Berita Terkini

Delapan Negara Ini Akan Mulai Longgarkan Lockdown

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)–Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia membuat banyak negara menerapkan penguncian (lockdown) di beberapa wilayahnya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Mulanya lockdown dilakukan oleh pemerintah China terhadap kota Wuhan untuk menekan penyebaran COVID-19 di luar wilayah tersebut.

Ketika virus ini mulai merebak di luar China, berbagai negara pun menerapkan kebijakan lockdown. Setelah ramai-ramai melakukan lockdown, banyak dari mereka yang akhirnya melonggarkan kebijakan tersebut.

  1. Amerika Serikat

    Presiden Donald Trump mengubah fokus penanganan COVID-19, dan membuka kembali peran aktivitas masyarakat. Trump menegaskan AS tidak bisa selamanya mengurung diri. Namun sang presiden Negeri Adidaya ke-45 mengakui bahwa membuka kembali aktivitas masyarakat berisiko membuat kasus dan korban meninggal kembali berjatuhan.

    “Anda harus menjadi pejuang. Kita tidak bisa terus-menerus menutup negara ini, apalagi sampai bertahun-tahun. Kita harus melakukan sesuatu.

    “Semoga itu (tambahan jumlah kasus dan korban jiwa) tidak terjadi. Namun sangat mungkin itu terjadi,” kata Trump, sebagaimana dikutip dari Reuters.

    2. Denmark

    Denmark mulai membuka kembali ruang publik setelah menjalankan aturan pembatasan selama berbulan-bulan. Mulai 8 Juni mendatang, Denmark akan membuka museum, teater, bioskop, taman hiburan, dan kebun binatang.

    Pemerintah negara Skandinavia itu juga mengatakan akan membuka kembali pusat perbelanjaan pada 11 Mei. Sementara restoran, tempat ibadah, dan sekolah untuk anak berusia 11-15 tahun akan dilanjutkan seminggu kemudian.

    3. Malaysia
    Malaysia akan melonggarkan lockdown mulai 4 Mei 2020. Sejumlah kegiatan bisnis kembali diizinkan beroperasi demi menyelamatkan perekonomian negara tersebut

    Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan hampir semua sektor ekonomi akan dibuka kembali. Namun ada sejumlah catatan tergantung pada kondisi sektor tersebut.

    Untuk pertemuan yang melibatkan banyak orang misalnya, masih akan dikontrol. Selain itu, sekolah-sekolah juga masih akan tetap tutup dan perjalanan antar negara tetap dilarang.

  2. Inggris
    Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, Rabu kemarin mengatakan pelonggaran lockdown bisa dilakukan pada Senin (11/5/2020) pagi.
    “Kami ingin, jika kami bisa, untuk melonggarkan lockdown pada hari Senin” kata PM Johnson di hadapan Parlemen Inggris, sebagaimana dilansir CNBC International.
  3. Jerman
    Kanselir Jerman, Angela Merkel juga mengumumkan langkah-langkah pelonggaran lockdown, tetapi juga merilis mekanisme “emergency brake”, dimana lockdown bisa kembali diterapkan jika laju penambahan kasus baru Covid-19 kembali melonjak.

    6. Korea Selatan
    Korea Selatan sebagian besar telah berhasil membuka kembali ruang publik dan ruang gerak masyarakat belum lama ini.

    Mengenai gelombang kedua COVID-19, negara ini berupaya mencegahnya dengan meluncurkan tiga langkah: pengujian luas, berbagi data dengan masyarakat tentang lokasi infeksi, dan menindaklanjuti dengan orang yang terinfeksi dan kontak mereka.

    7. Belanda

    Belanda yang akan membuka lockdown pada 11 Mei nanti. Namun, Perdana Menteri Mark Rutte, langkah-langkah ketat tetap akan dilakukan.

    Murid-murid akan diizinkan ke sekolah meski jam pelajaran masih dipangkas. Sekolah menengah atas akan diizinkan beroperasi di 1 Juni.

