Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah terus “tancap gas” menjalankan program penyederhanaan birokrasi yang sudah dicanangkan sejak Desember tahun lalu. Pandemi Covid-19 justru membuka wajah dan cara kerja birokrasi yang sesungguhnya dalam menghadapi krisis.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PRB) perubahan jabatan struktural ke fungsional dengan memangkas Eselon III-V sudah berjalan 68%. Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan seluruh sekjen, sesmen, dan sestama dari kementerian dan lembaga, serta sekda provinsi, kabupaten, dan kota terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya menyederhanakan birokrasi.

Dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi,  Waki Presiden Maruf Amin mengeluarkan unek-uneknya mengenai kinerja lambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19. Ma’ruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada seluruh sendi kehidupan, terutama kesehatan dan ekonomi.

“Pemerintah telah mengalokasi dana Rp695 triliun untuk memulihkan kedua sektor itu. Salah satu sumbatannya, birokrasi yang lambat merespons keadaan,” keluhnya dalam rapat dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengungkapkan beberapa permasalahan birokrasi dalam menangani pandemi, seperti lambatnya proses perencanaan, penganggaran, ketidakakuratan data, serta overlapping antar kementerian dan lembaga.

“Pandemi COVID-19 harus menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi, mengubah cara kerja. Tingkatkan kualitas SDM dan melakukan kolaborasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

DEPOK(Jurnalislam.com)–Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan pihaknya tidak menerima laporan dari management Giant Margo City perihal adanya satu karyawan yang terindikasi positif. Pihaknya justru tahu info tersebut dari pesan yang beredar.

“Kami belum menerima laporan dari pihak mereka (Giant). Tadi baru kita hubungi manajemen Margo City saja. Kami segera investigasi lapangan. Hasil investigasi sebagai bahan kebijakan yang akan diambil terhadap Giant yang di Margo City,” kata Dadang, Senin (10/8/2020).

Pihaknya mengaku tidak tahu alasan managemen tidak melapor pada Gugus Tugas. Yang jelas pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

“Segera setelah hasil investigasi kita ambil langkah. Sementara saat ini dengan protokol ketat dulu. Kami akan lakukan tindakan tegas karena tidak melapor ke Gugus Tugas Depok,” tegasnya.

Sementara itu Marcom Manager Margo City, Reza Ardiananda menuturkan, pihak Giant sudah berkoordinasi dengan pihak Gugus Tugas. Dia membenarkan adanya satu karyawan Giant Margo City yang terindikasi. Namun karyawan tersebut sudah ditangani tim medis.

“Pihak management Giant berkordinasi dengan Satgas Covid19 Kota Depok. Bahwa memang salah satu karyawan di Giant Margocity terindikasi Covid-19, namun sudah ditangani dengan mengikuti protocol kesehatan oleh pihak manajemen Giant,” katanya.

Sumber: sindonews.com

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua komunitas pemukiman bersinergi dengan aparatur negara untuk melaksanakan dan mengawasi kepatuhan warganya dalam menetapkan protokol kesehatan.

Jika setiap komunitas pada tingkat RT/RW peduli dan berpartisipasi menerapkan protokol kesehatan, maka upaya memutus rantai penularan Covid-19 akan berhasil.

“Saya mendorong setiap pemerintah daerah untuk turun ke setia pemukiman dan mengajak warga melaksanakan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Karena kesadaran dan peran masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan kita memerangi Covid-19,” ujar Bamsoet, Senin (10/8).

Mantan Ketua DPR RI menegaskan lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini tidak bisa dibiarkan. Berbagai upaya pemerintah untuk meredam dan memutus rantai penularan Covid-19, termasuk pelibatan TNI, perlu didukung penuh. Semisal, pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo dengan menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana kedua komite itu.

“Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pun telah mengerahkan Babinsa dari tiga matra untuk menegakan penerapan protokol kesehatan,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai kebijakan tersebut menunjukan kesungguhan dan kerja keras pemerintah merespons ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Dengan berbagai cara dan pendekatan, kesehatan masyarakat harus dilindungi dari ancaman Covid-19.

Di saat bersamaan perekonomian masyarakat harus dikelola sedemikian rupa agar tidak terjerumus ke dalam krisis. Dua tujuan strategis ini bisa terwujud jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Karenanya, kepedulian setiap komunitas pada semua pemukiman sangat penting dan menentukan. Akan sangat ideal jika setiap pemerintah daerah tidak lagi hanya menerbitkan kebijakan atau instruksi, melainkan lebih mengedepankan ajakan bekerjasama dengan setiap pengurus RT/RW dalam penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan,” kata Bamsoet.

Sumber: republika.co.id