Berita Terkini

Keputusan Pengadilan Turki: Hagia Sophia Kembali Menjadi Masjid

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Pengadilan Turki, Jumat (10/7), akhirnya mencabut status museum yang disematkan kepada Hagia Sophia. Keputusan pengadilan Turki ini kian memuluskan langkah pemerintah Turki untuk mengubah bangunan era Byzantinium ini kembali menjadi masjid.

Seperti dilansir Aljazirah dikutip dari Anadolu, Dewan Negara yang mendebatkan kasus ini, akhirnya membatalkan keputusan kabinet pada 1934 di era Kemal Ataturk yang sudah berjalan enam abad. Di era sekulerisme Ataturk, Hagia Sophia diubah menjadi museum dari sebelumnya masjid.

“Keputusan kabinet pada 1934 yang mengakhiri pemanfaatan Hagia Sophia sebagai masjid dan mengubahnya jadi museum tak sesuai dengan hukum,” ujar Dewan Negara. Belum jelas apakah keputusan Dewan Negara ini akan berlaku efektif segera atau ada proses lainnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulangkali menegaskan keinginannya untuk mengubah bangunan warisan dunia itu menjadi masjid. Meski mendapat penentangan dari sejumlah pihak, Erdogan menilai urusan Hagia Sophia adalah kedaulatan Turki.

Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid tidak akan menghilangkan identitasnya. Tempat tersebut dikatakan akan selalu menjadi warisan sejarah dunia. “Membuka Hagia Sophia untuk beribadah tidak menghalangi wisatawan lokal atau asing mengunjungi situs ini. Jadi kerugian dari warisan dunia tidak dipertanyakan,” kata Kalin dikutip dari Anadolu Agency.

Sumber: republika.co.id

Balon Bupati Catut Ketua MUI, Masyarakat Tasik Minta Azis Rismaya Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) keberatan atas pernyataan Bakal Calon Bupati Tasikmalaya, Aziz Rismaya Mahpud yang menginginkan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basith sebagai pendampingnya dalam Pikada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Almumtaz juga keberatan atas pencantuman foto Aziz bersama KH Ii Abdul Basith dalam pemberitaan tersebut.

“Dalam suasana menjelang pemilihan bupati seperti sekarang ini, kami keberatan atas pencantuman Foto beliau Pak KH Ii Abdul Basith disandingkan dengan salah satu pasangan calon bupati Tasikmalaya, bahkan dengan pernyataan yang kurang pas diungkapkan di media tanpa dibicarakan dulu dengan beliau,” kata salah satu tokoh Almumtaz, Ustadz Asep Lugeza dalam pernyataan tertulis kepada Jurnalislam, Jumat (10/7/2020).

Ustaz Asep mengatakan, pimpinan Ponpes Sukahideng itu adalah ulama yang menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah.

“Kami mengenal sosok KH II Abdul Basith, adalah seorang tokoh perekat sesama Ahlu sunnah wal jamaah, beliau sangat hati-hati dan menghindari hal-hal yang bisa menodai persatuan, dalam pandangan kami, beliau bukanlah tipikal orang yang menggadaikan persatuan hanya untuk masalah politik, sebab beliau sering menasehati kami bahwa persatuan adalah kewajiban kedua setelah tauhid,” papar Ustadz Asep.

Asep Lugeza menyampaikan, kebaikan KH Ii Abdul Basith yang juga pimpinan Ponpes Sukahideng itu tidka boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Beliau tokoh yang menerima siapapun dan dari kelompok manapun, termasuk semua calon bupati Tasikmalaya, sehingga kebaikannya tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh salah satu pasangan,” tegasnya.

Selain itu, pernyataan Aziz dan pencantuman foto dirinya bersama KH Ii Abdul Basith juga dikhawatirkan memicu ketidakharmonisan di kalangan alumni Ponpes Sukahideng.

“Hal semacam ini khawatir tidak direstui oleh beliau dan akan memicu ketidakharmonisan di kalangan sesama alumni Pesantren Sukahideng maupun dalam hubungan antar pesantren,” tuturnya.

Asep Lugeza yang juga alumni Ponpes Sukahideng ini menjelaskan, Ponpes Sukahideng sudah lama dikenal sebagai lembaga pemersatu Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang.

“Sebagaimana yang tercantum dalam kitab mansyuroh dinniyyah yang merupakan pusaka salah satu sesepuh Pondok Pesantren Sukahideng,” papar Asep.

Oleh sebab itu, Ustas Asep menegaskan Aziz Rismaya untuk segera meminta maaf kepada KH Ii Abdul Basith baik secara pribadi maupun atas nama lembaga pesanten.

