Berita Terkini

Qatar Pastikan Tahun Depan Bantuan Untuk Gaza Berlanjut

DOHA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Qatar menegaskan, akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza ke tahun depan, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (18/12/2019).

Sejak perang Gaza terakhir, pada tahun 2014, melalui persetujuan Israel,  Qatar telah memberikan lebih dari $ 1 miliar dana rekonstruksi dan tunjangan untuk rakyat Palestina. Bantuan tersebut telah membantu Doha memenangkan bantuan di Washington meskipun ada ketegangan diplomatik Qatar-Saudi.

Utusan Qatar Mohammed Al-Emadi mengunjungi Gaza minggu ini untuk mengawasi sumbangan 22 truk pemadam kebakaran dan kendaraan darurat lainnya dan mendiskusikan proyek energi dan kesehatan baru yang diusulkan.

“Untuk kuartal pertama tahun ini kami melanjutkan, ini sudah pasti. Untuk sisa tahun ini, saya pikir kami akan melanjutkan, kami melihat dengan seksama dan positif tentang masalah ini,” kata Emadi kepada Reuters ketika ditanya tentang bantuan Qatar untuk Rakyat Palestina di masa depan.

Dalam upaya untuk meringankan kesulitan ekonomi dan membantu meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan dengan Israel, Qatar menyediakan lebih dari $ 150 juta pada tahun 2019 untuk membeli bahan bakar untuk pembangkit listrik tunggal Gaza dan memberikan bantuan tunai bulanan kepada hampir 70.000 orang yang membutuhkan.

Emadi mengatakan, pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh mengunjungi Qatar minggu ini dan telah meminta perpanjangan bantuan keuangan hingga 2020.

“Setelah Maret ada peluang besar kami akan melanjutkan dukungan bulanan ini untuk listrik dan orang miskin,” kata Emadi.

Qatar tidak memiliki hubungan formal dengan Israel, yang tidak menyetujui hubungan negara Teluk dengan Iran dan Hamas. Tetapi para pejabat Israel secara pribadi menyambut pemberian Qatar di Gaza, melihat cara untuk mencegah krisis kemanusiaan bahkan jika uang itu membantu Hamas mempertahankan kekuasaannya atas jalur yang diblokade.

Hindari Pemboman Rezim dan Rusia, 12.000 Warga Suriah Pindah ke Perbatasan Turki

IDLIB (Jurnalislam.com) – Dalam 24 jam terakhir, sekitar 12.000 warga sipil telah dipindahkan secara paksa dari “zona de-eskalasi” di Suriah utara, ke daerah-daerah dekat perbatasan Turki, untuk menghindari pemboman rezim dan Rusia.

Dengan statistik baru-baru ini, jumlah pengungsi dari wilayah tersebut pada hari Rabu (11/12/2019) telah mencapai total 110.000 warga sipil selama sebulan terakhir, dan setengahnya menyatakan sumber-sumber lokal kepada Anadolu Agency.

Mohammed Al-Hallaj, koordinator Koordinator Respon Sipil di Suriah Utara (lokal), mengatakan kepada bahwa 110.000 warga sipil, yang terdiri dari 20.000 keluarga, telah melarikan diri dari zona de-eskalasi dalam satu setengah bulan.

Al-Hallaj juga menyatakan bahwa para pengungsi pindah ke daerah perbatasan untuk menghindari pemboman Rusia, pasukan rezim Suriah, dan kelompok-kelompok teroris Iran.

Dia menjelaskan bahwa jumlah pengungsi telah meningkat dengan meningkatnya pemboman selama periode yang disebutkan, mencatat bahwa serangan intens yang diluncurkan oleh rezim dan sekutunya pada hari Selasa (10/12/2019) menyebabkan perpindahan sekitar 12.000 warga sipil selama 24 jam terakhir.

Al-Hallaj menambahkan, pedesaan selatan Idlib adalah daerah yang paling ditargetkan, yang menunjukkan bahwa keluarga pengungsi telah tersebar di antara pohon-pohon zaitun dan bahwa mereka sangat membutuhkan tenda, selimut dan makanan.

