Berita Terkini

LPPOM MUI Salurkan Bantuan APD untuk Tenaga Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam masa pandemi Covid-19, dibutuhkan sikap gotong royong semua elemen bangsa guna memutus mata rantai Covid-19.

 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) turut membantu para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Corona Virus Disease (Covid-19) dalam pemenuhan alat pelindung diri (APD).

 

“Mewakili manajemen LPPOM MUI, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang. Pemberian ini adalah salah satu bentuk dukungan kami untuk perjuangan mereka,” kata Corporate Communication & International Relations Asistant Manager sekaligus Tim Crisis Center Coronavirus LPPOM MUI, Delmar Zakaria Firdaus, dalam keterangannya, Rabu (22/04/2020).

 

Delmar mengatakan, langkan ini merupakan bentuk dukungan LPPOM MUI kepada para tenaga medis yang terus berjuang sebagai pejuang terdepan dalam melawan wabah virus Covid-19. LPPOM MUI mengirimkan paket berisi masker dan hand sanitizer kepada 14 pihak.

 

Pertama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bogor yang menerima 20 boks atau 1.000 lembar masker (surgical mask). Sementara 13 pihak lainnya adalah tenaga kesehatan yang berasal dari keluarga besar LPPOM MUI, adapun paket yang diberikan berupa 5 boks atau 250 lembar masker dan tiga botol hand sanitizer.

 

Aksi ini mendapat respons positif dari para nakes. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah dilanda kelangkaan hand sanitizer dan APD, salah satunya masker.

 

“Beberapa boks masker langsung kami distribusikan ke ruangan. Sementara sisanya diserahkan ke gudang farmasi,” kata salah satu nakes RSUD Bogor, Nissa.

 

Selain pemberian masker dan hand sanitizer, LPPOM MUI juga tengah mengadakan penggalangan dana untuk mendukung pengadaan APD bagi tenaga medis. Termasuk bantuan untuk masyarakat dengan ekonomi terdampak wabah melalui operasi pangan gratis.

 

“Sampai saat ini, masih banyak laporan di sana sini yang mengatakan bahwa ketersediaan masker di lapangan sangat terbatas. Terima kasih banyak atas semua sumbangannya LPPOM MUI,” ujarnya.

Ulama dan Umat Diharap Bantu Pemda Tangani Covid-19

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinudinillah Basri meminta seluruh komponen bangsa untuk terus bersinergi dalam menangani dampak wabah covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, selain penyebaran virus covid-19 terus meningkat, pemerintah juga harus serius dalam menyelesaikan masalah dampak ekonomi bagi masyarakat yang membuat persoalan baru yakni maraknya aksi kejahatan paska pemberian hak asimilasi kepada para Napi oleh Menkumham.

“DSKS berpendapat bahwa tugas negara dan tugas pemerintah daerah semakin berat karena bukan hanya penyelesaian covid-19, yang belum terselesaikan sekarang muncul dampak ekonomi, sosial yang berimbas pada persoalan kamtibmas,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima jurnalislam selasa, (21/4/2020).

“Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bidang Hankam dan kedaulatan negara,” imbuhnya.

Sinergitas seluruh komponen bangsa baik Presiden, kepala daerah, kementerian, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan TNI serta elemen masyarakat dirasa oleh Dr Muin harus dijalin lebih kuat dan ditingkatkan.

“Dan DSKS sebagian bagian dari elemen masyarakat berupaya untuk berperan aktif dan berpartisipasi nyata serta bertanggungjawab terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, adil dan beradab serta utuhnya serta terselamatkannya nasi bangsa dan negara,” katanya.

Dalam usaha tersebut, DSKS bersama mitra dakwahnya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamaman.

“Bahkan ulama dan tokoh masyarakat telah membentuk gugus keumatan penanggulangan dampak covid 19 sebagai wujud keseriusan kami dalam menangani hal ini,” tandasnya.

