Berita Terkini

Tolak Komunis, Makom Ajak Tokoh, Kiai, dan Jawara Banten Aksi 15 Juli

Redaktur: Mazaya

BANTEN(Jurnalislam.com)– Menes Anti Komunis (Makom) Banten akan menggelar aksi tolak RUU HIP dan ideologi komunis hari Rabu, 15 Juli 2020.

Perwakilan Makom KH Ali Subromalisi mengajak dan menyerukan tokoh dan jawara Banten ikut terlibat dalam rangka apel siaga menolak RUU HIP.

“Kami mengundang kepada seluruh Ormas,Baik ormas Islam,Ormas Nasional serta tokoh dan Para jawara Serta seluruh  masyarakat Pandeglang Banten untuk bisa hadir dalam rangka menolak kebangkitan PKI,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (12/72/2020).

Acara Deklarasi penolakan  dan Apel Siaga menurut KH Ali akan diaksanakan pada hari Rabu 15 Juli ba’da zuhur di Lapangan Alun-alun Menes Pandeglang Banten.

Dalam aksi, menurut Kiai Ali, akan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan peserta diwajibkan menjaga jarak serta menggunakan masker.

Karenanya, Makom berharap para tokoh dan kiai serta pimpinan pondok pesantren, pimpinan Ormas, pimpinan padepokan, para jawara dan seluruh Masyarakat Pandeglang Khususnya Umumnya Banten, untuk bisa hadir dalam acara Apel Siaga,

“Demi kemaslahatan Agama Bangsa dan Negara. Karena PKI adalah musuh agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

 

Corona Melonjak, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Itu menjadi pertanda semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik.

“Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal,” ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menampung warga yang teridentifikasi positif.

Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif.

“Semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” ujar Mufida.

sumber: republika.co.id

Kemenag Diminta Fasilitasi Bantuan Covid-19 untuk Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, Kementerian Agama (Kemenag) untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren dari Covid-19.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menuturkan, pihaknya sudah berulangkali menyampaikan agar Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius kepada pesantren.

Dia mengaku, sudah mengusulkan agar Kemenag juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Pesantren baik yang langsung maupun jarak jauh khususnya untuk Pondok Pesantren dan madrasah.

Bahkan, pihaknya mengusulkan, opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk tujuan itu, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama.

Dikatakannya, Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

“Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekunsi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa Pesantren bagi Indonesia,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hidayat menuturkan, pada raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/6) lalu, muncul usulan tambahan anggaran 2020 sebesar Rp 2,8 triliun untuk fasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebesar Rp 2,36 triliun.

Dia berharap, Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut dan Kemenag segera mendistribusikannya kepada pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan amanah.

Selain itu HNW juga mendorong Kemenag mengalokasikan anggaran yang tidak terpakai/terealisasi di ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 1,2 triliun, karena pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun ini.

sumber: republika.co.id

Amanat UU, Pemerintah Wajib Bantu Pesantren di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, Kementerian Agama (Kemenag) untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren dari Covid-19.

Baik dari kelembagaan, kesehatan maupun menanggulangi dampak ekonomi, dengan secara konsekuen menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren, baik yang tradisional, modern, mu’adalah maupun yang memadukan antara ilmu Agama dengan Umum. Di era pandemi Covid-19, banyak Pesantren yang terdampak, kehadiran UU ini makin relevan, dan karenanya penting secara konsekuen dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pelaksana UU,” ujarnya dalam siaran pers Sabtu (11/9)

Menurut HNW, Pasal 42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

Selain itu, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa: (a) bantuan keuangan; (b) bantuan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknologi; dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

“Dukungan-dukungan itu tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga berdampak bagi Pesantren”, tuturnya.

sumber: republika.co.id

Covid-19 Dinilai Berpeluang Kuatkan Kemandirian Bangsa

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menilai, dampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) berbeda dengan krisis moneter di Indonesia. Saat krisis moneter, Indonesia masih bisa meminta bantuan, tapi kini dengan pandemi covid tidak bisa.

