MUI Sulteng Ajukan Bantuan Perumahan Bagi Korban Bencana

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Ini adalah langkah awal MUI Sulteng untuk melakukan pembinaan selanjutnya kepada para korban

PALU (Jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah berencana mengajukan program bantuan perumahan bagi warga terdampak gempa dan tsunami Palu kepada MUI Pusat. Sebelumnya, MUI pusat mendapatkan bantuan dari pemerintahan Taiwan sebesar 500 ribu Dollar Amerika.

“Kami sedang berusaha bagaimana MUI menciptakan masyarakat yang bisa memahami hal ini, maksudnya dari segi kejiwaan. MUI juga berusaha untuk mengusahakan bantuan perumahan,” kata ketua MUI Sulteng Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri kepada Jurnalislam.com, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: ACT Akan Bangun 5.000 Unit Huntara untuk Korban Bencana Sulteng

“Karena MUI ini kita dapat bantuan dari luar sekitar 6-7 Milyar yang mana kita usulkan ke MUI pusat bahwa duit itu sebaiknya kita gunakan untuk perumahan,” imbuhnya.

Hal itu, kata Habib Ali, sebagai langkah awal MUI Sulteng untuk pembinaan jangka panjang kepada para korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala.

“Nanti setelah punya rumah nanti kita membina, karena kalau kita membina dalam keadaan sekarang ini tidak banyak orang yang akan mendengar, mereka akan bilang kalian ada tempat kita mau apa,” ujarnya.

“Kita persiapkan ada tempat, kalau bahasa arab disebut Sakan artinya tenang, jadi kita berikan ketenangan dari segi raga mereka barulah kita berikan unsur unsur pendidikan dan yang lainnya,” tandas Habib Ali.

Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri melihat ada yang berbeda dalam musibah yang melanda sejumlah wilayah di Sulteng. Menurutnya, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi hanya melanda wilayah-wilayah tertentu.

“Dengan kita lihat kejadian ini seakan-akan musibah ini pilih-pilih tempatnya dan membuat apa yang dikatakan pakar mau dibilang tsunami bukan tsunami, tetapi tidak dibilang tsunami kejadiaanya pun macam tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Kendati demikian, Ketua MUI Sulteng, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri mengatakan, musibah tersebut adalah teguran bagi seluruh warga Sulteng khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Baca juga: Ribuan Masyarakat dan Majelis Dzikir Al Khairaat Gelar Dzikir dan Doa Bersama di Pantai Talise Palu

“Jadi ini teguran yang sangat keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala bagi kita sudah waktu kita untuk berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu Wata’ala,” tuturnya.

Menurutnya, bencana tidak akan datang kecuali manusia berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh warga Sulteng untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Umat Islam ini agar kembali kepada fitrah agama Allah Subhanahu wa Ta’ala, disebabkan mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah,” pungkasnya.

Terpisah, hal senada diungkapkan beberapa warga Kota Palu yang sempat diwawancarai Jurnalislam.com. Mereka berkeyakinan musibah tersebut terdapat banyak keanehan, seperti lokasinya yang pilih-pilih.

Baca juga: Resolusi Wisata Pantai Talise, Palu Menurut Imam Besar FPI Sulteng

“Lihat saja bang, aturan kan kampung ini kena, tapi ini tidak,” ungkap Bayu (25) saat mengantar tim Jurnalislam.com menyusuri jalan Pantai Barat yang berada di pesisir Pantai Talise.

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa di sini, hanya saja kerusakan pemukinan warga mencapai 60%,” kata Kepala Desa Lompio, Dzulfikar beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, musibah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) di Sulteng itu telah menelan ribuan korban jiwa. Hingga batas tanggap darurat bencana pada 11 Oktober lalu, BNPB mencatat, sebanyak 2.065 jenazah ditemukan.

Masyarakat Surabaya Minta Pemerintah Tegas Berantas LGBT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Massa menolak perbuatan LGBT tapi akan merangkul pelakunya

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Tolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (18/10/2018). Mereka menyuarakan penolakan LGBT yang dinilai eksis di Indonesia, khususnya di Kota Pahlawan.

Unjuk rasa tersebut dibuka dengan pembacaan Pancasila, ayat suci Al-Qur’an dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

“Ini adalah isu lama, persoalan lama tapi pemerintah tidak becus untuk segera menyelesaikannya,” teriak salah satu orator.

Koordinator aksi, Tri Susanti mengatakan, pihaknya hanya menolak perbuatan dan perilaku menyimpang seperti LGBT tetapi tidak membenci kepada para pelakunya.

