Berita Terkini

Kuatkan Kolaborasi, Sinergi Foundation Berkontribusi dalam CEO OPZ Forum 2020

BANDUNG(Jurnalislam.com)-Dunia zakat selalu lekat dengan sinergi dan kolaborasi dalam memecahkan masalah umat. Terbukti, selama pandemi beberapa bulan lalu, lembaga-lembaga zakat turut terlibat merespon dampak COVID-19, baik secara kesehatan maupun ekonomi.

Pada dasarnya, memang dalam meningkatkan kesejahteraan umat, tak bisa bergerak sendiri-sendiri. Perlu sinergi, sehingga gerak menuju kemaslahatan bersama itu tercapai lebih cepat dan meluas.

Sebab itulah, dalam rangka menautkan lingkar sinergi, CEO Sinergi Foundation Asep Irawan turut serta dalam agenda CEO OPZ Forum di Hotel Aryaduta Bandung, yang pada tahun ini akan mengambil tema: “Dua Dekade Forum Zakat: Menguatkan Gerakan Zakat Indonesia”.

Dalam kegiatan yang digelar Forum Zakat (FOZ) sebagai tuan rumah pada 26-27 November ini, seluruh CEO Lembaga zakat bisa saling memberikan gagasan, masukan, dan informasi untuk memperkuat gerakan zakat Indonesia.

Sinergi Foundation sendiri telah banyak memiliki kiprah di bidang zakat. Kini, melalui sinergi zakat, dana yang terhimpun disalurkan untuk program pendidikan seperti beasiswa bagi para entrepreneur muda (Impact Entrepreneur), hingga pemberdayaan nelayan dan petani di program Lumbung Desa.

“Dengan mengikuti agenda bersama di CEO OPZ Forum, Sinergi Foundation berharap bisa membangun kolaborasi bersama antar Lembaga zakat. Semoga bisa lebih banyak manfaat dan maslahat yang ditebar dari sinergi ini,” tandas Asep.

Humas SD Muh 1 Solo Ikuti Literasi Pangan dan Gizi

SOLO (Jurnalislam.com)- Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, SD Muhammadiyah 1 Ketelan mengikuti Workshop. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi serta Strategi Pemerintah Kota Solo di Masa Normal Baru di Ruang Manganti Projo, Gedung Prajawangi Lantai 2, Balaikota. Acara di buka Kabag Kesra Setda Solo, Danang Sulindriyanto, Selasa (24/11/2020).

Hasil riset literasi, pola konsumsi, dan akses masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) dan Gita Pertiwi (2018—2019) di dua kota Depok dan Solo mengalami darurat literasi. 113 Kg/tahun makanan di Jabodetabek dibuang. Hasil penelitian lanjutan tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Materi workshop diberikan survei telepon ketahanan pangan rumah tangga dengan anak usia SD dan SMP di Kota Solo oleh YLKI Sudaryatmo dan kebijakan program Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Ir Eko Nugroho Isbandiyarso MSi, moderator Kabid perekonomian Bappeda Fransisco Amaral SSTP MSi,” ujar Jatmiko, mewakili Kepala Sekolah Hj Sri Sayekti bersamaan kegiatan dinas.

Karena itu, Jatmiko sangat mendukung digencarkannya penerapan menuju Solo Kota Cerdas Pangan dan kampanye jajanan sehat di sekolah. Muaranya siswa, guru, dan orang tua peserta didik terbiasa mengonsumsi makanan sehat.

“Kantin Sehat SD Muh 1 tersertifikasi Laik Hygiene Sanitasi dan Jasa Boga dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan berhasil meraih piagam ‘Bintang Satu Keamanan Pangan Kantin Sekolah’ dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI,” beber Jatmiko.

Agar tidak membuang makanan. Sekolah mengolah makanan sesuai kebutuhan dan bersinergi Lazismu Solo dalam program Kemanusiaan Food Truck Humanitarian. Program warung makan sedekah menggunakan mobil, merupakan aplikasi pemberdayaan dana zakat produktif yang memberdayakan.

Sementara itu, Direktur program Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menjelaskan Solo Kota Cerdas Pangan sesuai Pakta Milan, 14 September 2020, Kota ke 2 di Indonesia.

Apa yang harus dilakukan? Pertama, Mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Melibatkan semua sektor dalam sistem pangan baik daerah sekitar, organisasi teknis dan akademik, masyarakat sipil, produsen skala kecil, sektor swasta) dalam perumusan, implementasi, dan penilaian kebijakan, program, dan inisiatif terkait pangan.

