Berita Terkini

Elemen Umat Sambangi Polresta Surakarta, Minta Asyuro Syiah Dilarang

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Menyikapi akan adanya peringatan ritual aliran Syiah pada tanggal 10 Muharram yakni Asyura, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Jateng bersama sejumlah elemen umat Islam mendatangi Polresta Surakarta di Jalan Adi Sucipto, No 2 Manahan, Solo, Selasa, (25/8/2020).

Rombongan perwakilan umat Islam diterima langsung oleh Kanit II Ekonomi Sat Intel Polresta Solo, AKP Ahmad Zaini dan Ipda Arif.

Dalam kesempatan tersebut, warga  memberikan surat berupa permintaan pelarangan perayaan ritual asyura dan selemparan berisi tabel perbedaan Islam dan Syiah.

Ketua ANNAS Jawa Tengah ustaz Tengku Azhar menyebut bahwa Syiah merupakan ajaran terlarang di Indonesia, ia berpedoman kepada Fatwa MUI Pusat yang telah mengeluarkan 4 Fatwa terkait ajaran Syiah.

“Fatwa tentang haramnya nikah mut’ah tanggal 25 Oktober 1997, Fatwa no: 23 tahun 2016 tentang hukum sesat dan kafirnya menghina dan mengkafirkan sahabat nabi Muhammad, Fatwa no: 10 tahun 2017 tentang kafir dan sesatnya mereka yang meragukan kesempurnaan Al-Qur’an, dan Fatwa no: 11 tahun 2017 tentang Kafir dan Sesatnya mereka yang Meyakini kema’shuman imam (‘ishmatul imam’),” terangnya.

Sementara menurutnya, MUI Jawa Timur juga mengeluarkan Fatwa no: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah.

“MUI pusat telah mengeluarkan buku yang berjudul mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia, yang pada intinya menyatakan ajaran syiah menyimpang dari ajaran Islam,” ujarnya.

Buka Jalur Mandiri, UIN Malang Seleksi Baca Tulis Qur’an

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)–Ada yang beda dengan Tata cara ujian untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dibandingkan perguruan tinggi lain. Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr M Zainuddin MA menyampaikan bahwa hal ini sebagai terobosan untuk meraih kualitas input di UIN Malang.

“Guna meraih input yang berkualitas, maka diadakanlah seleksi baca tulis Alquran secara rutin per tahunnya,” ungkap Guru Besar Sosiologi Agama itu.

Selain itu, pelaksanaan ujian mandiri sebagai jalur terakhir masuk perguruan tinggi di UIN Malang tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi zoom. UIN Malang menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang melakukan seleksi mandiri tulis dengan sistem daring atau online.

Agar input yang dihasilkan bermutu, imbuhnya, proses seleksi mandiri online ini harus dilakukan dengan baik. Uji coba penerimaan mahasiswa baru dengan sistem online sudah dilakukan di jalur lain, misalkan jalur SNMPTN, SBMPTN, SPANPTKIN, dan UMPTKIN.

Total 236 personel yang dipilih untuk menyukseskan pelaksanaan ujian tahap akhir bagi calon mahasiswa baru ini. Mereka terdiri atas 120 penguji dan 116 operator. Agar lancar dan maksimal, seluruh operator diberi pelatihan di Aula Gedung C lt. 3, Senin (24/8/2020).

Dalam arahannya, Prof Zain sapaan akrab Prof Dr M Zainuddin meminta kepada seluruh yang bertugas baik panitia, maupun operator serta penguji tetap menjalankan ujian ini dengan jujur dan adil serta tetap mengikuti protokol kesehatan.