Komunitas Hijrah Banten Bagikan 1000 Masker Gratis

Redaktur: Mazaya
SERANG(jurnalislam.com)– Komunitas Hijrah Talim.Cloud dan The Hope  bersama Forum-Me-DAN Banten  bersinergi membagikan 1000 masker di Kota Serang Banten.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kota Serang.
Kegiatan pembagian masker ini dilaksanakan  pada hari Ahad (19/4/2020) di beberapa titik di Kota Serang Banten.Kegiatan pembagian masker ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya mereka melakukan kegiatan pembagian sembako untuk warga yang terdampak Covid-19.
Tian Munggaran Koordinator kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan (pembagian masker) karena di kota Serang kasus Covid-19 semakin meningkat.
Dan juga untuk membangun kesadaran masyarakat agar menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19
“Kegiatan pembagian masker ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dari
mulai dari ojek online,becak, pedagang, juru parkir dan masyarakat yang lalu lalang tanpa menggunakan masker,” tambah Tian.
Tian Munggaran juga mengatakan pembagian masker itu dilakukan mengingat jumlah kasus covid-19 di daerah Serang semakin hari semakin bertambah, dan untuk membangung kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker disaat wabah covid-19
Disisi lain begitu banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat karena sulitnya mereka membeli masker dengan harga murah dan sulitnya perekonomian sekarang yang membuat mereka tak menghiraukan himbauan pemerintah atas wajibnya penggunaan masker.
Sejumlah warga tampak antusias menerima pembagian masker gratis ini.
“Di tengah wabah covid-19 ini, begitu banyak segelintir orang yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, masker menjadi begitu mahal, untuk kebutuhan sehari-hari pun sangat pas-pasan kadang kurang, jadi yang penting saya memikirkan untuk makan keluarga saja dirumah,” ungkap Wahyu yang berprofesi sebagai tukang becak kepada Jurnalislam.com, Ahad, (29/04/2020).
Reporter: Muhammad Dian

DSKS Bentuk Gugus Tugas Keumatan Penanggulangan Covid-19

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama tokoh masyarakat  membentuk gugus keumatan penangulangan dampak covid-19.

Hal itu sebagai bentuk upaya DSKS dalam membantu masyarakat dalam menghadapi pendemi virus covid-19.

 

Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri menyebut penyebaran virus covid-19 di Indonesia masih terus meningkat, hal itu dilihat dari angka pasien positif dan angka kematian akibat covid-19 yang terus melonjak.

 

Selain itu, pemberian hak asimilasi kepada para narapidana oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

 

“Paska pemberian asimilasi bagi sejumlah tahanan oleh Menkumham ternyata diikuti dengan peningkatan angka kriminalitas baik pembegalan, pencurian, perampokan dan lain lain sehingga membuat keadaan semakin memprihatinkan,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa, (21/4/2020).

 

Belum lagi, kata Dr Muin, masyarakat saat ini dimulai kelihatan jelas dampak ekonomi terkait dengan penyebaran virus covid-19.

 

“Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariaannya yang dampaknya pendapataan keluarga hilang atau berkurang, sehingga beban hidup semakin berat dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar pimpinan Ponpes Ibnu Abbas Klaten itu.

 

Dr Muin juga berpendapat bahwa tugas negara dan tugas pemerintah daerah semakin berat karena bukan hanya penyelesaian dampak covid-19 yang belum terselesaikan.

 

“Sekarang muncul dampak ekonomi, sosial yang berimbas pada persoalan kamtibmas, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bidang Hankam dan kedaulatan negara,” ungkapnya.

 

Dalam usaha tersebut, Dr Muin menyebut bahwa DSKS bersama mitra dakwahnya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamaman.

 

“Bahkan ulama dan tokoh masyarakat telah membentuk gugus keumatan penanggulangan dampak covid-19 sebagai wujud keseriusan kami dalam menangani hal ini,” pungkasnya.

Taati Perintah Ibadah di Rumah, Muhammadiyah Minta Masyarakat Tidak Ngeyel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam situasi darurat pandemi Covid-19, umat Islam seharusnya berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

Terutama terkait masih adanya sebagian umat yang ingin salat tarawih berjamaah di masjid saat Ramadan tiba.