Kedua, Mendorong koordinasi antar dinas, lintas sector dan masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan pangan perkotaan ke dalam program dan inisiatif sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Mengembangkan keselarasan antara kebijakan dan program sistem pangan perkotaan, provinsi, nasional, internasional. Mendorong kota-kota lain bergabung dengan aksi kebijakan pangan yang berkelanjutan,” kata Titik dalam sambutannya sambil tersenyum.

Ratusan Dhuafa dan Anak-Anak Yatim Mendapatkan Paket Sembako dari Askrindo Syariah

SEMARANG (Jurnalislam.com)- PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mengandeng Solopeduli menyalurkan paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Karangkidul, Semarang Tengah. Paket tersebut disalurkan di Masjid Al Fatah, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang pada jum’at (20/11/2020).

Total paket sembako ada sebanyak 200 paket. 50 paket diberikan untuk anak-anak yatim yang dhuafa, 50 paket untuk keluarga dhuafa, sedangkan yang 100 paket akan disalurkan di daerah lain yakni untuk masyarakat dhuafa yang juga terkena dampak covid pada beberapa hari ke depan.

”Kami menyampaikan terimakasih kepada Solopeduli Takmir Masjid yang telah berkenan menyelenggarakan acara ini. Ini adalah salah satu support kami untuk bisa berbagi kepada masyarakat baik di semarang maupun di kota-kota lain. Mohon doanya semoga kami bisa terus memberikan layanan bagi masyarakat, negara serta bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan,” ungkap Kepala Cabang Semarang PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Tri Kuncoro.

Ia juga berharap PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bisa terus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Acara juga dihadiri oleh Sesepuh Takmir Masjid Al Fatah, H. Khodori. Ia menyampaikan terimakasihnya kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah memberikan bantuan untuk warganya yang terkena dampak Covid.

“Bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga kami, Alhamdulillah dengan bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan mereka. Kami sampaikan terimakasih banyak dan semoga Allah membalas segala kebaikan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan seluruh pegawainya,” terang Bapak H. Khodori.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersinergi dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Kami mengucapkan selamat Milad yang ke 8. Pada moment Milad ini PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bersama Solopeduli bisa menghadirkan program untuk masyarakat yang terdampak Covid 19. Covid ini mengubah kebiasaan dan efek yang kita rasakan sangat luar biasa, salah satunya disisi perekonomian masyarakat,” jelas Manajer Fundraising Solopeduli, Megawati Nurjanah.

Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak Covid, terutama kaum dhuafa dan anak-anak.

”Sekali lagi Solopeduli mengucapkan selamat Milad ke 8 tahun untuk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Semoga terus bisa menorehkan kemanfaatannya untuk sesama, dan terus berkarya untuk kemajuan negeri. Dan kami ucapkan terimakasih kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Solopeduli,” imbuh Megawati Nurjanah.

Ia juga berharap ke depan bisa terus bersinergi dengan PT Askrindo Syariah untuk memberikan kemanfaatan bagi ummat.

Ratusan Peserta akan Hadir di Munas X MUI Luring dan Daring

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sebanyak 130 peserta offline (luring) dan 300 peserta online (daring) dijadwalkan akan hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 25-27 November 2020.

Ketua Panitia Pengarah Munas X MUI 2020, KH Abdullah Jaidi, mengatakan para peserta agenda lima tahunin ini berasal dari 34 MUI provinsi, Komisi dan Lembaga MUI Pusat, dan para ormas pendiri. “Ada juga perwakilan dari perguruan tinggi dan pesantren,” paparnya dalam acara Konferensi Pers di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Senin (23/11).

Kiai Jaidi menyampaikan, panitia sangat memperhatikan protokol kesehatan. Setiap peserta yang nantinya hadir di Hotel Sultan akan mengikuti protokol swab. Sebagai langkah pertama, pada Senin (23/11) pagi tadi, panitia sudah melaksanakan swab masal kepada peserta dari MUI Pusat di Kantor MUI Pusat.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah ini mengatakan, para peserta baik luring maupun daring akan menghadiri pembukaan pada Rabu  25 November 2020 pukul 19.30 WIB.

“Karena Munas ini akan dibuka Presiden, maka pembukaan ini kita mengundang para menteri, duta besar negara sahabat, kemudian tokoh nasional,” ujarnya.

