Berita Terkini

Haris Azhar Heran Tentara Turun Copot Baliho

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar, ikut bersuara atas pencopotan baliho Rizieq Shihab yang dilakukan TNI. Menurut dia, penurunan baliho sebenarnya merupakan masalah ketertiban umum.

“Wewenang dan tugasnya Satpol PP. Ya masa sampai tentara yang mengerjakan,” kata dia lewat keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2020.

Menurut pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru ini, penurunan baliho Rizieq Shihab oleh Satpol PP pun ada syaratnya, yaitu jika konten spanduk itu melanggar aturan atau dipasang di lokasi yang tidak diperbolehkan. Dia mengatakan jika pencopotan dilakukan oleh TNI, bisa dianggap bahwa poster atau spanduk yang dicopot itu memuat kandungan perang.

“Berarti ini serius terhadap Rizieq Shihab (RS), tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang, wong perang antara negara saja ada media dan diplomasi kok,” ujar Haris.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ini mengatakan ada alasan lain untuk menugaskan TNI, misalnya ada ancaman terorisme atau bencana.

Akan tetapi, menurut dia, jika poster Rizieq dianggap mengandung unsur terorisme atau bencana seharusnya ada otoritas lain yang bisa melakukan pencopotan itu. “Atau memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja, sehingga harus TNI yang dikerjakan,” kata dia.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengakui memerintahkan untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab.

 

Dia mengatakan Satpol PP sudah beberapa kali menurunkan baliho itu akan tetapi dipasang kembali. Menurut dia, ada aturan yang jelas mengenai pemasangan baliho.

 

Juru Bicara FPI Munarman menilai perintah penurunan baliho oleh TNI merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Yang bisa menggerakkan TNI pada situasi operasi militer selain perang adalah presiden,” ujar Munarman.

 

Sumber: tempo.co

Malah Urus Baliho, TNI Diminta Jangan Terseret Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fadli Zon mempertanyakan kewenangan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mencopot baliho Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Fadli menilai penertiban baliho bukan kewenangan TNI, sehingga perintah Dudung untuk mencopot baliho tersebut di luar tugas pokok dan fungsi TNI.

“Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi ‘dwifungsi ABRI’ imbangi ‘dwifungsi polisi’,” kata Fadli dalam akun Twitter @fadlizon, Jumat (20/11).

Dudung sebelumnya menyatakan bahwa pencopotan baliho Rizieq di sejumlah titik merupakan perintahnya. Pencopotan dilakukan prajurit TNI usai beberapa kali upaya pencopotan itu gagal dilakukan petugas Satpol PP.

Sumber: cnnindonesia

Pendidikan Dinilai Mampu Putus Rantai Kemiskinan

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Fachrul Razi meyakini pendidikan cara terbaik memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan.

“Pendidikan yang berkualitas hanya didapatkan jika anak-anak ini belajar di lembaga pendidikan yang berkualitas. Karenanya, layanan pendidikan yang berkualitas merupakan suatu yang mutlak dan harus terus diperjuangkan dan diupayakan,” kata Menag saat menyampaikan sambutan di  Webinar Janji Pendidikan di Indonesia (The Promise Of Education in Indonesia) yang digelar oleh World Bank Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Menag, pendidikan harus berorientasi masa depan. “Pendidikan adalah untuk masa depan anak-anak,” tegasnya.

Karenanya, Menag menyambut baik dilaksanakannya kegiatan webinar yang bertajuk  The Promise of Education in Indonesia. “Tema ini penting dan strategis untuk mewujudkan janji pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945,” kata Menag.

Untuk itu, Menag menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia atas kontribusinya melalui berbagai studi dan penelitian dalam rangka memberikan masukan dan bahkan mungkin koreksi kritis kepada Pemerintah dalam upaya mewujudkan janji pendidikan dan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

Terlepas dari fakta masih ada sejumlah tantangan penjaminan mutu pendidikan di Kementerian Agama, sebagaimana hasil penelitian Bank Dunia saat ini, satu hal yang tidak boleh dinegasikan adalah fakta bahwa keberadaan madrasah saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan dan lompatan prestasi dalam kontribusinya mendukung kemajuan pendidikan nasional di Indonesia.

Saat ini Kementerian Agama membina 87 ribu madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, dengan lebih 10 juta siswa. “Karenanya satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama termasuk sekolah-sekolah Keagamaan Kristen, Khatolik, Budha dan Hindu dituntut memberikan pelayanan terbaik agar siswa memiliki daya saing dan kompetensi abad 21 yang dibutuhkan saat ini,” tuturnya.

