Berita Terkini

Mengenal Sosok Almarhum Jenderal Djoko Santoso, Panglima TNI di Era SBY

Redaktur: Mazaya

Jakarta (Jurnalislam.com)–Indonesia berduka, Sabtu pagi (9/5/2020) pukul 06.30 WIB mantan Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto setelah sempat dirawat beberapa hari pasca-operasi karena pendarahan di otak.

“Innalillahi wa innailaihi rajiun telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Djoko Santoso bin Djoko Suyono. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT” kata anggota DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, Minggu (10/5/2020).

Djoko Santoso adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2005-2007. Kariernya melonjak sebagai Panglima TNI setelah diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat Panglima TNI sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010.

Tahun 2008 Djoko sempat menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.

Pensiun dari militer, Djoko Santoso melanjutkan karier dengan bergabung di Partai Gerindra pada 2015. Dia masuk struktur Dewan Pembina. Pada Pilpres 2019, Djoko Santoso menjadi Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Saat sakit, Djoko Santoso sempat dijenguk oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari minggu (3/5/2020) seperti diungkapkan juru bicara Menhan Dahnil Anzhar Simanjuntak. Prabowo pun sempat mendoakan kesembuhan untuk Djoko Santoso. Namun takdir berkata lain, sepekan kemudian Djoko Santoso pun harus berpulang.

“Hari ini saya ditinggal oleh teman, kakak kelas, senior, guru, pelatih, rekan, komandan dan Panglima saya, Jenderal TNI Purn Djoko Santoso. Semoga dosanya diampuni Tuhan yang Maha Kuasa, dan almarhum diperkenankan untuk beristirahat dengan penuh kedamaian disisi-Nya” tulis Prabowo di twitternya. (dbs)

 

 

 

 

 

Ini Protokol Kesehatan Industri Pariwisata Pasca Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat pariwisata Sapta Nirwandar menyarankan agar para pelaku industri pariwisata menjalankan tujuh protokol terkait kesehatan. Dengan begitu, mereka bisa beradaptasi dalam kondisi “new normal” yang timbul dari pandemi Covid-19.

“Apa saja protokol kesehatannya? Pertama, modifikasi cara kerja, kemudian implementasi perilaku minim sentuhan lalu sanitasi yang harus diperbaiki dengan menyesuaikan protokol kesehatan,” ujar Sapta dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (9/5).

Selain itu, Sapta mengatakan, para pelaku industry pariwisata perlu menjalankan pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi kesehatan bagi para pekerja di sektor pariwisata. Ia mengungkapkan, hal itu perlu dilakukan agar pekerja pariwisata bebas dari Covid-19sehingga wisatawan aman untuk datang dan berkunjung.

“Ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku industri pariwisata seperti Hotel A bebas Covid-19,” kata mantan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut.

Di samping itu, para pelaku pariwisata, menurut Sapta, perlu juga melakukan rapid test di mana biayanya tidak terlalu mahal. Mereka juga perlunya menerapkan praktik baru untuk akomodasi makanan dan minuman bagi keamanan serta kesehatan para pengunjung, seperti penggunaan wadah makanan atau piring sekali pakai.

“Hal terpenting adalah berbagi tanggung jawab antara pelaku bisnis dan pengunjung,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Tidak Mudik Dulu, Cara Sayangi Keluarga Tercinta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Surat Edaran Gugus Tugas Nasional Covid-19 memberi izin kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan karena alasan keluarga dekat yang  sakit keras atau meninggal.

Namun, orang yang akan bepergian diharuskan mendapat Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik. Artinya, sebelum pergi, mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan.

Menteri Agama menyambut baik ketentuan tersebut. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan karena alasan yang memang seharusnya, faktor kesehatan juga tetap menjadi perhatian.

Menurut Menag, hal ini sejalan dengan imbauannya agar masyarakat tidak mudik jika sayang dengan orang tua dan keluarga. Sebab, sangat dimungkinkan pemudik akan membawa virus dari kota dan menyebarkannya di kampung.

“Adanya syarat pemeriksaan kesehatan sangat bagus. Pada satu sisi memberi kesempatan orang dengan keperluan mendesak untuk melakukan perjalanan, pada sisi lain ada kepastian bahwa mereka juga tidak membawa virus ke tempat tujuan,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu (09/05).

“Menag berharap Rumah Sakit atau Puskesmas atau Klinik dapat bekerja cepat sehingga kepulangan mereka tidak terlambat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menag juga memberi dukungan atas pemberlakuan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam SE No.04/2020.