    “Ini ada pertimbangan yang sulit, tapi kehati-hatian tetap lebih baik daripada menyesal sesudahnya,” katanya.

    8. Italia

    Pemerintah Italia mengeluarkan aturan relaksasi karantina dan merilis daftar aktivitas yang boleh dilakukan, namun sekitar 20 wilayah di Italia menetapkan aturan sendiri terkait relaksasi lockdown. Nantinya warga boleh berpergian dengan bebas, namun hanya di wilayah provinsi mereka, boleh mengunjungi taman kota bersama anak-anak. Namun pemerintah Italia tetap tidak memperbolehkan warganya bekegiatan secara berkelompok.

Sumber: cnbcindonesia

Ancaman Ekonomi Indonesia di Kuartal Kedua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen pada kuartal I-2020.

Ini angka pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2001 atau ketika ekonomi nasional mulai menggeliat setelah Indonesia dihantam badai krisis moneter tahun 1998.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sesungguhnya masih jauh lebih baik dibandingkan saat krisis moneter melanda kita. Karena kala itu, ekonomi Indonesia benar-benar terjerembap alias minus.

Walau demikian, angka 2,97 persen atau terkontraksi -2,41 persen jika dibandingkan kuartal IV-2019 diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani jauh dari harapan pemerintah. Prediksi Kementerian Keuangan pertumbuhan pada kuartal pertama di kisaran 4,5-4,6 persen.

Dengan target pertumbuhan sebesar itu pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini diperkirakan tidak akan minus, tapi di kisaran 0,5 persen.

Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 2,97 persen, rencana pemerintah bahwa kuartal pertama akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, ketiga, dan keempat sulit diwujudkan.

Lebih dari itu, pertumbuhan pada kuartal pertama ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk ekstra waspada, jika tak ingin pertumbuhan ekonomi minus. Jika dicermati, agak mengherankan dengan pencapaian pertumbuhan kuartal pertama tahun ini.

Tidak hanya karena pada kuartal pertama 2019 pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,07 persen, tetapi yang perlu juga menjadi perhatian adalah wabah virus korona pertama kali di Indonesia terjadi awal Maret dan aktivitas ekonomi, seperti pusat perbelanjaan  di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) mulai dibatasi pada pertengahan bulan yang sama.

Seharusnya, aktivitas ekonomi Januari dan Februari mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi pada Maret. Apalagi, tekanan ekonomi di kuartal pertama akibat korona baru terasa pada pertengahan Maret atau setengah bulan di kuartal pertama.

Ini artinya,  ekonomi kita di dua bulan pertama tahun ini ketika korona belum melanda Tanah Air sesungguhnya tidak secemerlang tahun lalu.

Sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai dirasakan mendapat tekanan pada awal tahun walaupun masih sangat tipis tekanannya. Namun pada Maret, tekanan tersebut sudah sangat terasa. Pelemahan daya beli ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama hanya 2,97 persen.

Karena menurut data BPS, daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi Tanah Air, sekitar 56 persen, yang disusul oleh investasi 32 persen, 18 persen ekspor, dan sektor lainnya.

Jika melihat data di atas, ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan seterusnya sangat besar. Bahkan, berharap pertumbuhan ekonomi di angka 0,5 persen tahun ini seperti mimpi.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada kuartal pertama hanya di Jabodetabek membuat daya beli masyarakat hancur. Apalagi, pada kuartal kedua penerapan PSBB meluas di luar Jabodetabek.

Sementara itu, dalam kondisi seperti saat ini tidak mungkin mengharapkan masukan dari investasi dan mengandalkan ekspor. Meningkatkan sektor konsumsi masyarakat kini harus  menjadi perhatian utama pemerintah.

Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok, nyatanya belum mampu mengangkat konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus mampu memformulasikan, bagaimana menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran virus korona, tetapi saat bersamaan ekonomi bisa bergerak.