Menurutnya, krisis moneter 1998 hanya terjadi di beberapa negara. Yakni Indonesia, Thailand, dan Korea. Malaysia juga ikut terimbas, namun sedikit. Itupun segera bisa diatasi. Namun Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia. Jadi, ketika dulu Indonesia meminta bantuan pada IMF, Jepang, atau negara-negara Eropa, kini tidak bisa.

“Sehingga timbul suatu kemandirian bangsa. Itu yang harus dijaga. Kita pasti bisa,” ujar JK dalam Webinar Series SBM ITB, From Surviving to Thriving: Business After Covid-19, akhir pekan ini.

JK menjelaskan, nasib orang saat ini berada di tangan saintis, melalui vaksin Covid-19 yang akan mereka ciptakan. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali normal setelah vaksin ditemukan sekitar 2-3 tahun.

“Setelah vaksin ditemukan akan diuji klinis sekitar awal tahun depan. Setelah itu baru bikin atau memperluas pabrik. Lalu baru produksi masal. Jadi selama itu (2-3 tahun) harus siap-siap pakai masker,” katanya.

Setelah vaksin berhasil, kata dia, ekonomi pun akan kembali normal. Karena masyarakat sudah tidak takut untuk keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas.

CEO of Dharma Group, Irianto Santoso mengatakan, Covid-19 memukul industri otomotif. Tak terkecuali industri komponen otomotif yang dipimpinnya. Kondisi ini pun, kata dia, membuat supply chain terganggu. Komponen yang seharusnya impor, sulit didapatkan.

Hingga perusahaannya menjadikan kendala ini sebagai kesempatan untuk membuat komponen tersebut secara lokal di fasilitas milik sendiri. “Kami akhirnya buat sendiri dan ada yang kerja sama dengan suplier,” tutur dia.

Sumber: republika.co.id

Sandi: UMKM Berperan Penting di Tengah Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Tokoh Enterpreneur Indonesia, Sandiaga Uno berharap, pemerintah pusat dan daerah mereorientasi sektor ekonomi dalam menyikapi keadaan terkini.

Menurut dia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menjaga roda ekonomi di Jakarta, bahkan secara umum di Indonesia. Sehingga, demi menghidupkan ekonomi masyarakat di tengah Covid-19, revitalisasi UMKM menjadi kunci.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, UMKM yang merupakan penyumbang 97 persen lapangan kerja, memiliki masa sulit dengan menurunnya penjualan, kendala permodalan, menurunnya pesanan, logistik yang tidak lancar, hingga acaman gagal bayar yang berpotensi bermasalah pada sektor keuangan.

“Karenanya, pemerintah perlu memprioritaskan kembali fokus ekonomi, pasalnya di setiap krisis peran UMKM sangat besar untuk bangkit, kata Sand, Ahad (12/7).

Dikatakan Sandi, pemerintah saat ini sudah membuat paket kebijakan untuk membantu pelaku UMKM dengan anggaran Rp 34,15 triliun, namun  realisasinya masih rendah. Padahal, kata dia, pelaku UMKM juga memiliki keluarga yang harus dihidupi, ditambah adanya tekanan akibat naiknya biaya rumah tangga, kata Sandi.

Dengan kondisi seperti itu, Sandi menyarankan, pemerintah Indonesia harus membalikkan tren saat ini. Caranya adalah dengan memberikan dukungan insentif dan serial paket kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi para pelaku UMKM dalam masa pandemi ini adalah terganggunya pasokan. Terutama yang tergantung pada barang impor dan produk kesehatan serta pangan.

Dia menegaskan, ada lima gagasan aman pangan yang bisa dijalankan untuk memajukan peningkatan sector pertanian. Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi bahwa akan terjadi krisis pangan secara global. Di Indonesia, produksi beras Indonesia tahun 2019 berada di kisaran 31, 31 juta ton, sedangkan kebutuhan beras sebesar 29.6 juta ton per tahun.