Bela Gibran, Polisi Minta Jangan Samakan Kerumunan Pilkada dengan Maulid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Diusutnya peristiwa kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah puteri dari Habib Rizieq Shihab (HRS) menuai kontroversial.

Karena massa kerumunan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, saat mendaftar sebagai calon wali kota Solo tak kunjung ditindak. Namun Mabes Polri memiliki alasan tersendiri terkait dua kasus kerumunan massa tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono membeberkan terkait tidak ditindaknya kerumunan massa pendukung calon wali kota Solo tersebut. Menurutnya, dua kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta dan Solo merupakan kasus yang berbeda.

“Jangan samakan kasusnya. (di Solo) itu urusan Pilkada, di sana ada pengawasnya (Bawaslu),” tegas Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Oleh karena itu, Awi meminta agar semuanya bisa membedakan dua kasus kerumunan tersebut. Ia menegaskan, Pilkada secara konstitusional sudah diatur dalam perundangan-undangan. Termasuk turunan-turunannya sampai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah disusun sedemikian rupa. Bahkan, maklumat terakhir Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pun terkait dengan Pilkada.

“Peraturan perundang-undangan sudah mengatur semuanya, penyelenggara pun sudah diatur sedemikian rupa dan ini amanat undang-undang. Jangan disamakan dengan alasan-alasan yang tidak jelas,” tutur Awi.

Kendati demikian, lanjut Awi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Polri bersama TNI, pemerintah daerah serta stakeholder lainnya melakukan patroli bersama. Juga melakukan pengawasan, menertibkan.

“Tadi bilang kalau ada kerumunan tentunya dibubarkan, itu namanya menertibkan, termasuk sekarang kita melakukan operasi Yustisi itu salah satu amanat Inpres 06 tahun 2020 dan terakhir penegakan hukum,” terang Awi.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mempertanyakan proses hukum terhadap acara yang digelar HRS. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin pun menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pantas diperiksa polisi karena membiarkan kerumunan terjadi saat pendaftaran Gibran Rakabuming dalam Pilwalkot Solo pada September lalu.

“Kapolri juga harus copot Kapolda Jawa Tengah dan periksa Gubernur Jawa Tengah karena kampanye anaknya Jokowi (Gibran),” kata Novel,

Sumber: republika

 

Tingkat Camat hingga RT Diminta Taati Protokol Covid

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengimbau warga Kota Bandung berkomitmen, berpartisipasi, dan saling dukung untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Bandung.

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak bisa mengatasi pandemi Covid-19 tanpa ada komitmen, partisipasi, dan dukungan warga.

 

Menurut Edi yang juga ketua harian Satgas Kota Bandung, jika masyarakat hanya mengandalkan woro-woro tanpa kesadaran, ke depan akan repot. Ada masyarakat yang menyampaikan sebetulnya sudah paham dan sangat tahu, tinggal diberikan penguatan saja.

“Saya tadi contohkan jam operasional harus dipenuhi, toko modern sampai pukul 21.00 WIB. Kalau lewat tutup saja. Karena memang aturannya seperti itu. Kalau dibiarkan terus memancing orang terus datang. Apalagi saat ini kita mendekati zona merah. Untuk antisipasi harus lebih disiplin. Laksanakan Protokol Kesehatan secara maksimal,” ujarnya, Kamis (19/11/2020).

Sekda mengingatkan aturan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang berlaku saat ini harus ditegakkan secara maksimal juga. Jangan sampai ada yang menyimpang dari ketentuan dan regulasi.

“Kalau begitu (menyimpang) terus tidak akan pernah selesai. Makanya pengawasan dari kita juga harus lebih maksimal. Tapi kalau hanya mengandalkan SDM dari Aparatur, itu berat. Makanya kami mohon RT, RW, LPM, Karang Taruna jadi mata, hati dan telinga kita juga,” kata Sekda.

Sumber:okezone

Gara-gara Pandemi, Harga Pangan Diprediksi Naik Tahun Depan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wabah corona tetap memberikan dampak terhadap sistem pangan dunia. Rantai yang paling terdampak adalah perdagangan pangan karena penutupan wilayah dan terganggunya pergerakan komoditas pangan di dunia.

 

Ekonom Senior CORE Indonesia Dwi Andreas mengatakan ketahanan pangan Indonesia tahun 2020 kemungkinan akan sedikit turun. Hal tersebut dikarenakan akses masyarakat terhadap pangan akibat daya beli yang menurun dan ini juga dipengaruhi oleh resesi yang terjadi saat ini.

