SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama tokoh masyarakat membentuk gugus keumatan penangulangan dampak covid-19.
Hal itu sebagai bentuk upaya DSKS dalam membantu masyarakat dalam menghadapi pendemi virus covid-19.
Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri menyebut penyebaran virus covid-19 di Indonesia masih terus meningkat, hal itu dilihat dari angka pasien positif dan angka kematian akibat covid-19 yang terus melonjak.
Selain itu, pemberian hak asimilasi kepada para narapidana oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“Paska pemberian asimilasi bagi sejumlah tahanan oleh Menkumham ternyata diikuti dengan peningkatan angka kriminalitas baik pembegalan, pencurian, perampokan dan lain lain sehingga membuat keadaan semakin memprihatinkan,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa, (21/4/2020).
Belum lagi, kata Dr Muin, masyarakat saat ini dimulai kelihatan jelas dampak ekonomi terkait dengan penyebaran virus covid-19.
“Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariaannya yang dampaknya pendapataan keluarga hilang atau berkurang, sehingga beban hidup semakin berat dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar pimpinan Ponpes Ibnu Abbas Klaten itu.
Dr Muin juga berpendapat bahwa tugas negara dan tugas pemerintah daerah semakin berat karena bukan hanya penyelesaian dampak covid-19 yang belum terselesaikan.
“Sekarang muncul dampak ekonomi, sosial yang berimbas pada persoalan kamtibmas, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bidang Hankam dan kedaulatan negara,” ungkapnya.
Dalam usaha tersebut, Dr Muin menyebut bahwa DSKS bersama mitra dakwahnya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamaman.
“Bahkan ulama dan tokoh masyarakat telah membentuk gugus keumatan penanggulangan dampak covid-19 sebagai wujud keseriusan kami dalam menangani hal ini,” pungkasnya.