Kiai Jaidi menjelaskan, satu utusan MUI daerah akan hadir secara luring dan MUI daerah akan mengikuti jalannya Munas melalui Zoom di kantor masing-masing. Panitia sudah menggandeng Tim LPPOM MUI dan BI untuk memperkuat sisi teknis. Panitia juga menggandeng Telkom di provinsi untuk menguatkan sinyal, sehingga tidak ada kendala jaringan bagi peserta daring.

“Karena dari MUI Provinsi akan mengikuti ajang secara daring, mereka akan mengikutinya dengan daring, sehingga jumlah yang sekitar 300 yang mengikuti daring tidak akan terkendala.  Jadi diperkuat sinyal di daerah, dan para pimpinan MUI provinsi difokuskan di MUI setempat sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Panitia Pengarah Munas X MUI, KH Amirsyah Tambunan, memastikan Presiden Joko Widodo nanti akan hadir dalam Munas MUI X 2020 ini secara daring. Kehadiran Presiden tersebut sekaligus untuk membuka kegiatan Munas X MUI 2020.

“Konferensi Pers hari ini diharapkan bisa membantu MUI dalam mensosialisasikan Munas. Dan segala sesuatunya sudah disiapkan panitia, baik SC maupun OC,” paparnya.

Jelang Munas, MUI Berhasil Pertahankan ISO 9001:2015 untuk Ketiga Kalinya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia kembali mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari World Quality Assurance (WQA). MUI sendiri mulai menjalankan ISO ke dalam sistem organisasi sejak tahun 2018 dan tahun ini menjadi ketiga kalinya MUI mendapatkan sertifikat ini.

Ketua Tim ISO 90001:2015 MUI Pusat KH. Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan, perolehan ketiga kalinya ini sekaligus menandai keberhasilan kepengurusan MUI oleh Kiai Ma’ruf dan Buya Anwar Abbas.

“Pertama tahun 2018 setelah berhasil, kalau ini memenuhi memenuhi persyaratan, yang kedua tahun 2019 kembali mempertahankan sertifikat, dan ketiga tahun ini menjadi tahun terakhir dan akan berakhirnya kepengurusan MUI Pusat periode Kiai Ma’ruf Amin dan Buya Anwar Abbas, ini kita anggap sebagai program keberhasilan,” katanya, Senin (23/11) malam dalam acara Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari WQ kepada MUI Pusat, di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Dia menyampaikan, perolehan sertifikat untuk ketiga kalinya ini, komisi dan lembaga semakin banyak yang menerapkan program kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap komisi dan lembaga saat ini selalu membuat laporan pertanggung jawaban paling lambat empat belas hari pasca kegiatan/program berakhir. Mekanisme surat-menyurat di MUI juga menjadi semakin rapi.

Dari sisi fisik, pasca adanya ISO 9001:2015, beberapa ruangan MUI yang selama ini terbiarkan kosong menjadi termanfaatkan, terawat, dan terurus. Buku-buku bagus yang berserakan di beberapa ruangan kini tertata rapi di dalam Perpus MUI di lantai satu. Mushola yang sebelumnya berada di ruangan sempit di sisi Komisi Fatwa, kini menjadi lebih representatif di lantai satu.

Mengingat dalam beberapa hari ini kepengurusan MUI 2015-2020 akan berakhir, Kiai Rofiq berharap program iso ini bisa diteruskan pengurus MUI periode berikutnya. Dia mengatakan, SC Munas sudah mengantisipasi itu dengan memasukkan ISO ke dalam program unggulan Komisi B Munas/Komisi Program Kerja.

“Kalau untuk MUI daerah, program unggulan garis besar yang akan dibahas di Munas adalah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di sepuluh MUI Provinsi. Kalau di MUI Pusat, penerapan optimalisasi penerapan ISO 9001:2015,” paparnya.

“Kita berharap melalui penerapan ISO terjadi peningkatan setahap demi setahap dalam organisasi kita, baik itu kinerjanya maupun aspek lainnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Regional Manager WQA Muhammad Aristian menyampaikan, selama tiga tahun terakhir, telah terjadi perombakan besar di tubuh MUI Pusat, baik itu dari sisi fisik (bangunan) maupun sistem di dalamnya.

“Sertifikat ini memang layak menjadi hak MUI. Kalau saya bandingkan, apa yang ada di MUI sangat baik. Banyak yang kondisinya di luar MUI yang berantakan. Prinsip ISO adalah perbaikan yang berkelanjutan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari depan harus lebih baik dari hari ini,” katanya.