Upaya pemerintah yang kembali mengizinkan beroperasinya seluruh moda transportasi umum akan membantu pergerakan ekonomi. Tidak ada salahnya pemerintah di daerah juga mulai memikirkan untuk mengizinkan beroperasinya pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Tapi sekali lagi, semua kelonggaran untuk pergerakan masyarakat itu harus dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat supaya wabah korona tidak terus menyebar.

Sumber: republika.co.id

Nuzulul Qur’an Momen Perkuat Kepedulian di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— 17 Ramadan diperingati sebagai malam Nuzulul Qur’an atau malam turunnya Al Qur’an untuk seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Menag mengajak umat Islam menjadikan Nuzulul Qur’an sebagai momentum memperkuat kepedulian.

“Mari jadikan semangat Nuzulul Qur’an untuk meneguhkan momentum untuk bersatu dan saling peduli,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu (09/05).

Menurutnya, saat ini bangsa sedang dihadapkan pada ujian wabah Covid-19. Kebersamaan dan ketaatan atas komitmen bersama yang diajarkan Al Qur’an adalah modal dan solusi bagi permasalahan bangsa termasuk dalam mengatasi wabah Covid-19.

Menag optimis wabah Covid-19 bisa segera diatasi. Al Qur’an mengajarkan, bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang umat tidak kuat memikulnya.

“Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” ujar Menag mengutip ayat 286 surat Al Baqarah.

Menag menambahkan, sebagai kitab suci, Al Qur’an memiliki arti penting bagi umat Islam. “Al Qur’an adalah pedoman hidup umat Islam,” terang Menag.

Karenanya, lanjut Menag, Kementerian Agama terus berupaya memfasilitasi masyarakat untuk dapat memahami Al Qur’an. Salah satunya dengan terus menerbitkan terjemah dan tafsir Al Qur’an dalam berbagai bahasa daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemahaman kitab sucinya secara mendalam.

“Al Qur’an adalah pembeda antara yang hak dan yang bathil,  sumber petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peringatan Nuzul Alquran menjadi momentum untuk memahami pesan Al Qur’an dan mengamalkannya sebagai pedoman dalam membangun peradaban yang unggul, maju dan mulia,” tutupnya.

 

SMP Muhammadiyah PK Gelar Pangajian Online Nuzulul Alquran 

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Kondisi pandemi corona (covid 19) yang tengah melanda kehidupan masyarakat tidak lantas menyurutkan semangat para siswa untuk mengikuti kegiatan pengajian pada bulan Ramadan.

SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menggelar pengajian online dalam rangka memperingati Nuzulul Alquran yang digelar pada Sabtu (9/5) dengan pembicara Ustaz Dr. Syamsul Hidayat, M.A, Dekan Fakultas Agama Islam, UMS.

 

Rubiatun Nurush Sholihati selaku ketua panitia menjelaskan tujuan diadakan kegiatan pengajian online adalah untuk menambah rasa syukur kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah sekaligus mengajak kepada para siswa agar memaksimalkan ibadah salah satunya membaca, memahami, dan mengamalkan Alquran.

 

“Walaupun diselenggarakan secara online, insyallah tidak mengurangi esensi dari kegiatan kajian tersebut. Dua ratus enam puluh delapan siswa beserta orang tua dari kelas 7, 8, dan 9 serta guru dan karyawan wajib mengikuti acara ini dengan menyimak melalui youtube sekolah, PK TV, dari rumah masing-masing,” ungkapnya.

 

Saat menyimak pengajian online, para siswa juga bisa melakukan tanya jawab pada nomor telepon yang disediakan panitia dan melalui live chat yang tersedia di kanal youtube. Setelah kegiatan, terdapat penugasan para siswa berupa merangkum hasil kajian yang dikumpulkan ke wali kelas masing-masing.

 

Rubiatun Nurush juga menjelaskan bahwa agenda kegiatan Ramadan di tengah pandemi memang berbeda seperti biasa. Panitia memanfaatkan media-media online dan situs video conference seperti zoom, google meet, dan sebagainya untuk menggelar pesantren online.

