Berita Terkini

Angka Corona RI Tembus 160 Ribu Kasus

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif covid-19

di Tanah Air. Tercatat penambahan kasus positif Covid-19 hingga 26 Agustus 2020 sebanyak 2.306 kasus. Dengan demikian akumulasi kasus Covid-19 sebanyak 160.165 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 23.312 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 115.409 orang. Sementara jumlah yang meninggal kini sebanyak 6.944 orang. Sementara itu, sebanyak 77.056 suspect Covid-19.

Sebelumnya, kemarin total kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 25 Agustus 2020 berjumlah 157.859 orang. Untuk kasus yang sembuh sebanyak 112.867 orang, sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 6.858 orang.

Sumber: sindonews.com

Disiplin Protokol Covid Harus Dijalankan Secara Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, pandemi covid-19 belum berakhir, sementara vaksin belum ditemukan.

“Sambil menunggu vaksin tersedia, mari kita tegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tanpa terkecuali,” ujar saat membuka secara virtual Seminar Nasional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung bertema: “Penguatan & Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia”, Rabu (26/8).

Karena itu, ia meminta masyarakat selalu menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak fisik, rajin mencuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Sebab, hanya dengan itu, penyebaran virus Covid-19 bisa dicegah.

“Jalankan dan tegakkan protokol kesehatan tersebut dalam setiap aktivitas kita agar kita dapat mengendalikan pandemi ini,” ungkapnya.

Kampanye penggunaan masker kembali digaungkan Pemerintah di tengah masih melonjaknya kasus positif Covid-19. Hal ini juga yang disinggung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas Senin (24/8) kemarin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan promosi disiplin masyarakat agar mengenakan masker selama melakukan aktivitas masih belum gencar. Bahkan, ia menilai, kampanye penggunaan masker ini juga masih belum terlihat di lapangan.

“Saya juga rapat yang lalu kita sudah berbicara lagi mengenai kedisiplinan masyarakat yang ini menjadi kunci bagi pemulihan covid. Saya melihat urusan promosi untuk memakai masker ini belum kelihatan, setelah habis rapat itu. Baik di media, di lapangan dengan membagi masker,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8)

Sumber: sindonews.com

Rencana Pembukaan Bioskop Perlu Kajian Matang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Juru Bicara Pemerintah sekaligus Ketua Tim Pakar Satgas Covid Wiku Adisasmito  menegaskan dalam pembukaan bioskop dan cinema dalam masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19 harus dilakukan kajian dengan matang.

“Kami dari para pakar Satgas Penanganan Covid-19, telah membuat beberapa kajian selama beberapa minggu terakhir terhadap kemungkinan pembukaan bioskop dan cinema dengan mempertimbangkan berbagai hal yang penting. Terutama dari aspek kesehatan, dari aspek sosial, dan aspek ekonomi,” ungkap Wiku dalam konferensi pers di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Wiku mengatakan, bioskop dan cinema memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat. ”

Karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental, fisik dari penonton dan masyarakat yang juga ditingkatkan. Bioskop cinema salah satu kontributor untuk itu, dalam rangka mengatasi Covid,” katanya.

Di sisi yang lain, tegas Wiku, ada beberapa pertimbangan dari kesehatan yang perlu diperhatikan dalam rangka pembukaan bioskop dan cinema ini di Indonesia. “Kami perlu sampaikan dalam konteksnya Satgas, dalam pembukaan sebuah aktivitas sosial ataupun ekonomi itu perlu melalui suatu proses yang cukup panjang.”

Sumber: sindonews.com

Pemerintah Didorong Kampanye Wajib Masker untuk Anak dan Remaja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota DPD RI Fahira Idris mengimbau agar pemerintah menggencarkan sosialiasi pemakaian masker untuk anak-anak.

Hal tersebut menyusul dikeluarkannya pedoman baru oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Anak-anak PBB (UNICEF) tentang pemakaian masker anak-anak berusia 12 tahun ke atas  untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19.

“Selain berpotensi terpapar, berbagai penelitian juga menyebutkan anak terutama remaja lebih berpotensi menularkan virus corona SARS-CoV-2 ke orang lain. Oleh karena itu, kampanye wajib memakai masker bagi anak terutama ketika harus berada di luar rumah mesti digencarkan oleh Pemerintah lewat Kementerian terkait dan pemangku kepentingan anak lainnya,” kata Fahira, Selasa (25/8).

Fahira juga meminta Kemendikbud menugaskan seluruh guru (SD-SMP-SMA) dan Kemenag menugaskan guru (MI, MTs, MA) yang saat ini sebagian besar melakukan pembelajaran jarak jauh agar tiap hari mengingatkan semua muridnya terutama yang sudah 12 tahun ke atas untuk wajib memakai masker saat berada di luar rumah termasuk saat di lingkungan yang berada di dekat atau sekitar rumah masing-masing. Sementara itu, KPPPA juga diminta lebih responsif menggencarkan kampanye persuasif yang menyasar keluarga (ayah, ibu, anak) untuk sadar bermasker. Harapannya, keluarga sebagai unit terkecil menjadi perisai utama pencegahan Covid-19 dengan cara paling sederhana yaitu mengenakan masker.

