Jokowi Nilai Wajar Kalau Cak Imin Ingin Jadi Ketua MPR

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika Partai Golkar ingin menduduki kursi sebagai Ketua MPR. Sebab, kata Jokowi, Partai Golkar mendapat perolehan suara kedua terbanyak di dalam pemilu legislatif.

“Baik saya kira sebagai pemenang yang kedua juga wajar,” ujar Jokowi usai berbuka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Ahad (19/5).

Jokowi juga menilai wajar ambisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang juga menginginkan kursi Ketua MPR. “Ya Cak Imin menginginkan wajar juga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Partai Golkar semestinya mendapatkan kursi sebagai Ketua MPR.

Airlangga menyebut masih akan berunding dengan partai koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf mengenai siapa yang akan diusung sebagai Ketua MPR.

Komunikasi antarpartai koalisi tersebut akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu dari KPU pada 22 Mei nanti.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id, Ahad (19/5) data yang sudah masuk ke Situng KPU sebanyak 422.336 atau 51,92 persen dari total 813.350 TPS pada Pemilu 2019. Hasilnya adalah PDIP mendapat 20,12 persen suara, Partai Golkar 12,99 persen suara, Gerindra 11,69 persen suara, dan PKB 9,61 persen.

sumber: republika.co.id

 

Jimly Minta Pemerintah Jangan Asal Main Tangkap Peserta Aksi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Pendukung Prabowo berencana menggelar buka puasa bersama di depan kantor KPU dan Bawaslu.

Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), Profesor Jimly Asshiddiqie mengaku menghormati kelompok yang akan menyuarakan aspirasinya. 

“Jangan saling menghina. Biarlah jika ada orang yang ingin mengekspresikan kekesalan ataupun kekecewaannya,” ujar Jimly, Ahad (19/5).

Pernyataan Jimly tersebut dikemukakan dalam acara peluncuran Center for Social Political Economic and Law Studies di Matraman, Jakarta Timur.

Meski begitu, jika aksi tersebut ditujukan hanya untuk menunjukkan jumlah pendukung, maka jumlah suara dalam pemilu 17 April sudah memberikan gambaran yang jelas.

Jimly berharap negara tidak perlu merespons terlalu serius rencana aksi itu. Negara tidak perlu menganggapnya sebagai tindak pidana.

Ia berpandangan, perlu berhati-hati dalam menggunakan hukum pidana. Dengan hukum tersebut, setiap orang dapat ditangkap dan dipenjarakan.

“Kalau semua orang dipenjarakan, nanti lapas penuh. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan hukum pidana adalah tindak pidana negara kepada warganya dengan balutan hukum,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Di sisi lain, Jimly mengatakan, Bangsa Indonesia harus bersinergi. Ada banyak peran yang bisa disatukan. Hal itu lebih baik, daripada saling merendahkan satu sama lain.

“Kita jangan terjebak pada ‘Uslubul janibiyah (Bahasa Arab yang artinya masalah sampingan). Daripada urusan 5 tahunan, agenda bangsa justru lebih panjang dan lebih penting,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Menristekdikti Ingin Mahasiswa Tidak Ikut Aksi Damai 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta mahasiswa dan semua elemen yang ada di kampus tidak ikut dalam aksi massa yang akan digelar pada 22 Mei mendatang.

“Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan,” ujar dia usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Ahad (19/5).

Ia berharap, semua pihak saling menjaga ketertiban maupun situasi kondusif negara dan mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kalaupun ada kecurangan, kata dia, maka harus dilaporkan kepada institusi yang berwenang atau dengan kata lain mengikuti mekanisme yang ada.

“Untuk itu, kami meminta pada rektor baik kampus negeri maupun swasta untuk menjaga agar kampusnya tidak ikut campur dalam masalah ini,” kata dia.

Dia menambahkan untuk menyalurkan aspirasi tidak harus dengan cara demonstrasi, namun banyak cara lain yang bisa dilakukan.

