Berita Terkini

MTsN 1 Bogor Gelar Wisuda Virtual

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bogor, Jawa Barat menggelar prosesi wisuda secara virtual Kamis (18/6), melepas 314 siswa kelas IX tahun pelajaran 2019/2020.

Kepala MTsN 1 Bogor Eti Munyati mengatakan pandemi berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk sekolah.

Karena itu, prosesi wisuda virtual dilaksanakan dengan menegakkan protokol kesehatan Covid 19. Pelaksanaannya dilakukan dengan membatasi jumlah yang hadir dan menunjuk perwakilan baik dari guru, siswa dan wali murid.

“Walaupun berbeda acaranya dari yang biasanya dilakukan di gedung, namun adanya musibah pandemi Covid-19 mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya khususnya bagi MTsN 1 Bogor,” kata Eti melalui channel YouTube MTsN 1 Bogor.

Sejak adanya pandemi Covid-19, Eti menjelaskan, sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Eti mengakui, masih banyak hal yang belum dapat tersampaikan. Namun, baik guru maupun murid, kata dia, telah berusaha agar peroses belajar dan mengajar tetap berjalan dengan baik.

Eti pun meminta, agar semua tetap saling memberikan pengawasan, khususnya bagi wali murid kepada anaknya. Selain urusan penting, dia meminta, agar siswa yang baru lulus dan yang masih menempuh pendidikan di MTsN 1 Bogor menahan diri untuk tetap di rumah.

“Karena upaya pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga sudah diberikan peluang yang luar biasa lewat online dan daring,” kata dia.

Dia meminta, alumni MTsN 1 Bogor tetap menjadi pribadi yang baik dan sopan. Meskipun kondisi sulit, dia berharap, alumni dapat menjadi siswa yang membanggakan bagi orang tua dan sekolah. “Lupakan kegiatan lulusan kalian beramai-ramai, tetap panjatkan sujud syukur agar mendapatkan lebih banyak nikmat dan terus berjuang dengan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

Label Halal Jadi Tuntutan Industri Sekarang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memantau perkembangan pasar halal dunia. KNEKS mendapati negara-negara yang berpenduduk mayoritas bukan Muslim justru berlomba meningkatkan kapasitas di pasar halal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah & Industri Halal KNEKS Afdhal Aliasar dalam seminar virtual yang diadakan Universitas Maarif Hasyim Latif (Umaha) pada Kamis (18/6).

Afdhal menilai perlunya peningkatan kesadaran gaya hidup halal di Tanah Air. Selama ini, ia menduga banyak Muslim beraktivitas dengan asumsi memenuhi aspek halal pada tiap produk. Padahal belum tentu semua produk asli Indonesia berlabel halal.

“Halal bukan suatu yang biasa saja, banyak beranggapan dalam kegiatan sehari-hari berasumsi apa yang dimakan dan kegiatan ekonominya sudah halal padahal mungkin belum,” kata Afdhal.

Afdhal merasa miris ketika label halal bukan prioritas produsen nasional. Padahal langkah sebaliknya dilakukan negara bermayoritas non-Muslim. Labelisasi halal pada produk kini menjadi tren bisnis bukan sekedar memenuhi aspek agama saja.

“Jepang dan Korea Selatan lihat potensi Muslim banyak, maka ada parwisata, restoran halal. Ini bukan sekedar agama tapi potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan,” ujar Afdhal.

Peningkatan jumlah Muslim di suatu negara mau tak mau membuka peluang kebutuhan produk halal. Di dunia, jumlah Muslim dan ekonominya berkembang. Hal tersebut sampai bisa memengaruhi gerakan ekonomi suatu negara.

Afdhal memandang harusnya momentun ini dimanfaatkan produsen Indonesia. Citra Indonesia sebagai negara mayoritas Islam harusnya membuat kepercayaan konsumen dunia naik.

“Muslim dunia cari produk halal, ini peluang Indonesia. Dari segi fesyen Indonesia mungkin juara tapi untuk makanan minuman halal, belum. Untuk masuk ke pasar Eropa dan Timur Tengah butuh dorongan lagi,” ucap Afdhal.