Menurut data panitia, per 24 Agustus 2020 pukul, sudah ada 3.119 calon maba yang melakukan registrasi untuk ujian Jalur Mandiri. (Bud1)

NU: Pesantren Tak Boleh Kalah oleh Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ‎(RMI PBNU) menggelar pelatihan Satuan Tugas Covid-19 Pesantren ‎(SCP) di berbagai provinsi. Pada Ahad (23/8) kemarin, RMI kembali menggelar SCP angkatan ketiga untuk Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dalam pelatihan kali ini diikuti oleh 126 pesantren dari Jateng dan 74 pesantren dari Jawa Barat. Pelatihan ini dianggap sangat penting bagi pesantren di masa pandemi Covid-19 saat ini, sehingga keluarga pesantren bisa terhindar dari bahaya penularan virus ini.

Ketua Umum RMI PBNU, KH. Abdul Ghafarrozin atau Gus Rozin mengatakan, Covid-19 sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi pesantren. Salah satu indikatornya adalah munculnya kluster baru dari pesantren, sehingga perlu untuk melakukan sebuah langkah pencegahan dan penanggulangan.

Beberapa waktu lalu bahkan beberapa kiai di pesantren juga wafat lantaran positif Covid-19. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus terhadap kesehatan keluarga pesantren, sehingga RMI PBNU menggelar pelatihan Satgas Covid-19 Pesantren.

‘‘Memang telah terjadi penularan covid di Pesantren, tapi pesantren tak boleh menyerah dengan wabah ini (Covid-19). Harus ada ikhtiar dzohir dan batin. Protokol kesehatan yang telah kita buat harus kita jalani dengan disiplin dan istiqomah,” ujar Gus Rozin dalam siaran pers yang diterima //Republika.co.id//, Senin (24/7).

“Bila menilik dalam kitab kuning setidaknya ada dua maqasid al-syariah yang kita pegangi sekarang ini yaitu, hifdzun nafs (menjaga jiwa) dan hufdzun nasl (menjaga keturunan),’’ imbuhnya.

Pelatihan SCP angkatan ketiga ini juga dihadiri Ketua Satgas Covid-19 Forum Komunikasi Pengasuh Pesantren Kajen (FKPPK), Itqonul Hakim atau Gus Itqon. Dia memberikan banyak pengalaman dalam menangani kejadian langsung di lapangan. Menurut dia, pesantren harus terbuka dalam hal informasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan wabah yang ada di Pesantren.

Pelatihan SCP untuk Jateng dan Jabar ini menghadirkan beberapa narasumber. Diantaranya adalah dr. Heri Munajib dari Perhimpunan Dokter NU. Dia dokter RS Dr. Soetomo Surabaya yang sebelumnya juga pernah menjadi pasien Covid-19 positif. Namun, dia sekarang sudah sehat dan mendirikan komunitas Santri Husada Insani ‎(Santri Husain).

Selain itu, hadir juga Prof Madarina Julia dari Forum Silaturahim Nahdliyyin Gadjah Mada, UGM Yogyakarta. Ning Alissa Wahid dari LKK NU, Ketua Satkor Covid-19 RMI PBNU, Ulun Nuha, dan Ketua Divisi Media Satkor Covid-19 RMI PBNU, Abdulloh Hamid.

Sebelumnya, RMI PBNU juga sudah menggelar pelatihan  SCP bacth 1 Nasional untuk 170 pesantren. Kemudian, RMI PBNU kembali menggelar SCP bacth 2 di wilayah Tapal Kuda dan Madura yang diikuti oleh 150 pesantren.

Kasus penularan Covid-19 setidaknya sudah terjadi di 26 pesantren dan ada tujuh pesantren yang menjadi kluster. Ini bukan aib yang harus ditutupi, tapi perlu disampaikan terhadap khalayak untuk waspada. Karena itu, pesantren harus memiliki SCP ini untuk melakukan tindakan preventif.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat membentuk Satgas di masing-masing pesantren, sehingga keluarga pesantren senantiasa terjaga dari wabah Covid-19. RMI PBNU akan terus mendampingi dan membangun aliansi strategis dengan SCP, serta akan terus berikhtiar untuk meningkatkan akses pesantren terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan.