Al-Hallaj menunjukkan bahwa pasukan rezim secara sengaja menargetkan rumah sakit, pusat pertahanan sipil dan fasilitas vital lainnya untuk mencegah orang kembali ke kota mereka.

Patut dicatat bahwa para pengungsi yang melarikan diri dari pemboman rezim dan sekutunya mengungsi di kamp-kamp yang terletak di desa-desa dan kota-kota di dekat perbatasan Suriah-Turki, di samping daerah Euphrates Shield dan Olive Branch yang dimiliki oleh Tentara Nasional Turki dan Suriah. terbebas dari terorisme.

Sebagian pengungsi juga dipaksa untuk berlindung di ladang zaitun, di tengah kondisi cuaca buruk.

Lebih dari 1.300 warga sipil telah tewas oleh rezim dan serangan Rusia di zona de-eskalasi, sejak 17 September 2018.

Serangan-serangan itu juga mengakibatkan perpindahan lebih dari satu juta warga sipil ke daerah-daerah yang relatif aman atau dekat dengan perbatasan Turki.

MPR: Muhammadiyah Usul Ada Utusan Golongan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah.

Ia menilai usulan Muhammadiyah tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945.

“Oleh karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” ujar Bamsoet dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun MPR RI” di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan, sementara anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi.

“Pertanyaannya, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas, apakah bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Namun, sejauh mana efektivitasnya bisa diperdebatkan.”

Bamsoet menjelaskan poin awal munculnya wacana utusan golongan dalam diskusi dengan PP Muhammadiyah karena keprihatinan atas kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang sudah terjebak dalam angka-angka.

Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.

“Wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR RI, saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut kami lempar lagi ke publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika tidak perlu buru-buru ditelan atau dimentahkan,” ujarnya.

Menurut dia, biarkan usulan tersebut mewarnai diskursus kebangsaan Indonesia, para ahli hukum tata negara, sosiologi, bahkan sejarawan yang mengerti betul embrio kelahiran Indonesia, perlu terlibat dalam diskusi tersebut.

Hal itu terkait bagaimana sebetulnya jati diri bangsa Indonesia, apakah utusan golongan memang relevan diadakan kembali karena jawaban akhirnya rakyat yang menentukan.

sumber: republika.co.id

 

 

Di Saat Ramai Uighur, Prabowo Kunjungi Cina Jajaki Kerjasama Bidang Pertahanan

BEIJING (Jurnalislam.com) – Publik Indonesia sedang ramai membicarakan dugaan pelanggaran HAM Cina terhadap muslim Uighur.

Tagar #WestandwithUyghur memuncaki trending topik twitter warganet Indonesia. Beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah kembali menyerukan pemerintah agar melakukan sesuatu terhadap Uighur.

Di saat bersamaan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto baru saja mengakhiri kunjungan kerjanya selama empat hari di Beijing dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina (CMC) Jenderal Xu Qiliang.

Dalam pertemuan yang digelar di Markas Besar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Beijing, Rabu (18/12/2019) itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan Cina.

“Tentunya di bidang pertahanan dan militer, hal ini diwujudkan dengan penguatan dialog dan kerja sama kedua pihak serta dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Duta Besar RI untuk Cina, Djauhari Oratmangun, yang mendampingi Menhan Prabowo dalam pertemuan singkat tersebut.

Jenderal Xu Qiliang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Cina telah berkembang sangat pesat.

Menurut orang kedua di CMC setelah Xi Jinping itu, kerja sama pertahanan dan militer merupakan bagian terpenting dari hubungan antar kedua negara tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap kerjasama pragmatis antar kedua pihak terutama jika dikaitkan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada 2020 mendatang makin meningkat.

Selain Dubes Djuhari, saat bertemu Wakil Ketua CMC itu Prabowo didampingi Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Suryo Prabowo.