“Agenda kegiatan Ramadan meliputi perlombaan menyambut bulan Ramadan berupa poster, videografi, dan artikel; video kajian Ramadan menjelang berbuka setiap hari melalui youtube sekolah, PK TV; mentoring siswa setiap hari; kajian online via video conference setiap seminggu sekali; dan pengajian online peringatan Nuzulul Alquran,” ungkapnya.

Selain itu, guru dan karyawan pun mengikuti kegiatan Ramadan seperti tadarus Alquran, tilawah Alquran irama nahawan, forum grup diskusi bertema pendidikan, dan sebagainya.

Harapan dari berbagai kegiatan tersebut adalah mengajak kepada civitas akademika SMP Muhammadiyah PK memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah SWT.

“Mari kita meningkatkan ibadah dan amalan-amalan di bulan Ramadan,” tandasnya.

 

Turki Kecam Rencana Perluasan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Turki mengecam keras rencana Israel  untuk memperluas permukiman ilegal di daerah Tepi Barat.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah itu adalah “kelanjutan dari kebijakan pendudukan dan penindasan Israel”.

Rencana itu mengisyaratkan upaya Israel untuk terus memastikan hak-hak warga Palestina melalui aktivitas ilegal secara terang-terangan.

Kritikan dari Turki muncul sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennet menyetujui pembangunan 7.000 unit pemukiman ilegal di daerah Efrat, yang terletak di bagian selatan Tepi Barat yang diduduki.

Kemlu Turki akhir pekan ini mengatakan Israel mengabaikan segala kemungkinan solusi dua negara melalui ekspansi permukiman ilegal di wilayah Palestina secara terus menerus.

Turki menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas diperlukan saat ini di mana seluruh komunitas global memerangi pandemi Covid-19.

Kementerian itu mengatakan Turki menolak semua kegiatan Israel yang melanggar resolusi PBB, dan akan selalu mendukung perjuangan saudara-saudara Palestina.

Pemerintah Israel meningkatkan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir, menjelang rencana untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki pada Juli di bawah embel-embel yang disebut “Kesepakatan Abad” dari Amerika Serikat (AS).

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai “wilayah pendudukan” di bawah hukum internasional, sehingga semua pemukiman Yahudi di sana dianggap ilegal.

Sumber: anadolu agency

 

533 Sehari, Kasus Corona RI Tembus Rekor Tertinggi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berjalan sebulan lebih, tetap waspada karena penyebaran kasus corona di Indonesia ternyata masih tinggi.

Kemarin, bahkan menembus rekor tertinggi dengan 533 kasus dalam sehari.

Juru Bicara Pemerintah Khusus untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, dengan penambahan tersebut maka total pasien yang positif terpapar Covid-19 menjadi 13.645 orang dari hari sebelumnya yang tercatat 13.112 orang.

“Gambaran ini menjadi poin kita bisa lihat seberapa disiplin kita patuhi jaga jarak, tetap di rumah dan cuci tangan dan gunakan masker. Ini jadi ukuran dan cara kita kendalikan covid-19,” ujarnya Sabtu (8/5/2020).

Tapi, meski jumlah kasus positif bertambah tapi ada juga yang sembuh. Total yang sembuh hingga hari ini mencapai 2.607 kasus atau bertambah 113 dari jumlah kemarin.

Selain jumlah positif dan yang sembuh bertambah, jumlah kasus yang meninggal juga terjadi peningkatan. Hingga siang ini jumlah yang meninggal mencapai 959 atau bertambah 16 kasus.

“(Kasus) ini jadi ukuran kita agar bisa sama-sama patuhi himbauan pemerintah. Itu hal yang sangat penting,” kata dia.