“Jangan semuanya disikapi seolah normal, karena kondisi saat ini darurat. Apa tidak melihat kenyataan betapa dahsyatnya wabah corona ini? Amerika Serikat saja terbesar korban meninggal,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nasir, kepada Jurnalislam.com Rabu (22/04/2020).

Haedar mengingatkan agar siapa pun tidak menyepelekan wabah ini. Dia menilai, jika Indonesia tidak sebesar AS dan negara lain jumlahnya, justru masyarakat harus tetap waspada dan melakukan pencegahan.

 

“Ini bukan soal takut atau berani hadapi wabah, tetapi soal ikhtiar dari segi agama maupun ilmu dibenarkan untuk usaha mencegah datangnya wabah agar tidak semakin luas,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, pilihan ibadah di rumah sudah berlaku di seluruh dunia Islam. Masjdil Haram dan Masjid Nabawi saja, ungkap Prof Haedar, tidak melaksanakan jumatan dan tarawih.

 

“Ingat, Nabi hanya satu kali tarawih di masjid. Begitu pun Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama, kenapa begitu ngotot tarawih berjamaan harus di masjid dalam suasana saat wabah meluas?” tuturnya.

 

Terlebih dalam kondisi darurat, kata Prof Haedar, umat Islam harus mengikuti mayoritas pandangan bahwa selama masa pandemi corona, ibadah dilakukan di rumah dengan khusyuk dan berjamaah dengan anggota keluarga. Ia mengingatkan bahwa Allah dan Nabi memberi jalan keluar dari kesulitan atau kedaruratan.

 

“Ingat bukan hanya diri orang perorang, wabah ini sudah massal dan menjadi pandemi. Bukankah Nabi mengingatkan la dharara wa la dhirara; jangan berbuat yang menyebabkan kerusakan untuk diri sendiri dan bagi orang lain,” ucapnya.

 

Dia menambahkan, mestinya dalam situasi darurat wabah yang mengglobal ini, umat mengikuti panduan dari para ulama dan otoritas agama.

“Janganlah beragama dengan maunya sendiri-sendiri, ikutilah pendapat mayoritas yang dasarnya kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah serta konteks situasi darurat umat manusia sedunia yang tengah dihadapi,” kata dia.

Kritik Kartu Prakerja, Pengamat: Rakyat Lebih Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah mengkritik langkah pemerintah yang menerapkan program pelatihan dalam kartu Prakerja.

Sebab, menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai bukankah pelatihan.

“Saya sangat tidak sependapat dengan adanya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut,” kata Piter kepada, Senin (20/4).

Secara keseluruhan, Piter mendukung pemerintah memanfaatkan kartu Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah khususnya mereka yang terkena PHK.

Hanya saja, dia menyayangkan upaya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

Menurutnya masyarakat yang terkena PHK sebagian adalah mereka yang sudah punya skill dan berpengalaman. Oleh karena itu, pelatihan bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi virus Corona.

“Mereka butuh uang tunai agar mereka bisa membeli kebutuhan mereka. Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru memunculkan banyak kegaduhan,” kata dia.

sumber: republika.co.id

OKI Kecam Diskriminasi Terhadap Muslim India dengan Dalih Coron

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)– Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendesak India mengambil langkah cepat guna melindungi hak-hak Muslim dan menghentikan Islamofobia di tengah pandemi Covid-19 yang juga merebak di negara itu.

Melalui jejaring sosial, Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen OKI mengatakan bahwa media di India memprofilkan Muslim secara negatif dan mendiskriminasi Muslim.

“OKI mendesak pemerintah India mengambil langkah untuk menghentikan gelombang Islamofobia yang berkembang di India dan melindungi hak-hak minoritas Muslim.

OKI mengutuk kampanye Islamofobia yang tak henti-hentinya di India memfitnah Muslim menyebarkan Covid-19 serta membuat profil mereka di media negatif yang menjadikan mereka didiskriminasi,” kata OKI seperti dilansir The Week pada Senin (20/4).

Meski begitu tak ada reaksi langsung dari Kementerian Luar Negeri India. Sebelumnya India mengecam 57 negara anggota dengan menyebut badan seperti OKI semestinya tak mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggungjawab.

