SURIAH (Jurnalislam.com) – Hanya beberapa pekan setelah militer rezim Nushairiyah mencetak kemenangan di selatan, Presiden Bashar al-Assad tampaknya akan sepenuhnya membuka front baru, yang lebih kompleks, dalam perang negara yang sekarang berada di tahun kedelapan.
Provinsi Idlib di barat laut adalah benteng pertahanan terakhir faksi-faksi jihad dan oposisi bersenjata Suriah di negara itu. Saat ini Idlib adalah rumah bagi hampir tiga juta orang, separuh dari mereka adalah pengungsi internal, dan menutup jalan raya komersial utama yang menghubungkan Suriah ke Turki dan Yordania.
Selain berbagi perbatasan dengan Turki, Idlib berdekatan dengan provinsi Latakia, sebuah kubu rezim Suriah yang merupakan rumah bagi pangkalan militer terbesar sekutu utamanya, Rusia.
Pentingnya strategis Idlib membuat serangan yang dipimpin rezim Syiah Assad akan segera terjadi, kata para ahli, dan jika Idlib direbut maka sebagian besar negara akan berada di bawah kendali Assad.
Namun, beberapa skenario dapat terungkap di Idlib, mengingat kehadiran langsung Turki yang mendukung kelompok oposisi bersenjata tertentu di daerah tersebut dan beroperasi sebagai kekuatan penjamin untuk memastikan “zona de-eskalasi” yang disepakati dengan sekutu Assad Rusia dan Iran pada pertemuan di Ibukota Kazakhstan, Astana.
Pengamat percaya bahwa serangan terhadap oposisi akan membuat Assad dengan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi untuk pertama kalinya sejak 2015, ketika intervensi Rusia dalam perang Suriah membalikkan situasi menjadi menguntungkan rezim Syiah Assad.
Berikut adalah empat skenario yang paling banyak diharapkan.
Skenario A: Serangan penuh yang menghasilkan ‘pertumpahan darah’
Serangan habis-habisan oleh pasukan Syaih Assad terhadap faksi-faksi jihad / oposisi di Idlib adalah perkembangan yang paling mungkin, menurut para analis.
Mereka mengatakan serangan seperti itu akan serupa dengan serangan rezim baru-baru ini yang menargetkan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oposisi, yang paling baru adalah di Deraa dan Ghouta Timur, meskipun mereka termasuk dalam “zona de-eskalasi” yang bertujuan untuk menopang gencatan senjata.
Di tengah serangan ganas, Rusia menengahi serangkaian kesepakatan agar para oposisi menyerah, hingga sebagian besar berangkat dengan keluarga mereka menuju Idlib, yang dijuluki sebagai “tempat pembuangan” bagi para pengungsi.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan pemerintah mulai berkumpul di dekat Jisr al-Shughour, sebuah kota di tepi barat Idlib. Awal bulan ini, mereka meluncurkan tembakan artileri dan roket di daerah yang berdekatan dengan provinsi Hama, media setempat melaporkan.
Sebaliknya, faksi-faksi jihad atau oposisi utama di Idlib baru-baru ini mengumumkan pembentukan koalisi baru, dengan sekitar 70.000 pejuang berjanji untuk melawan pasukan Syiah Assad dan sekutunya.
Aliansi, yang dikenal sebagai aliansi Front Pembebasan Nasional, mencakup sekitar 11 kelompok Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army-FSA) yang didukung Turki. Tapi aliansi itu tidak termasuk Hayyat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin Jabhat Fath al Sham (JFS) yang saat ini menguasai sekitar 60 persen dari provinsi.
Di masa lalu, Rusia menyebut kehadiran HTS sebagai alasan untuk menyerang daerah di Idlib Suriah.
Serangan sporadis seperti itu telah mendorong ribuan warga sipil melarikan diri lebih dalam ke wilayah yang dikuasai oposisi atau ke tetangga Turki.
Warga bisa “melarikan diri lagi” dalam menghadapi serangan besar, Omar Kouch, seorang analis Suriah yang berbasis di Turki, mengatakan kepada Al Jazeera, Ahad (19/8/2019).
