Berita Terkini - Laman 1418 dari 2414

Kemensos: Masyarakat Harus Tanggap Bencana

05 Mar 2018 20:32:14

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, masyarakat harus ikut berperan dalam sikap tanggap menghadapi bencana. Karena upaya dari pemerintah saja tidak cukup, walau tentu akan terus melakukan segala upaya untuk melindungi masyarakat dari segala hal yang merugikan, termasuk bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.

“Kesiapsiagaan bencana tidak bicara kementerian/lembaga yang bertanggung jawab. Apalah arti kementerian/lembaga tanpa dukungan peran aktif kita semua. Kita semua berarti seluruh masyarakat tanpa kecuali, dengan semangat tanggap bencana berbasis komunitas,” katanya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema ‘Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi’ di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Terkait tanggap bencana berbasis komunitas, Kemensos pun telah membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Sadar Bencana (KSB).

“Tagana ini lahir atas konsesus sejumlah tokoh muda yang dideklarasikan di lembang ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2006. Setelah itu, (Tagana) bergulir kencang menjadi gerakan sosial. Kemensos dan kementerian/lembaga lain hanya berperan sebagai fasilitator,” terang Harry.

Lebih lanjut Harry mengungkapkan, jumlah personel Tagana terus meningkat setiap tahunnya.

Data tiga tahun terakhir mencatat, pada tahun 2015 ada sebanyak 29.694 personel, kemudian meningkat menjadi 32.947 personel pada tahun 2016, dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 35.796 personel.

“Kedua adalah Kampung Sadar Bencana, yakni wadah penanggulangan berbasis masyarakat yang dijadikan Kawasan untuk penanggulangan bencana,” tambahnya.

Dijelaskan Harry, di dalam KSB, masyarakat dikelompokan dalam satu wadah kepengurusan dan diharapkan mampu melestarikan nilai kearifan lokal dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengedalian untuk mengurangi ancaman dan dampak risiko bencana.

Sama halnya dengan Tagana, jumlah KSB juga meningkat terus selama tiga tahun terkakhir, yakni 344 pada tahun 2015, 424 pada tahun 2016, dan 583 pada tahun 2017.

Kontributor: Salman

BMKG Dukung Adanya Mitigasi Bencana

05 Mar 2018 20:27:40

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mendukung adanya upaya untuk mengurangi resiko (mitigasi) bencana guna menciptakan masyarakat terampil, cekatan dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. Data BMKG menunjukkan, dalam setahun setidaknya terjadi 6 ribu gempa bumi.

“Mitigasi bencana sangat penting untuk meningkatkan self assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada. Karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan itu akan terjadi,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi”, bertempat di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, mitigasi bencana terbukti saat gempa di Kobe, Jepang, pada 1995. Ketika itu tercatat, jumlah penduduk yang selamat ada sebanyak 95 persen.

“Dari total jumlah itu, sebanyak 35 persen penduduk yang selamat atas pertolongan diri sendiri, 34 karena ditolong keluarga, dan 24 persen karena ditolong tetangga,” paparnya.

Berdasarkan data yang ada di BMKG, Dwikorita menjelaskan, dalam 1 tahun terjadi setidaknya 6.000 kali gempa bumi. “Tapi kan kita gak terasa. Karena itu gempa-gempa kecil yang kurang dari 5 SR,” tuturnya.

Sedangkan yang kekuatannya lebih dari 5 SR jumlahnya sekitar 350 kali. Dan yang kekuatannya di atas itu, sekitar 3, 4, atau 5 kali.

“Itulah sebabnya memang perlu waspada. Dan yang penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi. Itulah sebabnya, mohon bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar cekatan menolong diri sendiri,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9, antara lain, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Hary Hikmat, dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad.

Kontributor: Salman

MUI Heran, Cadar Dilarang Tapi Berpakaian Seksi Dibiarkan

05 Mar 2018 17:38:07

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas mengaku heran tentang pelarangan cadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta.

Menurut Anwar, UUD 1945 hasil amandemen menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran. Itu disebutkan pada pasal 28e ayat 1.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

“Saya heran, yang bercadar dilarang, dipersoalkan, tetapi kok yang berpakaian seksi dibiarkan saja. Yang berpakaian seksi boleh,” kata Anwar dalam wawancara di stasiun televisi TvOne, Sabtu (3/3/2018).