Sumber: republika.co.id

Riset: Perempuan Lebih Terlindungi dari Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk mengatakan secara psikologi dan dari perilaku, perempuan relatif lebih terlindungi dari Covid-19 daripada laki-laki.

“Studi dari seluruh negara memang menunjukkan perilaku perempuan dalam melindungi diri agar tidak tertular dan menulari Covid-19 lebih tinggi,” kata Hamdi dalam bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia dari Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/8).

Hamdi mengatakan secara kognitif, perempuan lebih takut tertular Covid-19 karena persepsi risiko mereka lebih tinggi. Hal itu berbeda dengan laki-laki yang persepsi risikonya lebih rendah bahkan cenderung menganggap enteng Covid-19.

Hal itu diperkuat oleh faktor budaya yang mencitrakan laki-laki sebagai sosok yang maskulin dan perkasa sehingga dianggap tidak akan tertular Covid-19. Menurut Hamdi, pandangan tersebut jelas suatu hal yang keliru karena virus tidak memandang laki-laki atau perempuan saat menjangkiti.

“Secara psikologi laki-laki juga memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengambil risiko. Karena itu, laki-laki lebih banyak keluar rumah. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, laki-laki harus keluar rumah untuk bekerja,” ujarnya.

Karena itu, perlu peran perempuan yang biasanya merupakan pengambil keputusan akhir di dalam rumah tangga dan lebih disiplin, termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan. “Biasanya, istri lebih disiplin dan lebih kuat dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Masalahnya ketika laki-laki berada di luar rumah, kemudian tidak ada pengawasan. Padahal, kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan di ruang publik lebih rendah daripada di tingkat rumah tangga,” katanya.

Hamdi mengatakan secara psikologis dan naluri, perempuan lebih perhatian kepada keluarga, lebih waspada, dan lebih patuh terhadap protokol kesehatan karena memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi. “Karena itu, perempuan lebih bisa diandalkan untuk menjadi agen perubahan terhadap adaptasi kebiasaan baru di banyak tempat,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Pendidikan Agama Dinilai Penting untuk Masyarakat Badui Muslim

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com) — Yayasan Spririt Membangun Ukhuwah Islamiyah (Yasamu) mencetak masyarakat Badui Muslim menjadi sumber daya manusia (SDM) yang andal. Dengan demikian, kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Badui Muslim bisa hidup mandiri dengan pendidikan yang dimilikinya itu,” kata Ketua Yasamu H Ashari di Kampung Lembah Barokah Ciboleger Kabupaten Lebak, Banten, Senin (24/8).

Masyarakat Badui Muslim yang tinggal di pemukiman Lembah Barokah Ciboleger tersebar di kluster Arrojak, Arrohman, Arrohim dan Assalam dengan jumlah 50 kepala keluarga (KK). Anak-anak disini wajib menerima pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Mereka juga tinggal di pesantren untuk mendalami ilmu agama Islam.

Orang tua mereka juga wajib mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap Ahad malam dengan mendatangkan ustaz dan kiai dari luar daerah.Pengajian itu untuk meningkatkan pemahaman ajaran Islam yang benar bersumber Alquran dan Hadits, sebab mereka para mualaf perlu memiliki akidah yang kuat dan keyakinan.

“Kami yakin melalui pengajian itu dipastikan pemahaman agama Islam juga nilai-nilai ibadah meningkat,” kata dia.

Menurut dia, pengajian yang dilaksanakan tersebut dengan metode ceramah yang disampaikan ustaz maupun kiai. Yasamu juga mendatangkan da’i dari Depok.Pengajian dengan membahas tentang ilmu fiqh atau tata cara beribadah dengan melaksanakan shalat lima waktu, ibadah puasa pada bulan Ramadhan hingga melaksanakan haji ke tanah suci Makkah.

