Berita Terkini

HRW Tuduh Arab Saudi Tutupi Kejahatan Perang di Yaman

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Arab Saudi dituduh mencoba untuk menutup sebuah penyelidikan kejahatan perang yang didukung PBB di Yaman, tempat ribuan warga sipil tewas dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat (21/9/2018) mengatakan Arab Saudi sedang membuat “upaya terang-terangan untuk menghindari pemeriksaan” atas tindakannya di Yaman, di mana koalisi pimpinan Saudi dan UEA melakukan intervensi pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terhadap pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran, lansir Aljazeera.

Tuduhan itu mengikuti dua resolusi yang bersaing di Yaman pada sesi yang sedang berlangsung di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Baca juga: 

Resolusi yang dipimpin oleh sekelompok negara Eropa dan Kanada menyerukan perpanjangan satu tahun penyelidikan yang bulan lalu melaporkan bukti kemungkinan kejahatan perang oleh semua pihak di Yaman, termasuk koalisi pimpinan Saudi.

Resolusi kedua, yang dipimpin oleh Tunisia atas nama kelompok negara-negara Arab, tidak menyebutkan perluasan penyelidikan, tetapi menyerukan Komisi Peninjauan Nasional Yaman yang sering dikritik untuk terus mempelajari konflik tersebut.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah anggota kelompok Arab di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 negara tersebut.

“Upaya koalisi pimpinan Saudi untuk mendiskreditkan dan merongrong penyelidikan PBB terhadap pelanggaran oleh semua pihak yang berperang di Yaman adalah satu lagi upaya terang-terangan untuk menghindari pengawasan tindakan koalisi itu sendiri di Yaman,” John Fisher, direktur HRW Jenewa, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: 

“Dewan Hak Asasi Manusia tidak boleh gagal membela warga sipil Yaman. Negara-negara harus memperbarui mandat [penyelidikan] atau risiko kredibilitas dewan,” tambahnya.

Perdebatan diplomatik atas resolusi-resolusi yang saling bersaing tersebut kemungkinan akan terus berlanjut sebelum sidang dewan tersebut ditutup pekan depan.

Dalam laporan pertama dan satu-satunya yang dikeluarkan pada 28 Agustus, para ahli PBB menyebut pelanggaran hak di Yaman termasuk “perampasan hak untuk hidup,” penahanan sewenang-wenang, perkosaan, penyiksaan, penghilangan paksa dan perekrutan anak oleh pasukan pemerintah Yaman serta sekutu Saudi dan Emirat mereka.

Dikatakan bahwa pemberontak Syiah Houthi juga bertanggung jawab atas pelanggaran yang sama.

Baca juga: 

Kebuntuan terjadi tiga pekan setelah penyelidik PBB mengeluarkan laporan pedas, mengatakan pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bisa dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Pertikaian ini sering terjadi di tubuh hak asasi PBB yang beranggotakan 47 orang tersebut.

Belanda dan Kanada telah berulang kali berusaha selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa simpatisan yang didukung PBB mendapatkan akses ke sebanyak mungkin wilayah – termasuk daerah-daerah yang terkena serangan udara oleh koalisi yang dipimpin Saudi.

Arab Saudi telah berulang kali memblokir upaya-upaya tersebut dan sebaliknya mendorong komisi hak-hak nasional, yang didukung oleh pemerintah Yaman, untuk melakukan penyelidikan tersebut dengan saran dan konsultasi dengan kantor hak PBB. Tetapi komisi itu tidak memiliki akses ke wilayah yang dikuasai pemberontak.

Baca juga: 

Tahun lalu, Arab Saudi memberikan dukungannya pada resolusi konsensus yang menciptakan kelompok “ahli terkemuka”, setelah surat diplomatik muncul di mana Riyadh memperingatkan sedikitnya dua negara lain bahwa setiap dukungan untuk penyelidik independen internasional dapat “berdampak negatif” terhadap perdagangan.

Dalam perangnya di Yaman, koalisi yang dipimpin Saudi menerima alat-alat berat dan dukungan militer dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Pasukan koalisi juga dikritik karena serangan udara yang menghantam sekolah, rumah sakit dan pesta pernikahan.

Sedikitnya 10.000 orang tewas dalam pertempuran di negara itu yang menurut PBB merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Kanada: Kejahatan Militer Myanmar atas Muslim Rohingya adalah Genosida

Redaktur: Deddy Purwanto

KANADA (Jurnalislam.com) – Anggota parlemen Kanada telah dengan suara bulat memilih untuk menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya oleh militer Myanmar sebagai genosida.