Founder OK OCE Indonesia ini mengatakan, permintaan pangan saat ini sangat besar. Dia juga menyatakan lima gagasan aman pangan, yakni di era pandemi, negeri ini berpeluang mengejar defisit dan mencegah krisis pangan. Kedua, menumbuhkan ketahanan pangan mulai dari lingkup keluarga hingga bangsa.

Ketiga, melipatgandakan kapasitas produksi pangan lokal. Keempat, perkaya food mix dengan bahan baku asli Indonesia, terutama ikan. Terakhir, terapkan teknologi , ciptakan green jobs untuk generasi muda.

Tidak hanya itu, Sandi juga menjelaskan, krisis pangan bisa saja terjadi karena perubahan iklim, cuaca.

Sementara yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan teknolgi dalam urusan pangan. Saat ini ada teknologi yang sudah sangat maju. Maka, akan muncul juga lapangan pekerjaan bila kita memanfaatkan teknologi pangan ini,” ujar Sandi.

Sumber: republika.co.id

 

Hagia Sophia Jadi Masjid Diprotes Negara Barat, Erdogan Cuek

Redaktur: Mazaya

TURKI(Jurnalislam.com)—Presiden Turki Erdogan akhirnya mengumumkan secara resmi Hagia Sophia di Istanbul sebagai sebuah masjid. Pembukaan bangunan bersejarah dunia itu sebagai tempat ibadan umat Muslim akan dilakukan dalam dua minggu mendatang.

Pernyataan Erdogan keluar setelah pengadilan tinggi memutuskan konversi Hagia Sophia menjadi museum pada tahun 1938 adalah ilegal.

Erdogan melakukan ini dengan mengesampingkan protes negara-negara Barat untuk tidak mengubah status museum yang sebelumnya masjid itu.

Sebelumnya, Amerika Serikat, Rusia, dan Yunani menentang keras perubahan status Situs Warisan Dunia UNESCO.

Hagia Sophia adalah titik fokus dari kekaisaran Byzantium Kristen dan Kekaisaran Ottoman Muslim dan sekarang menjadi salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di Turki.

Kementerian kebudayaan Yunani menggambarkan keputusan pengadilan sebagai “provokasi terbuka” bagi dunia yang beradab. Sementara UNESCO mengatakan menyesalkan hal ini.

“Disimpulkan bahwa akta penyelesaian menetapkannya sebagai masjid dan penggunaannya di luar karakter ini tidak dimungkinkan secara hukum,” kata pengadilan Turki yang jadi dasar aturan baru Erdogan, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Sumber: cnbcindonesia

CPCS: Publik Lebih Ingin New Normal Ketimbang PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sebulan berlalu sejak dilonggarkannya kehidupan perekonomian di berbagai daerah. DKI Jakarta memberlakukan PSBB transisi, sedangkan beberapa daerah lain sudah mengakhiri status PSBB. Meskipun demikian kurva Covid-19 menunjukkan masih naiknya kasus positif secara nasional.

Sementara itu sejumlah negara kembali memberlakukan lockdown setelah muncul gelombang kedua penyebaran virus corona. Di antaranya kota Melbourne di negara bagian Victoria Australia, kota Beijing dan sekitarnya di China, dan beberapa wilayah di benua Eropa.

“Secara mutlak, mayoritas publik lebih menginginkan tetap diterapkannya new normal, seandainya gelombang kedua Covid-19 terjadi, yaitu mencapai 82,4%,” ungkap Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) Tri Okta S.K. dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7/2020).

Menurut Okta, new normal diakui telah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat, dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Hanya sebagian kecil publik yang memilih diberlakukan kembali PSBB, yaitu sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,8%.

Pilihan tersebut tidak lepas dari dampak ekonomi yang memukul hampir seluruh sektor usaha, besar dan kecil. Seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), krisis kesehatan telah berkembang menjadi krisis ekonomi, ditandai dengan ancaman pertumbuhan negatif pada kurun 2020. Berbeda dengan krisis 1998, di mana waktu itu sektor UKM mampu bertahan.

