Berita Terkini - Laman 1549 dari 2422

Didukung Turki dan Iran, Pasukan Irak akan Rebut Wilayah Otonom Kurdistan

30 Sep 2017 11:01:16

IRAK (Jurnalislam.com) – Irak berencana untuk menguasai perbatasan wilayah otonom Kurdistannya “dalam koordinasi” dengan Iran dan Turki, kata kementerian pertahanan Irak.

Diterbitkan pada hari Jumat (29/9/2017), pernyataan kementerian tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut atau mengindikasikan secara khusus apakah pasukan Irak berencana untuk bergerak menuju pos perbatasan eksternal yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) dari pihak Iran dan Turki.

Langkah untuk merebut pos perbatasan adalah tanggapan terhadap referendum Kurdi pada hari Senin yang menghasilkan pemungutan suara yang mendukung pemisahan diri dari Irak.

Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kontrol atas penyeberangan perbatasan eksternal dengan Turki, Iran dan Suriah.

Didukung oleh Ankara dan Teheran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau menghadapi kemungkinan sanksi, isolasi internasional dan kemungkinan intervensi militer.

KRG menolak untuk menyerahkan kontrol terhadap penyeberangan perbatasannya, TV Rudaw yang berbasis di Erbil mengatakan pada hari Jumat, mengutip seorang pejabat Kurdi.

Kementerian pertahanan Irak mengatakan, pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandara “berjalan sesuai rencana berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan negara-negara tetangga, dan tidak ada penundaan dalam prosedur”.

Erdogan Peringatkan Jatuhkan Sanksi pada Rencana Referendum Kurdi Irak

Televisi pemerintah Irak mengatakan sebuah delegasi militer Irak telah mengunjungi perbatasan wilayah Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga ditempatkan di sisi perbatasan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki.

Sebelumnya pada hari Jumat, sebuah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak atas penerbangan internasional ke Kurdistan mulai berlaku setelah KRG menolak permintaan untuk menyerahkan kendali bandara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.

Larangan tersebut mulai berlaku pada pukul 6:00 (15:00 GMT) di hari Jumat. Perusahaan penerbangan asing menghentikan penerbangan ke wilayah Erbil dan Sulaimaniya, mematuhi sebuah pemberitahuan dari pemerintah di Baghdad, yang mengendalikan ruang udara Irak.

Penerbangan domestik masih diperbolehkan, sehingga pelancong diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Kurdistan sebagian besar melalui bandara Baghdad, yang akan mendapat tekanan akibat lalu lintas ekstra.

Bandara Erbil lebih sibuk dari biasanya pada hari Jumat saat penumpang bergegas untuk mengejar penerbangan terakhir.

Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Bandara Internasional Erbil, mengatakan: “Kami melihat banyak orang sepanjang hari yang pergi lebih awal dari jadwal semula karena mereka takut diblokir di sini dan tidak dapat kembali ke rumah mereka, atau karena mereka tidak ingin pergi melalui Baghdad demi mengejar penerbangan internasional.”

Pembatasan dimaksudkan untuk mencegah kunjungan oleh pengusaha dan ekspatriat Kurdi dan mempengaruhi sejumlah industri, termasuk hotel, layanan keuangan, transportasi dan real estat.

Lebih dari 400 perusahaan perjalanan dan pariwisata Kurdi terkena dampak langsung dari larangan terbang dan 7.000 perusahaan lainnya juga berisiko, kata Rudaw TV.

GERTAK Peringati 52 Tahun Gagalnya Pemberontakan PKI

30 Sep 2017 10:53:36

SURABAYA (Jurnalislam) – Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERTAK) menggelar aksi damai “Menolak Lupa Pengkhianatan G30S/PKI” di depan Patung Gubernur Suryo, Surabaya, Jl. Taman Aspari, Sabtu (30/9/2017) pagi ini.

“Aksi damai ini sebagai wujud kepedulian kami masyarakat Surabaya atas lupanya dan dilupakannya pemberontakan bersenjata dan kebiadaban yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada 1948 dan 1965 di Indonesia,” kata Korlap Aksi, Cak Nizar kepada Jurnalislam.com.

Menurutnya, kebangkitan PKI menguat pasca reformasi 1998 yang menghentikan pemutaran film G30S/PKI dan dihapusnya kata PKI dari buku-buku sejarah di sekolah menengah.