“Kami tidak membenci mereka, tapi kita membenci perbuatannya. Kami tetap berusaha merangkul dan berusaha mengembalikan sesuai moral dan agama,” jelasnya.

Susi yang juga Calon Legislatif (Caleg) Surabaya Dapil 3 dari Partai Gerindra ini mendesak Wali Kota, Kapolrestabes, dan ketua DPRD Surabaya untuk peduli tentang bahaya maraknya LGBT di Surabaya dan melarang serta menindak keberadaannya.

“Kami bersama seluruh elemen masyarakat Surabaya akan terus memantau keberadaan mereka, semoga aparat peka,” terangnya.

Susi juga mendesak Kominfo untuk mengawasi, memperketat, dan memblokir konten LGBT yang beredar di media sosial.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mencegah perbuatan LGBT dan perbuatan maksiat lainnya,” pungkasnya.

RIT Jabodetabek untuk Perbaiki Sistem Transportasi Ibu Kota

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

RIT Jabodetabek juga menargetkan akses pejalan kaki ke angkutan umum minimal 500 meter

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ Kemenhub), Bambang Prihartono menyatakan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek adalah untuk memperbaiki sistem transportasi Ibu Kota yang semakin parah.

Hal itu disampaikannya dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Menata Transportasi Publik Perkotaan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (18/10/2018).

“Kondisi transportasi yang semakin parah, kalau tidak dicarikan solusinya, di tahun-tahun berikutnya akan terjadi stagnan transportasi. Untuk itu kita perlu membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagai panduan bagi penyelenggara dan pengguna transportasi,” ujarnya.

Salah satu inti dari RIT, menurutnya adalah harus mampu melayani point to point. Kemacetan tidak lebih dari setengah jam dan kecepatan rata-rata harus 30 km perjam. Selanjutnya, akses pejalan kaki ke angkutan umum pun minimal 500 meter.

“Itu yang ingin kita capai. Sehingga kondisi transportasi yang ada akan seperti yang diidamkan selama ini. Jauh dari kemacetan dan fasilitasnya membuat nyaman para pengendara dan pengguna transportasi,” ulasnya.

Rencana Induk Transportasi, menurut Kepala BPTJ, telah melalui MoU antara 3 gubernur, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sehingga nanti dalam implementasinya mengacu pada rencana induk tersebut.

“Konsep ke depan, kami mengumpulkan simpul-simpul orang yang bermukim untuk diarahkan menggunakan transportasi massal. Dengan konsep terintegrasi, orang akan dengan mudah berpindah transportasi,” jelas Bambang.

Tentang RIT Jabodetabek, Pemda Diminta Bumikan Budaya Jalan Kaki

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Hadirnya RIT juga harus mampu mengurangi perpindahan antar moda dan meningkatkan kecepatan rata-rata.

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat transportasi, Yayat Supriatna mengatakan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek yang tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 harus bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat investasi.

Yayat juga mendorong agar pemda lebih aktif lagi membumikan budaya berjalan kaki ke dalam hidup bermasyarakat, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Tentang target akses pejalan kaki ke tempat transportasi umum maksimal 500 meter, saya kira kita ini masih kurang tentang budaya berjalan kaki. Maka itu, kami harap dari pemda didorong budaya jalan kaki itu kepada masyarakat,” katanya dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Menata Transportasi Publik Perkotaan” di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Yayat menjelaskan, hadirnya RIT juga harus mampu mengurangi perpindahan antar moda dan meningkatkan kecepatan rata-rata.

Dia menjelaskan, kalau perpindahan antar moda bisa dikurangi, akan luar biasa perubahannya.

“Saya sebagai contoh sekarang harus tiga kali pindah. Saya dari rumah parkir di Stasiun Bogor, naik kereta, turun Stasiun Juanda, pindah Transjakarta. Maka kalau RIT ini bisa menurunkan biaya perjalanan, ini luar biasa. Jadi target kita bisa satu kali (naik transportasi),” paparnya.

Sementara itu untuk menaikan kecepatan rata-rata, Yayat mengatakan, RIT Jabodetabek juga harus bisa menyinergikan transportasi di tingkat wilayah.

Ia mencontohkan, dengan memperluas jangkauan transportasi utama DKI Jakarta, yakni LRT, MRT, dan BRT, sampai ke kota-kota penyangga. “Waktu sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting,” imbuhnya.

“Intinya, RIT Jabodetabek ini harus bisa jadi panduan kepada siapapun untuk memilih tempat tinggal, kerja, dan investasi,” tandasnya.