Begitu juga dengan alumnus, ia juga minta tidak terlibat dalam aksi itu karena alumnus merupakan manusia dewasa dan jangan sampai memprovokasi.

Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono mengatakan pihaknya menjaga konsep demokrasi, salah satunya mengeluarkan pendapat.

Namun konsep konstitusional juga harus tahu.

“Kami minta untuk tanggal 22 Mei mendatang, agar semua pihak menurunkan ketegangan dan menjaga relawan dan massanya untuk tidak anarkis. Kita juga harus menghormati keputusan KPU,” kata dia.

Apabila ada hal lain seperti ketidakpuasan akan hasil pemilu, kata dia, protes harus dilakukan secara konstitusional.

sumber: republiak.co.id

 

Pengamat: Protes Hasil Pemilu adalah Hak Politik Warga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA — Menjelang hari pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Rabu (22/5) mendatang, sekelompok masyarakat menghendaki adanya aksi massa di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPEL) Ubedilah Badrun mengimbau negara untuk dapat memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang berpandangan kritis.

“Kami melihat bahwa protes masalah hasil pemilu adalah hak politik yang harus diberi ruang,” ujarnya di Gedung Asrama Sunan Gunung Jati, Jakarta Timur, Ahad (19/5).

Dia menambahkan, protes adalah hak setiap warga negara. Bagaimanapun, hak itu harus diwujudkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi adab.

Tambahan pula, dia meyakini, protes yang akan dilakukan di depan Kantor KPU dan Bawaslu pada Rabu (22/5) mendatang akan berjalan dengan tertib.

Selain sebagai hak, protes juga merupakan wujud bentuk edukasi politik. Menurut Ubed, hal itu penting dalam konteks membangun demokrasi yang lebih matang di Tanah Air. Oleh karena itu, negara tidak perlu merespons secara koersif.

“Jika kemudian negara menggunakan cara-cara koersif. Hal itu akan menimbulkan resistensi. Harusnya, negara merespons dengan cara-cara yang dialogis,” kata Ubed.

Sumber: republika.co.id

MUI Minta KPU Tuntaskan Permasalahan Penghitungan Suara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Jelang pengumuman KPU 22 Mei nanti, salah satu pendukung capres akan menggelar aksi di depan Kantor KPU.

Mereka menilai KPU telah melalukan kecurangan.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu.

Terutama terkait dengan masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah, maka KPU hendaknya bisa menyelesaikannya dengan baik.

“Ini agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Minggu (19/05/2019).

Menurutnya, kalau KPU tidak serius menanganinya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi ancaman.

“Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita jaga dan syukuri yang tidak ternilai harganya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ketua PP Muhammadiyah, segala hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus dihindari.

Karena kalau itu terjadi maka kerugian dan malapetaka besarlah yang akan menimpa bangsa dan negeri ini dan kita jelas-jelas tidak mau itu.

Rekapitulasi Sementara KPU: Jokowi Unggul di 18 Provinsi, Prabowo di 11 Provinsi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) -Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menyelesaikan rekapitulasi hasil suara Pemilu 2019 dari 29 provinsi hingga Sabtu (18/5/2019).

Dari hasil tersebut, paslon capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 18 provinsi.

Sementara itu, paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno unggul di 11 provinsi. Jumlah total perolehan suara untuk Jokowi-Ma’ruf tercatat sebanyak 74.112.806 suara.

Adapun paslon Prabowo-Sandiaga Uno, meraih total 59.365.735 suara Sehingga, jumlah selisih suara kedua paslon saat ini mencapai 14.747.071 suara.

