung atas hilangnya warga Kanada yang secara tragis meninggalkan kami hari Ahad lalu. Mereka meninggalkan keluarga tercinta, teman, rekan kerja, dan rasa kekosongan di negeri ini,” kata Chayma BenHaj, yang memimpin pemakaman.

“Melalui kematian, orang-orang yang berani … dari berbagai kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin dan agama bersatu. Mereka menyatukan seluruh Kanada. Hari ini, dengan solidaritas, kasih sayang, dan cinta kita menangisi kehilangan ayah-ayah ini,” kata BenHaj.

Thabti, Hassane dan Belkacemi meninggal dunia ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah masjid di Pusat Kebudayaan Islam di Kota Quebec, Ahad. Enam orang tewas, dan lebih dari delapan lainnya luka parah dalam serangan itu.

Thabti, 44 tahun, yang berasal dari Tunisia, adalah seorang apoteker dan ayah dari dua anak kecil.

“Mari kita membangun Quebec bersama-sama,” kata Mohamed Yangui, presiden dari masjid lokasi penembakan itu terjadi.

Hassane, 41 tahun, berasal dari Aljazair, dan memiliki tiga anak perempuan. “Saya kehilangan suami, ayah dan teman,” istri Hassane, Louiza, mengatakan kepada Radio-Canada.