Berita Terkini

Walaupun Hujan Deras, Ribuan Warga Solo Tetap Suarakan Solidaritas untuk Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam Soloraya melakukan aksi Solidaritas untuk muslim Uighur di Bundaran Gladak, Solo pada Jum’at (20/12/2019).

Sebelumnya, massa berkumpul di Stadion Manahan kemudian melakukan konvoi menuju Bundaran Gladak untuk melakukan orasi.

Meski hujan turun cukup deras, massa tetap bertahan untuk mendengarkan orasi dari pembicara serta membentangkan spanduk dan poster kecaman untuk pemerintah Cina yang diduga melakukan aksi genosida terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mendesak pemerintah untuk segera memutuskan hubungan diplomatik terhadap Cina sebagai bentuk dukungan terhadap muslim Uighur.

“Segera putuskan hubungan Diplomatik dengan Pemerintah Cina jika Muslim Uighur tidak dilindungi hak-haknya,” katanya dalam rilis yang diterima jurnalislam.com.

“Bersikap cepat, tepat, jelas dan tegas dalam menyikapi penderitaan Kaum Muslim, baik di Palestina, Rohingya maupun Uighur,” imbuhnya.

Dr Muin juga meminta Duta Besar Cina untuk tidak melakukan pembohongan publik terkait kondisi muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

“Untuk Meminta kepada Duta Besar Indonesia di Cina untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, transparan dan tidak ditutup tutupi,” tegasnya.

“Meminta kepada Duta Besar Cina agar pemerintahan Cina membuka akses bantuan dari luar bagi Muslim Uighur seluas-luasnya,” imbuh Dr Muin.

Lebih lanjut, Dr Muin berharap Indonesia dapat memposisikan kepada dunia Internasional untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia.

“Anti penjajahan, anti penyiksaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menghormati kebebasan menjalankan peribadatan untuk semua manusia,” tandasnya.

Lima Kesepakatan KL Summit 2019, Malaysia-Turki Kerjasama Bidang Komunikasi Lawan Islamofobia

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Kuala Lumpur Summit 2019 melahirkan Lima nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh pimpinan negara-negara Muslim yang hadir, Kamis (19/12/2019). Lima Kesepakatan itu diantaranya mencakup aspek pertukaran pemuda, keamanan pangan, kolaborasi media, pertahanan, dan keamanan.

Di antara dokumen-dokumen yang dipertukarkan adalah untuk program “Work4Malaysia”, sebuah inisiatif oleh perusahaan konsultan Turki, Mental HR Consultancy, yang memberikan peluang kepada generasi muda yang bertalenta di Malaysia untuk menjalani pelatihan dan bekerja di berbagai sektor di Turki, dan kemitraan antara perusahaan berbasis pertanian Baladna dari Qatar dan Felcra Bhd dalam usaha susu skala besar.

Tiga pihak menandatangani kesepakatan untuk mendirikan pusat keunggulan yang didedikasikan untuk penelitian dalam eksplorasi ilmiah dan teknologi tinggi, yaitu Kelompok Industri-Pemerintah Malaysia untuk Teknologi Tinggi (MUNGKIN), LIPI Indonesia, Pusat Internasional untuk Ilmu Kimia dan Biologi Pakistan dan Dewan Penelitian Ilmiah Turki.

Dalam pertahanan dan keamanan, Riset Teknologi Komposit Malaysia Sdn Bhd (CTRM) dan Turkish Aerospace Industries (TAI) juga bertukar dokumen untuk membuka jalan bagi pengembangan di masa depan di bidang penelitian dan teknologi baru serta sumber daya manusia.

Organisasi media pemerintah Malaysia dan Turki juga sepakat untuk mendirikan pusat komunikasi untuk mengatasi masalah Islamofobia di seluruh dunia.

Pertukaran dokumen disaksikan oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. la

Soal Uighur, Din Syamsuddin: Pemerintah Indonesia, Bersuaralah!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Ia mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta internasional untuk mengetahui kebenaran kabar tersebut.

“Kalau saya sudah lah, kalau mau coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada,” kata Din di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Kendati demikian, Din meyakini ada pelanggaran terhadap kemanusiaan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Ia juga meminta agar pemerintah ikut bersuara terkait hal itu.

“Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak,” ujarnya.

Ia berharap Indonesia bisa bersikap proporsional dalam melihat kasus Uighur. Dia meminta agar tidak terjadi keberpihakan Indonesia terhadap negara tertentu membuat Indonesia tak berani bersuara.

“Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia,” ucapnya.

sumber: republika.co.id

 

Sejumlah Pemda Tolak Pesta Kembang Api Akhir Tahun, Isi dengan Zikir

Redaktur: Mazaya

CIBINONG (Jurnalislam.com) – Bupati Bogor Ade Yasin mengajak warga untuk memanjatkan doa dan berzikir bersama pada malam tahun baru 2020 dalam kegiatan bertajuk “Malam Harmoni Bogor”. Acara tersebut sekaligus memperingati satu tahun masa kepemimpinannya.

“Insya Allah di akhir tahun ini Pemkab Bogor akan menggelar Malam Harmoni Bogor. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur kami dan sekaligus melakukan refleksi akhir tahun,” ujarnya kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2019) petang .

Menurutnya, acara yang akan digelar di sepanjang Jalan Tegar Beriman, Cibinong, itu akan menghadirkan para habaib, kiai, ustadz, dan alim ulama se-Kabupaten Bogor. Dia juga ingin mengajak masyarakat semarak dalam melantunkan doa-doa.

Ia berpesan kepada masyarakat yang akan ikut serta kegiatan malam harmoni Bogor untuk tidak membawa kembang api, petasan, dan benda-benda lainnya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan lainnya di malam penutupan tahun.

“Tidak ada pesta kembang api, petasan, atau apapun itu, justru kita isi dengan zikir dan doa bersama, sekaligus refleksi juga selama kepemimpinan selama setahun ini, alhamdulillah berjalan baik, walaupun tentu masih banyak kekurangannya,” ujarnya.

Ade Yasin, menganggap peran ulama di Kabupaten Bogor begitu penting. Hal itu tertuang dalam salah satu programnya yang dirangkum dalam Pancakarsa, yakni Karsa Berkeadaban.

Pemkab Bogor bahkan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar pengaderan ulama. Program tersebut bernama Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Sumber: republika.co.id

Menag: Resolusi Jihad Strategi Militer Sangat Brilian

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi mengemukakan, para ulama dan negarawan di Indonesia sejak masa lampau tak pernah memisahkan antara keberagamaan dan kebangsaan.

Salah satu contoh wujud hal tersebut adalah Resolusi Jihad yang dikemukakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari.

Hal ini dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi saat bertemu dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, di Semarang.

Menurutnya, dikeluarkannya resolusi jihad oleh KH Hasyim Asy’ari merupakan  bukti adanya kesadaran untuk meletakkan semangat kebangsaan dan keberagamaan dalam satu kotak yang sama.

“Dari segi militer, resolusi jihad merupakan strategi militer yang sangat brilian. Di lain sisi, ini adalah pengamalan nilai agama untuk membela negara,” kata Menag, Kamis (19/12/2019).

Menag pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Resolusi Jihad yang diserukan oleh KH Hasyim Asy’ari, yang baru diketahuinya usai berakhir masa tugasnya sebagai TNI.

“Resolusi jihad itu adalah salah satu produk Nahdlatul Ulama yang sangat strategis. Dan semua bangga dengan resolusi jihad itu,” ujarnya.

“Bayangkan, dalam resolusi jihad, KH Hasyim Asy’ari menyampaikan, dalam radius 68 km bila ada penjajah Belanda, maka hukumnya fardhu ‘ain bagi muslim untuk melakukan perlawanan. Dan di luar radius 68 km, hukumnya menjadi fardhu kifayah,” imbuh Menag.

Kesadaran berbangsa dan beragama semacam ini menurut Menag harus terus dijaga oleh umat beragama di Indonesia. “Dan Nahdlatul Ulama saya yakin bisa menjadi yang terdepan untuk menjadi contoh,” ungkap Menag.

Sumber: kemenag

Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor Dapat Dukungan dari Ulama

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com)— Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH Hasan Basri,mendukung pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Dia menilai hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. “Kami mendukung penerapan hukuman mati itu ditujukan kepada pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kesengsaraan hingga mengakibatkan banyak warga meninggal dunia juga pelaku korupsi yang menghalalkan uang haram,” kata dia, di Lebak, Kamis (19/12).

Dia menjelaskan, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi juga terdapat klasifikasi di antaranya jika mereka melakukan penyelewengan anggaran untuk bencana alam akibat tsunami atau gempa, banjir, dan longsoran dikorupsi hingga menimbulkan banyak kematian warga.

“Klasifikasi kejahatan seperti itu patut dihukum mati, termasuk pelaku yang menghalalkan uang haram,” tutur dia.

Menurut dia, pandangan Islam terhadap pelaku korupsi seperti itu sangat tegas hingga patut diterapkan hukuman mati. Namun, sebaliknya jika klasifikasi korupsi itu tidak menimbulkan kesengsaraan juga tidak mengakibatkan kematian orang banyak tidak perlu diterapkan hukuman mati.

“Kami setuju hukuman mati bagi pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kematian banyak orang,” katanya.

Selama ini, menurut dia, kinerja KPK dinilai belum maksimal dalam penanganan masalah korupsi.Sebab, kasus kejadian belum lama ini bahwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas pada sidang Pengadilan Tipikor.

