JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebuah video berdurasi 44 detik berisi pemain sinetron sekaligus model, Roger Danuarta sedang berikrar masuk Islam dengan membaca kalimat syahadat beredar di media sosial Instagram.
Dalam video tersebut terlihat Roger Danuarta yang memakai kemeja abu-abu dan kopiah sedang bersalaman dengan seorang pria tua mengenakan kaos putih lengan hitam. Pria tua itu Ustaz Insan Mokoginta yang sedang membimbing Roger membaca kalimat syahadat sebagai tanda bahwa Roger telah memeluk agama Islam.
Saat dikonfirmasi Jurnalislam.com, Selasa (30/10/2018) Ustaz Insan Mokoginta membenarkan video tersebut.
“Ya benar. Itu video direkam Senin tanggal 29 Oktober 2018,” katanya kepada Jurnalislam.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (30/10/2018).
Pakar kristolog itu menjelaskan, sebelum proses pembacaan syahadat, sempat ada dialog antara dirinya dengan Roger.
“Saya jelaskan tentang apa itu Kristen dan Islam. Alhamdulillah dia mau terima,” tuturnya.
Ustaz Insan mengakui Roger sebelumnya sudah tertarik dengan Islam. Karena berada di lingkungan Islam.
“Karena memiliki banyak teman yang beragama Islam dan pacarnya yang juga beragama Islam, membuatnya mau tau banyak tentang Islam dan memutuskan memeluk agama Islam,” paparnya.
Ustaz Insan yang juga mualaf itu pun mengajak umat Islam agar mendoakan Roger Danuarta yang telah memilih jalan hidup barunya tersebut.
“Doakan agar istiqamah dan benar-benar bisa hijrah meninggalkan masa lalunya,” pungkasnya
Berikut ini video ketika Roger Danuarta mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan Ustadz Insan Mokoginta
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengecam keras tindakan pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuty Tursilawati, Senin (29/10/2018). Parahnya, kata dia, eksekusi dilakukan tanpa notifikasi atau pemberitahauan kepada pemerintah Indonesia.
“Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ketertutupan informasi adalah upaya untuk menutup-nutupi berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Saudi, terutama hak asasi yang paling dasar, hak atas kehidupan,” katanya melalui rilis yang diterima Jurnalislam.com pada Selasa (30/10/2018).
Oleh karena itu, Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomasi yang signifikan untuk memprotes Saudi Arabia.
Menurutnya, sikap Arab Saudi tidak berubah terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan pada tata krama diplomasi internasional mengenai Mandatory Consular Notification.
“Migrant Care mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar serius merespon situasi seperti ini,” tambahnya.
Maka dengan demikian, Wahyu meminta agar Presiden Joko Widodo harus membatalkan MoU RI-Saudi tentang penempatan one channel system ke Saudi. Riyadh terbukti tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang perlindungan hak asasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.
“Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen yang ditandangani Menaker RI dan Menaker Saudi Arabia,” tutupnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Biro Politik Hamas Palestina, Ismael Haneya mengirimkan surat bela sungkawa kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas korban kecelakaan jatuhnya pesawat naas ke laut jawa.
“Kami di Hamas sangat bersedih, namun ridho dan menerima ketentuan Allah ini, menyusul kabar jatuhnya pesawat penumpang Indonesia di perairan Jawa pada Senin kemarin (29/10) yang menewaskan 189 orang,” katanya.
Mewakili bangsa Palestina, ia menyampaikan bela sungkawa dan doa untuk para korban.
“Semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmatNya. Kepada keluarga korban yang ditinggalkan semua mendapatkan kesabaran dan ketabahan,” tuturnya.
Dalam kaitan ini, Haneya mengungkapkan solidaritasnya secara total terhadap Indonesia dan rakyatnya, semoga Allah senantiasa menjaga dan menjauhkan dari segala mara bahaya.
“Kami berdoa semoga Indonesia dilimpahkan ketentraman dan kemajuan serta kesejahteraan,” tutupnya.
Sementara itu, hingga Selasa siang, tim SAR telah mengumpulkan potongan tubuh korban ke dalam 26 kantong jenazah. Sebanyak 24 kantong telah diserahkan kepada tim DVI Polri untuk proses identifikasi.
Pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018). Pesawat itu jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Sedianya, pesawat itu mendarat di Pangkal Pinang pukul 07.20 WIB. Pesawat yang baru beroperasi pada 15 Agustus 2018 itu diketahui membawa 189 orang, yang terdiri dari 178 penumpang dewasa, 1 orang anak, 2 bayi, dan 8 awak pesawat.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – Setelah mendapatkan penolakan dari masyarakat dan elemen umat Islam Surakarta, acara Rispo “Dewa Komedi Indonesia” yang rencananya digelar oleh Majelis Lucu Indonesia (MLI) di Sala View Hotel pada Jum’at (3/11/2018) batal digelar.
Hal itu disampaikan Edo Suastriyana selaku Marketing Manager Sala View Hotel dalam dengan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) di Lobi Sala View Hotel, Senin (30/10/2018).
“Dengan ini kami menyatakan membatalkan permintaan sewa ruangan untuk terselenggaranya acara tersebut,” terangnya.
“Kita juga sudah dapat masukan dari pak Wakapolres yang menyarankan acara seperti ini baiknya di cancel saja, karena nanti dampaknya nggak baik untuk semuanya, di hotel dan di lingkungan, dan seketika itu saya kontak pihak MLI untuk minta cancel,” sambung Edo.
Sementara itu, anggota divisi advokasi DSKS, Heri Dwi Utomo menyebut acara Rispo Dewa Komedi tidak mendidik generasi muda Indonesia. Apalagi, kata dia, dua anggota MLI yakni Coki Pardede dan Trestan Muslim diduga telah melakukan penodaan agama lewat video-videonya yang viral di Medsos.
“Kami sangat-sangat keberatan bila Hotel Solo View mengakomodasi acara tersebut, banyak sekali alasannya salah satunya MLI itu memuat konten konten ujaran kebencian, sindiran sindiran dan candaan yang diambil dari simbol simbol agama, terkhusus disini dari agama Islam,” katanya.
“Saya punyai lebih dari 10 video mereka yang semuanya itu sudah mengejek dan melecehkan karena sudah menunjuk pada peristiwa islam tertentu, memakai atribut islam tertentu, mengakomodasi bunyi ayat dan bunyi hadist juga,” tandasnya.
SOLO (Jurnalislam.com) – Paska munculnya baliho tauhid raksasa di 3 titik di wilayah Soloraya, kini sejumlah elemen umat Islam yang tergabung dalam Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (Konas) ikut melakukan aksi pemasangan baliho tauhid di depan pasar Jongke, Surakarta pada senin, (29/10/2018) malam.
Salah satu perwakilan Konas Habibadnan mengatakan, pemasangan baliho tauhid berukuran 5×10 meter tersebut sebagai bentuk respon atas pembakaran bendera tauhid oleh Banser di Garut beberapa waktu yang lalu.
“Kita mengecam atas tindakan itu dan bagian dari komitmen untuk mensyiarkan kalimat tauhid kembali, ternyata ada upaya upaya dari oknum mencoba untuk menjauhkan umat ini dari tauhid,” katanya kepada Jurnalislam.com.
“Kemudian menyebarkan isu-isu tauhid yang kita sudah mengenalnya sejak jaman Rasulullah kita kenal adanya ar rayya dan al liwa itu kemudian seakan diklaim hanya milik ormas yang kemudian di larang itu, kita yakin bahwa tauhid ini izzahnya kaum muslimin,” imbuh Habibadnan.
Lebih lanjut, Habibadnan mengatakan pihaknya tidak khawatir akan adanya pro kontra dengan keberadaan baliho tauhid tersebut, sebab menurutnya keberadaan baliho tauhid itu tidak melanggar peraturan yang ada.
Baliho lafadz tauhid milik Konas
“Kita juga berpajak, resmi, dan legal formalnya sudah masuk, dan kalau ada yang mau menurunkan secara ilegal dan kita akan awasi, karena ini legal baik dari pemasangannya atau kalimat tauhidnya ini tidak dilarang,” ujarnya.
Selain di depan pasar Jongke, kata Habibadnan, rencananya Konas akan terus melakukan pemasangan baliho tauhid raksasa di sejumlah tempat yang ada di Soloraya.
“Respon dari umat luar biasa ketika kita buka donasi untuk mensyiarkan ini luar biasa dan ini baru awal dan kemarin itu juga sudah ada yang menawarkan kemudian siap memfasilitasi, yang sudah ada mungkin 3 titik dan mudah mudahan ini bisa bertahan lama,” tandasnya.