“Jadi, selain menyasar anak, kampanye ini juga menyasar orang tua agar tidak abai. Karena memang harus diakui masih ada orang tua yang juga tidak disiplin memakai masker dan itu ditiru anaknya,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika tiap hari guru mengingatkan anak untuk wajib pakai masker saat harus berada di luar rumah, diharapkan kesadaran anak dapat terbangun. Bahkan, juga diharapkan bisa menjadi pengingat orang tuanya masing-masing agar disiplin memakai masker.

Sumber: republika.co.id

Ratusan Karyawan Positif Covid, Klaster Perkantoran Karena Perusahaan Tidak Terbuka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sebanyak 238 karyawan pabrik LG Indonesia di Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19. Bukan kali ini saja pabrik atau perusahaan melaporkan pekerjanya terinfeksi Covid-19 dalam jumlah besar.

Sebelumnya, sudah ada pabrik Unilever, Denso, Sampoerna, dan juga Hitachi yang karyawannya terpapar Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan Pemprov Jabar siap membantu Pemkab Bekasi melakukan pelacakan. Saat ini penanganan kasus di LG Indonesia sudah ditangani gugus tugas daerah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar.

“Kalau Bekasi minta bantuan, Insya Allah tim kita akan turun ke Bekasi. Saat ini tim dari gugus tugas provinsi sedang berkoordinasi dengan Bekasi,” ujar Daud, Rabu (26/8).

Sementara menurut Daud, berdasarkan data dari aplikasi Pikobar, di Jawa Barat pada Selasa (25/8) terdapat 250 penambahan kasus baru. Terbanyak ada di Kota Bekasi dengan 76 kasus baru, disusul Kabupaten Bekasi dengan 55 kasus. Kemudian ada Kota Depok 23 orang dan Kota Bogor 18 orang.

Kepala Dinas Kesehatan yang juga juru bicara Gugus Tugas Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan Dinas Kesehatan sudah menjalankan pelacakan pekerja pabrik LG. “(Sudah melakukan pelacakan) Dari hari Sabtu,” ujar Alamsyah kepada wartawan.

Pelacakan dilakukan kepada mereka yang kontak erat yaitu keluarga maupun karyawan LG Indonesia. Mereka yang dilacak langsung dites usap. Untuk di pabrik LG Cikarang saja sudah 700 karyawan yang melakukan dites usap.

Klaster Covid-19 dari pabrik LG disebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Suhup, kadang terjadi ketika perusahaan kurang terbuka sejak awal kasus. Laporan baru dilaporkan ketika pihak perusahaan sudah kewalahan.

“Salah satu kelemahan dari perusahaan ketika ada awal kejadian, mereka terkadang tidak proaktif melapor kepada kita. Kalau sudah kejadian mereka tidak bisa menangani, baru mereka lapor,” tutur Suhup saat dihubungi wartawan, Selasa (25/8).

Padahal, lanjut dia, ketika ada satu karyawan yang positif Covid-19 urusannya bukan lagi melakukan pemeriksaan terhadap seorang saja, melainkan juga keluarga serta lingkungan sekitar.

Di sisi lain, kata Suhup, perusahaan memang bisa saja menerapkan protokol kesehatan secara ketat di pabrik atau kantor. Namun, mereka tak memiliki kontrol penuh kepada karyawan di luar jam kerja.

“Kalau protokol di perusahaan besar sudah cukup bagus. Cuma ketika pulang dari perusahaan dia tidak bisa memantau karyawannya,” ujar Suhup.

Sumber: republika.co.id

Masih Ditunda, MUI Desak RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan penarikan pembahasan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. MUI meminta DPR segera mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (prolegnas).

“Dewan Pimpinan (DP)MUI Pusat mengingatkan kembali kepada DPR untuk segera dan wajib menarik RUU HIP dari proses pembahasan dan mencabutnya dari program legislasi nasional (prolegnas),” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, MA kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8).

Muhyiddin mengatakan, penarikan RUU HIP dari pembahasan prolegnas itu sebagaimana surat yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI Nomor: B-1291/DP MUI/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Penarikan dan Pencabutan RUU HIP.

Menurut Muhyiddin, MUI berpandangan RUU HIP tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi bernegara. RUU HIP ingin mengubah naskah Pancasila yang sudah hidup di tengah bangsa Indonesia.

Pancasila, kata dia, sudah disepakati sebagai konsensus nasional dan sudah menjiwai Piagam Jakarta sehingga sebaiknya tidak lagi diutak-atik demi tatanan Indonesia yang baik seperti saat ini.