“Inilah beberapa cara untuk mengubah sejarah dan pandangan generasi saat ini mengenai G30S/PKI,” papar Nizar.

Melalui aksi tersebut, kata Nizar, masyarakat bisa memahami sejarah dan bahaya ideologi Komunisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami himbau kepada seluruh warga Surabaya untuk mendukung aksi damai ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap negeri ini, dan mewaspadai kemunculan Komunisme di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya,” pungkasnya.

Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERTAK) merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam dan ormas nasionalis yang ada di Surabaya.

Dokter Kesehatan dan HAM: Rezim Assad dan Rusia Lancarkan Serangan Terburuk di Idlib

30 Sep 2017 10:18:34

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pada hari Rabu (27/9/2017), Dokter Kesehatan untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York (Physicians for Human Rights-PHR) melaporkan Rusia dan rezim Suriah meluncurkan”serangkaian serangan terburuk” di rumah sakit di Suriah sejak April, meskipun ada kesepakatan mengenai zona “de-eskalasi”, lansir Aljazeera Jumat (29/9/2017).

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka bahwa jet agresor Rusia atau rezim Suriah berada di belakang sedikitnya lima serangan udara di tiga rumah sakit di provinsi Idlib yang dikuasai faksi-faksi jihad Suriah dan oposisi anti Assad.

HTS Kini Mengendalikan Penuh Fasilitas Umum Provinsi Idlib

Tiga fasilitas diserang pada hari yang sama, 19 September, dan dua rumah sakit dibombardir lagi beberapa hari kemudian, PHR melaporkan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah pada hari Rabu.

Diplomat Inggris dan Prancis menggambarkan eskalasi baru-baru ini sebagai “tidak dapat diterima dan mengerikan”.

Utusan khusus PBB Staffan de Mistura mengatakan bahwa dia berharap untuk mengadakan perundingan Suriah putaran kedelapan di Jenewa paling lambat awal November.

Rusia Ingin Kuasai Idlib dengan Zona De-eskalasi

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari, negosiator utama rezim Assad, juga hadir di sidang Dewan Keamanan.

“Saya meminta kedua pihak untuk menilai situasi dengan realisme dan tanggung jawab kepada rakyat Suriah dan mempersiapkan dengan serius untuk berpartisipasi dalam perundingan Jenewa,” kata Mistura di New York.

Hadang Serangan Besar IS di Deir al Zour, 58 Lebih Pasukan Rezim Assad Tewas

30 Sep 2017 09:20:06

SURIAH (Jurnalislam.com) – Tentara rezim Syiah Suriah dan sekutunya telah mengagalkan serangan kuat pasukan Islamic State (IS) untuk merebut sebuah jalan yang menghubungkan Palmyra ke kota Deir Az Zor, yang merupakan rute pasokan utama dari wilayah rezim ke kota timur, menurut sebuah unit media militer yang dikelola oleh milisi Syiah Hizbullah Libanon, Aljazeera mengatakan, Jumat (29/9/2017).

Serangan IS, yang dimulai pada hari Kamis (28/9/2017) tersebut adalah serangan balik terbesar pertama terhadap pasukan sekutu saat mereka berhasil menembus wilayah terpencil untuk mencapai kota Deir Az Zor awal bulan ini.

“Tentara Suriah dan sekutunya benar-benar mengamankan jalan raya Deir az Zor-Palmyra setelah menggagalkan serangan yang hebat tersebut,” klaim unit media Syiah Hizbullah, Jumat.

Pasukan Syiah Hizbullah Rayakan Parade Kemenangan di Gerbang Deir Al Zour

“Jalan raya tersebut saat ini dapat dilalui untuk kedua arah menuju dan dari Deir Az Zor,” tambahnya.

Milisi Syiah Hizbullah adalah salah satu sekutu utama rezim Nushairiyah Bashar al-Assad, di samping Rusia, Iran dan milisi pro-rezim lainnya.

Sebelumnya pada hari Jumat, seorang komandan dalam aliansi militer yang mendukung Assad mengatakan bahwa jalan yang menghubungkan Deir Az Zor ke Palmyra hanya digunakan dalam keadaan darurat dan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya berjuang untuk menguasai kembali tanah yang hilang.