House of Commons pada hari Kamis (20/9/2018) menyetujui temuan misi pencarian fakta PBB di Myanmar bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan terhadap Rohingya” dan bahwa tindakan-tindakan ini disetujui oleh komandan militer Myanmar.

Baca juga: 

Dalam mosinya, legislator Kanada mengatakan mereka “mengakui bahwa kejahatan terhadap Muslim Rohingya merupakan genosida”.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan di luar hukum, perkosaan massal, penyiksaan dan pembakaran selama operasi berdarah mereka yang diluncurkan Agustus tahun lalu.

Lebih dari 700.000 penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp pengungsi yang memprihatinkan.

Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (the International Criminal Court-ICC), serta juga menyerukan para jenderal Myanmar untuk diselidiki dan dituntut “atas kejahatan genosida”.

Baca juga: 

“Saya ingin menggarisbawahi betapa tragisnya, betapa mengerikannya kejahatan terhadap Rohingya,” kata Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland. “Kami memimpin upaya internasional untuk keadilan dan akuntabilitas untuk Rohingya,” lansir Aljazeera, Jumat (21/9/2018).

“Gerakan bulat hari ini adalah langkah yang sangat penting dalam upaya itu.”

Pengamat hak asasi manusia menyebut deklarasi itu sebagai tonggak penting.

Baca juga: 

Laporan PBB yang diterbitkan bulan lalu mengatakan para jenderal militer, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus menghadapi penyelidikan dan penuntutan atas “rencana genosida” di Negara Bagian Rakhine utara Myanmar, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya di negara-negara bagian Kachin dan Shan.

Bangladesh dan Myanmar tahun lalu menandatangani perjanjian untuk memulangkan minoritas Muslim – tetapi terhenti karena Muslim Rohingya takut untuk kembali ke Negara Rakhine Myanmar tanpa jaminan keamanan dan hak-hak mereka.

Jerman Dukung Usaha Turki Cegah Eskalasi Militer Rezim Assad di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Jerman pada hari Jumat (21/9/2018) dukung  upaya Turki untuk mencegah eskalasi militer rezim Assad dan krisis kemanusiaan besar di provinsi Idlib Suriah.

“Turki telah memainkan peran yang sangat positif berkaitan dengan perkembangan di Suriah dan Idlib, dan akhirnya telah mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk membentuk zona demiliterisasi,” kata Heiko Maas pada konferensi pers di Berlin, Anadolu Agency melaporkan.

Dia menekankan bahwa upaya ini secara signifikan penting untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib, benteng oposisi terakhir Suriah.

Baca juga: 

Dalam berita yang relevan, juru bicara Kanselir Angela Merkel mengatakan pada hari Jumat bahwa perkembangan terakhir di Suriah akan menjadi salah satu topik utama dalam agenda selama kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Berlin pekan depan.

Setelah pertemuan mereka di Sochi, Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin sepakat untuk mendirikan zona perlucutan senjata di provinsi Idlib, Suriah.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri ke kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Nushairiyah Assad.

Baca juga: 

Bulan lalu, rezim mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar di Idlib, yang dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata.

Namun, PBB memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.

Gelar Tarhib Muharam, Almumtaz Bentangkan Bendera Tauhid 300 meter di Gedung DPRD

Redaktur: Ally Muhammad Abduh
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Sejumlah ormas Islam Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam wadah koordinasi Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) melakukan konvoi bertajuk Tarhub Muharram 1440 H pada Rabu (19/9/2018).
Dalam aksinya, mereka mendatangi sejumlah tempat yang disinyalir sering dijadikan ajang maksiat di Kota Tasikmalaya. Sepanjang aksi mereka mengimbau warga untuk menjaga Kota Tasikmalaya agar tetap bernuansa islami dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama.
”Kita tak ingin Kota Tasikmalaya yang terkenal dengan kota santri dan relijius islaminya ini sering terkotori oleh mereka yang kerap menjadikan maksiat sebagai nafsu dalam kehidupannya. Narkoba, asusila dan perderan miras harus menjadi musuh besar kita untuk membangun kota kita tercinta ini,” kata Ketua DPW FPI Kota Tasikmalaya, Ustadz Yanyan Albayani dalam orasinya dari atas mobil komando.
Ketua FPI Kabupaten Tasikmalaya, Ustadz Yanyan

Usai konvoi, Almumtaz berauidensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka mendesak penerapan Perda Tata Nilai yang digulirkan Pemkot Tasikmalaya agar terimplementasi dan terealisasi dengan baik di masyarakat.