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pihak kepolisian menetapkan dua anggota Banser pembakar bendera tauhid yang berinisial M dan F sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Umar Surya Fana.
“Iya sudah dijadikan tersangka,” ucapnya seperti dilansir Detik.com pada Selasa (30/10/2018).
Ia mengungkapkan bahwa penyidikan bersifat dinamis. Maka, dua anggota Banser yang sebelumnya tidak tersangka, sekarang menjadi tersangka karena ada penemuan alat bukti.
“Penyidikan itu bersifat dinamis, bukan statis, penyidik mengambil kesimpulan berdasarkan alat bukti. Kalau saat rilis belum ada alat bukti, ya nggak bisa menyimpukan yang sifatnya final. Nah perjalanan penyidikan ditemukan alat bukti baru yang tentu akan mempengaruhi kesimpulan penyidik,” katanya.
Umar menyebutkan bahwa alat bukti tersebut merupakan keterangan saksi. Saksi yang didapat menjelaskan bahwa pembakaran itu masih dalam rangkaian upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Garut. Oleh sebab itu, kepolisian menggunakan Pasal 174 KUHP untuk menetapkan dua pembakar bendera menjadi tersangka.
“Kegiatan pembakaran bendera HTI masih dalam rangkaian pelaksanaan upacara yang berlangsung, sehingga dianggap mengganggu pelaksanaan upacara HSN, sesuai delik di Pasal 174 KUHP” katanya.
Sebagai informasi, Pasal 174, berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang, dengan mengadakan huru hara, atau membuat gaduh, dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.
ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Ketika jaksa agung Arab Saudi bertemu dengan jaksa penuntut umum Istanbul pada hari Senin (29/10/2018), itu adalah kerja sama langka dalam penyelidikan atas pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi.
Hampir tiga pekan sejak kedua pihak sepakat untuk melakukan penyelidikan bersama dan hampir sebulan sejak Khashoggi terbunuh di konsulat Saudi di Istanbul, Ankara dan Riyadh tampaknya mengejar strategi terpisah dengan tujuan yang tampaknya berbeda.
Saudi juga telah meluncurkan penyelidikan internal mereka sendiri, menangkap 18 orang, tetapi menolak permintaan Turki untuk mengekstradisi mereka.
Sedangkan Turki telah meneteskan bukti dari penyelidikannya ke media lokal dan internasional, menimbun tekanan pada Saudi untuk memberikan jawaban. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meminta kerajaan untuk mengungkapkan “seluruh kebenaran” tentang pembunuhan itu.
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa Riyadh “bertekad untuk mengungkap setiap pertanyaan” dalam penyelidikannya.
“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dihukum,” katanya kepada Fox News pada 21 Oktober.
“Kami bertekad untuk mengetahui semua fakta dan kami bertekad untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini.”
Para pemimpin politik di Amerika Serikat dan Eropa, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional, telah mendesak Saudi untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, tepat waktu dan memberikan pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut.
Tetapi ahli hukum dan hak asasi manusia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika Riyadh ingin menyelidiki dan akhirnya mengadili para tersangka di Arab Saudi, hanya akan ada sedikit kesempatan untuk proses yang adil dan transparan.
Pangeran Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman
“Pada dasarnya tidak ada pemisahan kekuasaan di Arab Saudi,” kata Noha Aboueldahab, dosen tamu di Brookings Institution di Doha. “Sistem peradilan tidak independen dan sebagai akibatnya, Anda memiliki persidangan yang tidak adil dan tidak transparan.”
“Arab Saudi mungkin akan menggunakan keamanan nasional sebagai alasan untuk mencegah pencatatan persidangan ini,” Aboueldahab, seorang ahli penuntutan para pemimpin politik di dunia Arab, menambahkan.
Praktik-praktik ini umum di Arab Saudi, kata Aboueldahab, mengutip laporan PBB baru-baru ini.
Laporan Juni menyatakan bahwa Arab Saudi menggunakan undang-undang anti-teror untuk menyiksa tersangka dan bahwa mereka yang berada di penjara dilarang berbicara dengan pengacara.