“Harga pangan seperti cabai, beras, bawang merah, daging ayam, telur ayam saya pastikan akan terus alami peningkatan sampai awal tahun depan. Namun pemerintah tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu,” katanya di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

 

Adapun untuk komoditas bawang putih harus terus diwaspadai. Menurut dia, pemerintah harus betul betul mencermati komoditas bawang putih sebab komoditas ini merupakan 100% produk impor.

“Harusnya pemerintah lakukan intervensi untuk bawang putih,” ungkap dia.

Sumber:okezone.com

 

Dinilai Drama Hukum, Din: Harusnya Kapolda yang Datangi Anies

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Presidium KAMI M Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang  irrasional atau tidak wajar.

“Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur   yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (18/11/2020).

Din mempertanyakan mengapa tidak Kapolda yang datang, karena izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang  melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri.

“Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang over acting apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yg di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa,” pungkasnya.

. Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan.

Kemenag dan DPR Baha Evaluasi Umrah Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Kementerian Agama sebagai regulator dalam penyelenggaraan ibadah umrah, menyampaikan sejumlah catatan dan evaluasi atas penyelenggaraan ibadah umrah 3 gelombang pada 1, 3 dan 8 November 2020 di masa pandemi dengan jumlah jemaah 359 orang, dan diberangkatkan oleh 44 Penyelenggara Perjalalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Catatan dan evaluasi tersebut disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPRI di Jakarta, Rabu (18/11). Catatan pertama, jemaah berangkat umrah tanpa adanya karantina terlebih dahulu. “Namun langsung berkumpul pada hari keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang,” terang Menag

Kedua, lanjut Menag, Jemaah melakukan tes PCR/SWAB mepet dengan waktu keberangkatan dan pada satu laboratorium, sehingga pada saat akan berangkat PCR/SWAB belum keluar;

Ketiga, kedatangan jemaah di hotel Makkah langsung dikarantina selama 3 hari dan dilakukan PCR/SWAB oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Hasil tes, ujar Menag, pemberangkatan tanggal 1 November 2020 terkonfirmasi positif covid sebanyak 8 orang, tanggal 3 November 2020 terkonfirmasi positif covid sebanyak 5 orang, dan tanggal 8 November 2020 tidak ada yang positif.  “Dari 13 orang yang positif, 3 di antaranya sudah kembali ke Indonesia, 7 orang malam nanti akan kembali ke Tanah Air, 3 masih karantina di Saudi,” katanya.

Berdasarkan catatan tersebut, lanjut Menag, Kementerian Agama melakukan sejumlah evaluasi atas penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi tersebut. Pertama, perlunya karantina jemaah pada saat keberangkatan minimal 3 hari. 

“Ini dilakukan guna memastikan proses tes PCR/SWAB dilakukan dengan benar, tidak mepet waktunya, dan menghindari risiko adanya pemalsuan data status Jemaah,” terang Menag.

Kedua, pentingnya melakukan verifikasi dan validasi dokumen hasil SWAB/PCR yang dilakukan oleh petugas Kementerian Kesehatan RI sesuai protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri. “Hasil di lapangan, bukti dokumen bebas covid-19 belum terferifikasi secara sistem sehingga masih ada kemungkinan pemalsuan bukti bebas covid-19,” kata Menag.

“Evaluasi ketiga, Jemaah harus melaksanakan disiplin yang ketat terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama masa karantina, baik di Tanah Air maupun di hotel tempat jemaah menginap,” sambungnya.

Selanjutnya, kata Menag, sebagai evaluasi keempat, saat kedatangan di Tanah Air, akan dilakukan prosedur karantina oleh KKP Bandara Soetta jika Jemaah tidak dapat menunjukkan bukti hasil PCR/SWAB positif dari kesehatan Saudi. 

“Jemaah akan dilakukan tes PCR/SWAB selama masa karantina, dan baru diijinkan melanjutkan perjalanan ke daerah asal setelah menunjukkan hasil negatif,” imbuhnya.

Puluhan Organisasi Relawan Ikuti Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan di Tuban

Redaktur: Mazaya

TUBAN (Jurnalislam.com )- Sebanyak 46 organisasi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tuban mendapat pelatihan jurnalistik dan kehumasan. Pelatihan ini dilakukan oleh dua pemateri dari SRPB Jatim, yakni Rizki Daniarto dan Lusi S Andajani.

Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban Yudi Irwanto. Hadir pula Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih dan Ketua Panitia Pelaksana Mat Aji.

Yudi Irwanto mengungkapkan bahwa peran relawan, terutama di Tuban, sangat penting. Mereka merupakan mitra BPBD Tuban dalam berbagai kegiatan.