DPR Kecam Rencana Australia Pindahkan Kedubesnya ke Yerusalem

Redaktur: Mazaya

Jika tetap dilakukan, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengecam keras tindakan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Jika hal ini sampai terjadi, akan semakin memperburuk kondisi perdamaian dunia dan bisa membuat keamanan dunia kembali bergolak.

“DPR RI akan mengirimkan nota protes kepada parlemen Australia. Kami meminta parlemen Australia bisa menyampaikan kepada pemerintahannya untuk membatalkan rencana tersebut,” kata ujar Bamsoet saat menerima Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, (17/10/18).

Tidak menutup kemungkinan, kata Bamsoet, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta.

“Kita akan melakukan berbagai upaya agar penindasan Israel terhadap Palestina bisa segera diakhiri,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Mazen Shamiya (Directorate General of The State of Palestine), Zuhair Al Shun (Duta Besar Palestina untuk Indonesia) serta Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Golkar).

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan tanah airnya bukan hanya dilakukan kali ini saja. Namun, telah dilakukan sejak puluhan tahun silam, termasuk melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Kita tak akan gentar berhadapan dengan negara adikuasa seperti Amerika yang memiliki hak veto di PBB, maupun sekutu Israel lainnya. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia akan pastikan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina akan terus digelorakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sejalan dengan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI dan parlemen Palestina sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) sehingga dapat memperkuat hubungan persahabatan parlemen kedua negara. Selain itu, di berbagai forum Parlemen seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia (MIKTA), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI selalu mengajak parlemen negara lain ikut serta mendesak Israel menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.

“Di berbagai forum parlemen tersebut, DPR RI mengecam keras penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang melakukan demontrasi di Gaza. DPR RI juga menolak dan menentang keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. DPR RI menentang pula perluasan pemukiman dan pembatasan akses di kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh Israel,” jelas Bamsoet.

Selain meningkatkan hubungan politik, mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Menteri Luar Negeri Palestina H.E. Mr. Riad Maliki juga sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia – Palestina yang pada tahun 2017 mencapai USD 2,39 juta harus dapat ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

“Untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan bangsa Palestina, Indonesia akan membebaskan bea masuk bagi produk Palestina. Sehingga neraca perdagangan kedua negara bisa berimbang. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Palestina sepanjang  2017 sebesar USD 2,05 juta. Sementara nilai impor produk dari Palestina antara lain kurma, bernilai 341 ribu dolar AS. Surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,7 juta,” papar Bamsoet.

Secara khusus, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Palestina. Melalui ‘Palestinian International Cooperation Agency’, bangsa Palestina tidak hanya menunjukan empatinya, melainkan juga ikut membantu agar korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala bisa segera bangkit.

“Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Maliki menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kegiatan ‘Indonesian Solidarity Week for Palestine’ yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kegiatan ini sudah diselenggarakan di berbagai daerah. Berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan maupun kebudayaan yang dilakukan kedua negara menunjukan bahwa persaudaraan Indonesia dan Palestina tak akan bisa pudar sampai kapanpun juga,” pungkas Bamsoet.

Habib Bahar Dipersekusi, Gus Nur : “Saya Gak Kaget”

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Gus Nur juga mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang tidak menindak tegas pihak-pihak yang melakukan persekusi terhadap tokoh umat Islam. 

PALU (Jurnalislam.com) – Penceramah asal Jawa Timur, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengaku tidak kaget atas adanya persekusi yang kembali diterima oleh aktivis Islam dan ulamanya. Termasuk kasus terbaru yang dialami Habib Bahar bin Smith yang dipersekusi di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado Senin lalu.

“Ya sudahlah, kita memang hidup di rezim yang seperti ini, ada ustadz Tengku Zulkarnain, Fahri Hamzah masuk ke ring satu bawa parang di pinggirnya pesawat, memang kita hidup ya seperti sekarang ini, maka kita ndak kaget, hanya prihatin, marah kecewa,” katanya kepada Jurnalislam.com saat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Rabu (17/10/2018).

“Kan harusnya begini, itu undang-undang, gak boleh bawa itu ke bandara, harusnya ditangkap dan ditembak kakinya, aturannya kan seperti itu,” sambung Gus Nur.

Lebih lanjut, Gus Nur juga mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang tidak menindak tegas pihak-pihak yang melakukan persekusi terhadap tokoh umat Islam.

“Tapi saya capek menyalahkan orang, tapi kan salah bawa parang ndak ada tindakan apapun, dibiarkan ditonton, jadi penonton gitu kan,” ungkapnya.

“Dan itu tidak memungkinkan saya juga mengalami juga seperti itu, saya nggak kaget lah,” ujarnya.