Diancam dikeluarkan dari kampus

UIN Sunan Kalijaga menyatakan melarang penggunaan cadar di areal kampus. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi menilai, penggunaan cadar tidak sesuai dengan Islam moderat atau Islam Nusantara.

“Islam moderat itu Islam yang mengakui konsensus bersama yaitu Islam yang mengakui UUD 1945, Pancasila, Kebhinnekaan dan NKRI,” katanya, Senin (5/3/2018) dilansir viva.co.id

Pihaknya menyatakan telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal itu dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018.

“Ada 41 yang kami data, dan mereka menggunakan cadar dari berbagai fakultas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” kata Yudian.

Yudian mengatakan, UIN sudah membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi bercadar agar mereka mau melepas cadar saat berada di kampus UIN.

Mahasiswi bercadar akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui tujuh tahapan berbeda. Jika seluruh tahapan pembinaan telah dilampaui dan mahasiswi yang bersangkutan tidak mau melepas cadar, maka pihak UIN akan memecat mahasiswi itu.

“Kalau sudah dilakukan pembinaan dan konseling bahkan sudah tujuh tahapan dilalui dan tetap menolak, maka dipersilakan pindah kampus atau keluar dari kampus,” ucapnya.

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

05 Mar 2018 13:39:12

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meminta pemerintah Indonesia tegas menolak permintaan Australia agar tidak memberikan keringanan kepada ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Ia menilai, Australia telah melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

“Kita berharap pemerintah Indonesia tidak disetir oleh pihak Asing dan antek-anteknya yang beroperasi di Indonesia dalam masalah kedaulatan hokum,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, baru-baru ini.

Indonesia, menurut pengamat keamanan nasional ini harus dapat menjaga kedaulatannya dan menegaskan bahwa tidak disetir oleh asing.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

“Jika sampai tekanan Asing ini di aminkan pemerintah Indonesia maka itu artinya mengkorfirmasi dan menjadi indikasi kebenaran asumsi publik selama ini bahwa pidana terhadap ustad ABB adalah pesanan asing,” tambahnya.

“Semoga pemerintah Indonesia punya sikap tegas atas tiap intervensi asing dan tidak mengorbankan warga negaranya demi kepentingan asing,” pungkasnya.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

05 Mar 2018 13:29:22

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Australia mendesak Indonesia agar tidak memberi keringanan terhadap ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dikabarkan Ustaz ABB akan dibebaskan.

Menanggapi sikap Australia, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan bahwa permintaan Australia merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan NKRI.

“Sikap Pemerintah Australia paranoid, sudah mencoba intervensi kadaulatan hukum negara Indonesia. Harusnya mereka tau diri, bukan sebaliknya menunjukkan arogansi,” kata Harits kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut pengamat keamanan nasional ini, kondisi keamanan dalam negeri Indonesia termasuk kebijakan keamanan merupakan hak pemerintah Indonesia yang tidak dapat diintervensi asing.

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

“Soal ustad ABB saya kira Indonesialah yang paling tau kondisi segala sesuatunya bukan negara Australia,” katanya.

Karenanya ia berharap pemerintah Indonesia tak terpengaruh oleh tekanan dan intervensi asing tersebut.

Sebelumnya, dilansir Republika.co.id, KementerianLuar Negeri Australia menyebutkan,”Kami berharap keadilan terhadap terpidana terorisme Baayir diteruskan dan dilakukan sepenuhnya, ia sudah seharusnya tidak diizinkan untuk menghasut orang lain melakukan serangan lainya di masa depan terhadap warga sipil yang tak bersalah.”

Aksi Solidaritas untuk Ghoutah Juga Dilakukan Muslimah Bima Peduli

05 Mar 2018 11:46:11

BIMA (Jurnalislam.com) – Aksi solidaritas untuk Ghoutah juga digelar ratusan muslimah dari Muslimah Bima Peduli (MBP) pada Ahad (4/3/2018). Mereka longmarch dari Paruga Na’e menuju lapangan Serasuba, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima.

Ketua MBP, Parmila mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian atas umat Islam di Ghuotah.

“Sebagai seorang muslim, dengan melihat penderitaan yang mereka alami, maka kami merasa terpanggil untuk membantu mereka, karena mereka adalah saudara kita,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com di sela-sela aksi.