Dia mendukung pembentukan Dewan Pengawas di KPK, namun jabatan Dewan Pengawas itu harus dijabat orang yang lebih tinggi SDM-nya dari KPK.

“Saya kira melalui Dewan Pengawas itu bisa bekerja secara koordinasi untuk penegakan hukuman bagi pelaku korupsi,” kata pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang, Rangkasbitung, Lebak.

Sumber: republika.co.id

Dianggap Pro Pemerintah, MUI: Kita Tetap Independen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (DP MUI Pusat) melalui komisi Ukhuwah Islamiyah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi nasional forum Ukhuwah Islamiyah 2019 di Kantor MUI Pusat, Rabu (18/12/2019). Dalam kesempatan ini hadir puluhan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ormas pemuda Islam.

Salah satu perwakilan dari ormas Mathla’ul Anwar, Ahmad Sofyan, menyebut MUI dianggap berpihak pada pemerintah.

Wakil Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid mengatakan, MUI akan tetap menjadi lembaga yang independen.

“MUI dianggap pro pemerintah, ini merupakan suatu masukan. Insya Allah MUI akan tetap independen,” kata Zainut di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Zainut mengatakan, MUI akan tetap memiliki sikap dan pandangan yang tidak terpengaruh dari pihak luar.

Sebab MUI berada pada posisi yang disebut Zainut sebagai amar makruf nahi mungkar, ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan Majelis ini. “Saya kira itu yang menjadi komitmen kita,” kata dia.

Dalam forum yang bertajuk, “Refleksi Perjalanan Penguatan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia”, sejumlah ormas Islam meminta kepada MUI untuk memiliki sikap tegas terhadap sejumlah kelompok Muslim yang tinggal di luar negeri.

Sebagai contoh Muslim Uighur di Cina, Rohingya Myanmar dan lainnya yang mengalami penindasan. “Masalah Uighur nanti kita bicarakan secara khusus,” kata Zainut menanggapi para peserta dari ormas Islam.

Zainut mengatakan, masing-masing ormas Islam yang ada di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi agenda, gerakan, dan pemahaman agama. Untuk itu penting bagi MUI meletakkan dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, disebutkan MUI memiliki pedoman dalam membangun ukhuwah Islamiyah.

“Kita menyamakan pemahaman-pemahaman terhadap satu masalah, dengan tetap memberikan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan itu,” kata dia.

Menurut Zainut, perbedaan pandangan dalam ubudiyah itu adalah satu keniscayaan. MUI memberikan suatu pedoman, ketika perbedaan masih dalam ikhtilaf, perbedaan harus diterima dengan tasamuh dan toleran.

MUI Apresiasi KL Summit, Harap Bahas Uighur hingga Islamofobia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –  Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi Kuala Lumpur Summit yang digelar pada 19-21 Desember 2019. Ssalah satu agendanya akan membahas nasib etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

“Yang akan dibahas adalah masalah-masalah penting menyangkut umat Islam, terutama mengenai nasib Uighur, perang di Yaman, gender, kesenjangan ekonomi di kalangan dunia Islam, dan Islamofobia,” kata Buya Anwar kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Buya Anwar, masalah-masalah tersebut sangat tepat dibahas dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengatakan, OKI tampaknya kurang responsif dan lebih banyak menunggu sehingga mendorong Mahathir Mohamad menyelenggarakan KL Summit.

Perdana Menteri Malaysia tersebut, menurut Buya Anwar, mengambil inisiatif dan langkah-langkah agar dunia bisa mendengar dan memperhatikan suara umat Islam dunia. Dengan begitu, negara-negara barat, Amerika Serikat, dan China bisa memperbaiki sikap dan pandangannya terhadap Islam.

“Jadi KL Summit ini jelas merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis karena tidak hanya berarti bagi umat Islam tapi juga bagi umat agama lain. Perhelatan itu agar tercipta saling pengertian sehingga dunia yang aman, tenteram dan damai,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Mahathir Mohamad: KL Summit 2019 Untuk Mencarikan Solusi Bagi Permasalahan Dunia Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kuala Lumpur 2019 tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi atau mengisolasi negara mana pun, tetapi hanya upaya untuk mengajukan proposal dan solusi yang dapat diterima dan dapat diterapkan untuk dunia Muslim.

“Kami tidak membeda-bedakan atau mengisolasi siapa pun. Kami berusaha memulai dari yang kecil dan jika gagasan, proposal, dan solusi ini dapat diterima dan terbukti dapat diterapkan. “Maka kami berharap untuk membawanya ke platform yang lebih besar untuk dipertimbangkan,” kata Mahathir dalam sambutannya di KTT, Kamis (19/12/2019).