Sumber: republika.co.id

 

Asosiasi Penyelenggara Terima Keputusan Pemerintah Batalkan Keberangkatan Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama Republik Indonesia keberangkatan jamaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/ 2020 M. Sementara, pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihhu NU), KH Hafidz Taftazani mengatakan, pembatalan ibadah haji tahun ini tersebut demi menjaga jiwa jamaah haji Indonesia. Karena itu, para penyelenggara ibadah haji menerima kebijakan pemerintah itu.

“Pada dasarnya semua penyelenggara menerima pembatalan haji karena alasan pemerintah hifzdun nafs, menjaga kerugian jiwa jamaah itu, semua kami sepakat,” ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (18/6).

Direktur Utama PT. Al Haramain Jaya Wisata Tour and Travel ini menjelaskan, pembatalan keberangkatan jamaah haji itu harus dipahami sebagai upaya mencegah jamaah haji Indonesia dari penularan virus corona Covid-19 yang saat ini telah melanda dunia.

Kendati demikian, menurut dia, pemerintah Indonesia juga harus bersiap jika Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan membuka pelaksanaan ibadah haji dan memberikan kuota sebesar 20 persen kepada pemerintah Indonesia.

“Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota haji 20 persen untuk Indonesia dengan alasan hifdzun nafs, lalu pemerintah Indonesia bagaimana? Indonesia juga harus hifdzun nasf, dari kuota 20 persen yang diberikan oleh Saudi maka Indonesia cukup yang berangkat 10 persen. Artinya 20 persen gak usah diambil semuanya,” jelasnya.

Dengan kuota hanya 10 persen itu, tambahnya, maka sebaiknya pemerintah Indonesia memprioritaskan dan memberikan kuota kepada jamaah haji khusus (PIHK).

Sementara itu, Menteri Agama RI Fachrul Razi menjelaskan sebab dikeluarkannya keputusan pemberangkatan ibadah Haji asal Indonesia tahun 2020. Alasan waktu menjadi alasan yang paling ditekankan Fachrul saat ia memberikan penjelasan ke Komisi VIII DPR RI, Kamis (18/6).

Fachrul mengatakan, Kemenag tak mampu mempersiapkan keberangkatan haji dengan sisa waktu. Bahkan, meskipun nantinya Saudi membuka pintu bagi jamaah, Kemenag tak menyanggupi.

“Bahwa boleh jadi Kementerian Agama sudah membuka penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama sudah tak miliki cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan haji,” kata Fachrul dalam rapat.

Sumber: republika.co.id

 

Gugus Tugas Klaim Berhasil Covid-19 Bisa Kendalikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19mengeklaim, kasus virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) selama tiga bulan terakhir bisa dikendalikan. Bahkan persentase kematian akibat virus ini terus menurun.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, penanganan Covid-19 di Tanah Air dalam kurun waktu tiga bulan terakhir menunjukkan tren lumayan.

“Memang kasus Covid-19 meningkat, tetapi kenyataannya tidak seperti proyeksi banyak pihak bahwa kasusnya bisa ratusan ribu,” ujarnya saat konferensi virtual di akun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (19/6).

Selain itu, ia menyebutkan, jumlah kematian akibat Covid-19 semakin menurun, jika awalnya 10 persen dan sekarang berkurang menjadi 5 persen. Tak hanya itu, Wiku menyebutkan, angka kesembuhan juga semakin meningkat yaitu 39,2 persen.  “Jadi kondisinya relatif terkendali,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat yang juga bekerja sama mulai sadar untuk menangani virus ini kemudian membuat situasinya membaik.

Artinya, ia menegaskan, yang memutus mata rantai penyebaran virus adalah masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah mencatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.331 orang dalam 24 jam terakhir pada Kamis (18/6).

Angka itu kembali menyentuh rekor tertinggi kasus harian sejak kasus Covid-19 perdana di Tanah Air diumumkan pada awal Maret 2020 lalu.

Dengan penambahan kasus hari ini, angka kumulatif kasus positif di Indonesia sebanyak 42.762 orang.