“MUI berkeyakinan bahwa menempatkan/mendudukkan Pancasila dalam peraturan organik (instrumental norm) sebagaimana dirumuskan dalam RUU HIP sejatinya merendahkan harkat dan martabat Pancasila itu sendiri dan mengkerdilkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara ke dalam norma yang rigid dan sempit,” katanya.

Dengan menempatkan Lima Sila dalam RUU HIP sebagai peraturan organik, kata dia, maka berakibat Pancasila tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara karena tidak mungkin UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari peraturan di bawahnya (RUU HIP). Dia mengatakan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai dari peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, posisi Pancasila merupakan landasan dasar yang mengandung nilai filosofis (staatsfundamental norm) dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Muhyiddin.

Sumber: republika.co.id

Laznas BMH Realisasikan 16 Sumur Bor di 16 Desa Kekeringan di Jawa Timur

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)–Salah satu kekhawatiran warga ketika memasuki musim kemarau panjang adalah terbatasnya kesediaan air bersih. Warga harus bersusah payah mencari sumber air yang jaraknya sangat jauh dari rumah warga.

Seperti yang dirasakan warga Desa Putukrejo, Krajan, Kalipare, Malang, Jawa Timur. Mereka harus berjalan hampir 3 km untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Alhamdulillah, pada tahun 2020 ini melalui Program Pembuatan Sumur Bor, Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) telah merealisasikan pembangunan tahap pertama sebanyak 16 Sumur Bor yang tersebar di 16 Desa krisis air bersih di Jawa Timur. Sebanyak 4.727 warga/jiwa telah merasakan manfaatnya.

“Alhamdulillah, atas partisipasi kaum muslimin, Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) telah membantu mewujudkan impian warga dengan membangun sumur bor di desa krisis air bersih. Sebanyak 16 sumur bor di 16 desa kekeringan kini telah dinikmati warga.”terang Kepala Program & Pendayagunaan BMH Perwakilan Jawa Timur, Imam Muslim.

“Kami berharap dengan adanya bantuan sumur bor ini, bisa digunakan warga dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kami akan target 47 sumur bor bisa dibangun. Jadi lebih banyak warga yang terbantu.”imbuh muslim.

Rasa bahagia juga nampak dari warga penerima manfaat sumur. Salah satunya H. Qusairin, tokoh agama Desa Sana Tengah, Pasean, Pamekasan Madura.

“Terima kasih kepada orang-orang baik, para donatur BMH yang telah membantu mewujudkan sumur bor.”ungkap Qusairin.

Indikator Kecerdasan

Redaktur: Mazaya

oleh Budi Eko Prasetiya, SS, (Manajer Griya Quran Al Hafizh Jember)

Kata cerdas sering berkaitan dengan pendidikan. Bahkan kata ini juga yang menjadi salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia . . .”

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Hal tersebut harus didukung oleh pengelola pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat yang hidup di dalamnya. Salah satunya dengan membuat kebijakan bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, melalui pendidikan lah arah bangsa ini terjaga dengan benar.

Kecerdasan biasanya dikaitkan bila seseorang memiliki wawasan luas, yang kemudian dengannya bisa mendapat nilai tertinggi, menempuh pendidikan di universitas ternama, lalu bekerja dan memiliki jabatan strategis di perusahaan bergengsi dengan penghasilan fantastis, serta masih banyak lagi. Cara pandang ini memang tidak sepenuhnya salah. Hal demikian adalah cara termudah untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Namun, indikator kecerdasan jangan berhenti sebatas pencapaian secara duniawi dan kebendaan saja.

Sebagai muslim yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini, kita harus punya indikator jelas dalam memaknai kecerdasan. Tidak sekedar menjadi pengikut trend pendidikan, tidak mudah kaget dengan arus perubahan yang datang mendadak sehingga mempengaruhi cara bersikap dan mengambil keputusan.

Cara pandang tentang kecerdasan harus menumbuhkan motivasi tentang kehidupan akhirat dan meningkatkan kedekatan kepada Sang Pencipta. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma,

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَكْيَسُهُمْ أَكْثَرُهُم لِلمَوتِ ذِكْرًا وَ أَحْسَنُهُم لَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاس

“Manusia yang paling utama adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka adalah orang-orang berakal.”

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa orang yang banyak mengingat kematian termasuk manusia yang cerdas. Mengapa demikian? Karena manusia yang senantiasa mengingat kematian maka ia akan mempersiapkan bekal terbaik dan sebanyak mungkin untuk kehidupan akhirat kelak.