Sementara beberapa delegasi dari Kemhan dan Mabes TNI berkesempatan mengunjungi beberapa industri strategis Cina di Beijing sebagai upaya pendalaman dari pertemuan Prabowo Menteri Pertahanan Nasional Cina Jenderal Wei Fenghe dan Deputi Direktur Jenderal Lembaga Nasional untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Cina (SASTIND) Xu Zhanbin pada Senin (16/12).

sumber: republika.co.id

 

Di Hadapan Umat Budha, Menag Cerita Maju dan Damainya Negara Arab

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi ceramah tentang kedamaian di hadapan ratusan pemuka agama Buddha.

Menurut dia, kedamaian sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pada pertemuan itu, dia menuturkan pengalamannya selepas pulang dari Negara Arab yang sangat maju.

“Ia mengatakan gini ke saya dan beberapa teman, ‘Anda bangun hotel mewah banyak. Siapa yang mau tinggal di situ? Kan harus ada orang datang (untuk) tinggal. Orang nggak akan datang kalau kehidupan di tempat Anda tidak damai tidak tenteram mustahil,” tutur Fachrul yang baru kembali dari kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dari cerita tersebut, Menag menyimpulkan bahwa kedamaian menjadi salah satu syarat agar sebuah negara dan bangsa dapat bergerak maju.

“Damai itu sangat perlu dibutuhkan bukan hanya dalam kaitan pembangunan agama tapi juga dan kaitan pembangunan ekonomi bangsa kita,” katanya pada Silaturahmi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, kedamaian sangat besar dampaknya. Bukan saja bagi pembangunan kehidupan agama, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi sebuah bangsa.

Maka itu, dia mengapresiasi kehidupan antarumat beragama yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Hal ini menurutnya tak lepas dari ajaran semua agama yang selalu menekankan bukan hanya pada hubungan vertikal kepada Tuhan YME, tapi juga jalinan hubungan horizontal antarmanusia.

“Saya kira, semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki akhlak. Dalam Islam, Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak dan ini ujungnya tentu kedamaian,” tuturnya.

Silaturahmi bersama Menteri Agama ini dihadiri sekitar 200 pemuka agama Buddha. Hadir pula Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Biksu Sangha, Ketua WALUBI Hartati Murdaya, dan Ketua Permabudhi Arief Harsono.

Terinspirasi dari UEA, Menag Ingin Bangun Masjid Ramah Wisatawan di Solo

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi tertarik untuk memindahkan Grand Mosque Abu Dhabi ke Solo, Jawa Tengah. Namun, yang akan dipindahkan tentu bukan fisiknya melainkan hanya desainnya yang megah dan mewah.

Menag juga tertarik mendatangkan imam masjid dari Uni Emirat Arab (UAE), sekaligus mengadopsi pengelolaan Grand Mosque Abu Dhabi yang dinilai cocok untuk isu toleransi.

Pemerintah UEA dan Indonesia memang berencana membangun masjid di Solo. Hal ini disampaikan oleh Fachrul di sela-sela mengikuti rangkaian kunjungan kerja di Abu Dhabi, 14-17 Desember 2019.

Pembangunan masjid di Solo merupakan bentuk komitmen kedua negara dalam rangka kerja sama kedua negara.

“Masjid ini harus dapat dikelola secara profesional yang terintegrasi dengan Islamic Center,” kata Fachrul dalam keterangannya yang diterima Jurnis, Rabu (18/12/2019).

Di UEA, Fachrul juga sempat berkunjung ke Grand Mosque Abu Dhabi. Dia mengaku terinspirasi dengan manajemen masjid yang profesional dan modern.

Grand Mosque Abu Dhabi bukan hanya mewah dan megah secara konstruksi, melainkan juga menampilkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang terbuka, toleran, dan inklusif.

Masjid ini dapat dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang agama dan ras.