”Jangan hanya lips service belaka, faktanya kami justru menemukan sejumlah kegiatan maksiat mulai dari peredaran miras dan asusila yang disinyalir dibekingi oleh oknum aparat. Nah ini mohon kepada pemerintah agar serius menanganinya, jika memang ada masalah silahkan anda bisa berkoordinasi dengan kami,” ungkap Ketua Almumtaz, Ustadz Hilmi Afwan.

Suasana audiensi Almumtaz dengan DPRD Kota Tasikmalaya

Sementara itu di luar Gedung DPRD, massa umat Islam membentangkan bendera tauhid sepanjang 300 meter. Mereka menegaskan bahwa bendera Arroya dan Alliwa adalah mutlak bendera umat Islam bukan bendera milik ormas tertentu.

Tak hanya massa umat Islam, sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP juga turut membantu membentangkan bendera warna putih itu.

“Bendera ini akan tetap berkibar di bumi Tasikmalaya sepanjang kalimat tauhid menancap dalam diri umat Islam. Jangan pernah mencoba untuk mengusik bendera umat Islam ini di Tasikmalaya, jika tidak ingin berhadapan dengan umat Islam di Tasikmalaya, ini adalah panji Rasulullah dan tidak ada seorangpun yang berhak menyebutnya sebagai bendera ormas HTI, ini adalah panji kami ” terang pimpinan Ponpes Darul Ilmi, Ustadz Ahmad al Hafidz.

Ketua PP Muhammadiyah: Muhammad Ismail Adalah Sosok Teladan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KLATEN (Jurnalislam.com) – Ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman jenazah Komandan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) Jawa Tengah, Muhammad Ismail di rumah Desa Tempel, Drono, Ngawen Klaten, Jawa Tengah, Jum’at (21/9/2018). Sejak pukul 12.30 WIB pelayat telah memadati rumah duka.

Tampak hadir dan turut mengimami shalat jenazah, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Hadir juga, tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidoe dan tokoh lainnya.

Jenazah dibawa pasukan KOKAM menuju pemakaman. FOTO: Arie/Jurniscom

Dalam tausyiahnya, Busyro selaku Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa atas kepergian M Ismail. Busyro mengatakan, almarhum Muhammad Ismail adalah sosok teladan yang patut ditiru oleh anggota KOKAM dan seluruh kader Muhammadiyah atas pengabdian dan totalitasnya di atas jalan perjuangan.

Sekilas, Busyro mengisahkan kembali kepemimpinan M Ismail ketika memimpin pengawalan proses autopsi almarhum Siyono di Klaten dua tahun lalu.

“Ketika itu suasana di sekitar makam tertib sekali, disitu kita menyaksikan KOKAM sangat tertib sekali sangat damai dan ramah bersama-sama dengan Brimob, yang satu baret hitam, yang satu baret merah, akrab sekali. Itulah salah satu refleksi komitmen kebangsaan almarhum dan Pemuda Muhammadiyah,” ungkapnya.

Jenazah diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 14.30 WIB menuju TPU Desa Sasono Loyo Gatak, Drono, Ngawen, Klaten. Ratusan anggota KOKAM ikut mengamankan prosesi pemakaman tersebut.

“Kepada keluarganya Pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan terimakasih atas keihlasannya kepada almarhum semasa hidupnya sehingga bisa berbakti beramal soleh, amal ihsaniyah, amal insaniyah sampai dengan wafatnya, wafat di hari jumat Sayyidul ayyam,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinannya, KOKAM Jateng termasuk barisan terdepan dalam mengawal agenda dan aset umat Islam. Terakhir, meski dalam keadaan sakit, Ismail memberikan Instruksi kepada anggota KOKAM Jateng untuk mengawal jalannya kegiatan jalan sehat umat Islam di Solo beberapa waktu lalu.

Muhammad Ismail meninggal dunia sekitar pukul 05.30 WIB di RSUD Sardjito Yogyakarta akibat kanker hati yang dideritanya. Almarhummeninggalkan seorang istri dan dua putra.