Berikut ini daftar perolehan suara pilpres  dari 29 provinsi :

*Jokowi-Ma’ruf Amin unggul*

Provinsi Bali:

Paslon 01: 2.351.057 suara

Paslon 02: 213.415 suara

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Paslon 01: 495.729 suara

Paslon 02: 288.235 suara

Provinsi Kalimantan Utara:

Paslon 01: 248.239 suara

Paslon 02: 106.162 suara

Provinsi Kalimantan Tengah:

Paslon 01: 830.948 suara

Paslon 02: 537.138 suara

Provinsi Gorontalo:

Paslon 01: 369.803 suara

Paslon 02: 345.129 suara

Provinsi Kalimantan Barat

Paslon 01 : 1.709.896 suara

Paslon 02 : 1.263.757 suara

Provinsi Sulawesi Barat

Paslon 01 : 475.312 suara

Paslon 02 : 263.620 suara

Provinsi DIY

Paslon 01 : 1.655.174 suara

Pason 02 : 742.481 suara

Provinsi Kaltim

Paslon 01: 1.094.845 suara

Paslon 02: 870.443 suara

Provinsi Lampung

Paslon 01: 2.853.585 suara

Paslon 02 : 1.955.689 suara

Provinsi Sulawesi Utara

Paslon 01 : 1.220.524 suara

Paslon 02 :  359.685 suara

Provinsi Sulawesi Tengah

Paslon 01:  914.588 suara

Paslon 02 : 706.654 suara

Provinsi Jawa Timur

Paslon 01 : 16.231.668 suara

Paslon 02 :  8.441.247 suara

Provinsi Jawa Tengah

Paslon 01 : 16.825.511 suara

Paslon 02 :  4.944.447 suara

NTT

Paslon 01: 2.368.982 suara

Paslon 02: 305.587 suara

Provinsi Kepulauan Riau

Paslon 01 : 550.692 suara

Paslon 02 : 465.511 suara

Papua Barat

01 508.997

02 128.732

DKI Jakarta

01 3.279.547

02 3.066.137

*Prabowo-Sandiaga Uno unggul*

Provinsi Bengkulu:

Paslon 01: 583.488 suara

Paslon 02: 585.999 suara

Provinsi Kalimantan Selatan:

Paslon 01: 823.939 suara

Paslon 02: 1.470.163 suara

Provinsi Maluku Utara

Paslon 01 : 310.548 suara

Paslon 02 :  344.823 suara

Provinsi Jambi

Paslon 01 :  859.833 suara

Paslon 02 : 1.203.025 suara

Provinsi Sumatera Selatan

Paslon 01 : 1.942.987 suara

Paslon 02 : 2.877.781 suara

Provinsi Sulawesi Tenggara

Paslon 01 : 555.664 suara

Paslon 02 : 842.117 suara

Provinsi Sumatera Barat

Paslon 01 : 407.761 suara

Paslon 02 : 2.488.733 suara

Provinsi Banten

Paslon 01 : 2.537.524 suara

Paslon 02 : 4.059.514 suara

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paslon 01 : 951.242 suara

Paslon 02 : 2.011.319 suara

Provinsi Aceh

Paslon 01 : 404.188 suara

Paslon 02: 2.400.746 suara

Provinsi Jawa Barat:

Paslon 01: 10.750.568 suara

Paslon 02: 16.077.446 suara

Sumber: republika.co.id

Hindari Gesekan Usai Pilpres, MUI: Tempuh Jalur Hukum Jika Curang

KPU Diminta Tindaklanjuti Keputusan Bawaslu dengan Hentikan Proses Hitung Suara

 

 

Akui Salah Karena Sajikan Miras Saat Berbuka, OPPO Akhirnya Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)– Perwakilan OPPO Malang dan OPPO Indonesia kemarin (17/5) bertemu dengan elemen umat Islam Kota Malang.

Mereka meminta maaf atas penyelenggaraan acara Buka Puasa Bersama karyawan dan dealer di Malang hari Selasa (14/5) yang menyuguhkan minuman beralkohol.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua MUI Kota Malang, beberapa perwakilan Jama’ah Ansharusy Syariah Mudiriyah Malang Raya, dan Ketua PCNU Malang.