Dalam aksinya, aktivis MBP mengabarkan kepada warga Kota Bima tentang keadaan terkini di Ghoutah Timur, Suriah yang sedang dibombardir rezim Syiah Bashar Assad dan sekutunya.

MBP juga menggelar penggalangan dana. “Kekerasan, penindasan, serta pembantaian yang melanda saudara kita disana sampai hari ini belum berhenti. Maka oleh karena itu mari kita bantu mereka, baik itu dengan harta maupun dengan do’a kita,” lanjut Parmila.

Sebelumnya, umat Islam di berbagai daerah melakukan aksi serupa guna mengutuk kekejaman yang dilakukan rezim Syiah Bashar Assad yang telah menewaskan ratusan warga Ghoutah Timur tak berdosa.

Pasukan Kurdi Cegah Warganya Lari dari Pertempuran di Kota Afrin

05 Mar 2018 10:15:54

SURIAH (Jurnalislam.com) – Seorang pejabat PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan warga sipil yang tewas dan luka-luka akibat pertempuran Turki dengan pasukan Kurdi (YPG) yang didukung AS di Suriah barat laut.

Koordinator Kemanusiaan PBB Panos Moumtzis juga mengatakan pada hari Ahad (4/3/2018) bahwa pemerintah daerah mencegah warga sipil yang mencoba melarikan diri dari pertempuran di daerah tersebut, lansir Aljazeera.

Puluhan ribu orang sekarang mengungsi di daerah kantong yang dikuasai Kurdi, sementara 5.000 lainnya berhasil mencapai desa-desa sekitar dan kota Aleppo, katanya dalam sebuah pernyataan.

“Kami terus menerima laporan dari Afrin tentang warga sipil yang tewas dan luka-luka, dan pembatasan gerakan sipil sebagai hasil operasi militer yang sedang berlangsung,” kata Moumtzis.

924 Target Militer Teror Dukungan AS Dihancurkan Turki

“Mereka yang mengambil risiko dengan mengungsi dihentikan di titik keluar oleh pemerintah daerah Kurdi di Afrin, mencegah mereka mengakses area yang lebih aman.”

Pada tanggal 20 Januari, Turki meluncurkan operasinya untuk membersihkan pasukan Kurdi dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dari perbatasannya di utara Suriah. Militer mengatakan pada hari Ahad bahwa lebih dari 2.660 “milisi” telah “dinetralisir” sejak serangan tersebut dimulai.

Militer Turki mengatakan “hanya target militer yang dihancurkan” dan “perhatian sepenuhnya” diambil untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil.

Turki, yang didukung oleh milisi Suriah yang bersekutu, telah mendapatkan kemajuan dalam beberapa hari terakhir melawan milisi YPG Kurdi.

The Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, yang melaporkan perang melalui sumber di darat yang tersebar luas, mengatakan bahwa kemajuan tersebut tampaknya akan mengepung kota Afrin, di mana satu juta orang diperkirakan tinggal.

Observatorium Suriah itu mengatakan pasukan Turki telah maju sejauh 12 kilometer dari Afrin.

Pasukan Turki merebut kota Rajo pada hari Sabtu, dan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan bahwa mereka maju menuju kota Afrin “selangkah demi selangkah.”

Dia mengatakan pada hari Ahad bahwa memerangi “terorisme” adalah “hak yang paling sah di negara ini.

Turki Terjunkan Tentara Wanita di Suriah

“Dimanapun asal ancaman terhadap negara kita, tempat itu menjadi target kami,” kata Yildirim dalam sebuah pidato di provinsi barat Provinsi Mugla.

“Kami menginginkan perdamaian di wilayah ini. Kami menginginkan persaudaraan. Kami menginginkan ketenangan. Kami menginginkan terbentuknya lingkungan kepercayaan, itulah yang sedang kami perjuangkan,” tambahnya.

Turki menolak seruan internasional untuk menangguhkan serangan Afrin sesuai dengan gencatan senjata PBB, yang terkait dengan atau kelompok lain yang dianggap teror.

Turki memandang YPG sebagai perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang melancarkan perang puluhan tahun melawan peraturan Ankara.

YPG telah menjadi sekutu penting bagi AS dalam perang di Suriah.