 

“Kami sebagai salah seorang Alumni pondok pesantren Sukahideng menganggap hal itu merupakan tindakan suul adab, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik kami sarankan segera datang meminta maaf kepada beliau secara pribadi maupun atas nama lembaga pesantren dan alumni pesantren,” pungkasnya.

Dinilai Masih Mahal, Pemerintah Seharusnya Gratiskan Rapid Test

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Patokan harga maksimal tes cepat atau rapid test yang dikeluarkan pemerintah dinilai masih mahal. Bahkan, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, rapid test  mestinya disediakan pemerintah secara cuma-cuma.

 

“Rapid test itu difasilitasi negara bukan untuk memberatkan masyarakat. Karena keperluan untuk itu pada hakekatnya bukan untuk masyarakat saja, tetapi juga untuk pemerintah,” kata Saleh, Rabu (8/7).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, yaitu Rp 150 ribu. Surat yang telah dikonfirmasi Kemenkes tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020.

Menurut edaran itu, pemerintah perlu menetapkan tarif maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test lantaran tarif saat ini masih bervariasi. Variatifnya tarif tersebut menimbulkan kebingungan masyarakat.

ebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pemberian subsidi untuk pengadaan rapid test bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum, terutama pesawat udara, kereta api, dan bus AKAP (Antar-Kota Antar-Provinsi). Sebab, sejumlah maskapai telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan tes cepat Covid-19. Namun, harganya bervariatif dan mahal.

Sebagai contoh, Sriwijaya Air mematok harga rapid test di kisaran Rp 350-450 ribu dan Lion Air Group yang hanya Rp 95.000. Operator bandara, PT Angkasa Pura II juga menyelenggarakan tes cepat bekerja sama dengan Kimia Farma, di mana per calon penumpang dikenakan biaya Rp 225 ribudi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

“Kita minta Kemenkeu agar rapid test diberikan subsidi pada mereka yang akan melakukan perjalanan,” ujar Budi, pekan lalu.

Saleh menilai, harga maksimal yang ditetapkan Kemenkes itu tetap masih mahal bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal, kebutuhan masyarakat akan rapid test kian meningkat dengan adanya regulasi pemerintah yang mensyaratkan tes untuk beraktivitas seperti menggunakan kendaraan umum.

Sumber: republika.co.id

 

Warga Pemukiman Padat Diminta Bersiap Hadapi Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan The HUD Institute.

pada Kamis (9/7) diketahui jika Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi. Saat ini lebih dari setengah (55%) populasi Indonesia hidup di perkotaan.

Praktisi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dodo Julliman P mengatakan, di tahun 2045 mendatang diperkirakan bahwa populasi penduduk perkotaan akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015 dimana 67,1%-nya tinggal diperkotaan. Dibandingkan negara-negara dengan penduduk perkotaan terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi.

Perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan yang tepat. Pada kenyataannya kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas terbatas dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut hasil pengolahan Susenas Tahun 2019, saat ini terdapat 15,5 juta (38,9%) rumah tangga perkotaan yang tinggal

di unit rumah dengan kondisi dibawah standar yang mayoritas disebabkan oleh kondisi air bersih dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi, terbatasnya lahan perkotaan untuk perumahan dan harga lahan serta rumah yang meningkat tajam telah membatasi ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Faktor-faktor ini menjelaskan pesatnya pertumbuhan kawasan kumuh berpenduduk padat di kota-kota besar Indonesia. Masyarakat permukiman kumuh sendiri memiliki resiko kesehatan yang cukup besar disebabkan oleh kondisi layanan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang tidak memadai,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

Covid Melonjak, Komisi IX: Jangan Malu Evaluasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Meski saat ini tengah menuju new normal atau kenormalan baru yang digembor-gemborkan pemerintah tapi kasus Covid-19 justru terus melonjak.

Bahkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang dilaporkan pemerintah kembali mencetak rekor, Kamis (9/7).

Ada tambahan 2.657 pasien baru sehingga total 70.736 orang telah terinfeksi penyakit ini.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetiyani mengatakan, Pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara menyeluruh kebijakan, penanganan yang sudah dilakukan oleh Gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah.

“Maka jangan ragu, jangan malu jangan merasa hina untuk mengevaluasi,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (9/7).

Salah satunya adalah, kata Netty, dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial di beberapa tempat yang telah menjadi transmisi baru. Juga mendasarkan setiap kebijakan itu pada ukuran ukuran yang scientific secara kuantitatif dan kualitatif. Sehingga jangan membua kebijakan yang tidak scientific atau sekedar populer.