 

Cegah Pendangkalan Akidah, MCS Gelar Bakti Sosial

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Mualaf Center Semarang (MCS) menggelar kegiatan sosial pembagian 100 paket sembako dan santunan kepada anak yatim gratis di Kampung Jagalan Tengah, Gabahan, Semarang Tengah, Jumat (21/9/2018). Daerah tersebut diduga rawan pemurtadan akidah.

“Acara ini sebagai bentuk peduli kita kepada saudara muslim, terutama kepada para mualaf, janda, anak yatim dan para dhuafa,” ucap Agus Triyanto, ketua Mualaf Center Semarang disela-sela kegiatan.

Agus mengatakan, dengan membantu, dakwah kepada umat lebih mudah diterima masyarakat. “Karena dengan membantu, kita lebih akrab dengan warga,” ungkap Agus.

Ketua RW setempat, Eko Nurcahyo mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada MCS dan meminta agar acara tersebut dilanjut dengan pembinaan Islam yang menyeluruh.

Kegiatan Bakti Sosial MCS

“Saya ucapkan terimakasih kepada MCS atas bantuannya kepada masyarakat gabahan terutama di RW 5, bermanfaat kepada warga, terutama mualaf, kami berkeinginan ini berkelanjutan, bisa membina untuk keIslaman yang utuh, MCS bisa memberi pengajaran dalam pendidikan Islam,” tuturnya.

Menurut pengakuan seorang warga, yang juga berprofesi sebagai guru TPQ (sekolah dini Islam) ditempat, ia menyampaikan model kristenisasi atau pemurtadan berlangsung dengan cara pengobatan gratis, pemberian sembako mura,h sampai belajar gratis.

“Disini sering diadakan pengobatan gratis dan sembako murah, penyebaran buku natal dan les gratis. Bahkan ada TPQ sebelah daerah Pringgading setiap hari Sabtu anak-anak diajak ke Greja,” paparnya.

GP Ansor : Lembaga Adat Melayu Termakan Hoaks Soal Islam Nusantara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kirab Satu Negeri GP Ansor mendapat penolakan sekelompok massa di Langkat Suamtera Utara, bahkan di Riau beredar spanduk penolakan Ketum GP Ansor Yaqut Cholil.

Ketua GP Ansor Riau Purwaji mengatakan penolakan itu terjadi karena ia menilai masyarakat termakan isu hoax soal Islam Nusantara.

Gus Purwaji sapaan akrabnya menjelaskan ada oknum yang menyebarkan hoax dan fitnah ke Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Riau tentang paham Islam Nusantara.

“Hoax tersebut yang sampai ke mereka (LAM Riau, -red),” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com pada Jumat (21/9/2018).

Menurutnya isu Islam Nusantara yang disebar sama persis seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Riau dan Sumbar.

Baca juga: Lembaga Adat Melayu Keberatan GP Ansor Sebarkan Paham Islam Nusantara

Ia menuding pihak tersebut menyebarkan isu untuk membangkitkan kemarahan masyarakat Melayu yang teguh dalam menjalankan ajaran Islam berhaluan Ahlussunnah Waljamaah.

“Padahal cara beragama masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), Ansor dan Banser tidak ada bedanya dengan cara beribadah dan amaliah orang Melayu,” tuturnya.

Acara yang dilakukan GP Ansor, lanjutnya adalah refleksi dari tata cara beribadah, beramaliah yang sama dilakukan masyarakat Melayu, khususnya provinsi Riau sendiri.

Baca juga: Ditolak di Mana-mana, Lembaga Adat Melayu Minta GP Ansor Introspeksi

“Karena antara orang NU, Banser, Ansor dan masyarakat Melayu sama-sama berpaham Ahlussunnah Waljamaah. Dalam bermahzab pun sama-sama Syafi’i. Jadi tidak ada perbedaan,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, terjadi penolakan warga Langkat hingga Pekanbaru karena GP Ansor dinilai akan menyebarkan paham Islam Nusantara, dan juga buntut dugaan intimidasi Ustaz Abdul Somad di Pulau Jawa.

Dibubarkan Warga, Ini Kronologi Batalnya Perayaan Asyuro Syiah di Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Sejumlah elemen umat Islam Solo mendatangi rumah mendiang Syegaf Bin Husain Al Jufri di Mertodranan, Pasar Kliwon, Semanggi Kamis, (20/9/2018). Mereka memprotes terkait adanya kegiatan perayaan Asyuro Syiah di rumah tersebut.

Sebelumnya, beberapa pengurus dari Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) mendapat laporan dari masyarakat terkait akan adanya ritual aliran syiah tersebut.