Cabang Al Qaeda di Afrika Tingkatkan Serangan pada Pasukan Asing

05 Mar 2018 09:35:18

SOMALIA (Jurnalislam.com) – Selama beberapa hari terakhir, faksi jihad al Shabaab, cabang Al Qaeda di Somalia dan Afrika Timur, mengaku telah melakukan beberapa serangan terhadap pasukan Somalia dan Uni Afrika di Somalia selatan, The Long War Journal melaporkan,Ahad (34/3/2018).

Serangan pertama adalah percobaan pemboman istisyhad di sebuah pangkalan militer Somalia di dekat kota Afgoye, sebelah utara Mogadishu. Sebuah bom mobil diledakkan di dekat perimeter dasar, menewaskan satu tentara dan melukai tiga lainnya. Namun, saat ketiga tentara tersebut diangkut untuk mendapat perawatan medis, Shabaab menyergap kendaraan tersebut dengan alat peledak improvisasi (improvised explosive device-IED). IED membunuh empat tentara di dalam truk tersebut.

Al Shabab Serang Pangkalan Militer Uni Afrika dengan Bom Mobil

Sumber lain melaporkan jumlah korban gabungan mendekati 11 orang. Selain itu, sumber lain juga menyatakan bahwa pasukan asing, yaitu warga Afrika Selatan, tewas dalam pemboman martir di pangkalan tersebut.

Tak lama kemudian, pasukan Shabaab juga menyerang sebuah konvoi tentara Burundi di dekat Balad, yang juga berada di utara Mogadishu. Para jihadis memukul pasukan Uni Afrika dengan senjata ringan dan bahan peledak, menghancurkan beberapa kendaraan dan membiarkan sedikitnya lima tentara Burundi tewas. Setelah penyergapan tersebut, Shabaab kemudian melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Balad, yang secara singkat mengambil kendali atas kota tersebut. Ketika AMISOM mengirim bala bantuan ke daerah tersebut, para jihadis kemudian mengundurkan diri.

Hari ini (Ahad), Shabaab telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Ethiopia di dekat kota Baidoa. Walaupun Shabaab mengaku telah membunuh 30 tentara dalam serangan itu, laporan lokal belum mengkonfirmasi jumlah tersebut.

Al Shabab Rebut Kota di Somalia setelah Pasukan PBB Uni Afrika Ditarik Mundur

Shabaab dengan cepat bertanggung jawab atas serangan-serangan yang pernah terjadi, dengan mengatakan pasukannya membunuh lebih dari 80 tentara Somalia di Afgoye, 23 tentara Burundi di Balad, dan 30 tentara Ethiopia di dekat Baidoa. Namun, Shabaab sering membesar-besarkan jumlah korban dalam serangannya.

Di tempat lain, kelompok jihad Somalia juga membunuh lima petugas polisi Kenya di Kenya utara kemarin.

Al Shabaab Serang Pangkalan Militer Somalia, 26 Pasukan Tewas

Al Shabaab telah bangkit kembali di Somalia sejak mundur dari serangan gabungan Uni Afrika (AU) dan Somalia pada tahun 2011. Kelompok jihad tersebut perlahan-lahan secara metodis mengambil beberapa kota dan desa di Somalia tengah dan selatan – seringkali setelah pasukan AU atau Somalia mundur.

Shabaab juga tetap menjadi ancaman kuat bagi Uni Afrika dan pangkalan militer Somalia di Somalia tengah dan selatan. Cabang Al Qaeda itu juga tetap menjadi bahaya serius di Kenya utara, di mana mereka telah melakukan beberapa serangan dan serangan alat peledak improvisasi dan bahkan meningkatkan tempo operasinya di sana tahun lalu.

Uni Emirat Arab Diduga Danai Kampanye Donald Trump

05 Mar 2018 09:19:20

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Seorang penasihat khusus menyelidik dugaan upaya Uni Emirat Arab (UEA) untuk memberi bantuan kepada anggota tim kampanye Donald Trump selama pemilihan AS tahun 2016, sebuah laporan berita mengatakan, lansir Aljazeera, Ahad (4/3/2018).

The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (03/03/2018) bahwa George Nader – penasihat penguasa de facto UEA – telah ditanyai “untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan upaya Emiratis dalam membeli pengaruh politik dengan mengarahkan uang untuk mendukung Mr Trump selama kampanye kepresidenan, menurut orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang diskusi.”

Nader, yang digambarkan sebagai staff Gedung Putih, diduga ikut serta dalam diskusi mengenai kebijakan luar negeri Amerika di kawasan Teluk dengan kepala ahli strategi Stephen Bannon dan penasihat senior Jared Kushner segera setelah Trump menjabat.