Sumber: republika.co.id

Gerindra Duga Peran Jamaah Fanatik Sukarno di Balik RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bersama DPR.

Namun hal ini tak menyurutkan laju penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap RUU itu agar sebaiknya dicabut dari agenda pembuatan UU.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan sejatinya pencetus RUU HIP ini adalah mereka para pengikut atau jamaah pemikiran Bung Karno sang proklamator bangsa. Fanatisme mereka, kata Desmond, menghasilkan buah pikiran untuk membentuk RUU HIP.

“Para ‘jamaah’ Soekarno yang sekarang berkuasa terkesan mengkultuskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang sebenarnya saat itu masih berupa draf usulan, belum disetujui sebagai konsep Pancasila final. Seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945,” kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

“Sebagai wujud fanatisme, para ‘jamaah’ Soekarno ini sering mengutip ajaran Soekarno tentang Pancasila seperti acap kali terdengar melalui pidato ketua umum partai yang sekarang berkuasa,” lanjut dia.

Desmond mengatakan, para pengikut atau jemaah tersebut kerap membawa-bawa nama Soekarno, apalagi saat berbicara seputar ideologi bangsa.

sumber: sindonews.com

GNPF Ulama Siap Aksi hingga RUU HIP Dihentikan

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan.

Termasuk bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi al masiroh kubro (demo besar).

“Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai arahan ulama dengan cara yang konstitusional,” kata Ketua GNPF Bogor, Ustaz Iyus Khaerunnas, melalui siaran pers yang diterima redaksi Jumat (19/06/2020).

Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensinya, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali.

“Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HIP ini harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sementara aspirasi masyarakat banyak yang menolak RUU HIP dan meminta untuk dibatalkan.

Sejak RUU HIP menjadi polemik, berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI/Polri, para pakar juga ormas-ormas keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya, sudah menyampaikan sikap. Mereka meminta agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP.

“Atas dasar itulah mestinya pemerintah dan DPR menghentikan saja pembahasan RUU HIP,” jelas Iyus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI akan mengedepankan metode persuasif untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Demo besar-besaran atau aksi turun merupakan opsi terakhir.

“Apabila persuasi tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi al masiroh kubro (demo besar),” kata Muhyiddin dalam webinar yang dipantau dari Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut dia, sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP.

Mudahkan Kurban, BSMI Jayawijaya Bantu Warga Papua Jadi Peternak

Redaktur: Mazaya

WAMENA(Jurnalislam.com) — BSMI Jayawijaya menyalurkan kambing indukan kepada warga kampung Apema dan Welesi Atas, Wamena, Papua. Program ini bagian dari pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Papua dari BSMI Jayawijaya.

Ketua BSMI Jayawijay Syafrul Muhammad Safrul Wijaya mengatakan, jumlah kambing di Wamena masih tergolong sedikit. Stok yang tidak banyak tersebut membuat harga kambing di Wamena tergolong mahal.

Dampaknya, ujar dia, banyak masyarakat Muslim Wamena yang harus akikah dan kurban lebih memilih kurban dan akikah di luar Wamena.

“Dari sisi penerima manfaat kita ingin membantu masyarakat Papua secara aktivitas ekonomi. Dari sisi masyarakat kita harapkan stok kambing bisa banyak, harga kambing terjangkau sehingga bisa menunaikan ibadah kurban dan akikah di Wamena,” papar Safrul dalam keterangannya dari Wamena, Kamis (18/6/2020).

Safrul menyebut, mayoritas warga di perkampungan Wamena memilih bertani dengan membuka lahan. Namun, ujar dia, pertanian yang dijalankan tidak tersistem dengan baik.

“Lahan di sini luas, jadi biasanya warga setelah panen buka lahan baru lagi. Jadi secara dampak ekonomi dari pertanian kurang menghasilkan. Kita ingin mencoba aktivitas ekonomi ternak karena mencari pakan disini juga relatif sangat mudah serta lahan luas,” ungkap Safrul.

Selain secara ekonomi, Safrul menyebut penerima manfaat juga diseleksi berdasarkan keaktifan masyarakat Wamena di masjid. “Di setiap kampung ada masjid dan kita lakukan pembinaan setiap Jumat. Jadi yang aktif kita amanahkan bantuan untuk mengelola kambing indukan ini,” papar Safrul.