Dibantu oleh militer Rusia dan milisi Syiah yang didukung Iran, kemajuan tentara Suriah bulan ini di Deir Az Zor mendobrak sebuah pertahanan IS selama tiga tahun yang dikuasai oleh IS di sebuah daerah kantong yang dikuasai rezim di kota tersebut.

SOHR: Jet Tempur Rusia Bunuh 34 Warga Sipil di Deir Al Zour

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), sebuah lembaga pemantau berbasis di Inggris yang melacak perkembangan dalam konflik Suriah, mengatakan bahwa serangan IS telah membunuh lebih dari 58 tentara Suriah dan pasukan sekutu sejak Kamis.

IS mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah membunuh sekitar 100 pasukan rezim Assad di selatan kota al-Sukhna, yang juga berada di jalan menuju Deir Az Zor, dan mengumumkan telah mengambil alih sebuah bukit yang menghadap ke kota.

Sebuah aliansi milisi Suriah yang didukung AS, Pasukan Demokrat Suriah, melakukan serangan terpisah terhadap IS di Deir Az Zor di sebelah timur Sungai Efrat, yang membagi provinsi tersebut menjadi dua.

Pemimpin IS Abu Bakr al-Baghdadi konon mendesak para pengikutnya untuk “berdiri teguh” dan terus berjuang, dalam sebuah pernyataan tidak bertanggal yang dirilis pada hari Kamis.

Suara Pemimpin Islamic State Muncul dalam Sebuah Rekaman, Begini Pesannya

Tanggal rekaman berdurasi 46 menit, yang dirilis pada hari Kamis melalui organisasi berita Al-Furqan yang berhubungan dengan IS, tidak jelas.

Namun di dalamnya, pemimpin IS tersebut merujuk pada ancaman Korea Utara terhadap Jepang dan AS.

Ini adalah komunikasi pertama pemimpin yang sulit dipahami tersebut selama hampir setahun, saat kelompoknya telah kehilangan sebagian besar wilayah yang dikuasainya di Irak dan Suriah.

Rilis audio tersebut muncul di tengah spekulasi yang berkembang mengenai nasib al-Baghdadi.

Fadli Zon: Perppu Ormas Bermasalah

30 Sep 2017 08:12:11

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah perppu yang bermasalah. Menurutnya, perppu tersebut merupakan upaya untuk mereduksi demokrasi.

“Perppu ini bertentangan dengan UUD negara kita, dan perppu ini akan membungkam suara-suara kritis yang dibolehkan di dalam konsitutis kita,” katanya kepada massa aksi 299 di depan Gedung DPR, Jumat 929/9/2017).

Untuk itu, ia meminta umat Islam untuk mendorong fraksi-fraksi lain di DPR agar menolak perppu tersebut karena akan melahirkan subjektifitas.

“Bapak-bapak juga harus menyampaikan kepada fraksi-fraksi lain untuk menolak perppu ini. Karena akan banyak subjektifitas termasuk kepada ormas-ormas Islam, ormas-ormas yang kritis bisa menjadi sasaran untuk dibubarkan,” terangnya.

Fadli juga menyampaikan, perppu tersebut akan dibahas oleh DPR pada pertengahan Oktober mendatang.

Terkait komunisme, Fadli mengatakan, pemerintah Indonesia sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memberangus upaya-upaya yang ingin membangkitkan kembali komunisme di Indonesia.

“Selain TAP MPRS No 25 Tahun 1966 ada juga UU No 27 Tahun 1999 yang melarang komunisme, ajaran komunis, dan Partai Komunis Indonesia, karena itu kalau ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali PKI maka ini bertentangan dengan dengan konstitusi kita,” paparnya.

“Karena itu harus kita lawan bersama. Jangan sampai komunis yang telah dua kali berkhianat di Republik Indonesia ini bercokol kembali,” pungkasnya.

DPR: Perppu Ormas Merupakan Diskresi dari Pemerintah

30 Sep 2017 07:48:51

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengakatan, terkait Perppu Ormas merupakan diskresi dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan kepada perwakilan aksi 299 di Gedung DPR.

Agus mengatakan, perppu tersebut langsung bisa digunakan akan tetapi mempunyai jangka waktu.

“Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sifatnya adalah diskresi dari pemerintah. Perppu itu langsung bisa digunakan, tetapi mempunyai jangka waktu sampai disetujui atau tidak oleh DPR,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jumat (29/9/2017).

Ia menambahkan, saat ini perppu tersebut ada di komisi 2 untuk dibahas serta diminta persetujuannya.

“Sekarang ini posisi perppu itu ada di komisi 2. Karena dari pemerintah baru dimasukan ke DPR kemudian diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diserahkan kepada komisi 2 untuk dibahas yang selanjutnya nanti diminta persetujuannya,” paparnya.

Aksi 299 diikuti oleh ratusan ribu peserta yang berasal dari berbagai daerah. Selain mendesak DPR RI untuk menolak Perppu Nomor 27 Tahun 2017, massa aksi juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Amien Rais: Jika Dulu PKI Menang, Niscaya Umat Islam Sudah Tidak Ada

30 Sep 2017 07:22:21

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh reformasi, Amien Rais yang hadir dalam aksi 299 kemarin di depan Gedung DPR RI menegaskan, komunisme akan selalu bertindak biadab dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia mencontohkan kekejaman rezim Stalin di Uni Soviet dan rezim Mao Zedong di Cina yang telah membunuh jutaan rakyatnya sendiri.

“Rezim Pol pot, pemipin komunis Kamboja itu malah punya tempat khusus penyembelihan rakyatnya sendiri, kurang lebih 2 juta rakyat Kamboja dihabisi oleh Pol Pot,” ungkap Amien dalam aksi yang diikuti ratusan ribu umat Islam itu.

Andai kata PKI dulu menang, lanjut dia, niscaya umat Islam sudah tidak ada di Indonesia.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak memberi ruang atas kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)

“Sekarang masalahnya pemerintah sekarang ini memberikan angin buat PKI bangkit kembali, maka ini harus kita tolak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga menyampaikan penolakannya terhadap Perppu No 2 Tahun 2017. Ia meminta DPR RI untuk menolak dan tidak mensahkan Perppu tersebut.

“Perppu yang kita lawan ini adalah perppu kebencian,” tegasnya.

Ratusan ribu umat Islam melakukan aksi 29 September 2017 atau aksi 299 untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemenag Jateng Berkilah Tak Bisa Keluarkan Rekomendasi Pelarangan Asyuro Syiah

29 Sep 2017 13:46:14

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Kementerian Agama Jawa Tengah dinilai terkesan lepas tangan soal akan diselenggaranya perayaan Syiah di kota Semarang.

“Saya melihat dari kemenag ada semacam lepas tangan dengan merasa cukup tidak berkompeten memberikan izin,” kata perwakilan Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Jateng ustaz Fuad Alhazimi, saat melakukan audiensi bersama ormas Islam se-Jateng di Kantor Kemenag Jateng, Kamis (28/9/107)

Ia mengaskan bahwa perwakilan ormas-ormas yang hadir hanya meminta Kemenag mengeluarkan rekomendasi penolakan acara syiah, berdasarkan keputusan MUI dan buku MUI yang telah beredar dan menyatakan bahwa syiah menyimpang dan membahayakan NKRI.

Baca : Sempat Tidak Diizinkan, Kemenag Jateng Malah Rekomendasikan Perayaan Asyuro Syiah

“Yang kami butuhkan yaitu rekomendasi dari Kemenag untuk disampaikan kepada polisi agar polisi melarang tidak memberika izin,” jelasnya

Menurutnya ini sudah tahun keempat ormas Islam merasa dipermainkan oleh pihak atau lembaga-lembaga yang seharusnya berkompeten bisa menekan syiah.

“Karena ini tahun ke empat kami di lempar, dipingpong (permainkan) seperti ini. Sebelumnya dikatakan Kesbangpolimas , Polres, MUI, kalo ada kegentingan (suasana mencekam) baru melawan, itu sudah tiga tahun yang lalu disampaikan,” cetusnya.

Seperti diketahui, Kemenag memberikan rekomendasi perayaan Asyuro Syiah dan berkilah tidak bisa melarangnya karena bukan domain kemenag. Padahal, MUI sendiri sudah menyatakan syiah ajaran menyimpang melalui sikap MUI dan buku MUI yang sudah beredar di masyarakat.