Mantan Kepala FBI Ditugaskan Selidiki Kecurangan Trump pada Pemilu 2016

Laporan The Times menyoroti adanya sebuah memo yang dikirim ke Nader oleh Elliot Broidy, penggalang dana utama Partai Republik, yang diduga mengkonfirmasikan upaya untuk menerapkan kebijakan AS yang mendukung UEA.

Perusahaan keamanan swasta milik Broidy, Circinus, dilaporkan telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah UEA yang dijalankan dalam ratusan juta dolar sejak pelantikan Trump.

Broidy diduga mencoba mengatur pertemuan satu lawan satu antara Pangeran Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed dan Trump dalam “suasana informal” – yang kemudian ditegur oleh Penasihat Keamanan Nasional, HR McMaster.

Berbicara kepada Al Jazeera, mantan jaksa agung AS Bruce Fein mengatakan, walaupun bukan sesuatu yang ilegal jika pemerintah asing mencoba mempengaruhi kebijakan, namun upaya ini harus didokumentasikan.

“Pihak ketiga harus mendaftar di bawah registrasi agen asing dan harus mengungkapkan kepada publik bahwa mereka bertindak atas nama pemerintah asing. Itu tampaknya tidak terjadi dalam kasus khusus ini,” kata Fein.

Trump dan Putin dalam Sambungan Telepon: Bagaimana Caranya Kalahkan Kelompok Jihad

Laporan The Times penting karena untuk pertama kalinya sebuah negara selain Rusia dikaitkan dengan penyelidikan pengaruh politik yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Robert Mueller.

“Kenyataan bahwa Anda memiliki begitu banyak negara asing yang terlibat di sini … menunjukkan ada bahaya yang mencoba mencampuradukkan pemerintahan dan bisnis. Usaha yang dilakukan pemerintah Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa mereka yakin ada kemungkinan untuk berhasil, jika tidak, mereka tidak akan membuang-buang waktu,” kata Fein.

The Washington Post bulan lalu melaporkan bahwa empat negara, termasuk UEA, mungkin telah berusaha memanfaatkan kurangnya pengalaman Kushner dan hutang bisnis keluarganya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah AS.

Bahas Tragedi Kemanusian di Suriah, Erdogan dan Presiden Perancis Rencanakan Ini

05 Mar 2018 06:46:26

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Prancis Emmanuel Macron membahas mengenai krisis kemanusiaan di wilayah Ghouta Timur yang dikepung Suriah, kata satu sumber kepresidenan, Ahad (4/3/2018).

Percakapan telepon terjadi saat serangan pasukan rezim Syiah Bashar al-Assad terus berlanjut pada warga sipil di daerah oposisi di dekat ibukota Damaskus meskipun ada keputusan untuk melaksanakan gencatan senjata yang dibuat secara terpisah oleh Rusia dan Dewan Keamanan PBB, lansir Anadolu Agency.

Kedua pemimpin sepakat untuk mengintensifkan perundingan tingkat tinggi untuk menerapkan gencatan senjata dan untuk membuka jalan demi memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah tersebut, kata sumber, yang meminta tidak disebutkan namanya karena pembatasan untuk berbicara dengan media.

Terus Digempur Syiah Assad Ribuan Warga Pinggiran Damaskus Tinggalkan Rumahnya

Selama percakapan telepon, Erdogan menyebutkan pertemuan puncak pemimpin Turki, Rusia dan Iran, dijadwalkan pada awal April, dan menekankan pembentukan Komite Konstitusi, yang diputuskan di Kongres Sochi, untuk berkontribusi pada kebangkitan kembali proses Jenewa.

Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan dialog bersama mengenai Suriah.

Berbicara tentang Operasi Olive Branch yang terus berlanjut, Erdogan mengatakan bahwa operasi tersebut akan memberantas ancaman terhadap keamanan nasional Turki serta memberikan kontribusi pada perdamaian rakyat di wilayah tersebut.

Pada 20 Januari, Turki meluncurkan Operation Olive Branch untuk membersihkan teroris dukungan militer AS, YPG/PKK dari Afrin, Suriah barat laut.

Erdogan juga mengecam serangan teror hari Jumat di pusat kedutaan dan budaya Prancis di Burkina Faso.