Dengan jabatannya ia pergunakan sebagai bekal ke akhirat. Menjalankan tugas dengan amanah dan memanfaatkan kebijakannya untuk berdakwah, mengajak dalam kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan hartanya pula, ia pergunakan untuk mendampinginya kelak di akhirat. Hartanya dipergunakan untuk mendukung dakwah, membiayai pendidikan anak yatim-piatu, menolong kesulitan hidup para dhuafa serta menegakkan kemuliaan agama lewat jihad fi sabilillah.

Seorang sahabat pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?” Rasulullah lalu menjawab, “Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas.” (HR Ibnu Majah, Thabrani, dan Al Haitsami).

Semoga, kita termasuk manusia yang cerdas dan bersungguh-sungguh menyiapkan bekal untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya di negeri akhirat. Wallahu a’lam

Polresta Surakarta Janji Tak Beri Izin Perayaan Asyuro Syiah

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Menyikapi akan adanya  peringatan asyuro Syiah pada tanggal 10 Muharram yakni Asyura, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Jateng bersama sejumlah elemen umat Islam mendatangi Polresta Surakarta di Jalan Adi Sucipto, No 2 Manahan, Solo, Selasa, (25/8/2020).

Rombongan perwakilan umat Islam diterima langsung oleh Kanit II Ekonomi Sat Intel Polresta Solo, AKP Ahmad Zaini dan Ipda Arif.

Dalam kesempatan tersebut, warga  memberikan surat berupa permintaan pelarangan perayaan ritual asyura dan selemparan berisi tabel perbedaan Islam dan Syiah.

Menanggapi aspirasi dari umat Islam tersebut, Kanit II Ekonomi Sat Intel Polresta Solo, AKP Ahmad Zaini yang mewakili Kapolres Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa Polresta Surakarta tidak pernah memberikan izin terkait perayaan maupun ritual ritual yang dilakukan oleh Syiah.

 

“Banyak hal yang telah disampaikan terkait ANNAS,  kebetulan saya 8 tahun di perizinan, Polresta Surakarta tidak pernah yang namanya mengeluarkan izin dari Syiah,” ungkapnya.

 

“Saya tahu persis, dan sepertinya ada payung hukum yang sudah dikeluarkan oleh negara,” imbuhnya.

 

Ia juga meminta umat Islam untuk ikut memantau dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan perayaan maupun ritual Syiah yang telah dilarang oleh Negara Indonesia.

 

“Ikut memantau kayak apa sih sebenarnya,  melaporkan, kegiatannya maupun isi isinya,  karena tadi disebutkan ada penodaan agama, ada penistaan agama,  dilaporkan resmi aja nanti biarkan dibawa ke hukum,” paparnya.

 

“Dan mereka kan kelihatannya terselubung,  tidak berani  terbuka,  hanya tahun 2018 mengajkan izin dan tidak kita izinkan, sempat aga memanas sedikit  tahun 2018,” sambungnya.

 

“Monggo kita sma sama perangai dengan santun,  sesuai norma norma hukum yang ada,  kita tangkap kita bina kita hukum, sekali lagi kalau ada kegiatan terkait syiah segera laporkan kepada polisi terdekat,” tandasnya.

 

Sejumlah elemen umat Islam yang melakukan audensi dengan Polrresta Surakarta tersebut adalah ANNAS, DS

Cegah Konflik, Pemda Diminta Berkoordinasi dengan MUI Larang Asyuro Syiah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Menyikapi akan adanya peringatan sesat kaum Syiah pada tanggal 10 Muharram yakni Asyura, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Jateng bersama sejumlah elemen umat Islam mendatangi Polresta Surakarta di Jalan Adi Sucipto, No 2 Manahan, Solo, Selasa, (25/8/2020).

Rombongan perwakilan umat Islam diterima langsung oleh Kanit II Ekonomi Sat Intel Polresta Solo, AKP Ahmad Zaini dan Ipda Arif.

Dalam kesempatan tersebut, warga  memberikan surat berupa permintaan pelarangan perayaan ritual asyura dan selemparan berisi tabel perbedaan Islam dan Syiah.

Ketua ANNAS Jawa Tengah ustaz Tengku Azhar menyebut bahwa Syiah merupakan ajaran terlarang di Indonesia, ia berpedoman kepada Fatwa MUI Pusat yang telah mengeluarkan 4 Fatwa terkait ajaran Syiah.

Untuk itu, ANNAS berharap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi se-Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kegiatan rutin Syiah.

“Mencegah pelaksanaan kegiatan perayaan syiah dalam berbagai bentuknya agar kejadian konflik

dan keresahan masyarakat yang pernah terjadi di berbagai daerah seperti di Sampang,

Halmahera, dan terakhir di Solo tidak terulang lagi,” ujarnya.

“Memastikan tidak diterbitkannya izin untuk perayaan syiah, melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan MUI, ormas-ormas Islam dan berbagai

komponen masyarakat lainnya untuk mencegah kegiatan perayaan syiah,” imbuhnya.