“Kami benar-benar meminta maaf atas kurangnya sensitivitas dan pemahaman panitia acara kami terhadap budaya lokal, yang telah menyinggung sejumlah kelompok, budaya, dan agama di Indonesia, khususnya umat Muslim,” kata Wildan Rafky, PIC Event OPPO Malang dalam keterangan tertulis yang diterima Jurniscom.

OPPO, katanya, tidak bermaksud untuk menyebabkan kegaduhan.

“Kami benar-benar meminta maaf,” tegasnya.

Pada pertemuan dengan para pemuka agama Islam setempat tersebut, OPPO Malang menjelaskan kronologi kejadian.

Mereka mengakui betapa seriusnya kesalahan yang telah OPPO lakukan.

Mereka siap bertanggung jawab, dan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian serupa di kesempatan selanjutnya.

Berlandaskan kepada pertemuan tersebut, para pemuka agama Islam yang ditemui pun bersedia memberikan maaf.

“Kami benar-benar berterima kasih karena permintaan maaf kami diterima dengan baik. Kami menyadari betapa sensitifnya kejadian ini. Kepada warga Muslim di Malang, organisasi keagaaman, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pihak yang merasa resah dengan adanya kejadian ini, kami minta maaf,” lanjut Wildan.

Untuk menghindari terulangnya kejadian ini, OPPO telah mengingatkan seluruh kantor OPPO yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersikap lebih sensitif terhadap norma-norma lokal dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ketidakpatuhan terhadap himbauan tersebut akan berakhir dengan tindakan disipliner serius.

“Kejadian ini benar-benar tidak mencerminkan komitmen OPPO Indonesia untuk menghargai nilai dan kebudayaan di negara di mana OPPO beroperasi. Terima kasih atas masukan berharga yang telah semua pihak berikan kepada OPPO,” katanya.

Dahnil: Menghalangi Iftor Akbar 22 Mei Tindakan Inkonstitusional

 

 

Dahnil: Menghalangi Iftor Akbar 22 Mei Tindakan Inkonstitusional

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan kegiatan Iftor Akbar adalah konstitusional.

Rencananya, acara itu akan digelar di depan Kantor KPU Jakarta 21-22 mei.

Sebelumnya, kegiatan Iftor Akbar tersebut digagas oleh jubir PA 212 Novel Bamukmin.

Dahnil menyebut kegiatan tersebut kemungkinan akan dihadiri capres no 02 Prabowo Subianto.

“Kami tentu ingin menyampaikan kepada negara dalam hal ini pemerintah bahwasanya seluruh cara masyarakat menyampaikan aspirasi, itu konstitusional selama tidak anarkis, itu catatan pentingnya,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais, Kamis (16/5/2019).

“Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang protes, yang mengunakan kata people power itu kemudian disebut makar dan inkonstitusional,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Dahnil semua cara menyampaikan pendapat baik itu buka puasa bersama, dengan teatrikal atau pengerahan massa itu konstitusional selama tidak anarkis.

Ia juga menyebut pihak yang berusaha menghalang-halangi upaya masyarakat menyampaikan pendapat berserikat, justru yang melakukan tindakan inkonstitusional.

“Mereka yang menghalang-halangi justu tindakan makar terhadap undang-undang kita yang membebaskan berserikat dan berpendapat,” tandasnya.

Wiranto ke Kapolda dan Pangdam: Jangan Biarkan Masyarakat ke Jakarta

 

 

Hamas Berhasil Kembangkan Drone Penghancur Tank Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Kelompok Hamas dilaporkan berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak (drone), yang dapat membawa roket dengan bahan peledak anti-tank, kutip media Israel, Yediot Aharonot.

Menurut laporan hari Jumat, selama serangan roket baru-baru ini Hamas berusaha menghancurkan kendaraan militer menggunakan roket yang diluncurkan oleh drone. Roket itu membawa bahan peledak yang diyakini menghancurkan berbagai jenis kendaraan lapis baja Israel.

Kelompok pejuang pembebasan Palestina itu juga menggunakan kapal bantalan udara pembom menargetkan kendaraan militer IDF namun gagal.