Warga merasa resah dengan keberadaan kegiatan yang berlangsung sejak sehari sebelumnya itu.

Warga beralasan, dalam kegiatan yang mendatangkan peserta dengan pakaian serba hitam itu, tempat tersebut diduga akan digunakan peserta untuk melakukan ritual Asyura Syiah.

Warga mencurigai bahwa peserta asyuro akan meratapi kematian cucu Rosululloh Husain dengan cara menyiksa diri hingga berdarah dan juga mencaci maki dan melaknat para sahabat dan istri-istri Rasulullah.

Warga dan aparat mendatangi rumah Syegaf Bin Husain Al Jufri di Mertodranan, Pasar Kliwon, Semanggi yang dijadikan lokasi perayaan Asyura

ZN salah satu warga sekitar mengatakan kalau acara tersebut memang sudah berlangsung sejak lama dan ia juga merasa resah dengan keberadaan kegiatan tersebut.

Ia bilang, keluarganya juga sempat dibohongi dengan ajaran Syiah yang saat ini telah mendapatkan difatwakan sesat oleh MUI Jawa Timur Itu.

“Dari dulu emang udah tau kalau ada kegiatan itu, kakak saya dulu juga pernah direkrut makanya saya juga nggak suka, wong saya juga belajar dari situ Syiah itu apa, sejarahnya apa gitu, saya mendukung penuh penolakan ini,” terangnya kepada Jurnalislam.com

“Ini infonya malah ketuanya, bahkan se-Indonesia, tau sendiri kan kalau Syiah itu sesat dan bukan bagian dari Islam, bahkan mereka mengatakan kalau para sahabat Rasululloh berada di Neraka,” sambungnya.

Menurut pantauan Jurnalislam.com dilapangan, sejak pukul 15.30 wib, massa yang berjumlah lebih dari 50 orang itu sudah berkumpul di depan gang masuk yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Syegaf Bin Husain.

Beberapa warga dan perwakilan elemen umat Islam melakukan mediasi terkait penolakan dengan panitia kegiatan dan didampingi dari pihak aparat kepolisian setempat.

Situasi sempat memanas ketika panitia kegiatan berusaha mengulur-ulur waktu untuk tetap melanjutkan kegiatan perayaan Asyura Syiah itu, hampir lebih dari satu jam, panitia kegiatan belum mau mengeluarkan peserta yang berada didalam rumah tersebut, hal itu sempat membuat massa yang berada di ujung gang meneriaki panitia meminta untuk segera membubarkan diri.

Tak berselang lama puluhan anggota Polresta Surakarta datang untuk ikut melakukan mediasi dengan panitia kegiatan dan massa yang menolak.

Warga dan aparat mendatangi rumah Syegaf Bin Husain Al Jufri di Mertodranan, Pasar Kliwon, Semanggi yang dijadikan lokasi perayaan Asyura

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo akhirnya meminta pihak panitia untuk segera mengeluarkan para peserta agar dapat segera dapat di evakuasi. Puluhan peserta pun akhirnya dapat keluar dengan aman dari lokasi tersebut setelah dikawal oleh anggota kepolisian dan elemen umat Islam Surakarta.

Sekitar pukul 17.00 wib semua peserta kegiatan Asyura Syiah telah meninggalkan tempat berlangsungnya kegiatan tersebut, salah satu tokoh umat Islam Pasar Kliwon ustaz Faiz Baraja melakukan orasi di atas mobil dan menjelaskan kepada masyarakat sekitar terkait adanya kegiatan dari sekte sesat Syiah itu.

“Ini adalah upaya kita untuk menjaga keyakinan Ahlusunnah Wal Jamaah Islam yang murni di masyarakat, mungkin sebagian masyarakat belum tau apa yang didalam, acaranya adalah perayaan hari raya Syiah, keyakinan yang menyimpang yang dirayakan setiap tanggal 10 Muharam, dan kita harus menjaga akidah kita dan anak keturunan kita untuk tidak menyimpang dari ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” ungkap ustaz Faiz.

Sekitar pukul 17.10 wib massa akhirnya membubarkan diri satu persatu dan meninggalkan lokasi kegiatan tersebut secara damai dan tertib. Perlu diketahui, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa sesat yang tertuang dalam keputusan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 terkait ajaran Syiah.

Salah satu poin dari keputusan tersebut yakni, MUI Jatim menilai semua negara yang dimasuki Syiah pasti tercipta konflik akibat banyaknya pemberontakan karena paham yang bertentangan dengan agama Islam.