Sementara itu, jumlah OPD hingga saat ini mencapai 246.847 kasus atau bertambah 2.367 kasus. Kemudian yang menjadi PDP sebanyak 29.690 kasus atau bertambah 603 kasus.

“Ini ada penambahan 14 kabupaten kota sehingga totalnya menjadi 370 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Sumber: cnbcindonesia

WHO Prediksi Vaksin Corona Baru Bisa Digunakan Akhir 2021

Redaktur: Mazaya

SAUDI(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingati bahwa kecil kemunginan akan ada vaksin untuk virus corona sampai akhir 2021.

Kendatipun penelitian dan uji coba vaksin tengah di kembangkan di beberapa negara.

Saat ini, pemerintah di seluruh dunia memang tengah menganggarkan untuk penelitian vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, bisnis pemula, universitas, hingga lembaga penelitian asing. Beberapa penelitian telah mencapai tahap uji coba kepada manusia untuk melihat efektivitasnya.

Kendati demikian, pejabat senior WHO, Dale Fisher menegaskan bahwa kemungkinan vaksin Covid-29 akan tersedia di akhir 2021 tetap belum bisa dipastikan. Pasalnya, vaksin yang saat ini sedang dalam uji klinis berada dalam fase pertama dari proses pengembangan, dan masih harus melewati Fase kedua dan ketiga serta uji coba untuk memastikan vaksin aman dan dapat diandalkan. Belum lagi proses produksi massal yang tentu akan memakan waktu sendiri.

“Jadi saya pikir akhir tahun depannya (lagi) adalah ekspektasi yang sangat masuk akal,” ujar Fisher dilansur dari englishalarabiya, Ahad (10/5).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan sangat optimis akan pengembangan vaksin Covid-19. Bahkan menegaskan bahwa vaksin tersebut akan tersedia pada akhir tahun ini.

“Kami sangat yakin bahwa kami akan memiliki vaksin akhir tahun ini dan kami berusaha sangat keras,” kata Trump di Balai Kota.

Namun Fisher bersama sebagian besar Pakar Kesehatan menolak pernyataan Trump yang dianggap tidak realistis. “Agak prematur,” ujar CEO Roche, sebuah perusahaan farmasi besar di AS.

Roche membenarkan, begitu banyak perusahaan yang mencoba bekerja untuk menemukan vaksin Covid-19 dan begitu hebat kolaborasi dengan regulator termasuk FDA dalam menemukan vaksin covid-19. Tapi tetap saja, ungkapnya dibutuhkan percobaan dan oenelitian lagi untuk memastikan vaksin tersebut benar-benar ampuh.

“Tapi tetap saja, biasanya butuh bertahun-tahun untuk mengembangkan obat baru. Sebagian besar ahli sepakat bahwa dibutuhkan setidaknya 12 hingga 18 bulan sampai kita melihat vaksin yang tersedia dalam jumlah yang diperlukan untuk pasien,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Anies Bantah Tudingan Menteri Keuangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah soal tudingan sejumlah menteri karena lepas tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta soal bansos untuk warga terdampak Covid-19. Ia menyatakan inisiatif bansos sudah tercetus sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) digulirkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menyatakan DKI meminta pusat membantu bansos.

“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” kata Anies, Kamis (7/5) malam.

Anies mengatakan, sebelum ada PSBB yang didahului distribusi bansos, Pemprov DKI Jakarta juga telah berinisiatif mengeluarkan seruan gubernur untuk berkegiatan, bekerja, dan belajar di rumah sejak 16 Maret.

Dengan sejumlah pembatasan yang telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk menekan penyebaran Covid-19 sejak pertengahan Maret, akhirnya membuat perekonomian di Jakarta lesu. Karena itu, inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan (sembako) warga miskin.

Hal ini dinilai Pemprov DKI harus dilakukan karena di satu sisi, dengan PSBB berlaku sejak 10 April, warga miskin dan rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini. Di sisi lain, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial. Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako itu dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga menolak penilaian Anies lepas tanggung jawab mengenai bansos lanjutan bagi 1,1 juta warga Jakarta selama PSBB. Menurut Taufik, penilaian tersebut keliru. Justru Pemprov DKI termasuk yang lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19.