Asyuro Syiah Tetap Digelar, Ormas Islam se-Jateng Sepakat Gelar Aksi Langsung di Lokasi

29 Sep 2017 13:41:12

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Elemen ormas Islam menegaskan apabila rekomendasi tidak dikeluarkan oleh Kemenag, perwakilan ormas Islam yang hadir sepakat akan mengerahkan laskar untuk melakukan aksi damai penolakan syiah dilokasi acara syiah dilaksanakan, dan itu akan berlanjut terus menerus setiap tahunnya jika rekomendasi penolakan syiah tidak dikeluarkan.

“Jika tidak ada rekomendasi itu kami besok hari ahad akan mengerahkan laskar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dan tiap tahun kami akan seperti ini dan Allah menjadi saksi bahwa kami sudah sampaikan dan bapak juga paham bahwa inilah Ahlussunah,” kata perwakilan ormas Islam ustaz Fuad Al Hazimi dalam audiensi ormas Islam se-Jateng dengan Kemenag di kantor Kemenag Jateng, Kamis (28/9/2017).

Kepala bidang Penerangan Agama Islam ( Kabid Penais ) Saidun mengatakan pihaknya tidak punya wewenang dalam mengijinkan maupun melarang perayaan syiah.

“Kami tidak pada kapasitas untuk melarang komunitas bagian dari bangsa indonesia dalam mengadakan perayaan agama sepanjang diselenggarakan tidak menggangu ketertiban dan keamanan,” ucapnya kepada para perwakilan ormas yang hadir.

Ormas Islam mengaku kecewa atas sikap Kemenag karena bertentangan dengan sikap MUI dan juga para ulama terkait syiah. Karenanya, ormas Islam akan tetap menggelar aksi damai menolak perayaan asyuro syiah.

Seperti diketahui, Syiah merupakan ajarang menyimpang yang sudah ditetapkan oleh MUI. Syiah juga dinilai MUI patut diwaspadai karena membahayakan negara.

Ormas Islam se-Jateng Desak Kemenag Tak Izinkan Perayaan Asyuro Syiah

29 Sep 2017 11:38:10

SEMARANG (Jurnalislam.com)—Kemenag Jawa Tengah mengkalim telah memberikan rekomendasi perayaan asyuro syiah di Semarang, walau Hotel UTC telah mencabutnya.

Baca : Kemenag Berikan Rekomendasi Perayaan Asyuro Syiah di Semarang

Mengetahui hal tersebut, elemen ormas Islam se-Jawa Tengah mendatangi kantor Kemenag Jateng mendesak Kemenag mencabut rekomendasi tersebut. Panglima Laskar FPI Jateng KH Ahmad Rofii memegang teguh rekomendasi para ulama agar jangan sampai acara syiah terjadi.

“Kami memohon jangan sampai itu terjadi atau pindah tempat dimanapun karena Syiah itu bukan bagian dari islam, namun mengatasnamakan Islam untuk memperpecah belah umat Islam,” katanya saat melakukan audiensi bersama gabungan ormas se- Jawa Tengah dengan kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah di gedung Kemenag Jateng Jl. Sisimangaraja no 5 Semarang, Kamis (28/9/2017)

Menurutnya perkembangan syiah di Jawatengah sama besarnya dengan perkembangan PKI, sehingga perkembangan tersebut harus diwaspadai. Apalagi di Jatim syiah terbukti memberontak dan difatwa sesat oleh MUI Jatim dan juga pelakunya divonis bersalah oleh pengadilan.

“Di jateng ini besarnya Syiah sama dengan besarnya PKI, besarnya PKI sama dengan besarnya Syiah, keduanya harus diwaspadai dan dicegah,”tutur sosok yang biasa dipanggil Kyai Rofi’i tersebut

Walaupun demikian sebagai perwakilan ormas Islam beliau berharap agar Kemenag mengeluarkan rekomendasi penolakan Syiah dan PKI untuk disampaiakan ke umat

“Harapan kami membawa oleh-oleh yang bisa kami syiarkan kepada Nahdliyin dan Muhammadiyah bahwa kKmenag sudah menolak syiah dan pki di Jateng,” pungkasnya.