Penganut Syiah keturunan arab meninggalkan lokasi perayaan Asyura. FOTO: Arie/Jurniscom
Penganut Syiah keturunan arab meninggalkan lokasi perayaan Asyura. FOTO: Arie/Jurniscom
Tempat perayaan Asyura Syiah di Solo. Tampak bendera Merah Putih disandingkan dengan bendera hitam bertuliskan Ya Husen. FOTO: Arie/Jurniscom
Tempat perayaan Asyura Syiah di Solo. FOTO: Arie/Jurniscom
Tempat perayaan Asyura Syiah di Solo. FOTO: Arie/Jurniscom
Tempat perayaan Asyura Syiah di Solo

Promosikan Islam Wasathiyah, Din Syamsuddin Diapresiasi Majelis Ulama Afrika Selatan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Muslim Judicial Council (MJC), Syekh Irafaan Abrahams mengapresiasi upaya Indonesia mempromosikan Islam Wasathiyah (Islam yang moderat) dan prinsip jalan tengah (middle path) kepada dunia. MJC adalah sebuah lembaga independen yang menaungi para ulama di Afrika Selatan.

“Terima kasih kepada Indonesia melalui Prof. Din Syamsuddin yang telah menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang moderat, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dunia dan umat manusia,” katanya dalam Dialog Tokoh Lintas Agama di Afrika Selatan, Senin (17/9/2018) lalu.

Selain itu, Syeikh Irafaan juga menyambut baik gagasan kerja sama antara Indonesia dan Afrika Selatan. Ia juga menilai Indonesia merupakan contoh yang tepat bagi dunia dalam bidang kerukunan antar-agama.

Dalam kunjungannya ke Afrika Selatan, Din Syamsuddin juga mengunjungi Makam Syekh Ismail Dea Malela (ulama asal Sumbawa, NTB) di Simon’s Town dan Makam Syekh Yusuf (ulama asal Makassar) di distrik Macassar Cape Town.

Din juga menyampaikan tawaran untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, serta tawaran beasiswa dari Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Pamangong, Sumbawa, NTB kepada umat Islam di Afrika Selatan, terutama yang memiliki garis keturunan dari ulama nusantara.

Sebagai Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din menghadiri acara yang diinisiasi oleh Muslim Judicial Council (MJC) itu. Acara itu dihadiri oleh sekitar 50 orang tokoh Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di bidang lintas agama.

Din Syamsuddin Ikuti Dialog Tokoh Lintas Agama di Afrika Selatan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof. Dr. M. Din Syamsuddin mengikuti dialog dengan tokoh lintas agama dan tokoh adat Afrika Selatan di Cape Town, Senin (17/9/2018) lalu.

Pertemuan itu dalam rangka mengembangkan kerjasama antar agama ke luar negeri dengan mempromosikan kerukunan antar-agama di Indonesia dan kebudayaan/peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dialog yang diinisiasi oleh Muslim Judicial Council (MJC) itu dihadiri oleh sekitar 50 orang tokoh Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di bidang lintas agama.

Mereka adalah Antara lain Uskup Templeton dari Interfaith Community, Uskup Motsolo dari Penganut Ajaran Tradisional, Maulana Abdul Khaliq Allie, Syekh Riyad Fataar, anggota Parlemen Afsel Shahid Esau, Sejarawan Prof. Ebrahiem Rhoda, Ihsaan Taliep dan sejumlah kalangan bisnis dan komunitas adat di Cape Town.

Dalam pidatonya, Din Syamsuddin menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar hubungan antar umat beragama di Indonesia. Din menggarisbawahi, prinsip Bhineka Tunggal Ika merupakan perekat bangsa Indonesia yang majemuk.

“Prinsip unity in diversity, berbeda-beda tetapi satu jua menjadi fondasi kerukunan di Indonesia,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (20/9/2018).

Dalam kesempatan itu, Din juga menilai perlu ada kerja sama yang konkret antara masyarakat Afrika Selatan dan Indonesia. Kerja sama yang sangat mungkin dikembangkan adalah di bidang pendidikan dan keagamaan.

“Saya melihat, pemerintah Indonesia sangat mungkin untuk membantu membangun dan mengembangkan institusi pendidikan Islam di Afrika Selatan ini. Selain itu, di bidang sertifikasi halal juga sangat mungkin dijalin kerja sama,” tutur Din.