Menag menilai, kebijakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan agar hajat hidup masyarakat tetap terbuka sehingga keamanan dan kesejahteraan tetap terpelihara dalam proses penanganan Covid-19. “Mudik tetap dilarang, namun hak-hak masyarakat yang sangat mendesak tetap terjaga, dengan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya.

 

Kasus Covid-19 di Turki Terus Tunjukkan Penurunan

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Turki melaporkan penurunan angka kematian dan jumlah pasien di unit perawatan intensif secara konstan, sementara total warga yang pulih tercatat mencapai 86.296 orang pada Jumat.

Menteri Kesehatan Fahrettin Koca mengatakan total jumlah pasien yang pulih melebihi 85.000 pasien.

“Ada penurunan jumlah kasus, kematian, perawatan intensif dan pasien yang diintubasi dalam 24 jam terakhir,” tambah dia.

Korban tewas akibat pandemi naik menjadi 3.689 jiwa karena setelah 48 kematian baru, sementara 3.412 orang pulih dalam 24 jam terakhir, kata Koca di Twitter.

Turki mencatat 1.848 kasus baru pada Jumat, menjadikan total kasus menjadi 135.569, sebut data dari Kementerian Kesehatan.

Lebih dari 33.680 tes tambahan telah dilakukan selama 24 jam terakhir, dan jumlah tes sejauh ini melampaui 1,29 juta, tambah Menkes Turki.

“Data ini mendukung perjuangan kami melawan virus tersebut. Ini bukan hasil yang tepat, tetapi merupakan peluang serius. Mari kita manfaatkan kesempatan,” tambah Koca.

Lebih dari 3,87 juta kasus dilaporkan di 187 negara sejak virus itu muncul di China Desember lalu, dengan daerah yang paling terdampak adalah AS dan Eropa.

Sebagian besar pasien Covid-19 – lebih dari 1,3 juta – telah pulih, tetapi wabah ini telah merenggut lebih dari 271.700 jiwa, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins di AS.

Sumber: anadolu agency

PT KCI Persilakan Pemda Lakukan Pengecekan Surat Tugas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Setelah ditemukannya penumpang positif virus corona, kepala derah Jabodetabek kembali mendesak pemerintah menghentikan operasional KRL.

Kalau pun tidak dihentikan seluruhnya, KRL harusnya hanya melayani penumpang yang harus tetap bekerja sesuai dengan 8 sektor yang dikecualikan dalam aturan PSBB.

Para kepala daerah paling tidak meminta penumpang yang boleh naik KRL hanya yang mengantongi surat tugas dari perusahaan. Itu pun perusahaan yang hanya diizinkan beroperasi selama PSBB. Sisanya tak boleh pakai KRL.

Menanggapi hal itu, VP Corporate Communication PT KCI Anne Purba mengatakan, pihaknya tak masalah dengan adanya usulan itu.

Tapi, untuk mekanisme razia atau pemeriksaan surat tugas bagi penumpang, diharapkan dilakukan oleh pemda di masing-masing wilayah.

“Harapannya razia atau screening surat kerja itu dilakukan di akses menuju stasiun oleh pihak terkait (pemda),” kata Anne saat dihubungi, Minggu (10/5).

Anne menegaskan, PT KCI sudah dan terus melakukan rangkaian protokol kesehatan bagi penumpang. Proses pemeriksaan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Terlebih, tidak semua stasiun yang padat penumpang ukurannya besar. Dengan begitu, peran Pemda dalam memeriksa penumpang di luar stasiun sangat vital agar tak terjadi penumpukan di stasiun.

“Stasiun-stasiun padat tak semuanya besar, ada yang kecil dan tentu pengecekan tersebut membutuhkan waktu di samping kami harus menerapkan protokol COVID-19 seperti cek suhu tubuh dan pembatasan masuk peron dan KRL,” tambah dia.

Anne memastikan PT KCI akan terus memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di KRL.

Misalnya memastikan penumpang dicek suhu tubuhnya, menggunakan masker, dan menerapkan physical distancing baik di stasiun maupun di dalam gerbong.

 

Sumber: kumparan.com

 

MUI: Umat Sudah Tidak Shalat Berjamaah, Pemerintah Malah Longgarkan Transportasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadjamuddin Ramly menanggapi pernyataan sikap 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia terhadap pemerintah.

Menurutnya pernyataan sikap tersebut bentuk kepedulian, perhatian dan tekad serius mereka untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Kami memberikan apresiasi terhadap aspirasi yang berkembang dari hasil koordinasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, Dewan Pimpinan MUI Pusat tidak bisa memberikan intervensi kepada mereka karena itu aspirasi mereka,” kata Nadjamuddin, Jumat (8/5) malam.

