JAKARTA(Jurnalislam.com)–Setelah ditemukannya penumpang positif virus corona, kepala derah Jabodetabek kembali mendesak pemerintah menghentikan operasional KRL.
Kalau pun tidak dihentikan seluruhnya, KRL harusnya hanya melayani penumpang yang harus tetap bekerja sesuai dengan 8 sektor yang dikecualikan dalam aturan PSBB.
Para kepala daerah paling tidak meminta penumpang yang boleh naik KRL hanya yang mengantongi surat tugas dari perusahaan. Itu pun perusahaan yang hanya diizinkan beroperasi selama PSBB. Sisanya tak boleh pakai KRL.
Menanggapi hal itu, VP Corporate Communication PT KCI Anne Purba mengatakan, pihaknya tak masalah dengan adanya usulan itu.
Tapi, untuk mekanisme razia atau pemeriksaan surat tugas bagi penumpang, diharapkan dilakukan oleh pemda di masing-masing wilayah.
“Harapannya razia atau screening surat kerja itu dilakukan di akses menuju stasiun oleh pihak terkait (pemda),” kata Anne saat dihubungi, Minggu (10/5).
Anne menegaskan, PT KCI sudah dan terus melakukan rangkaian protokol kesehatan bagi penumpang. Proses pemeriksaan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama.
Terlebih, tidak semua stasiun yang padat penumpang ukurannya besar. Dengan begitu, peran Pemda dalam memeriksa penumpang di luar stasiun sangat vital agar tak terjadi penumpukan di stasiun.
“Stasiun-stasiun padat tak semuanya besar, ada yang kecil dan tentu pengecekan tersebut membutuhkan waktu di samping kami harus menerapkan protokol COVID-19 seperti cek suhu tubuh dan pembatasan masuk peron dan KRL,” tambah dia.
Anne memastikan PT KCI akan terus memperketat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di KRL.
Misalnya memastikan penumpang dicek suhu tubuhnya, menggunakan masker, dan menerapkan physical distancing baik di stasiun maupun di dalam gerbong.
Sumber: kumparan.com