BSMI Jayawijaya juga terus melakukan pembinaan untuk beternak setiap pekan. Tim BSMI akan memberikan edukasi tentang perawatan kambing, cara membersihkan kandang dan pemberian pakan.

“Pendampingan setiap pekan dicek di tiap kampung, kita cek bagaimana perkembangannya. Tetap dipantau ke depan diedukasi, bagaimana membersihkan kandang, memberi pakan yang baik,” kata dia.

Sejauh ini baru tiga pasang indukan kambing yang diserahkan ke masyarakat di kampung Apema dan Weleri Atas. Harga kambing indukan yang cukup mahal membuat program ini masih terbatas sesuai dengan donasi yang masuk.

“Sejak diluncurkan, banyak warga kampung yang datang ke BSMI. Minta diberi juga ternak untuk program ini. Tapi sementara ini kami sesuaikan dengan kemampuan. InsyaAllah ada satu pasang indukan lagi untuk kampung Weleri Atas,” ungkapnya.

Safrul menyebut, program-program BSMI Jayawijaya juga menyentuh penduduk yang bukan beragama Islam. Relawan BSMI Putra Daerah Papua kerap mendistribusikan bantuan dari BSMI untuk semua penduduk kampung tanpa memandang agama.

“Alhamdulillah semua penduduk mendukung program kita. Kami merasakan toleransi disini dan dukungan yang tulus dari warga Wamena,” papar dia.

Menkeu: Indonesia Beruntung, Masih Belum Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia masih beruntung belum mengalami resesi ekonomi di tengah tekanan berat akibat pandemi corona atau Covid-19.

Namun Ia mengakui dampak dari wabah Covid-19 bagi perekonomian global dan nasional memang sangat besar, sehingga mampu menekan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Menurutnya tahun ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Ekonomi Indonesia. Akibatnya, sejumlah negara maju seperti misalnya Inggris, Jerman, dan Jepang, bahkan sudah mengalami kontraksi hingga resesi ekonomi di kuartal kedua 2020 ini.

“Di negara maju, semua negara pada kuartal II alami kontraksi, di beberapa negara sudah resesi, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia. Kita beruntung pada kuartal I bertahan di 2,97%,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Terang dia, bahwa ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi oleh pemerintah, seperti misalnya amanat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Isinya mengamanatkan tidak hanya soal perubahan, melainkan juga upaya pemulihan ekonomi nasional ke depannya.

“Bagaimana risikonya dimitigasi dan mulai pikirkan pemulihannya, jadi kita kejar-kejaran dengan masalah dan memikirkan pemulihannya itu yang sedang dan terus dilakukan,” ungkapnya.

Dia berharap APBN sudah mulai sehat, sehingga memiliki defisit yang hanya 1,76% dengan keseimbangan primer mendekati nol. Adapun kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19 ini didasarkan pada beberapa sektor, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial alias bantuan sosial (bansos), serta dukungan dunia usaha berupa insentif perpajakan hingga fasilitas untuk keringanan kredit.

Sumber:sindonews.com

‘Ditunda Saja Tidak Cukup, RUU HIP Harus Dibatalkan’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku senang terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang  Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, dia menilai, penundaan harus diteruskan menjadi pembatalan.

“Pemerintah sudah menyatakan akan menunda pembahasan rancangan undang-undang ini, saya bangga dan bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini,” ujar Aboe di Gedung Nusantara II, Kompeks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).

Sudah sewajarnya juga DPR menunda pembahasan RUU HIP. Karena, sudah banyak penolakan dari berbagai pihak yang menilai RUU tersebut justru mendegradasi nilai Pancasila.

“Artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa lagi? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka,” ujar Aboe.

Untuk itu, ia mendesak DPR untuk segera membatalkan pembahasan RUU HIP. Agar legislator juga dapat fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus Covid-19.

“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan didrop,” ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, mengkritik fraksi partai politik di DPR yang tiba-tiba menolak RUU HIP. Pasalnya, RUU tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan III pada 12 Mei lalu.