“Masjid ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan inklusif. Saya berharap masjid yang akan dibangun di Solo nanti dapat mencerminkan nilai-nilai seperti itu,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa pemeluk agama bisa jadi tidak membaca kitab suci pemeluk agama lainnya. Namun, mereka bisa saling membaca melalui perilaku dan sikap masing-masing.

“Disitulah pentingnya mengamalkan nilai keagamaan dalam perilaku hidup, termasuk dalam toleransi dan keterbukaan,” ujarnya.

Menurut Fachrul, rencana pembangunan masjid tersebut dalam tahap pengurusan aset tanah dari Pertamina. Ground breaking pembangunan masjid akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Pangeran Muhammad Bin Zaid yang direncanakan awal Januari 2020.

Ulama Dinilai Berperan Penting dalam Mitigasi Bencana

BANDA ACEH (Jurnalislam.com) – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan  ulama merupakan panutan masyarakat Aceh. Ulama memiliki peranan penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi kebencanaan.

“Kesadaran terhadap bencana sangat penting karena dengan meningkatnya pemahaman akan kebencanaan dapat mengurangi dan mengantisipasi dampak risiko bencana,” kata Nova di sela-sela menjadi pembicara pada Muzakarah Kebencanaan Cendekiawan Muslim I yang digelar Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rabu (18/12/2019).

Ia menjelaskan penanggulangan bencana bukanlah persoalan teknis, tapi juga berkaitan erat dengan ketenangan jiwa serta butuh koordinasi, salah satunya para ulama.

“Ulama harus bisa tampil sebagai motor untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknis penanggulangan bencana,” katanya.

Dia menambahkan ulama berperan menguatkan hati masyarakat agar tidak paranoid atau hidup dalam ketakutan.

Nova mengatakan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ulama juga memiliki andil besar memberikan bimbingan dan juga semangat untuk bangkit kepada korban tsunami.

Selain itu, momentum 15 tahun tsunami juga dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menambah wawasan kesiagaan, desain dan skema terkait kesiapan menghadapi kebencanaan.

Nova juga meminta ulama Aceh dapat ikut bergabung dengan komunitas masyarakat peduli bencana.

Melalui wadah tersebut sosialisasi tentang program mitigasi bencana akan lebih mudah tersalurkan kepada masyarakat.

“Pemerintah Aceh sangat senang sekali apabila ulama dan perguruan tinggi ikut berpikir dan berwacana agar menghasilkan gagasan untuk mengurangi dampak risiko bencana. Bencana alam harus dihadapi secara bersama, koordinasi menjadi hal sangat penting dalam menghadapi bencana,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Xinjiang Terkini: Sebagian Kamp Penahanan Telah Ditutup, Namun Penindasan Tetap Berlanjut

Dr Darren Byler, seorang pakar  Uighur dan masalah-masalah minoritas lainnya di Xinjiang, mengatakan ia merasa laporan media baru-baru ini telah menekan pemerintah untuk memaksa mereka mengatakan telah membongkar kamp.

“Semua Siswa telah lulus… pekerjaan kami disini telah selesai,” kata Kepala Kamp Re-edukasi Uighur.

Dalam beberapa minggu terakhir ini The Irish Times mengkonfirmasi, setidaknya ada dua Kamp Re-edukasi terbesar di Kashgar, provinsi Xinjiang, akan tetapi para pengamat mengatakan walaupun strategi pemerintah telah berubah, namun dalam keadaan tertentu hak dan kebebasan dari ratusan ribu warga etnis minoritas tetap saja diawasi.

Dalam menghadapi meningkatnya kecaman dunia internasional, minggu lalu pemerintah Xinjiang mengumumkan bahwa kamp-kamp tersebut akan ditutup karena “semua siswa telah lulus”.

Bulan lalu, the China Cables –membocorkan dokumen Partai Komunis China yang diberikan kepada International Consortium of Investigative Journalists dan dibagikan kepada The Irish Times – telah membantu menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya fasilitas extra-yudisial “seperti-penjara” ini, yang merupakan bagian dari kampanye masif penindasan terhadap minoritas etnis-agama.