Dia menyampaikan, tantangan MUI ke depan adalah bagaimana menyuarakan MUI secara lebih luas lagi. Selama ini, papar dia, MUI hanya dikenal publik karena dua bidang saja yaitu fatwa makanan halal (LPPOM) dan ekonomi syariah (DSN MUI). Padahal, menurut dia, di MUI banyak sekali komisi dan lembaga lain yang aktif mulai dari Gerakan Nasional Anti Narkoba (Gannas Annar) sampai Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPLH).

“Kita itu harus memikirkan bagaimana aktivitas MUI ini dikenal luar, selain peran DSN MUI dan LPPOM MUI. Secara garis besar sudah sangat baik, tapi bagaimana masyarakat menyadari itu, bagaimana teman-teman yang di luar sana bisa mengetahui itu,” terangnya

Munas X MUI Momentum Pergantian Kepemimpinan di Level Pusat

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Musyawarah Nasional ke-10 menjadi momentum pergantian kepengurusan dan kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia  Pusat. Munas memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan jabatan dan lainnya di dalam MUI Pusat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Pada periode 2020-2025 nanti insya Allah akan ada anggota baru,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi, saat memberikan sambutan dalam konferensi pers menjelang Munas X MUI 2020 di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (23/11).

Dengan demikan, ujar dia, diharapkan akan ada amunisi tambahan bagi MUI dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan dakwah yang rahmatan lil alamin, dan membumikan posisi MUI sebagai khadimul ummah wa shodiqul hukumah, sebagai pelayan umat dan mitra loyal-kritis pemerintah.

“Berharap Munas X MUI 2020 akan melahirkan banyak kesepakatan yang bermanfaat bagi umat Islam dan Bangsa Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan di tengah pandemi Covid-19, Munas yang akan berlangsung 25-27 November itu dihelat secara daring dan luring. Karena itu, peserta yang hadir secara fisik tidak akan sebanyak Munas MUI sebelum-sebelumnya. Peserta yang luring juga harus mengikuti tes ketat secara dua tahap mulai dari swab PCR sampai swab antigen.

Hal ini menurut Kiai Muhyidin,  karena MUI loyal dan taat kepada kebijakan pemerintah Indonesia terutama dalam hal menegakkan protokol kesehatan demi menjaga dari keterpaparan Covid-19.

“Semoga MUI bisa menjadi role model bagi organisasi lain yang ingin menyelenggarakan Munas di tengah Covid-19. Kami melakukan protokol kesehatan secara ketat dan tegas karena kami yakin menjaga keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada menyelematkan yang lain-lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah, KH Marsudi Syuhud, menambahkan Munas yang dilaksanakan lima tahun sekali ini tidak lain untuk melakukan perintah PD/PRT khususnya pemilihan pengurus.

“Munas ini adalah sarana musyawarah tertinggi untuk menentukan keberlangsungan organisasi kita dalam kaitannya dengan kepengurusan. Nanti akan ada pemilihan ketua umum dan seluruh perangkat-perangkatnya dari pengurus harian, pengurus wantim, dan lain sebagainya,” ujarnya sembari berharap, Munas X MUI 2020 dapat berlangsung dengan baik, menghasilkan hal yang dibutuhkan MUI dan untuk kebutuhan eksternal maupun internal organisasi MUI.

Tentara Malah Copot Baliho, MUI Minta TNI Fokus Sesuai Tugasnya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Pasukan TNI mencopot sejumlah baliho bergambar Habib Rizieq Syihab (HRS) di wilayah Petamburan, Jakarta. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti tugas tentara.

“Saya tidak tahu apa tugas tentara, polisi dan satpol PP. Kalau itu memang tugas tentara ya silahkan, tapi kalau itu bukan tugas tentara lalu dikerjakan oleh tentara ya tentu saja masyarakat bertanya-tanya dan tidak bisa terima. Saya rasa rakyat dan masyarakat kita sudah sangat educated dan sudah banyak yang cerdas dan mereka sudah tahu siapa yang harus melakukan hal tersebut,” ujar Anwar kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Anwar berharap agar aparatur negara melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hal itu agar kegaduhan tidak terjadi.

“Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan masalah dan kegaduhan kita mengharapkan para aparatur negara supaya berbuat lah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan jangan keluar atau melebihi dari yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang ada supaya negeri ini aman tentram dan damai,” lanjut Anwar.

Sumber: detik.com

PA 212: Berdasar UU Kewenangan TNI Jaga Kedaulatan, Bukan Copot Baliho

SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Merespon pencopotan Baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) di sejumlah tempat oleh aparat atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Persaudaraan Alumni (PA) 212 menngelar jumpa pers di Gentan, Baki, Sukoharjo pada sabtu, (21/12/2020) siang.