Selain itu, Islam mengajarkan  tentang muamalah atau bermasyarakat dengan menyebar kebaikan, kasih sayang, hidup damai, rukun juga toleransi hingga mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .”Seluruh biaya pendidikan anak-anak Badui, termasuk pengajian dan tempat tinggal mereka ditanggung oleh yayasan,” kata dia.

Benong (50) seorang warga Badui Muslim mengaku sejak enam tahun lalu bersama anggota keluarga menjadi mualaf tanpa paksaan.Saat ini, dia merasa  bahagia karena anak-anak mereka bisa belajar menimba ilmu pendidikan umum dan agama di pesantren.

Setiap pekan, dia pun rajin mengikuti pengajian secara langsung juga belajar membaca Alquran dan doa-doa.Beruntung, dia tinggal di pemukiman milik Yasamu dengan lahan seluas 10 hektare dengan puluhan warga Badui mualaf lainnya.”Kami dan keluarga tinggal di sini diberikan bimbingan ajaran Islam dengan pengajian secara gratis dan diwajibkan mengikuti pengajian untuk memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang benar,” kata dia.

Sementara itu, KH Denny Abdul Wahab, seorang da’i dari Depokmenyampaikan bahwa ajaran Islam itu wajib melaksanakan shalat lima waktu sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Masyarakat Badui Muslim jangan sampai meninggalkan shalat lima waktu, karena perintah Allah SWT

Sumber: republika.co.id

Pandemi Paksa Pejabat Tinggi DKI Kerja di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Munculnya pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah memaksa beberapa pejabat tinggi bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Para pejabat yang melakukan WFH tersebut antara lain Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Artal Reswan W Soewardjo, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti.

“Mereka kini kerja dari rumah demi pencegahan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

Ada dugaan para pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut terpapar Virus Corona jenis baru itu, tetapi Chaidir membantah hal tersebut. “Tidak (terpapar), hanya melakukan WFH. Ini untuk mencegah, anda silakan bekerja di rumah atau di kantor, daripada kena Covid-19,” ucap Chaidir.

Paparan Covid-19 memang telah masuk ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yang baru adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal itu dibenarkan oleh Chaidir yang menyebutkan ia tahu kabar tersebut pada Senin pagi kemarin dari Suzi setelah hasil swab-nya menyatakan terkonfirmasi positif. Saat ini, kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah.

Sementara, Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ditutup sementara selama tiga hari akibat kejadian tersebut guna dilakukan disinfeksi.

Chaidir menambahkan Pemprov DKI senantiasa mengingatkan agar protokol kesehatan Covid-19 diikuti dengan sungguh-sungguh, memberlakukan WFH dan Work From Office (WFO) dengan kapasitas perbandingan 50 persen:50 persen, pemberlakuan jam kerja sif.

“Namun pada saat sekarang ini untuk pencegahan, dilakukan screening atau pemeriksaan secara massal terhadap pegawai atau masyarakat melalui ujiswab maka terindikasi muncul beberapa hal yang dinyatakan positif,” tuturnya.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Akui Sulit Batasi Pergerakan Warga

Redaktur: Mazaya

BEKASI (Jurnalislam.com) — Sebagai daerah penyangga yang letaknya sangat dekat dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi punya risiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku sulit untuk mengawasi gerak gerik warganya di wilayah berpenduduk 3,003 juta jiwa dalam sensus penduduk 2019 lalu itu.

“Sulit. Kan kita punya 32 cek poin itu masuk dari Bogor, Depok, Jakarta, Kabupaten Bekasi, jumlahnya gak kira-kira kalau 32 pintu masuk. Warga kita ga cuma 500 ribu jiwa, ini kan 2,4 juta itu yang tercatat belum yang lalu lintas, yang mengontrak,” jelas Pepen, sapaan akrabnya, Senin (24/8).