Termasuk soal pematokan harga rapid test atau tes cepat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang parameternya belum jelas. “Namanya rapid test itu juga harus diperjelas dulu, bagaimana keakuratannya? Sudah katanya tidak akurat banyak yang palsu, ini pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah juga harus kuat,” kata Netty.

Kemudian, Netty juga meminta agar Pemerintah mendengarkan saran dan kritikan dari para epidemiolog dan para pakar kesehatan, termasuk terkait penerapan kenormalan baru. Bahkan di dalam konteks kesehatan tidak mengenal istilah new normal tapi yang dikenal adalah new norm atau norma baru. Akibatnya masyarakat menganggap new normal seolah-olah sudah bebas dari pandemi Covid-19.

“Karena memang pemerintah tidak memberikan konsep yang tepat tentang new normal. Padahal menurut teman-teman kesehatan seharusnya bukan new normal yang disampaikan oleh pemerintah tapi norm, norma baru,” ucap Netty.

Kemudian, seharusnya, pemerintah tidak gegabah mengangkat atau menyudahi PSBB. Namun PSBB juga tak bisa diulang lagi dari awal, karena sudah lewat momentumnya. Maka pemerintah harus memiliki peta, dan jangan hanya condong pada ekonomi, meski memang terdampak. Sebab pandemi Covid-19 basisnya adalah pada kesehatan.

Sumber: republika.co.id

 

Amphuri Yakinkan Dana Gagal Berangkat Haji Umroh Aman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengatakan, dana jamaah umroh, yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19, akan tetap aman di tangan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU). Calon jamaah juga tak perlu khawatir dengan travel umroh yang terancam gulung tikar terdampak pandemi Covid-19.

Sebab, semua dana umrah diawasi oleh Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

“Jamaah insya Allah tidak perlu risau. Saat ini dengan fungsi kontrol yang ketat dari Kementerian Agama (lewat Siskopatuh), tidak mudah bagi travel PPIU untuk gagal dengan dana tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Amphuri, Firman M Nur, Kamis (9/7).

Firman menjelaskan, dana jamaah tak bisa diselewengkan karena semua dana yang telah disetorkan ke akun bank milik PPIU akan tercatat di Siskopatuh. Kementerian Agama (Kemenag) akan mengetahui setiap jamaah yang telah membayarnya dan setiap jamaah juga akan diberikan bukti pembayaran.

Kemenag, lanjut dia, juga bisa melihat jumlah dana jamaah yang ada di akun bank milik PPIU dengan menggunakan Sikopatuh. “Kemenag bisa cek, itu kan sistem punya dia,” ucap Firman.

Adapun untuk dana yang ditarik PPIU, kata dia, Kemenag juga mengetahuinya. PPIU ketika menggunakan dana itu, untuk berbagai akomodasi ibadah umroh, juga akan memberikan bukti pembayarannya kepada jamaah. Mulai dari bukti pemesanan tiket pesawat, bus, penginapan, hingga visa.

“Bukti-bukti pembayaran ke pihak ketiga itu tidak diberikan ke Kemenag tapi itu jadi bukti PPIU saja dan jamaah juga akan menanyakan ‘kemana dana kami dibayarkan’,” ujar Firman.

Pemerintah Arab Saudi menutup ibadah umroh sejak 27 Februari lalu karena adanya pandemi Covid-19. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan ibadah umroh akan dibuka kembali. Kendati demikian, Kemenag telah mendorong agar PPIU menjadwal ulang pemberangkatan jamaah.

Sedangkan untuk ibadah Haji, pemerintah Saudi telah memutuskan untuk menggelarnya secara terbatas tahun ini. Hanya umat Islam yang sudah menetap di Arab Saudi yang boleh melaksanakan ibadah Haji.

Sumber: ihram.co.id

 

Kurban Online Didominasi Generasi Millenial

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Resource Mobilization Dompet Dhuafa Doni Marlan mengatakan, tahun ini Dompet Dhuafa lebih menargetkan generasi milenial untuk berkurban meski di tengah pandemi.

Penanggungjawab Marketing Qurban Dompet Dhuafa ini juga mengatakan, kaum milenial sangat memerlukan penyaluran edukasi dan sosialisasi untuk berqurban. “Sasaran semua umur yang sudah dan ada mempunyai kemampuan untuk berkurban,” kata Doni, Kamis (9/7).

“Khususnya milenial yang menjadi edukasi dan sosialisasi kesadaran untuk kurban,” sambungnya. Di sisi lain, Direktur Karya Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa, Zainal Abidin Sidik mengatakan, berdasarkan kisaran usia pequrban yang terdata, kaum milenial hampir mendominasi di seluruh platform resmi Dompet Dhuafa.

