Diamnya Pemerintah Indonesia Soal Uighur Dinilai Bukti Ketergantungan terhadap Cina

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota DPD RI Fahira Idris mendesak pemerintah buka mulut terkait pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang Cina.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara,” tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (16/12/2019).

Bahkan, kata Fahira, harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi Cina.

“Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?”tanyanya.

Menurut Fahira sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas Cina terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Banyaknya investasi Cina di Indonesia harusnya dipandang sebagai ketergantungan Cina akan besarnya potensi ekonomi Indonesia, bukan malah sebaliknya yaitu ketergantungan Indonesia terhadap Cina.

Dengan begini, Indonesia tidak perlu ragu apalagi takut mendesak Cina menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Bahkan sebagai negara muslim yang moderat dengan berbagai pengalaman panjangnya, Indonesia harusnya bisa memberi pamahaman terkait Islam kepada Cina sehingga kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang tidak lagi bersifat represif.

“Indonesia dengan negara manapun yang berinvestasi di negeri ini, sebesar apapun investasi yang mereka gelontorkan, posisinya adalah setara. Kita tidak perlu ragu apalagi takut mengkritik bahkan mengecam negara tersebut jika memang kebijakan negaranya mengabaikan nilai-nilai HAM,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.