Eskalasi dan kekhawatiran baru-baru ini atas dorongan di lapangan mendorong PBB untuk memperingatkan bulan ini tentang kemungkinan “pertumpahan darah sipil”, dengan mengatakan bahwa serangan dapat mencabut sekitar 700.000 warga Suriah – jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang mengungsi dalam serangan sebelumnya.
Situasi ini bisa sangat sulit bagi mereka yang menolak untuk tinggal di daerah yang dikuasai pemerintah.
Walaupun operasi sebelumnya berakhir dengan negosiasi transfer pejuang dan keluarga mereka ke utara, serangan Idlib akan membuat warga mendapatkan ultimatum; yaitu menyeberang ke Turki, jika Ankara mengizinkan, atau sekali lagi tetap hidup di bawah pengaruh langsung Assad.
“Setiap serangan di daerah barat laut, yang penuh sesak dengan orang-orang yang terlantar, kemungkinan akan sangat traumatis bagi warga sipil,” kata Aron Lund, seorang ahli Suriah dan rekan Century Foundation.
“Fakta bahwa para oposisi tidak akan keluar dan banyak dari mereka adalah pejuang militan Islam para jihadis, sehingga kemungkinan akan berjuang sampai akhir, akan memperburuk keadaan,” tambahnya.
Membombardir provinsi padat penduduk yang dipenuhi dengan zona sipil dan kamp pengungsian kemungkinan besar akan menjadi bencana besar, para ahli memperingatkan.
“Ini akan berubah menjadi pembantaian,” kata Kouch.
Skenario B: Turki mencegah serangan berskala besar
Turki telah menjadi tuan rumah lebih dari tiga juta pengungsi Suriah dan menutup perbatasannya dengan Suriah sejak tahun lalu, dan hanya memungkinkan aliran barang-barang bantuan kemanusiaan.
Pasukan Turki juga sekarang berbasis di daerah perbatasan Idlib, serta di Afrin dan Al Bab setelah melancarkan operasi militer terhadap pasukan Kurdi di utara Suriah.
Turki telah mencoba untuk menghindari serangan terhadap Idlib, terutama dengan memanfaatkan perjanjian yang disepakati melalui jalur diplomatik Astana untuk mempertahankan gencatan senjata abadi – dan mungkin berhasil melakukannya.
“Turki berusaha membangun pengaruh, meningkatkan tekanan, dan menawarkan bujukan untuk akhirnya mencabut dan membagi Hayyat Tahrir al-Sham, sehingga mereka dapat mengontrol politik Idlib,” Lund menjelaskan.
“Sama seperti mereka mengontrol Afrin dan wilayah Al Bab,” katanya.
Turki mengatakan alasan utamanya untuk mendukung pejuang FSA di Suriah adalah untuk memerangi kehadiran Unit Perlindungan Rakyat Kurdi – atau YPG – di timur laut. Ankara menganggap YPG sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan yang terlarang (PKK), yang telah melancarkan operasi bersenjata berdarah selama beberapa dasawarsa melawan negara Turki di bagian tenggara negara itu.
Ankara juga mempertahankan kehadirannya di Idlib untuk mencegah serangan darat di tengah harapan untuk memindahkan puluhan ribu pengungsi Suriah kembali ke rumah mereka.
Pada bulan Mei, sama seperti mencoba untuk menentukan nasib provinsi melalui pembicaraan diplomatik dan perlucutan senjata yang ditujukan untuk mencegah serangan rezim pemerintah, Turki menyiapkan 12 pos pengamatan di sepanjang daerah perbatasan Idlib.
Kehadiran Turki di utara Suriah membuat Rusia harus terlibat dalam beberapa tingkat diplomasi, Lund menjelaskan, karena serangan “tidak akan hanya menjadi masalah militer.”
“Perjanjian [de-eskalasi] Rusia-Turki dapat memblokir serangan pemerintah Suriah di barat laut … Tetapi bahkan jika demikian, itu bukan jaminan untuk tenang dan damai,” katanya.