“Kami belum bisa menentukan range usia para pekurban. Tapi kalau menilik media promosi kami yang mayoritas di platform digital, kami menduga mayoritas dari kalangan milenial. Penjualan di market place digital juga menunjukkan trend yang sama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan, meski di tengah pandemi, namun antusias umat untuk berqurban, nyatanya tidak menyurut. Hal tersebut terlihat dari target qurban harian Dompet Dhuafa yang selalu di atas 100 persen.

“Target harian kami semua di atas 100 persen, sampai hari ini,” kata Zainal saat dihubungi Republika, Kamis (9/7). Tahun ini, Dompet Dhuafa menyediakan 30 ribu domba kambing dan 1.000 sapi, atau setara dengan 37 ribu domba kambing.

Jumlah ini, lebih banyak jika dibandingkan dengan stok yang disediakan Dompet Dhuafa tahun lalu, yang keseluruhannya hanya berjumlah sekitar 21 ribu. “Target tahun ini, 1.500-an domba/kambing standar, 1.000 ekor medium, 1.800-an ekor premium dan 150-an sapi,” ujar Zainal.

Penanggungjawab Penyediaan Stock dan Distribusi Qurban itu meyakini, antusiasme masyarakat akan terus meningkat, terutama di detik-detik akhir sebelum perayaan Idul Adha. “Trend dari hari ke hari sampai hari raya biasanya naik, dan puncaknya 2-3 sebelum Idul Adha,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Komnas Haji Umrah Minta Pemerintah Bantu Industri Travel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komnas Haji Umroh telah mengusulkan pemerintah membantu pengusaha di sektor umroh dan haji khusus. Bantuan yang diusulkan komnas misalnya memberikan kebijakan bantuan pinjaman, subsidi komponen biaya, keringanan fiskal, dan pemotongan pajak.

CEO Travel Taqwa Tours Rafiq Jauhary mengaku tidak terlalu berharap pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang. Tidak terlu berharapnya terhadap bantuan uang mengingat kas negara sudah banyak keluar membantu warga terdampak Covid-19.

“Saya tidak terlalu berharap dibantu dalam bentuk finansial,” katanya saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (9/7).

Memang suatu hal yang mustahil mengingat jumlah PPIU sedikit dan masing-masing keperluan perusahaan berbeda. Jadi bantuan yang pantas diberikan pemerintah kepada pengusaha di sektor ini adalah dengan melonggarkan aturan yang selama ini memberatkan. “Setidaknya aturannya dilonggarkan saja,” katanya.

Ia mencontohkan aturan yang mesti dilonggarkan seperti akreditasi, sertifikasi yang memakan biaya puluhan juta itu mesti dilonggarkan, termasuk surveillance tahunannya. BUMN seperti Garuda Indonesia hadir membantu travel umroh dengan kemudahan tiket penerbangan umroh. “Jadwal keberangkatan diperbanyak, biaya ditekan, booking fee diringankan,” katanya.

Menurut Rafiq bantuan-bantuan semacam di atas itu sudah sangat membantu para pengusaha PPIU daripada bantuan dalam bentuk finansial. Karena bantuan finasial belum tentu menjawab persoalan karena kebutuhan masing-masing perusahaan berbeda. “Itu saja sudah cukup menggembirakan,” katanya.

Rafiq memastikan dalam kondisi seperti ini travel umrah juga ingin menguatkan ekonomi dalam negeri. Daripada potensi sejumlah 1 juta jamaah diambil maskapai asing, mending dibawa ke maskapai dalam negeri. “Tapi ya jangan kayak kemarin lah, tiket Garuda justru paling mahal dibanding maskapai manapun,” katanya.

Sumber: ihram.co.id

 

Pandemi, Kondisi 42,5 % Startup Kritis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Efek pandemi tidak dapat dimungkiri berdampak hampir ke seluruh sektor industri. Salah satu yang terdampak di antaranya adalah perusahaan rintisan atau startup.

Rupanya, efek pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi startup. Hanya 33% dari 139 startup di Indonesia yang disurvei mengaku berkondisi baik saat pandemi melanda.

“Di Mei, kondisi berubah dari yang sangat baik tinggal 33%, sedangkan yang biasa saja 24,5%, dan yang tidak baik 42,5%,” ujar Mulya Amri, Direktur Riset Katadata Insight Center, Kamis (9/7/2020).

Perubahan kondisi ini, menurut Mulya, terlihat jika dibandingkan pada bulan yang sama pada 2019. Pada Mei 2019, setidaknya ada sekitar 75% atau 74,8% mengatakan kondisinya baik, 21,6% biasa saja, sedangkan hanya 3,6% kondisinya tidak baik.