Dr Mahathir, yang juga ketua KTT, mengatakan bahwa tujuan KTT itu bukan untuk membahas agama, tetapi lebih kepada keadaan hubungan di dunia Muslim yang dinilainya sedang dalam “keadaan krisis”.

“Di mana-mana kita melihat negara-negara Muslim dihancurkan, warga negara mereka dipaksa untuk melarikan diri dari negara mereka, dipaksa untuk mencari perlindungan di negara-negara non-Muslim. Ribuan orang, tewas dalam perkelahian mereka dan banyak lagi yang ditolak suaka,” ungkapnya.

“Di sisi lain, kita melihat Muslim melakukan tindakan kekerasan, membunuh korban yang tidak bersalah, pria, wanita, anak-anak, orang sakit dan yang tidak mampu,” tambahnya.

Mahathir menjelaskan bahwa KTT perlu untuk membahas bagaimana Islamofobia dihasilkan.

“Karena alasan inilah pertemuan puncak diselenggarakan. Paling tidak, melalui diskusi kita, kita mungkin menemukan apa yang salah.

“Kami bahkan dapat menemukan solusi, jika tidak mengakhiri bencana ini setidaknya untuk membangunkan dunia Islam, umat perlu mengenali masalah dan penyebabnya,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dunia Muslim juga harus berurusan dengan perang saudara, perang saudara, pemerintah gagal dan banyak bencana lain yang telah mengganggu umat Islam dan Islam tanpa ada upaya serius yang dilakukan untuk mengakhiri atau mengurangi mereka dan merehabilitasi agama.

“Kami telah melihat negara-negara lain yang hancur oleh Perang Dunia Kedua tidak hanya pulih dengan cepat tetapi tumbuh kuat untuk menjadi maju. Tetapi beberapa negara Muslim tampaknya tidak mampu bahkan diperintah dengan baik, apalagi untuk dikembangkan dan makmur.

“Apakah agama kita yang menghalangi? Apakah Islam menentang kesuksesan duniawi dan menjadi negara maju? Atau apakah umat Islam sendirilah yang mencegah negara mereka diatur dengan baik, agar tidak dikembangkan,” tanyanya.

“Memahami masalah dan penyebabnya dapat mencerahkan kita dalam cara mengatasi atau mengurangi bencana yang menimpa umat,” jelas Dr Mahathir.

Hadir pada acara tersebut adalah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan istrinya Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Sumber: The Star

Soal Uighur, MUI Desak Negara Islam di KL Summit Keras Kepada Cina

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendesak pertemuan negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bersikap tegas atas penindasan yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Cina tak dapat diterima umat Islam dunia.

“KL Summit untuk bersikap tegas dan keras kepada pemerintah Cina menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukannya terhadap Muslim Uighur. (untuk) Memberikan kesempatan Muslim Uighur kembali mendapatkan hak-haknya untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik,” katanya dalam pernyataan tertulis kepada Jurnalislam, Jumat (20/12/2019).

Cina sebagai sebuah negara, kata Anwar, memang berhak untuk mengatur negaranya sendiri. Namun demikian, Anwar mengingatkan agar kewenangan negara tersebut jangan sampai menginjak-injak hak asasi rakyatnya terutama hak-hak dasar dari umat Islam di sana.

Anwar mengatakan jika perlakuan terhadap muslim Uighur dibiarkan, bukan mustahil akan memunculkan ketegangan baru. Tidak hanya dalam skala global, kata dia, tapi juga di masing-masing negara mayoritas beragama Islam.

Sejumlah pimpinan negara peserta Kuala Lumpur Summit 2019. Foto: Anadolu Agency

“Karena rakyat di setiap negara terutama umat Islam tentu akan meminta dan menuntut pemerintahnya untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Cina,” ujar Anwar.

Anwar berharap KL Summit membawa energi baru dalam sikap perlawanan terhadap penindasan yang dialami Muslim Uighur. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kata Anwar, tampaknya kurang responsif dan lebih banyak menunggu sehingga mendorong Mahathir Mohamad menyelenggarakan KL Summit.

“Jadi KL Summit ini jelas merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis karena tidak hanya berarti bagi umat Islam tapi juga bagi umat agama lain. Perhelatan itu agar tercipta saling pengertian sehingga dunia yang aman, tenteram dan damai,” kata dia.

Selain persoalan Uighur, Anwar mengatakan, sejauh ini upaya mengatasi Islamofobia hasilnya juga belum menggembirakan. Situasi ini berdampak sehingga umat Islam selalu terpojok bahkan menjadi korban tindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu, lanjut dia, seperti yang dialami Muslim di Christchurch, Selandia Baru di mana muslim seorang bersenjata melakukan penembakan secara brutal di masjid saat gelaran salat Jumat sehingga menewaskan 60 orang.