“Bahkan jika dia tidak memiliki dukungan Rusia untuk serangan skala penuh, Assad masih bisa berusaha untuk mengambil alih daerah di sekitar tepi wilayah itu,” tambah Lund.
Serangan kecil semacam itu dapat diluncurkan untuk mendapatkan kembali konsesi khusus dari kelompok-kelompok oposisi seperti pertukaran tahanan atau penyeberangan perbatasan, termasuk Bab al-Hawa menyeberang perbatasan Turki-Suriah.
“Assad memahami keterbatasan kekuatannya dan tidak mungkin untuk melancarkan serangan militer tanpa pemahaman politik, yang ditengahi oleh Rusia, yang melibatkan Turki dan mungkin Kurdi,” kata Firas Maksad, direktur Yayasan Arab yang berbasis di AS, kepada Al Jazeera.
Didirikan pada tahun 2015 dan didukung oleh Amerika Serikat, wilayah kekuasaan Demokrat Suriah (SDF) Kurdi mengontrol wilayah timur Sungai Eufrat. Mereka telah berhasil menguasai bagian-bagian kunci Suriah timur laut, termasuk wilayah-wilayah yang menampung sebagian besar cadangan minyak dan gas negara itu.
Skenario C: Perdebatan Oposisi meningkat
Pejuang oposisi dapat membentuk front persatuan dalam menghadapi serangan pemerintah yang didukung Rusia, tetapi mereka juga dapat berbalik melawan satu sama lain – seperti yang telah terjadi sebelumnya.
“Fraksi oposisi dapat mencoba berbagai hal, mungkin ada pertikaian, dan pemerintah mungkin dapat menyerang daerah-daerah tertentu bahkan jika penaklukan kembali sepenuhnya tetap sulit dipahami,” kata Lund.
Meskipun mungkin ada konfrontasi antara HTS dan koalisi baru, Lund mengatakan anggota HTS juga bisa bertengkar satu sama lain, karena beberapa “lebih bersedia” bekerja dengan Turki daripada yang lain.
“Pertikaian ini mungkin bukan pertempuran besar, tetapi bisa berupa skirmising dan hanya tekanan militer,” kata Lund.
Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian “pembunuhan” memukul Idlib, di mana anggota HTS dibunuh oleh mantan afiliasi mereka. Serangan yang datang dalam bentuk tembakan artileri hidup adalah hasil pertikaian, terutama antara Ahrar al-Sham dan Nour al-Din al-Zinki – yang sebelumnya terkait dengan HTS.
Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan FSA juga ditargetkan, menurut monitor perang yang berbasis di Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights).
HTS, kekuatan Idlib yang paling dominan, sebelumnya telah ditinggalkan dari resolusi gencatan senjata dan upaya de-eskalasi, dan pada tahun 2016 ditetapkan sebagai “kelompok teroris” oleh Rusia.
Dengan memisahkan diri dari al-Qaeda pada Juli 2016, HTS berusaha untuk menemukan kembali dirinya sebagai gerakan kelompok bersenjata nasionalis, berharap untuk mendapatkan pengakuan internasional atas sikapnya yang “lebih moderat”, menurut Ahmed Abazeid, seorang peneliti Suriah yang tinggal di Istanbul.
“HTS berhasil membangun kekuatan ekonomi di Idlib,” kata Abazeid kepada Al Jazeera. “Mereka mungkin mengejutkan semua pihak dan mengaktifkan koalisi Front Pembebasan Nasional,” katanya.
Abazeid mengatakan HTS tidak melihat perlunya bergabung dengan koalisi dengan sekutu yang lebih kecil, meskipun upaya Ankara memecah-belah dan mengintegrasikan kelompok itu dengan koalisi Turki.
Menurut Lund, tujuan Turki tidak akan menghapus HTS melainkan hanya melunakan HTS, menghilangkan sebagian besar “elemen anti-Turki” dan akhirnya bisa berkaloborasi dengan FSA.
FSA, entitas longgar kelompok oposisi yang terdiri dari pembelot tentara Suriah dan warga sipil biasa, telah berusaha menjatuhkan kekuatan Assad dan pemerintahannya sejak kebangkitan oposisian Suriah pada tahun 2011.