Akhir pekan ini, The Irish Times telah mengunjungi dua kamp di Kashgar yang telah ditutup yang mana baru saja menahan ratusan, atau setidaknya ribuan tahanan.

Di dalam bangunan “Pusat Keterampilan Kejuruan” atau “Kamp Reedukasi” kota Kashgar tersebut, pagar tinggi dan menara pengawas tetap ada, namun pintu gerbang besi yang besar terbuka lebar, petugas keamanan dan polisi bersenjata sudah tidak tampak lagi, dan kampus yang luas tersebut terlihat sangat sunyi.

“Semuanya telah dibongkar, hampir tidak meninggalkan apapun kecuali ruangan beton yang kosong”

“Semua siswa telah lulus. Mereka sudah selesai sekarang. Tugas kami disini telah selesai,” kata Kepala sekolah Mijiti Maihemoti, yang telah menjalankan kamp ini dalam dua tahun terakhir.

Setelah awalnya menyangkal adanya kamp-kamp re-edukasi, di hadapan sejumlah bukti yang ada, akhirnya Beijing mengakui bahwa tahun lalu telah mendirikan “pusat-pusat pelatihan kejuruan” di penjuru provinsi untuk membantu deradikalisasi minoritas dan melawan ekstremisme, termasuk mengajarkan para “tahanan” bahasa Mandarin, hukum nasional dan keterampilan kejuruan.

“Mereka semua telah dideradikalisasi dan telah menyelesaikan pelajaran. Tidak ada seorang pun di wilayah ini yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut,” Kata Tn. Maihemoti sembari berjalan melewati gedung-gedung yang semuanya sudah kosong.

Semua papan rambu, kursi, meja, papan tulis, tempat tidur susun, peralatan kantor dan dapur, kamera pengintai – semuanya telah dibongkar, hampir tidak meninggalkan apa pun kecuali ruangan beton yang kosong.

Penjara Alternatif

Kepala sekolah mengatakan lebih dari 1,000 siswa telah memasuki fasilitas ini selama dua tahun terakhir. Sebanyak 70 guru dan siswa yang tersisa sudah pergi semuanya pada akhir November ini, kata dia.

Pemerintah tetap akan menawarkan “pelatihan kejuruan” lagi ke beberapa pusat pelatihan, “akan tetapi apabila atas dasar kemauan mereka sendiri. Mereka tidak akan dipaksa untuk ikut,” kata dia.

Disaat kebijakan resmi yang dinyatakan bahwa orang-orang yang menghadiri kamp tersebut adalah para sukrelawan, namun pada tingkat lokal pejabat yang bersangkutan lebih sering menggambarkan hal tersebut sebagai pusat penahanan untuk orang – orang yang dianggap melakukan pelanggaran ringan atau orang yang mungkin menghadapi kejamnya kekerasan sistem penjara.

Kelompok hak asasi manusia dan akademisi mengatakan ada indikasi dalam beberapa bulan terakhir bahwa pemerintah mulai meredakan sistem kamp, sementara pada saat yang sama meningkatkan bentuk penindasan lainnya.

Dr Darren Byler, seorang pakar Uighur dan masalah-masalah minoritas lainnya di Xinjiang, mengatakan ia merasa laporan media baru-baru ini telah menekan pemerintah untuk memaksa mereka mengatakan telah membongkar kamp.

“Perasaan saya adalah bahwa kebocoran dokumen ini telah mendorong pernyataan-pernyataan semacam ini dari pemerintah serta intensifikasi bentuk-bentuk lain dari penolakan dan misinformasi,” katanya.

Jika ada kelulusan massal di seluruh provinsi, itu tidak akan menghasilkan perubahan substansial bagi sebagian besar orang yang berada di kamp tersebut, kata Dr Byler, seorang dosen di University of Washington.