“Para relawan punya peran signifikan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, tahun depan kami harapkan lebih ditingkatkan,” katanya, Minggu, 15 November 2020.

Ia juga mengungkapkan, sebenarnya akan mengagendakan pertemuan dengan relawan tahun ini. Namun, karena pandemi yang belum selesai membuat agenda itu tertunda. Ia bersyukur dengan pelatihan ini bisa bertemu dengan para relawan.

Yudi Irwanto juga mengatakan, sampai saat ini BPBD sudah bekerja maksimal dalam tanggap bencana yang ada. Salah satunya dengan droping air bersih di beberapa wilayah. Juga mempersiapkan personelnya saat musim hujan.

“BPBD Tuban telah memberi bantuan air bersih di 28 desa di 8 kecamatan di Tuban. Setiap hari memberi 3 rit air bersih di setiap desa,” katanya, dalam acara yang diselenggarakan di Ruang Ronggolawe Lantai 3, Pemkab Tuban.

Sementara itu, Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi para relawan di Kabupaten Tuban. Mereka terdiri dari berbagai komunitas maupun organisasi relawan.

Dian berharap pelatihan ini dapat menambah wawasan jurnalistik dan peserta bisa terampil menggunakan media sosial. Terlebih, untuk memberikan informasi tentang bencana di daerah atau wilayah masing-masing.

“Sangat luar biasa karena peserta antusias mengikuti pelatihan ini sampai akhir kegiatan,” ujarnya.

Dian berharap pelatihan ini bisa membuat organisasi penanggulangan bencana Tuban lebih aktif berkegiatan.(Imam Safii, Forum Bikers Tuban/ FBT)

Reporter: Yan Aditya

Multaqo Duat Soloraya Usung Tantangan Dakwah dan Budaya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)– Divisi Dakwah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengadakan kegiatan Multaqo Duat bertajuk ‘Dakwah dan Benturan Kultur Masyarakat’ di Ballroom Hotel Multazam, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo pada ahad (15/11/2020).

Ketua Divisi Dakwah DSKS ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menjelaskan bahwa Multaqo Duat tersebut dihadiri sekitar 250 Da’i dan aktifis dakwah se-Soloraya dan dimulai sejak pukul 08.00 sampai 17.00 Wib.

“Untuk saling silaturahmi, kemudian berdiskusi tentang tema-tema kedakwahan dan problematika dakwah di masyarkat, lalu menyatukan visi dan langkah, sehingga dakwah di Solo ini lebih seragam, menyatu dan bisa lebih membawa arah yang lebih baik sesuai bimbingan ilmu,” terangnya

Dalam Mulataqo Duat tersebut, panitia juga menghadirkan ulama sejumlah tokoh ummat Islam Nasional dan Soloraya diantaranya Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ustaz Adian Husaini, kemudian pemerhati gerakan Komunis di Indonesia ustaz Alfian Tanjung dan Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri.

Dalam pemaparanya Ketua DDII ustaz Adian Husaini menyampaikan tentang pentingnya para Da’i untuk memperhatikan sisi pendidikan Islam, karena menurutnya, pendidikan Islam di era Rasulullah, sahabat dan tabiin menghasilkan orang- orang hebat.

“Para Da’i di harapkan mempunyai perhatian di sisi ini (pendidikan-red), Islam sudah punya sistem pendidikan yang unggul, terbaik, tantangan kita mengajak umat agar kembali ke pendidikan sistem Islam alquran dan sunnah, sehingga kulturnya tidak akan berbenturan dengan dakwah,” ungkapnya.

Kemudian dilanjutkan oleh ustaz Alfian Tanjung yang menyoroti soal pentingnya para juru dakwah untuk memperhatikan soal akhlak.

“Para Da’i hendaknya memperhatikan masalah akhlak karna bisa saja benturan sesama kultur itu penyebabnya bisa jadi karna akhlak para Da’i itu sendiri,” paparnya.

Sementara ketua DSKS Dr Muinidillah Basri yang memberikan materi via Zoom, mengingatkan para Da’i akan pentingnya siyasah syariah agar tidak mudah terjebak pada perdebatan panjang soal pemanfaatan demokrasi untuk kemaslahatan Islam.

“Umat harus di edukasi untuk diajarkan perpolitikan sesuai tujuan Islam, karena Islam mempunyai ajaran seputar politik, mengajak semua untuk saling menghormati dan saling mendukung karna perdebatan masalah pemanfaatan demokrasi sebenarnya sudah selesai,” tutupnya.

Reporter: Ridho Asfari