FSA sekarang di ambang kekalahan total dan telah lebih terfragmentasi menyusul serangan Ghouta dan Deraa dengan peningkatan pembelotan.
Kouch percaya “kesepakatan de-eskalasi” adalah rencana untuk mengusir oposisi FSA dari daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka.
Dia berpendapat membongkar FSA adalah bagian besar dari kesepakatan Rusia-Amerika, yang menjadi jelas ketika Washington memutuskan untuk menghentikan dukungan keuangan dan logistiknya bagi para oposisi di selatan ketika rezim pemerintah melancarkan serangannya terhadap oposisi di Deraa pada bulan Juni.
Skenario D: Oposisi menyerah
Akhirnya, dalam kasus penyerahan oposisi melalui kesepakatan yang diperantarai Rusia, seperti dalam kasus-kasus sebelumnya, ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok oposisi akan menyetujui persyaratan yang dikenakan pada mereka, kata Maksad, dari the Arabia Foundation.
Para oposisi yang menolak kesepakatan menyerah akan hidup diasingkan, baik di Turki atau di tempat lain, katanya.
Kelompok-kelompok oposisi, terutama koalisi, mungkin dipaksa menyerah karena tekanan dari Turki, yang ingin menghindari serangan, Abazeid memprediksi.
Dan dalam kasus HTS, hanya tersisa dua pilihan yang masuk akal, katanya lagi.
“Mereka akan bergabung dengan koalisi, dan dengan demikian bergabung bersama Turki, atau bergabung dengan mantan sekutu Jihad mereka [al-Qaeda],” tambah Abazeid, sebagian karena gagal mencapai pengakuan internasional yang diperlukan untuk membawanya secara politik.
Penyerahan diri seperti itu, dalam bentuk apa pun yang mungkin mereka lakukan, akan membuatnya semakin sulit untuk menerapkan solusi politik terhadap konflik yang berkepanjangan, menurut para analis.
“Transaksi politik seperti itu tidak pernah terjadi, dan tampaknya semakin tidak akan mungkin terjadi … Masih ada berbagai jenis perjanjian politik, tetapi mereka tidak mungkin melanggar kekuasaan Assad,” tambahnya.”Tidak akan ada transisi politik yang dirundingkan di Suriah,” kata Lund.
Reformasi politik, jika pernah dilaksanakan, akan membawa perubahan konstitusional yang dangkal dalam kenyataan yang didominasi oleh Assad, kata para ahli Al Jazeera.
“Tidak ada transisi politik, tetapi rekonstitusi aturan Assad dengan penerimaan internasional diam-diam,” kata Maksad.
Namun, blok oposisi politik utama tetap optimis terhadap solusi politik. Mereka bersikeras penghapusan Assad adalah prasyarat untuk perdamaian – tetapi mengakui bahwa “kekuatan nyata” terletak di tangan Rusia.
“Assad tidak memenangkan perang … Assad adalah alat yang digunakan oleh Rusia dan Iran,” Yahya al-Aridi, juru bicara untuk Komisi Negosiasi Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera.
Ia percaya transaksi yang diperantarai oleh Rusia sebelumnya antara pemerintah dan kelompok oposisi, yang menyebabkan pemindahan paksa warga sipil bersama dengan pejuang dan keluarga mereka, adalah “bentuk ketundukan” terhadap otoritas militer Rusia di Suriah.
Tanpa menghiraukan skala potensi serangan yang dipimpin pemerintah di Idlib, penduduklah yang harus membayar harga tertinggi.
Lebih dari separuh penduduk provinsi mengungsi secara internal, tinggal di kamp-kamp informal dan tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar , makanan dan air minum, menurut PBB.
Selama beberapa tahun, penduduk pribumi Idlib telah mengandalkan jasa HTS, yang mengenakan pajak atas air, listrik dan transportasi, Amar al-Daqaq, yang berasal dari selatan Damaskus, mengatakan kepada Al Jazeera dari Idlib.