Antoine Madelin, direktur advokasi internasional di Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (the International Federation for Human Rights-FIDH), setuju dengan pandangan Aboueldahab bahwa kemungkinan pengadilan yang adil di kerajaan itu kecil.
“Arab Saudi telah membuktikan dirinya sebagai sebuah negara di mana tidak ada independensi peradilan dan [memiliki] rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika pengadilan ini menyangkut otoritas Arab Saudi,” Madelin mengatakan kepada Al Jazeera.
“Apa pun yang terkait dengan kejahatan ini tidak akan independen atau demokratis,” ia berpendapat.
Tersangka yang dihukum karena pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, dan perdagangan obat terlarang menghadapi hukuman mati di bawah hukum pidana Arab Saudi.
Tahun lalu, sedikitnya 146 eksekusi terjadi di kerajaan itu, Amnesty International mengatakan dalam sebuah laporan.
Menurut Sultan Barakat, direktur pusat untuk studi konflik dan kemanusiaan di Institut Doha di Qatar, jika para tersangka dieksekusi, kebenaran pembunuhan Khashoggi dan yang memerintahkan pembunuhan mungkin akan menjadi lebih sulit untuk diungkap.
“Saya pikir jika mereka diadili, kita bisa melihat semuanya, [termasuk] eksekusi para pelaku, jadi kita tidak akan pernah tahu persis apa yang terjadi,” kata Barakat. “Itu tidak baik untuk siapa pun, itu akan menutupi ceritanya.”
Tapi Aboueldahab mengatakan kemungkinan 18 tersangka yang diadili dan dieksekusi sangat tipis karena kasus itu sedang diikuti di seluruh dunia.
“Arab Saudi telah dikritik karena menggunakan hukuman mati, seperti halnya negara-negara lain di kawasan itu, jadi mungkin tidak akan membantu Arab Saudi jika memberi mereka hukuman mati,” katanya.
Para pejabat Turki menuduh 15 anggota “regu pembunuh” Saudi terbang ke Istanbul untuk membunuh Khashoggi, seorang kritikus dari Pangeran Mahkota Saudi yang kuat, Mohammad bin Salman.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan tim itu melakukan pengintaian di utara Istanbul dan mematikan kamera keamanan konsulat.
Walaupun tidak lagi menuduh bangsawan Saudi melakukan pembunuhan “kejam”, Erdogan mengatakan pemerintah Turki telah mengumpulkan lebih banyak bukti, yang akan dipublikasikan “ketika saatnya tiba”.
Sementara itu, al-Jubeir, menteri luar negeri Saudi, pekan lalu mengkritik kecaman global yang mengelilingi pembunuhan Khashoggi sebagai “histeris” dan mengatakan penyelidikan akan “mengambil waktu” dan fakta harus ditentukan saat pertanyaan terus bermunculan.
Aboueldahab mengatakan Saudi bisa memperpanjang penyelidikan mereka, menyeret prosesnya sambil berharap perhatian dunia akan bergeser jauh dari pembunuhan.
“Ya, penyelidikan membutuhkan waktu. Tetapi tekanan dari masyarakat internasional sangat penting dan tekanan itu perlu dipertahankan,” dia mengatakan.
Madelin mengatakan bahwa tekanan internasional teebukti sangat efektif, mendorong Riyadh mengubah narasinya seputar keadaan pembunuhan Khashoggi.
“Apa yang telah terjadi selama berpekan-pekan telah menjadi rantai peristiwa mengejutkan yang benar-benar di luar kendali pemerintah Arab Saudi.
“Secara bertahap mendorong pemerintah Saudi ke posisi untuk mengakui sebagian dari tanggung jawabnya, jadi dalam konteks ini, saya percaya satu-satunya cara untuk mengetahui lebih banyak tentang siapa yang bertanggung jawab adalah dengan menekan mereka.”
Madelin juga menyatakan keprihatinan bahwa Saudi dapat memutuskan untuk mengadakan persidangan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah menegakkan keadilan, tanpa benar-benar menahan orang-orang yang bertanggung jawab di belakang pembunuhan.
“Saya tidak berpikir Arab Saudi akan mengadakan persidangan ini secara independen, jika ada yang ingin untuk mengungkap fakta bahwa pihak berwenang sebenarnya bertanggung jawab,” katanya.