Pimpinan pondok Karomah 13 Palu ini berpesan kepada umat Islam agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun, kata Gus Nur, ketika musuh datang, umat Islam harus siap menghadapinya meski nyawa menjadi taruhannya.

“Ndak usah takutlah dengan apapun, kita diciptakan oleh Allah itu untuk jadi khalifah, seneng mati, sedih mati, bahagia mati, sama, dipersekusi mati ndak dipersekusi ya mati, sama. Mau dakwah mati, mau diem mati, mau jihad juga mati, sama gak ada pilihan, tinggal kita mau pilih mati yang kayak gimana gitu aja,” pungkasnya.

Hari Ini, Gus Nur Diperiksa Sebagai Saksi di Polda Jatim

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Gus Nur akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama dan Banser.

PALU (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pondok Pesantren Karomah 13 Palu, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur akan memenuhi panggilan dari Polda Jatim pada Kamis (18/10/2018). Pemanggilannya terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU) dan Banser. Gus Nur akan diperiksa sebagai saksi.

Gus Nur mengatakan, surat panggilan itu diterimanya saat safari dakwah di Solo beberapa waktu lalu. Ia juga mengaku siap menghadapi laporan dari Forum Pembela Kader Muda Nahdlatul ‘Ulama (NU) itu.

“Saya gak tau itu, waktu itu lagi safari dakwah di Solo tiba-tiba ada tamu dari Polda datangi saya di Solo antarkan surat panggilan itu,” katanya kepada Jurnalislam.com di Bandara Sis Al Jufri Palu, Rabu (17/10/2018).

“Sebagai saksi, makanya saya mengalir aja,” imbuh Gus Nur.

Musabab pemanggilan itulah, Gus Nur harus kembali meninggalkan Palu dengan lebih cepat.

“Karena ndak bisa lama-lama di Palu, karena dalam rangka itu malam ini ke Surabaya dan besok ke Polda,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Gus Nur dilaporkan anggota Forum Pembela Kader Muda NU Dr H. Moh Ma’rufsh karena dianggal mengihina NU dan Banser dalam video berdurasi 1 menit 26 detik yang beredar di media sosial.

“Kayaknya penyemaran nama baik, kemarin petugas Polda yang ngantarkan surat panggilan itu kan saya sempat nanya, siapa yang laporan, Banser gitu,” pungkasnya.

KPK Geledah Rumah Taipan James Riady soal Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menggeledah rumah CEO Lippo Grup Jems Riady   terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Penggeledahan rumah James dilakukan sejak semalam hingga pagi ini, Kamis (18/10). Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan menggeledah di apartemen Trivium Terrace.

“Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut di rumah James Riady dan apartemen Trivium Terrace,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Febri mengatakan penyidik KPK juga bergerak menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

“Sampai pagi ini tim Penyidik KPK masih di lokasi penggeledahan,” ujarnya.

Febri menyatakan dari penggeledahan ini, pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pembangunan Meikarta oleh Lippo Group ke Pemkab Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer.

“Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang hingga pagi ini di sepuluh lokasi di Tangerang dan Bekasi,” kata dia.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, serta Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya lembaga antirasuah menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Lippo Group sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan dan baru hari akan memberikan pernyataan resmi gedung Bursa Efek Indonesia.

sumber : cnnindonesia

KPK Dalami Keterlibatan Korporasi Lippo dalam Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–KPK akan menelisik peranan korporasi Lippo Grup dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satunya, apakah korporasi diuntungkan terkait dugaan suap ini atau tidak.

“Ada banyak hal yang perlu dicermati terkait dengan perbuatan korporasi tersebut. Tapi, KPK tentu akan menelisik lebih jauh apakah yang diuntungkan dari suap untuk perizinan tersebut adalah perorangan BS (Billy Sindoro) dan kawan-kawan, atau korporasi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lansir detikcom, Rabu (17/10/2019) malam.

Febri mengatakan belum ada kesimpulan soal dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Dia menyatakan KPK selalu berhati-hati dalam menangani perkara.

“Belum ada kesimpulan sampai saat ini apakah korporasi terlibat atau tidak. KPK wajib hati-hati dalam penanganan perkara,” ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, yakni:

Diduga sebagai penerima:

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor,
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga sebagai pemberi:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro,
2. Konsultan Lippo Group Taryadi,
3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan
4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Sementara itu, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha Lippo Group, selaku pengembang Meikarta akan melakukan investigasi internal. PT MSU mengaku akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyimpangan termasuk kasus dugaan suap yang ditangani KPK.

“Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” ujar kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10) kemarin.

sumber : detik.com