Kendati begitu, pihaknya tetap akan mengimbau para warga untuk menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pepen mengakui, wilayah yang dipimpinnya merupakan daerah yang menjadi titik pertemuan antara kabupaten maupun kota-kota lainnya.

Di sisi lain, hal ini membuat pihaknya tak bisa sembarangan menutup akses. “Kita kan gak bisa tutup (akses), semua pintu punya komunikasi kabupaten dan kota lainnya yang punya penduduk sedemikian rupa,” terang Pepen.

Beberapa cara sempat dilakukan untuk menekan jumlah penularan kasus positif di Bekasi, seperti pengecekan di 32 titik oleh petugas. Namun, hal itu tak lagi dilakukan. Seiring selesainya libur panjang Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, Pepen mengimbau kepada para warga yang baru kembali ke Bekasi untuk lapor ke puskesmas terdekat.

“Ya kalau mau tertib dan jelas, seumpanya dia dari luar kota harus lapor. Begitu dia dari Jawa karena semuanya khawatir ya masuk saja ke puskemas untuk rapid,” terang Pepen.

Pada Senin (24/8), jumlah total penumpang kereta api jarak jauh yang turun di Stasiun Bekasi ada 1.868 orang. Masing-masing terbagi dalam tiga hari, di antaranya 483 penumpang pada Sabtu (22/8) dan 715 penumpang pada Ahad (23/8).

Rapid test
Pepen pun meminta warganya yang baru bepergian dari luar kota untuk inisiatif melapor ke puskesmas terdekat. Hal itu dilakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19. “Kalau mau tertib dan jelas, seumpanya dia dari luar kota harus lapor. Begitu dia dari Jawa karena semuanya khawatir ya masuk saja ke puskemas (untuk) rapid,” jelas Pepen.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, meski belum melakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap masyarakat yang tak patuh protokol, namun saat ini pihak pemkot ingin membangun kesadaran dari warga.

“Membangunnya dari approach. Jadi kalau dia pergi terus pulang dia membawa persoalan diketemukan (positif), sehingga nanti ada intervensi satu sama lain, dia masih tidak menyadari itu yang sebenarnya kita minta pakai masker itu kan bukan buat dia, tapi buat org lain,” tuturnya.

Sejauh ini, pihak Pemkot Bekasi sudah melakukan upaya dalam penanganan. Seperti, penyediaan tes cepat dan usap untuk umum di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi setiap hari. Di samping itu, pihak pemkot juga mulai melakukan tracing di tingkat RW yang ditemukan ada cluster keluarga.

Setidaknya, sudah ada 259 RW dari 53 kelurahan di seluruh Bekasi yang akan menjalani tes cepat massal sejak Senin (24/8). Penentuan jumlah RW dilihat dari banyaknya kasus positif di wilayah tersebut. Masing-masing RW memiliki jatah lima sampel untuk dites.

Sumber: republika.co.id

OKI Tak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Redaktur: Mazaya

RIYADH (Jurnalislam.com) — Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini berlaku hingga Israel mengakhiri pendudukannya di tanah Arab dan Palestina.

“Membangun hubungan normal antara negara-negara anggota organisasi (OKI) dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai sampai akhir pendudukan Israel atas tanah Arab serta Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Yerusalem),” kata Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen pada Senin (24/8) dikutip laman Anadolu Agency.

Al-Othaimeen menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI. Dia menyebut Inisiatif Perdamaian Arab yang dicetuskan pada 2002 merupakan pilihan strategis dan solusi untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel.

Inisiatif Perdamaian Arab disahkan pada KTT Arab di Beirut, Lebanon pada 2002. Inisiatif tersebut mengusulkan pembentukan hubungan normal antara negara-negara Arab dan Israel. Namun Israel harus terlebih dulu menarik diri dari semua tanah yang didudukinya sejak 1967.

Pemerintah Israel telah berulang kali menyatakan penolakan atas inisiatif tersebut dan menyerukan adanya perubahan mendasar di dalamnya. Pada 13 Agustus lalu, Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.

Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan.

Pascakesepakatan dengan UEA, Menteri Intelijen Israel Eli Cohen mengatakan negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara Teluk maupun negara Muslim di Afrika. Bahrain dan Oman adalah dua di antaranya. “’Saya pikir, Bahrain dan Oman ada dalam agenda kesepakatan ini,” ujarnya.

Cohen pun menyebut negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Sudan dalam waktu dekat. “Perjanjian normalisasi dengan Sudan akan segera hadir. Perjanjian bersejarah ini dapat ditandatangani sebelum tahun baru,” kata Cohen kepada Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN) pada 16 Agustus lalu.

Sumber: republika.co.id

Pandemi Harus Jadi Ajang Transformasi Inovasi dan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan pandemi Covid-19 bisa menjadi batu loncatan untuk transformasi inovasi dan ekonomi.

Ia mencontohkan, dalam beberapa bulan ke belakang perguruan tinggi di Indonesia menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang bisa memunculkan bisnis baru.

“Pandemi ini bisa jadi batu loncatan untuk transformasi. Kita lihat ke belakang, dalam beberapa minggu saja ratusan kampus berhasil melakukan pembelajaran secara daring. Sehingga bisa saja transformasi ekonomi secara masif terjadi, dimulai dengan bisnis baru berbasis digital yang saat ini sedang marak dikembangkan,” kata Nizam, dalam keterangannya, Senin (24/8) lalu.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi selama pandemi membutuhkan kerjasama antara pemangku kepentingan. Sebab, kondisi pandemi ini membuat ekonomi dunia tertatih-tatih menghadapi ketidakpastian.

Menurut Nizam, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dengan baik agar Indonesia bisa melewati masa pandemi ini.

“Ekonomi dunia sedang tertatih-tatih menghadapi pandemi yang tak kunjung berakhir. Tantangan besar bagi kita semua untuk Indonesia mencapai pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi ini tidak mudah, namun jika kita bergotong royong bersama pemerintah rasanya tidak ada hal yang tidak mungkin,” kata dia lagi.

Di dalam menghadapi pandemi, Nizam mengatakan perlu ada pemeliharaan dan pemulihan ekonomi nasional. “Ekspor berbasis inovasi dan teknologi maupun produk nasional bisa dilakukan. Selain program ini kami juga bersama-sama mendorong kewirausahaan bisnis maupun sosial,” ujar dia.

Sumber : republika.co.id

Pemprov Banten Denda Rp 100 Ribu Bagi Pelanggar Protokol

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Pergub tersebut mengatur panduan hingga sanksi denda sebesar Rp 100 ribu bagi pelanggar.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan Pergub ini merupakan turunan dari Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Saat ini pihaknya akan mematangkan SOP dan linimasa dari pelaksanaan Pergub tersebut.

“Sepakat bahwa satu pekan pertama ini penekanannya lebih ke sosialisasi dan edukasinya. Pekan kedua baru kita penerapan sanksi dan evaluasi,” jelasnya, Senin (24/8).

Wagub juga meminta agar ASN di Provinsi Banten bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan pergub ini.

“Jadi jangan sampai nanti masyarakat justru melihat kita (aparat) sendiri yang tidak konsisten,” katanya.

Menurut Andika, penerapan Pergub tersebut terlebih dahulu akan dilakukan di zona sampling yaitu di tempat-tempat pusat keramaian.

“Jadi tahap awal, penerapan ini akan berlaku di tempat-tempat umum seperti perkantoran, instansi lembaga, tempat pariwisata, lembaga pendidikan, terminal, stasiun, dan lainnya,” ujarnya.

Sanksi juga berlaku bagi pengelola atau penanggung jawab tempat umum. Jika didapati melanggar akan dikenai sanksi maksimal Rp 300 ribu. Adapun bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan.

Sumber: republika.co.id