Kemudian, setengah dari startup yang disurvei mengaku mampu bertahan hingga setahun dalam kondisi pandemi seperti ini.

“Berapa lama sejak pandemi bisnis bisa bertahan, hampir 50% (mengaku) bisa bertahan sampai setahun,” lanjutnya.

Mulya menyebut ada beberapa faktor yang membuat sejumlah startup mampu bertahan di tengah pandemi.

“Ada faktor kestabilan juga. Bisnis bertahan ada beberapa faktor, bisnis model bagus di kala pandemi, ada juga perusaahaan yang punya cadangan besar, nafasnya kuat,” katanya.

Namun, ada juga segelintir startup yang rupanya tidak mampu bertahan lebih lama di masa pandemi ini.

“10% bisa bertahan kurang dari tiga bulan. 10% ini mungkin sudah tutup. Ini perusahaan-perusahaan yang sedang berjuang, mungkin ada beberapa gugur, ada yang bertahan. Misal pengurangan karyawan dan lain-lain,” ungkapnya.

139 startup yang disurvei dikumpulkan dengan metode purposive sampling dan diperoleh dari enam sektor prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan, pertanian, logistik, pariwisata dan maritim, dan juga sektor lain, seperti ekonomi digital, marketplace, IT dan lain-lain.

Sumber: republika.co.id

 

Pemkot Bogor Siapkan Aturan Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan surat edaran mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana mengatakan, surat edaran tersebut sudah disetujui Wali Kota Bogor. Pada intinya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta para penjual dan panitia kurban menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Insya Allah paling telat Senin surat edaran ini beredar di masyarakat sebagai pedoman untuk pelaksanaan penjualan dan pemotongan hewan kurban di masa pandemi,” katanya usai rapat pembahasan protokol kesehatan pemotongan hewan kurban di Balai Kota Bogor, Kamis (09/07/2020).

Dalam panduan protokol kesehatan kata Anas, penjual hewan kurban harus melaporkan kepada camat melalui lurah setempat mengenai kesiapan protokol kesehatan. Pihaknya melarang penjual hewan kurban berjualan di badan jalan, trotoar, taman kota atau diatas saluran air.

Selain itu, hewan kurban harus memiliki SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari daerah asal dan melaporkan ke DKPP Kota Bogor. Sementara saat pemotongan hewan kurban, tempat pemotongan hewan beserta rumah ibadah melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan hewan kurban.

“Di lokasi tempat pemotongan hewan kurban harus menerapkan personal hygiene dan physical distancing, menyediakan thermo gun, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, hand sanitizer, tempat untuk membuang limbah (Septik tank/dikubur) dan tidak membuang limbah ke aliran sungai,” katanya.

Bagi petugas pemotong hewan harus dalam kondisi sehat. Jumlah petugas di lokasi pemotongan dibatasi sesuai dengan luasan area pemotongan hewan kurban. Diwajibkan menggunakan baju lengan panjang, membawa baju pengganti, masker, face shield, dan sarung tangan, serta panitia  menyediakan deterjen untuk merendam baju yang sudah dipakai setelah selesai proses pemotongan.

“Dianjurkan untuk membawa peralatan pemotongan masing-masing (tidak saling meminjamkan alat), melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah pelaksanaan pemotongan hewan.  Pada saat menangani daging atau jeroan tidak saling berhadapan dan tidak merokok.

Selesai pemotongan hewan kurban agar segera mandi, ganti baju, dan merendam baju dalam ember yang berisi detergen,” jelasnya.

Anas menyarankan kepada para pekurban tidak menghadiri pemotongan dan panitia memberikan layanan menyaksikan secara daring, adapun haknya diantarkan langsung oleh petugas. Jika hadir menyaksikan diberi tanda batas tempat berdiri dan menggunakan masker.

“Pada saat distribusi daging kurban untuk menghindari kerumunan, Petugas/RT/Ketua Komplek mengantar daging kurban ke rumah-rumah warga yang berhak menerima. Potongan daging dikemas dalam besek atau wadah yang bersih serta terpisah dari jeroan, dianjurkan menggunakan kantong atau wadah yang ramah lingkungan.   Penanganan daging, jeroan, dan pendistribusiannya harus selesai dalam waktu 4 jam setelah proses penyembelihan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya meminta agar surat edaran tersebut dijalankan dengan baik. Hal ini agar tidak terjadi penularan Covid-19.

“Pengawasannya memang harus diperketat oleh RW Siaga dan Satpol PP,” tegasnya.