“Hak dan kebebasan mereka masih direnggut, seperti sebelumnya,” katanya. “Mereka yang dipindahkan ke pabrik juga masih dalam keterpaksaan yang kuat berdasarkan semua bukti yang terverifikasi yang telah saya lihat. Banyak yang lainnya juga telah dipindahkan ke penjara.”

Laporan pemerintah menunjukkan bahwa, selain mereka yang ditahan di kamp, ratusan ribu orang telah dikirim ke penjara di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir ini, dengan tingkat hukuman di beberapa bagian provinsi hingga 20 kali lipat dari rata-rata nasional.

Pengawasan dan Indoktrinasi

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa strategi jangka panjang pemerintah provinsi adalah untuk menempatkan sebagian besar populasi minoritas Muslim dalam pekerjaan tertentu di pabrik, di mana pengawasan dan indoktrinasi dapat tetap dilanjutkan. Menolak pekerjaan yang ditugaskan pemerintah tanpa alasan yang memadai adalah salah satu dari 75 tanda-tanda ekstremisme yang tertulis dalam daftar resmi pemerintah, dan “harus tidak boleh ada perlawanan”.
Seorang warga Uighur yang sekarang tinggal di luar Tiongkok mengatakan dia tidak begitu yakin dengan laporan-laporan mengenai ditutupnya kamp tersebut karena banyak orang masih hilang dari desanya.

“Jika mereka sudah lulus dan sekarang sudah berakhir, lalu di mana semua orang yang hilang? Kita perlu mengetahui kabar dari mereka. Begitu banyak orang yang saya kenal masih merindukan keluarga dan teman mereka, ”katanya. “Kami tidak tahu apakah mereka ada di kamp atau di pabrik atau di mana.”

Di luar Kashgar, Pusat Pelatihan Kejuruan di wilayah Shule juga kosong ketika The Irish Times berkunjung pada hari Sabtu. Pada kunjungan sebelumnya pada bulan Juli, ada ratusan orang di fasilitas tersebut dan direktur Mamat Eli mengatakan dia mengharapkan beberapa dari mereka untuk tinggal setidaknya dua atau tiga tahun lagi.
Banyak yang “terinfeksi pemikiran radikal”, katanya kemudian, dan mungkin butuh bertahun-tahun untuk merawat dan melatihnya agar terbebas dari pemikiran tersebut.

“Ada sekitar 1,8 juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya yang telah dikirim ke kamp dalam tiga tahun terakhir.”

Dan sekarang semuanya berdiri terdiam. Bendera Tiongkok di halaman telah diturunkan bersamaan dengan nama fasilitas dan papan-papan propaganda. Bangunan-bangunan, beberapa di antaranya baru selesai dalam setahun terakhir – semuanya terkunci. Dalam dinginnya udara, seorang wanita tua menyapu daun-daun di hamparan lantai semen, tempat bagi ratusan orang yang baru-baru ini melakukan latihan olah raga dan koreografi setiap hari.

Seorang pejabat daerah membantah bahwa keputusan untuk menutup fasilitas ini adalah perubahan kebijakan yang mendadak.

1,000 fasilitas.

“Saya pikir mereka semua telah lulus. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka,” kata Tn. Li, seorang pejabat di wilayah Shule. “akan tetapi suatu saat Pemerintah mungkin akan membuka kembali dan orang-orang akan datang secara sukarela jika memang ada warga yang ingin belajar keterampilan untuk masa depan mereka.”

Pemerintah tidak pernah mengatakan berapa fasilitas yang telah dibuka, atau berapa orang yang telah dikirim kedalamnya, yang dikatakan hanya situasi nya itu “dinamis dan cair”.

Beberapa perkiraan menyatakan bahwa kemungkinan ada 1.000 atau lebih fasilitas yang tersebar di penjuru provinsi yang luasnya 1,2 juta sq / km, yang berbatasan dengan delapan negara.