Sumber: republika.co.id

Update Corona RI: 7135 Positif, 616 Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pada Selasa (21/4/2020) tercatat 7.135 kasus positif, 842 sembuh, dan 616 meninggal.

“Seluruh kabupaten/kota telah terdampak,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona COVID-19, Achmad Yurianto, Selasa (21/4/2020).

Pasien yang mendapatkan hasil negatif dalam 2 pemeriksaan dan dinyatakan sembuh bertambah 95 kasus sehingga menjadi 842.

Kasus meninggal dunia meningkat 26 kasus menjadi 616.

sumber: detik.com

Jokowi Akan Larang Mudik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi semua warga.

Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.”Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

“Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan,” tambahnya.

Jokowi juga mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi.

sumber: detik.com

Kemenag Sebar Tim Rukyatul Hilal di 82 Titik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal (rukyatul hilal) untuk penetapan awal bulan Ramadan 1441H/2020M. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan hari Kamis (23/04) mendatang pada 82 titik pemantauan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

“Rukyatul hilal dilaksanakan oleh petugas Kanwil Kemenag Provinsi bekerjasama dengan ormas Islam, BMKG, dan Mahkamah Agung. Mereka akan melakukan pemantauan hilal di 82 titik yang telah ditetapkan. Titik pantau terbanyak di Jawa Timur, 27 lokasi, dan Jawa Barat dengan delapan lokasi,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta,  Senin (20/04).

“Hasil Rukyatul Hilal dan Data Hisab Posisi Hilal awal Ramadan akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk kemudian diambil keputusan penentuan kapan ibadah puasa dimulai,” sambungnya.

Menurutnya, sehubungan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, sidang isbat akan digelar dengan skema berbeda. Pihaknya akan memanfaatkan sarana teleconference dalam sidang isbat tahun ini.

“Seiring kebijakan physical distancing dan sesuai protokol kesehatan, kita menghindari ada kerumunan. Sidang isbat akan memanfaatkan teknologi teleconference sehingga peserta dan media tidak perlu hadir di Kementerian Agama,” ujar Kamaruddin.

“Masyarakat dapat menyaksikan proses isbat nanti melalui live streaming laman resmi dan media sosial Kementerian Agama,” lanjutnya.

Menurut Kamaruddin, sebagaimana biasa, sidang isbat akan dibagi dalam tiga sessi. Sessi pertama, paparan posisi hilal awal Ramadan 1441H oleh anggota Tim Falakiyah Kementerian Agama Cecep Nurwendaya. Setelah Magrib, sidang isbat digelar secara tertutup. Sidang ini hanya dihadiri secara fisik oleh perwakilan MUI, DPR, serta Menag Fachrul Razi, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, dan Dirjen Bimas Islam. Para tokoh ormas yang diundang, bisa mengikuti dan berdialog dalam proses sidang ini melalui meeting room online yang akan akan dibagikan tautan, ID, dan password nya.

Hasil sidang isbat, lanjut Kamaruddin akan diumumkan secara terbuka oleh Menag melalui telekonferensi pers. Sehingga, media tidak perlu hadir di kantor Kementerian Agama.

“Publik bisa mengikutinya melalui live streaming web dan medsos Kemenag,” pungkasnya.

Berikut ini daftar lokasi pelaksanaan pemantauan hilal penetapan awal Ramadan 1441H/2020M:
1. Aceh: Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhokseumawe Bukit Poly Komplek Perta Aron, Aceh Jaya Gunung Cring Cran, Pantai Suak Geudeubang Kab. Aceh Barat, Aceh Selatan Pantai Lhok Keutapang, Simeulue, Pantai Teluk Dalam, Tugu “KM. 0” Indonesia, Kota Sabang

2. Sumatera Utara: Lantai IX Kantor Gubernur Sumut dan Observatorium OIF UMSU
3. Sumatera Barat: Gedung Shelter Masjid Nurul Huda Parupuk Tabing.
4. Riau: Hotel Premier Pekanbaru

5. Kepulauan Riau: Bukit Cermin
6. Jambi: Hotel Odua Weston
7. Sumatera Selatan: Hotel Aryaduta

8. Bangka Belitung: Pantai Penagan, Pantai Tanjung Pandam, dan Pantai Tanjung Kalian Muntok
9. Bengkulu: Dak Mess Pemda Prov. Bengkulu
10. Lampung: POB Bukit Gelumpai Pantai Canti Kalianda Lampung Selatan
11. DKI Jakarta: Gedung Kanwil Kemenag  DKI Jakarta lt. 7.

