JAKARTA (Jurnalislam.com) – PP Muhammadiyah menentang rencana pemerintah untuk melarang peredaran minyak goreng yang akan diberlakukan mulai Januari 2020.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi Anwar Abbas menegaskan, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan pengusaha besar dan akan merugikan pengusaha kecil.
Sebab, lanjutnya, hampir 50% dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk minyak curah yang notabene diproduksi oleh pengusaha-pengusaha kecil.
“Kebijakan ini sekilas kelihatan bagus karena memiliki komitmen yang tinggi bagi melindungi kesehatan rakyat tapi bila di dalami lebih lanjut maka kebijakan ini jelas-jelas akan sangat menguntungkan usaha-usaha besar yang ada dan sebaliknya tidak mustahil akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil,” paparnya dalam siaran pers kepada Jurnalislam.com, Senin (7/10/2019).
Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak melarang itu, tapi bagaimana pemerintah bisa menginventarisasi secara cermat produsen-produsen minyak curah yang jumlahnya sangat banyak tersebut.
Anwar menjelaskan, pemerintah seharusnya memberikan bimbingan dan pelatihan kepada mereka, sehingga kualitas produksi mereka bisa meningkat dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Sehingga usaha mereka tetap bisa jalan dan kesejahteraan mereka tetap dapat terus terjaga dan ditingkatkan.
Kementerian Perdagangan akan melarang peredaran minyak goreng dalam bentuk curah dan mengalihkannya ke minyak goreng kemasan dengan dalih untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Peraturan tersebut akan berlaku mulai Januari 2020 mendatang.
Menurut Mendag, minyak goreng curah yang kini beredar di tengah-tengah masyarakat merupakan minyak bekas pakai yang diolah sedemikian rupa seakan-akan minyak baru yang tidak bermasalah.