Peneliti Jerman Adrian Zenz memperkirakan ada sekitar 1,8 juta Uighur dan etnis minoritas lainnya yang telah dikirim ke kamp dalam tiga tahun terakhir. Seorang juru bicara pemerintah daerah Kashgar mengatakan: “Saya tidak tahu berapa banyak ‘pusat pelatihan kejuruan’ di wilayah Kashgar, tetapi yang saya tahu itu baru saja ditutup. Itu semua ditutup sekarang. Saya yakinkan Anda bahwa. . . Itu berlaku sama untuk seluruh provinsi [Xinjiang], saya pikir. ”

Saat ini tidak ada verifikasi independen atas klaim pemerintah tersebut.

Selama kunjungan ke wilayah tersebut, otoritas pemerintah setempat telah mengeluarkan beberapa mantan tahanan dari kamp-kamp lokal yang, tetap dalam pengawasan ketat, semuanya menceritakan kepada The Irish Times kisah yang terlalu mirip.

Mereka telah terinfeksi dengan pemikiran ekstrimis radikal, kata mereka semua; mereka direhabilitasi di kamp-kamp; mereka sekarang keluar dan memiliki pekerjaan berkat pemerintah; dan kehidupan mereka semua jauh lebih baik sehingga mereka seharusnya berterima kasih kepada partai (red.PKC).

“Saya perlahan dididik. Begitu juga semua orang. Tidak ada masalah sekarang, “kata seorang pelayan berusia 32 tahun. “Kita semua sudah lulus. Kita bebas.”

 

Penerjemah: Danu Rifa’i
Sumber : TheIrishTimes

Rektor UIN Bandung Terima Penghargaan Wisata Halal

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Prof Mahmud menerima penghargaan untuk kategori sinergi kolaborasi program konservasi pengembangan wisata halal dari Bupati Bandung, Dadang Naser.

Penyerahaan piagam dilakukan langsung oleh bupati di acara Jambore Lingkungan II di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Senin (16/12/2019).

“Kami berharap momen ini bisa dijadikan sebagai ajang kampanye, edukasi, serta sharing dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan,” ujar Bupati Bandung, Dadang M Naser.

Dalam acara tersebut, Bupati pun memberikan puluhan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Rektor UIN SGD Bandung, Prof Mahmud yang didampingi Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah Muhammad Hasanuddin, mengapresiasi ikhtiar Bupati Bandung dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Termasuk dukungan yang diberikan kepada dosen yang menginisasi desa ecowisata halal di Kawasan Indragiri, Rancabali.

Alhamdulillah, saya atas nama Rektur UIN SGD Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung,” ujar Rektor UIN SGD.

Hasan, salah satu inisiator desa ecowisata halal mengatakan program tersebut bagian dari inovasi pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis lingkungan dan budaya lokal serta nilai-nilai religius.

Ia berharap desa ecowisata menjadi laboratorium inklusif bagi warga kampus yang memberdayakan.

Menurutnya, inisiator desa ecowisata halal dilakukan olehnya bersama Sofian Al Hakim dan didukung dosen senior, Atang Abdul Hakim.

Katanya, desa ecowisata halal bagian dari riset yang dilakukan terkait Manajemen Hotel Syariah pada 2016, riset Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dan Aceh pada tahun 2017 dan tahun 2018 riset wisata halal di Singapura dan Malaysia.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Diimbau Waspada Banjir dan Tanah Longsor

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hujan lebat disertai angin kencang melanda berbagai daerah di Indonesia, Selasa (17/12/2019). Akibatnya, daerah yang dilanda musibah banjir dan tanah longsor pun bertambah.

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta bahkan mulai terdampak banjir. Menurut catatan BPBD DKI Jakarta, sedikitnya ada 15 titik yang terdapat genangan air dengan ketinggian 10 cm-50 cm. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan Ibu Kota.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga Kamis (19/12). Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana mengatakan, pada Rabu (18/12), hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Sementara, hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“BMKG mengimbau masyarakat yang berdomisili atau sedang berada di beberapa wilayah berpotensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir/kilat tersebut untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan,” kata Taufan, Selasa (17/12/2019).

Sumber: republika.co.id