Ia mengatakan, MUI di berbagai provinsi sudah berusaha semaksimal mungkin di lapangan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tapi tiba-tiba menteri perhubungan mengubah kebijakan dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara.

Menurutnya, pelonggaran moda transportasi tersebut akan memperkeruh suasana di kala masyarakat sedang berusaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kalau pesawat-pesawat datang lagi ke ibu kota provinsi membawa orang-orang dari berbagai daerah, sementara mereka semua tidak bisa dipastikan bebas dari Covid-19. Mungkin saja ada orang yang sudah terjangkit Covid-19, tapi tanpa gejala (OTG) Covid-19.

“Sementara Dewan Pimpinan MUI Provinsi sudah memberlakukan lockdown di masjid-masjid, umat Islam tidak melaksanakan sholat Jumat, tarawih, dan shalat Idul Fitri, tapi tiba-tiba ada kebijakan melonggarkan moda transportasi,” ujarnya.

Nadjamuddin menegaskan, Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia memberikan aspirasi karena mereka juga prihatin dan cemas dengan pandemi Covid-19. Mereka juga sudah berusaha maksimal untuk menjaga provinsinya masing-masing dari ancaman Covid-19, salah satunya dengan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid.

“Ini (aspirasi Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia) sebagai bentuk kepedulian dan perhatian serta tekad sungguh-sungguh mereka untuk memutus mata rantai transmisi Covid-19,” jelasnya.

Sebelumnya, 32 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan kontradiktif dengan peraturan pemerintah sendiri dan imbauan para tokoh agama.

Salah satu aspirasi mereka, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan menteri perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

sumber: republika.co.id

Kasus Corona Global Tembus 4 Juta, Sembuh 1,3 Juta

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com) — Jumlah kasus infeksi virus corona di seluruh dunia hingga Sabtu (9/5) mencapai 4.014.320 orang.

Berdasarkan data statistik Worldometer, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.387.181 dan 276.237 kematian.

AS dengan tingkat angka kematian tertinggi, 1.322.163 kasus corona, 78.616 kematian, dan 223,749 dinyatakan sembuh.

Spanyol berada di urutan kedua dengan 260.117 kasus, 26.299 kematian dan 168.408 sembuh. Selanjutnya Italia yang mencatat 217.185 kasus, 30.201 kematian, dan 99.023 sembuh.

Inggris memiliki 211.364 kasus, dan 31.241 kematian. Sementara Rusia memiliki 187.859 kasus dan 26,608 pasien sembuh. Tingkat kematian corona di Rusia terbilang rendah yakni 1.723 jiwa.

Sumber: cnnindonesia.com

Wagub Jabar Minta Pemerintah Pusat Tidak Buat Kebijakan Bingungkan Daerah

Redaktur: Mazaya

JABAR(Jurnalislam.com)– Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berharap keputusan pemerintah pusat tidak membingungkan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Uu menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan kembali membuka sejumlah moda transportasi.

Menurut Uu, disaat pemerintah daerah berusaha meminimalisir pergerakan orang, jika moda transportasi dibuka kembali maka ia rasa sulit untuk membuat orang terbatasi pergerakannya dan pada akhirnya penyebaran Covid-19 berpotensi semakin meningkat.

“Di sisi lain, ada kebijakan pak Menteri Perhubungan untuk memberikan izin kembali operasional untuk kendaraan seperti yang kita ketahui. Berarti di sisi lain saya menahan masyarakat untuk bergerak, tidak mudik, tidak kumpul untuk yang lain sebagainya, tapi di sisi lain memberikan kebebasan pada masyarakat,” ungkapnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu (9/5/2020).

Kendati demikian, ia mengaku pihaknya pasti akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.

Namun, ia pun berharap masukan dari beberapa pihak termasuk pemerintah daerah dan MUI Pusat pun diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan.

“Saya sebagai pemerintah daerah ikut saya aja apa yang diperitahkan pemerintah pusat. Tetapi harapan kami keputusan tersebut tidak membingungkan,” kata dia.

Sumber: pikiran-rakyat.com

 

Olahraga Dinilai Penting Tingkatkan Imunitas Tubuh

Redaktur: Mazaya

SOLO(Jurnalislam.com) – Kebugaran tubuh sangat penting dijaga di masa-masa pandemi. Fakultas Keolahragaan (FKor) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar webinar dengan tema Melatih Kebugaran di Tengah Pandemi Covid-19 pada Bulan Ramadan.

Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta mengatakan di tengah situasi Pandemi Covid-19 banyak penyakit degeneratif yang muncul.

Hal itu disebabkan oleh adanya pola hidup masyarakat yang tidak sehat sehingga tingkat imunitas tubuh menurun.

“Banyak penyakit degeneratif diawali dari pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Dari data bisa dilihat masyarakat kita angka partisipasi 34 persen dan angka kebugaran 24 persen. Kalau kita punya angka partisipasi dan kebugaran yang tinggi korban tidak akan sebanyak ini,” ujarnya seperti tertulis dalam siaran pers, Sabtu (9/5).

Membudayanya pola hidup yang tidak sehat dinilai oleh Isnanta merupakan akibat dari tidak dijadikannya olahraga sebagai gaya hidup. Menurutnya, menjadikan olahraga sebagai gaya hidup merupakan hal yang penting.

Sebab, dengan kesadaran masyarakat menggelorakan semangat berolahraga maka akan berdampak positif pada meningkatnya tingkat produktivitas masyarakat dalam sebuah negara.

Kurang gemarnya masyarakat dalam berolahraga juga disinggung oleh Dekan FKor UNS, Sapta Kunta. Padahal, aktivitas olahraga yang didukung dengan aktivitas fisik yang baik akan berdampak pada kebugaran dan kesehatan.

“Berkebun, pekerjaan rumah tangga, naik tangga di tempat kerja, dan membawa dagangan pulang pergi ke pasar merupakan aktivitas fisik. Namun aktivitas tersebut dianggap bukan latihan atau olahraga. Aktivitas fisik dan nutrisi adalah faktor gaya hidup yang dapat berdampak besar pada kebugaran dan kesehatan,” paparnya.

Sapta Kunta menambahkan, jika masyarakat di segala level usia tidak intens dalam melakukan aktivitas fisik, maka tubuh seseorang akan mudah terserang berbagai penyakit, baik yang tidak menular, degeneratif, maupun katastropik, seperti obesitas dan diabetes.

Dalam kesempatan tersebut, Sapta Kunta menekankan pedoman dalam melakukan olahraga dengan FITTE. FITTE yang dimaksud Sapta Kunta merupakan singkatan dari frekuensi, intensitas, time (waktu), type (tipe), dan enjoyment (kenikmatan). Sapta Kunta berpesan, dalam menggelorakan semangat berolahraga juga harus diiringi dengan perasaan yang gembira.

Sumber: republika.co.id

Indonesia Minta Klarifikasi Cina Soal ABK DIlarung di Laut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia meminta China untuk mendesak pemilik kapal yang memperkerjakan anak buah kapal (ABK) WNI memenuhi semua kewajibannya, termasuk soal pembayaran upah.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Kamis memanggil Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian untuk meminta klarifikasi tentang dugaan adanya praktik perbudakan oleh perusahaan kapal ikan berbendera negara itu.

Menurut Retno, hingga saat ini ABK yang bekerja di kapal ikan tersebut belum mendapatkan upah dan bekerja dalam kondisi tidak aman.

“Kita minta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan hak awak kapal termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman,” kata Retno pada Kamis.

Indonesia, kata Menteri Retno, juga meminta klarifikasi terkait tiga jenazah awak kapal WNI yang meninggal dan dibuang ke laut.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ketiga WNI yang tewas tersebut bekerja di kapal ikan Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang beberapa hari lalu berlabuh ke Busan, Korea Selatan.

Kedua kapal tersebut, kata Kemlu RI, membawa 46 awak kapal WNI yang 15 di antaranya berasal dari kapal ikan berbendera China lainnya, Long Xin 629.

Kemlu menjelaskan pada Desember 2019 dan Maret 2020 terjadi 3 kematian ABK Indonesia di kapal Long Xin 629 dan Long Xin 605 saat kapal sedang berlayar di Samudra Pasifik.

Sementara, kata Kemlu RI, kapten kapal melarung jenazah karena kematian tersebut akibat penyakit menular dan telah mendapat persetujuan dari awak kapal lainnya, kata pernyataan tersebut.

“Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi untuk mendapatkan informasi valid apakah penguburan di laut atau pelarungan itu sudah sesuai ILO,” kata Retno.

Menanggapi permintaan Indonesia tersebut, kata dia, Dubes China menyatakan akan menyampaikan permintaan Indonesia ke pemerintahnya.

China juga akan memastikan agar perusahaan pemilik kapal itu memiliki tanggung jawab memenuhi kewajiban terhadap ABK Indonesia sesuai hukum yang berlaku, sambung Retno.

Sumber: republika.co.id