Ia mewakili fraksi PDIP menjelaskan, saat pembahasannya di Baleg DPR, kelompok fraksi di sana setuju agar RUU HIP dibawa ke paripurna. Sebelum disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Aria mengklaim tak ada fraksi lain yang memberi catatan atau kritik terhadap RUU tersebut.

Maka dari itu, ia mempertanyakan sikap fraksi lain yang tiba-tiba menolak RUU HIP. Dan, menyalahkan pihak atau partai yang mengusulkan dan mendukung RUU tersebut.

“Ini kan lucu, dari proses di Baleg, pandangan dari poksi-poksinya juga menyetujui untuk dibawa ke paripurna. Tapi seolah-olah di publik lepas tangan begitu saja,” ujar Aria.

Sumber: republika.co.id

Ponpes Lirboyo Siap Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

KEDIRI (Jurnalislam.com) — Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri menyetujui panduan pembelajaran yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Selagi memiliki nilai kebaikan, Ponpes Lirboyo siap melaksanakan kebijakan tersebut.

“Dan untuk di Lirboyo sendiri kita akan berusaha keras untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah,” kata Keluarga Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, Kiai Haji (KH) Oing Abdul Muid Shohib, Jumat (19/6).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan Ponpes Lirboyo sebagai Ponpes Tangguh, dua pekan lalu. Ponpes akan menjalankan sejumlah konsep di dalam bidang ketahanan kesehatan, kemanan lingkungan dan pangan.

Ketahanan kesehatan berarti kesehatan pondok harus aman terutama dari Covid-19. Ketahanan keamanan lingkungan artinya Lirboyo perlu menjaga lingkungannya sebaik mungkin. Sementara ketahanan pangan mengartikan ponpes harus memastikan ketersediaan pangan para santri.

“Dan pondok ini kan sebenarnya dari dulu sudah (menerapkan) isolasi. (Artinya) dari dalam (ponpes) enggak boleh keluar agar konsentrasi belajar,” jelas pria yang dikenal dengan sebutan Gus Mu’id ini.

Aktivitas Ponpes Lirboyo direncanakan mulai normal sekitar satu bulan mendatang. Namun proses pengembalian santri dari rumah ke pondok sudah mulai berjalan di akhir pekan ini secara bertahap. Di tahap pertama, sekitar 2.500 santri atau 10 persen dari total jumlah peserta didik akan kembali ke Lirboyo.

Sebelum proses pengembalian santri, Ponpes Lirboyo telah memaksimalkan sterilisasi pondok dengan penyemprotan disinfektan. Kesehatan para santri termasuk pendidik juga akan diperiksa sebelum memasuki ponpes. Kemudian mereka akan dimasukkan ke asrama isolasi selama dua pekan, sebelum akhirnya beraktivitas normal.

Menurut Mu’id, para santri sebenarnya telah diminta isolasi mandiri di rumah sebelum tiba di ponpes. Lirboyo juga telah mengimbau para santri agar tidak menggunakan kendaraan umum untuk kembali ke ponpes. “Jadi kita lakukan secara berlapis demi kehati-hatian,” ucapnya.

Hal yang pasti, Ponpes Lirboyo akan menerapkan imbauan pembatasan sosial dan jaga jarak. Ponpes juga telah menyediakan banyak westafel sehingga para santri dapat sering mencuci tangan. Tak lupa juga menganjurkan penggunaan masker selama beraktivitas di ponpes.

“Dan ini kita (sudah) bekerja sama dengan kepolisian dan untuk kepolisian juga mendukung kita melalui tim kesehatan dari RS Bhayangkara Kota Kediri,” kata Gus Mu’id.

Kementerian Agama menerbitkan panduan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi Covid-19. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, panduan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri. Menurut Fachrul, panduan ini meliputi pendidikan keagamaan tidak berasrama, pesantren, dan pendidikan keagamaan berasrama.

“Untuk pendidikan keagamaan yang tidak berasrama, berlaku ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi,” ujar Fachrul dalam siaran persnya, Kamis (18/6).

Sumber: republika.co.id