 

Namun ketika acara jumpa pers tersebut baru saja selesai, aparat Kepolisian dan TNI yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas datang untuk memberikan sosialisasi soal protokol kesehatan kepada peserta dan panitia.

 

Dengan menggunakan pengeras suara, aparat meminta kepada semua pihak yang mengikuti jumpa pers tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.

 

“Kami informasikan kepada rekan rekan semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak, mengingat angka covid cukup tinggi di Baki ini khususnya dan Sukoharjo pada umumnya,” kata Kapolsek Baki AKP Riyadi yang mewakili Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Strategi Perjuangan PA 212 Jawa Tengah Endro Sudarsono telah memberikan keterangan saat jumpa pers mengatakan, bahwa seharusnya pencopotan Baliho tersebut dilakukan oleh Satpol PP bukan aparat TNI maupun Polri.

 

“Penertiban baliho dan MMT tersebut semestinya tugas dan kewenangan Satpol PP, bukan tugas TNI/Polri,” katanya.

 

Menurutnya, TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara.

 

“Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” imbuhnya.

 

Untuk itu, kata Endro, PA 212 Jawa Tengah memohon kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Bersama rakyat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman separatisme, terorisme serta komunisme di NKRI.

 

“Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, serta tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tugas dan fungsi pokoknya tanpa harus keluar dari kewenangannya,” pungkasnya.

Disebut Langgar Kewenangan, PA 212 Jateng Minta Pangdam Jaya Diganti

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)–Persaudaraan Alumni (PA) 212 Jawa Tengah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman paska pencopotan Baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shibab (HRS) beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, sejumlah aparat TNI melakukan pencopotan Baliho HRS di Petamburan dan sejumlah tempat lainnya atas perintah Pandam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

“Mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya yang baru yang lebih baik dengan menghindari polemik maupun hal lain yang kontroversial,” kata Wakil Ketua Bidang Strategi PA 212 Jawa Tengah Endro Sudarsono dalam jumpa pers yang digelar oleh PA 212 Jateng di Gentan, Baki, Sukoharjo, Sabtu, (21/11/2020).

Menurut Endro, pencopotan baliho bukan tugas dari TNI maupun Polri, namun merupakan kewenangan dan tugas dari Satpol PP.

Menurutnya, seharusnya TNI bersama rakyat mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman separatisme, terorisme serta komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, serta tetap bekerja secara profesional tetap berada pada tugas dan fungsi pokoknya tanpa harus keluar dari kewenangannya,” ungkapnya.

Dalam Jumpa Pers tersebut, PA 212 Jateng juga meminta pihak pemerintah untuk lebih memprioritaskan penanganan pandemi Covid 19 dan resesi untuk Indonesia bangkit dari multi krisis yang sedang melanda.

Komisi I DPR Sayangkan TNI Copot Baliho: Urus Separatisme!

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Syaifullah mengatakan, sebaiknya TNI bergerak dalam urusan pertahanan negara.

Hal itu menanggapi perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada anak buahnya menurunkan baliho pimpinan FPI Rizieq Syihab. Syaifullah menilai, pencopotan baliho menjadi kewenangan Satpol PP. Sementara, urusan pengamanan menjadi tugas kepolisian.

“Saya hanya berharap Pangdam Jaya kembali kepada kewenangannya urusan Pertahanan jika ada kelompok tertentu yang ingin bertindak sebagai separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI,” ujar Syaifullah kepada wartawan, Jumat (20/11).

“Sedangkan urusan keamanan agar diserahkan kepada institusi Polri, sedangkan urusan baliho serahkan kepada Satpol PP,” imbuhnya.

Politikus PPP ini menjelaskan, tugas pokok dan fungsi TNI berdasarkan UU adalah menjaga pertahanan negara. Tugas keamanan merupakan kewenangan Polri. Pelibatan TNI dalam urusan keamanan hanya pada tindak pidana terorisme sebagai operasi militer selain perang. Pembatasan tugas itu adalah amanat reformasi.

“Pembatasan tugas TNI pada Pertahanan Negara disemangati oleh trauma terhadap pemerintahan orde baru yang berujung pada terjadinya reformasi,” ujar Syaifullah.

Dia hanya berharap perintah tegas Pangdam Jaya ini tidak menimbulkan gesekan antara sipil dengan tentara. Khususnya FPI yang disinggung langsung.

“Ini kita harapkan tidak terjadi,” kata Syaifullah.

Sumber: merdeka.com