“Jadi, ceritanya musti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik, Jumat (8/5).

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai, Pemprov DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya. Taufik meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Meski, sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansos pemprov dan Kemensos. Bahkan, di DKI dibedakan 3,6 juta tanggung jawab Kemensos dan 1,1 juta tanggung jawab Pemprov DKI.

“Saya kira enggak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam pekan yang berbeda,” kata Taufik.

Utang Pemerintah Pusat

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah kehabisan anggaran. Menurut dia, ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai Rp 897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I sekitar Rp 179,4 miliar (Rp 149.500×1,2 juta kepala keluarga).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih memiliki sumber dana lainnya untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta, yakni dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat. Karena itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi utang pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta itu.

“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain terkesan malah memojokkan pemprov,” ujar Mujiyono.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp 2,56 triliun. Padahal, utang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai Rp 5,1 triliun. DBH tahun ini hingga kuartal II mencapai Rp 2,4 triliun.

“Jadi, total hutang Kemenkeu ke DKI itu Rp 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp 2,56 triliun,” ujar dia. Menurut dia, piutang Kemenkeu kepada Pemprov DKI yang masih hampir Rp 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa PSBB.

Sumber: republika.co.id

 

Jabar, DKI, Banten Sepakat Usul ke Pusat Soal Pengendalian Covid-19 KRL

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Provinsi Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line ke pemerintah pusat usai ditemukannya penumpang positif COVID-19 di KRL.

Hal itu dibahas dalam video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5).

Ridwan Kamil menilai, KRL yang merupakan tempat berkerumunnya warga itu, identik dengan sifat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang menyebar melalui kerumunan orang.

“Kita tahu COVID-19 ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID-19. Nah, salah satu kelompok kerumunan adalah KRL,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, sebelumnya sudah menyetujui usulan pertama para wali kota/bupati Bodebek untuk menghentikan KRL. Namun, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tetap mengizinkan KRL  beroperasi.

“Sekarang mengemuka lagi (penghentian KRL), saya juga sangat mendukung. Karena problem-nya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala),” katanya.

Sumber: republika.co.id

Leadership Dinilai Kunci Keberhasilan Penanganan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pakar manajemen sekaligus Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya menilai leadership atau kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan Covid-19. Tetapi, kepemimpinan ini bukan hanya pada government, tapi governance juga harus diutamakan.

“Lalu leadership, bukan management. Dan entrepreneurship, bukan profesionalism. Karena Covid-19 menjadi ujian bagi kepemimpinan,” ujar Hermawan dalam diskusi daring bertajuk “MarkPlus Industry Roundtable Government Sector Perspective,” di Jakarta, Jumat (8/5).

Ia menambahkan kepemimpinan untuk mengatasi dampak wabah ini penting mengingat vaksin Covid-19 belum menunjukkan adanya tanda-tanda ditemukan.

“Artinya, ketika ekonomi terbuka kembali, masyarakat harus memasuki era next normal di mana Covid-19 harus dihadapi tanpa vaksin,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pemerintah pusat terkait Covid-19. Yakni pencegahan, memperkuat daya tahan tubuh masyarakat, dan membangun sistem kesehatan yang kuat.

Kemudian, lanjut dia, terdapat juga beberapa skenario yang disiapkan pemerintah, jika Covid-19 berlanjut. Yaitu, memperkuat fokus penanganan, pencegahan, sistem kekebalan dan kesehatan, sampai kebutuhan pangan yang mencukupi.

“Kalau Covid-19 selesai maka fokus pemulihan ekonomi tertuju ke sektor-sektor vital kesejahteraan masyarakat. Terutama sektor pendorong seperti investasi dan pariwisata,” kata Akmal.

Sumber: republika.co.id