Sumber: sindonews.com

Angka Corona Melonjak, Pakar: Hati-hati dengan Pelonggaran!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Syaputra mengingatkan, pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan kelonggaran terkait pandemi virus Corona (Covid-19).

Kata Hermawan, berdasarkan data saat ini, kasus virus corona masih terus menunjukkan peningkatan yang berarti masih jauh dari puncak pandemi virus Corona.

“Oleh karena itu memang pemerintah sejak awal kami sampaikan harus hati-hati dalam memberikan kelonggaran semua sektor aktivitas, apalagi sektor yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pariwisata, termasuk aktivitas indoor seperti mall, tempat karaoke, restoran, bar dan lainnya,” kata Hermawan, Minggu (12/7/2020).

Menurut Hermawan, pembatasan sosial yang saat ini dilaksanakan cenderung longgar. Banyak tempat yang bukan menjadi prioritas justru dibuka, hal tersebut berpotensi meningkatkan kasus baru.

Kecuali tambah Hermawan, tempat tempat tersebut memang menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pasar dengan catatan memperhatikan perkembangan kasus.

“Jadi sebenernya namanya pembatasan sosial itu tidak semua tempat bisa dibuka kecuali adanya alasan khusus, tapi kalau tempat wisata memang dari awal kami tidak merekomendasikan untuk dibuka, mall bisa dibuka secara terbatas waktu, tapi kalau itu meungkinkan ditutup malah lebih baik,” terangnya.

“Apalagi belakangan WHO memberikan announcement (pengumuman) potensi aerosol atau adanya virus yang mengambang yang sangat mungkin terjadi ada aktivitas ruang tertutup. Yang aktivitas terbuka saja kita menghindari apalagi aktivitas tertutup,” tambahnya.

Karenanya lanjut dia, kenaikan angka corona yang terjadi seperti di Jakarta, Jawa Timur memasng sudah di prediksi sejak awal. Terlebih kota tersebut meeupakan daerah industri, padat, dan masih minimnya kesadaran masyarakat.

“Oleh karena itu kita tetap mengimbau kita sebagai masyarakat punya kesadaran punya kesabaran daya tahan menghadapi Covid-19 sembari pemerintah melakukan pengawasan protokol kesehatan,” tutupnya.

sumber: sindonews.com

Bio Farma dkk Siap Produksi Obat Covid dan Tes PCR

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Holding BUMN Farmasi menyatakan kemampuannya membuat sendiri obat COVID-19 seperti Chloroquine dan Hidrocholoroquine. Termasuk kemampuan memproduksi PCR untuk memenuhi kebutuhan 2 juta unit per bulan.

Direktur Utama Bio Farma yang juga Direktur Utama Induk Holding BUMN Farmasi Honesti Basyir mengatakan, holding farmasi telah memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.

Salah satunya kemampuannya meningkatkan ketersediaan produk, juga menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi, terutama untuk COVID-19.

Menurut Honesti, Bio Farma beserta PT Kimia Farma dan PT Indofarma, fokus untuk menyediakan obat yang sudah masuk ke protokol pemerintah. Saat ini yang sudah mampu diproduksi sendiri seperti Chloroquine dan Hidrocholoroquine.

Chloroquine adalah obat anti malaria. Obat ini digunakan di Indonesia untuk menangani pasien COVID-19. Saat ini, Indonesia masih melakukan importasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terakhir, Indonesia mengimpor 3 juta Chloroquine.

“Holding BUMN Farmasi juga berkolaborasi untuk pengembangan vaksin, obat dan test diagnostik. Pihaknya bekerjasama dengan lembaga riset nasional perguruan tinggi dan lembaga lainnya. Juga mencari potensi kerja sama dengan lembaga Riset di luar negeri,” kata Honesti dalam keterangan resminya.

Bio Farma, ujar dia, telah memproduksi sendiri Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Sampai dengan bulan Juli 2020, Bio Farma sudah memproduksi sebanyak 140 ribu kit. 100 ribu pertama sudah didonasikan ke 45 laboratorium yang tersebar di Indonesia.

Sumber: sindonews.com