12. Jawa Barat: POB Cibeas Pelabuhan Ratu, Bosscha Lembang Bandung, Kab. Bandung Barat, Gunung Babakan Kota Banjar, Pantai Santolo Pamengpeuk Kab. Garut, Pantai Cipatujah Kab. Tasikmalaya, Pantai Gebang Kab. Cirebon, SMA Astha Hannas Binong Kab. Subang, dan Pantai Pondok Bali Kab. Subang

13. Banten: Alissa Anyer
14. Jawa Tengah: Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Wisata Mangrove Kaliwlingi Brebes, Pantai Binangun Lasem Rembang
15. DI Yogyakarta: POB Syekh Bela Belu, Bantul Parang Tritis Yogyakarta, Bukit Brambang Patuk Gunungkidul

16. Jawa Timur: Pantai Sunan Drajat /Tanjung Kodok Paciran Lamongan, Bukit Condrodipo Gresik, Pantai Bawean Kab. Gresik, Lapan, Jl. Watukosek Gempol Kab. Pasuruan, Ponpes Bayat Al Hikmah Pasuruan Kota, Bukit Banyu Urip Kec. Senori Kab. Tuban, Bukit Wonocolo Bojonegoro, Pantai Duta Probolinggo, Pulau Gili Kab. Probolinggo, Gunung Sekekep Wagir Kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo, Pantai Gebang Bangkalan, Helipad AURI Ngliyep Kab. Malang, Pantai Serang  Kab. Blitar, Bukit Wonotirto Blitar, Pantai Srau Pacitan, Pantai Kasap Pacitan, Pantai Nyamplong Kobong Jember, Gunung Sadeng Jember, Pantai Pacinan Situbondo, Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi, Bukit Gumuk Klasi Indah Banyuwangi, Pantai Ambat Tlanakan Pamekasan, Pantai Sapo Ds. Sergang Kec. Batuputih Kab. Sumenep, Pantai Kalisangka Kangean Sumenep, Pantai Taneros Sumenep, Satuan Radar (Satrad) 222 Ploso di Kaboh Kab. Jombang, Lereng Gunung Pandan Madiun

17. Kalimantan Barat: Pantai Indah Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
18. Kalimantan Tengah: Hotel Aquarius Jl. Imam Bonjol Palangkaraya
19. Kalimantan Timur: Menara Asma’ul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda
20. Kalimantan Selatan: Atas Bank Kalsel Banjarmasin

21. Kalimantan Utara: Tanjung Selor Gunung KNIP
22. Bali: Hotel Patra Jasa Pantai Kuta, Badung Bali
23. NTB: Taman Rekreasi Loang Baloq
24. NTT: Halaman Masjid Nurul Hidayah
25. Sulawesi Selatan: Pantai Sumpang Binangae Kab. Barru

26. Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
27. Sulawesi Tenggara: Pantai Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka
28. Sulawesi Utara: Area Parkir Apartemen Mtc Kota Manado
29. Gorontalo: Desa Bulango Raya Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara
30. Sulawesi Tengah: Gedung Hisab Rukyat Kemenag Ds. Marana Kec. Sindue Kab. Donggala

31. Maluku: Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah
32. Maluku Utara: Pantai Desa Ropu Tengah Balu Jailolo Halmahera Barat, POB BMKG Afe Taduma
33. Papua: Pantai Lampu Satu Marauke
34. Papua Barat: Menara Masjid Agung Al Hidayah Fak-Fak, Alun-alun Kimana Kab. Kaimana, Tanjung Kasuari, Kota Sorong.