“Sejak 4 tahun lalu Hamas telah mengembangkan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan ke Israel dan langkah ini akan terus berlanjut dalam fase berikutnya,” kutip media itu.

Media Israel sebelumnya telah melaporkan bahwa Iron Dome tidak bekerja secara maksimal mencegat rudal gerakan perlawanan Palestina dalam agresi terakhir di Jalur Gaza.

IDF hanya memiliki 10 baterai untuk Iron Dome. Jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mencegat puluhan roket yang ditembakkan ke Israel dalam waktu bersamaan, ditambah biaya satu rudal Iron Dome ditaksir mencapai 70 ribu dolar.

Maariv menambahkan bahwa kelompok Hamas dan Jihad Islam telah berhasil menembak 700 roket dalam eskalasi awai Mei lalu, 117 diantaranya diluncurkan dalam waktu kurang dari satu jam, beberapa bahkan menargetkan baterai Iron Dome.

“Hal ini menunjukkan kinerja yang luar biasa, kontrol serta koordinasi antara pejuang Palestina, Mereka berhasil mencapai lebih banyak target dan melumpuhkan Iron Dome, ‘’ tulis surat kabar Israel tersebut.

Sejak 2014, Hamas telah berinvestasi dalam pengembangan kendaraan udara tak berawak (UAV) dan adaptasi drone sipil untuk keperluan militer.

Sebagian besar drone yang digunakan diselundupkan ke Gaza melalui berbagai penyeberangan. Pada hari Rabu, Koordinator Aktivitas Pemerintah Israel (COGAT) melaporkan bahwa 172 paket pos dalam 250 kantong yang dikirim melalui Israel dan dibawa ke Gaza melalui Penyebrangan Erez berisi peralatan militer, termasuk drone, yang disamarkan sebagai barang sipil.

Sebagian besar peralatan tersebut dipesan melalui situs penjualan elektronik seperti “Ali Baba”.

Koran Israel Terbitkan Bocornya Isi ‘Kesepakatan Abad Ini’

PCOM Serukan Aksi Internasional Melawan Penjajahan Israel

Peringati Hari Nakba, Ribuan Massa di London Unjuk Rasa Bela Palestina

Polri: Jika Ada Penggunaan Senpi Saat Aksi 22 Mei, Itu Serangan Teroris

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memastikan seluruh anggota Polri yang bertugas mengamankan aksi damai pada 22 Mei nanti hanya dibekali tameng dan gas air mata.

Dedi menyebut, Polri melarang anggotanya yang berada di lapangan nanti membawa senjata api dan peluru tajam. 

“Konsep pengamanan Polri untuk tanggal 22 Mei yang akan datang bersama dengan rekan-rekan TNI, paling pokok adalah seluruh aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5/2019).

Jika kemudian ditemukan penggunaan senjata api dan peluru tajam saat pengamanan, maka patut diduga itu merupakan serangan teroris.

“Apabila nanti 22 Mei ada yang menggunakan peluru tajam maka patut diduga bahwa itu adalah serangan terorisme karena aparat keamanan tidak boleh, ini sudah perintah dari pimpinan,” jelasnya.

Selain itu, Dedi menyebutkan TNI-Polri telah mempersiapkan tim anti anarkis untuk menghadapi kemungkinan adanya aksi anarkisme saat 22 Mei.

“Kita juga mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, TNI-Polri sudah memiliki tim anti anarkis,” pungkas Dedi.

Dedi juga mengatakan, lebih dari 30 ribu personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Fokus utamanya di gedung KPU dan Bawaslu.

Sumber: RMOL

Sejumlah Elemen Ormas Islam Dipastikan Hadiri Aksi Damai 22 Mei

Pemerintah Diminta Serius Tangani OPM dan Usut Kecurangan Ketimbang Tangkapi Oposisi

Desak Jokowi Bicara Soal Kematian Petugas Pemilu, Din Syamsuddin: Mulailah Dari Keprihatinan