“Saya khawatir kita akan menemukan persidangan tiruan, sesuatu untuk menyenangkan komunitas internasional.” Aboueldahab sependapat, menambahkan bahwa “ada ribuan Jamal Khashoggis, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi di negara-negara lain di kawasan ini juga.”
Masalahnya adalah, jika ada perhatian yang tulus [di kalangan penguasa Arab Saudi] tentang nasib Jamal Khashoggi, saya pikir Anda akan melihat pengadilan tambahan digelar untuk semua warga Saudi lainnya yang telah ditahan dan disiksa dan akhirnya dibunuh. “
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Lippo Grup James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, hari ini, Selasa (30/10).
James bakal diminta keterangannya untuk sembilan tersangka suap izin megaproyek milik Lippo Group itu.
“Dijadwalkan pemanggilan terhadap James Riady sebagai salah satu saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek Meikarta ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10) malam.
Febri belum mau mengungkap apa yang bakal dikorek dari James dalam pemeriksaan perdananya ini. Dia menyebut pihaknya akan memeriksa putra taipan Mochtar Riady itu terlebih dahulu, sebelum menyampaikan materi pemeriksaan.
Menurut Febri, dalam penyidikan awal kasus ini, KPK tengah mengusut pemberian izin pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta asal usul uang suap.
“Asal-usul uang yang diduga sebagai suap dalam kasus ini tentu itu juga menjadi perhatian KPK untuk melihat apakah sumber uang itu uang pribadi atau uang korporasi,” ujarnya.
Belum diketahui pasti apakah James akan memenuhi panggilan perdana sebagai saksi ini. Direktur Komunikasi Publik Lippo Group Danang Kemayan Jati, tak merespons konfirmasi CNNIndonesia.com.
Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama, Denny Indrayana juga tak membalas pesan singkat CNNIndonesia.com saat ditanya apakah James bakal memenuhi panggilan penyidik KPK.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya mendalami keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.
“Terutama dilihat dari korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan, apa itu kebijakan manajemen,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (25/10).
Kecurigaan KPK terhadap Lippo berangkat dari keterlibatan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Alex, kasus ini memperlihatkan perusahaan seolah tidak melakukan pengawasan terhadap arus pengeluaran mereka.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, dalam lima hari ke depan pihaknya memiliki utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp 7,2 triliun.
Ia merinci, utang per hari ini, Senin (29/10) sebesar Rp 5,9 triliun. Sementara, utang yang telah jatuh tempo di lima hari ke depan mencapai Rp 1,3 triliun.
“Jadi, dalam lima hari ke depan kami membutuhkan cash (dana tunai) mencapai Rp 7,2 triliun,” katanya dalam rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR MPR.
Jumlah tersebut, masih sangat jauh dari dana cash yang dimiliki BPJS Kesehatan saat ini yang hanya sebesar Rp 154 miliar. Sehingga, per lima hari ke depan BPJS Kesehatan memerlukan dana cash Rp 7,04 triliun.
SINGAPURA (Jurnalislam.com)--Wisata halal Indonesia menancapkan pengaruhnya di ajang Internationale Torismus-Borse Asia 2018, di Marina Bay, Singapura.
Dalam ajang pameran agen perjalanan terbesar di Asia itu, sejumlah paket wisata halal unggulan dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Lombok, diburu pembeli.
Halal Travel Alliance (HTA) menjadi salah satu peserta pameran itu. Direktur HTA, Harish Adrian Riyanto, mengatakan, dalam tiga hari pelaksanaan, destinasi halal Indonesia mendapat potensi sebesar US$25 ribu, setara Rp379 juta.
“ Baru tahun ini HTA mengikuti ajang ITB Asia dan Alhamdulillah kami berhasil melakukan deal dengan tiga institusi dari luar negeri,” kata Harish, dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu, 24 Oktober 2018.
Harish mengatakan, dari data yang dia dapat, Jawa Barat masih menjadi tujuan wisata yang ditanyakan pelancong. “ Jawa Barat, khususnya Bandung menjadi destinasi paling banyak ditanyakan oleh pembeli,” ujar dia.
HTA merupakan konsorsium yang beranggotakan agen travel bidang pariwisata halal di Indonesia. Aliansi ini telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia.
“ Melalui HTA, pebisnis travel dapat melakukan pertukaran penjualan antar sesama, kerjasama ini akan mempermudah para pebisnis untuk menawarkan produk,” kata dia.
