MOSKOW (Jurnalislam.com) – Rusia pada hari Kamis (22/11/2018) mengatakan bahwa AS telah melatih milisi di pangkalan militer At Tanf di Suriah tenggara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Moskow prihatin dengan keengganan AS untuk memutuskan masalah, yang ada di sekitar “wilayah yang diduduki”.
“Sebuah pangkalan militer besar dikerahkan di wilayah kedaulatan sebuah negara anggota PBB, di daerah strategis penting di perbatasan tiga negara, yaitu Suriah, Irak dan Yordania, dekat rute itu, menghubungkan Baghdad dan Damaskus, yang, menurut banyak bukti, sedang mempersiapkan milisi,” katanya.
Moskow dilaporkan mengirim catatan tertulis kepada AS yang memperingatkan bahwa pihaknya akan melakukan “serangan presisi” terhadap gerilyawan di sekitar daerah At Tanf meskipun ada zona de-confliction sekitar 55 kilometer (34 mil) di sekitar pangkalan itu.
Menurut data yang diterbitkan sebelumnya oleh Anadolu Agency, sekitar 7.700 kilometer persegi kawasan At Tanf di perbatasan Suriah-Irak saat ini berada di bawah kendali oposisi yang didukung AS.
Pada awal September, koalisi anti-IS pimpinan AS memulai permainan perang di garnisun At Tanf yang mereka katakan sebagai latihan untuk mengasah “keterampilan perang dalam operasi kontraterorisme”.
Meskipun menyatakan tujuan “kontra-terorisme” dari latihan, CNN melaporkan bahwa mereka sebenarnya merupakan tanggapan langsung terhadap ancaman militer Rusia.
STOCKHOLM (Jurnalislam.com) – Denmark menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi karena peran Kerajaan dalam pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan krisis kemanusiaan di Yaman, kata kementerian luar negeri pada hari Kamis (22/11/2018).
Dalam sebuah pernyataan tertulis, kementerian mengatakan: “Arab Saudi memainkan peran negatif yang jelas dalam krisis kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi. Sudah saatnya mengirim sinyal peringatan yang jelas dari Eropa ke Arab Saudi. ”
Langkah itu dilakukan setelah Jerman menghentikan semua penjualan senjata ke Riyadh dan Perancis mengatakan akan segera memutuskan sanksi atas pembunuhan wartawan Saudi.
Khashoggi, kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.
Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, pemerintah Saudi mengakui beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana.
Menurut PBB, Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Ketika konflik memasuki tahun keempat, sekitar 14 juta orang di Yaman, atau setengah dari total penduduk negara itu, berada dalam risiko mati kelaparan.
Sambil meminta langkah Jerman untuk menangguhkan penjualan senjata, Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen mengatakan bahwa dia mengharapkan negara-negara Uni Eropa lainnya mengambil keputusan yang sama.
Samuelsen juga mengkritik AS karena terus menjual senjata kepada Kerajaan.
PERANCIS (Jurnalislam.com) – Perancis telah memberlakukan larangan perjalanan atas 18 warga Saudi yang terkait dengan pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan mengatakan bisa menjatuhkan lebih banyak sanksi tergantung pada hasil penyelidikan.
Kementerian luar negeri Perancis tidak menyebutkan nama-nama individu tersebut tetapi dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis (22/11/2018), mengatakan langkah mereka itu dalam koordinasi dengan mitra Eropa, terutama Jerman yang, pada hari Senin, melarang 18 warga Saudi dan menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi.
“Pembunuhan Tuan Khashoggi adalah kejahatan gravitasi ekstrim, yang juga bertentangan dengan kebebasan pers dan hak paling mendasar,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Larangan itu mengikat semua zona Schengen yang bebas paspor Uni Eropa, kata pernyataan itu sebelum menambahkan bahwa Prancis mengharapkan respon yang transparan, rinci dan mendalam dari pemerintah Saudi.
“Ini adalah langkah-langkah sementara yang dapat ditinjau atau diperpanjang tergantung pada kemajuan penyelidikan yang sedang berlangsung.”
Pada 15 November, jaksa penuntut umum Arab Saudi mengatakan Riyadh menimbang hukuman mati untuk lima dari 11 tersangka yang dituduh membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul bulan lalu.
“[Prancis] mengingatkan penentangannya atas hukuman mati,di semua tempat dan dalam segala situasi, ” kata kementerian itu.
Pembunuhan brutal terhadap Khashoggi telah mengundang kecaman global, termasuk dari banyak politisi dan pejabat di Amerika Serikat, sekutu penting Saudi.
Presiden Turki Recep Tayep Erdogan menyatakan bahwa perintah untuk membunuh wartawan berasal dari “tingkat tertinggi” pemerintah Saudi tetapi menolak untuk menyalahkan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.
Arab Saudi membantah Pangeran Salman memerintahkan pembunuhan itu. Setelah memberikan banyak penjelasan yang kontradiktif, Riyadh pekan lalu mengatakan bahwa Khashoggi memang terbunuh dan tubuhnya dipotong ketika “negosiasi” untuk membujuknya kembali ke Arab Saudi gagal.
Cavusoglu mengatakan Ankara mungkin akan meminta penyelidikan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika hubungannya dengan Riyadh menemui jalan buntu.
Oleh: Muhammad Fajar Aditya, Jurnalis Jurnalislam.com
JURNALISLAM.COM – Tidak terasa, tahun depan pemilihan umum pemimpin Indonesia beserta para perwakilan rakyat akan segera digelar serentak pada 17 April 2019. Padahal, mungkin sebagian besar masyarakat masih merasakan “blusukan” Joko Widodo (Jokowi), Presiden Republik Indonesia (RI) pada tahun 2014 lalu.
Pada saat itu, berbagai saluran komunikasi politik menyiarkan kegiatan Capres kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 tersebut. Yang terkenal adalah sosok yang kerap blusukan ke tempat-tempat yang sukar untuk dijangkau, lagi berbasis ekonomi lemah. Mantan Walikota Solo ini sering terlihat di media dengan pakaian yang sederhana. Pokoknya terlihat merakyat.
Singkat cerita, berkat kemampuan menampilkan citra positif dihadapan publik, Jokowi mendapat dukungan yang massif dari warga Indonesia yang notabene senang dengan sesosok yang merakyat. Artinya, suatu saat mungkin sosok itu dapat membangkitkan kembali kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada masyarakat “Cilik”.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.
Hari demi hari berlalu, masyarakat sudah mulai mengenal apa strategi yang dilakukan pasangan calon (Paslon) ini pada waktu kampanye. Benar itu adalah strategi pencitraan.
Mari kita kembali kepada tahun 2018. Saat ini dengan keterbukaan informasi yang sangat luas, strategi pencitraan tersebut mulai dipergunakan kembali. Paslon 1 dengan gaya yang sederhana dan mengedepankan intelektualitas agama yang tinggi, sedang Paslon 2 dengan gaya milenial, muda, fresh, dan intelektualitas ekonomi yang tinggi dapat menjanjikan bangkitnya ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Calon Wakil Presiden Nomer Urut 2, Sandiaga Uno
Sepertinya permasalahan pencitraan ini sangat menarik untuk dibahas secara seksama. Anwar Arifin dalam bukunya, Komunikasi Politik menjelaskan panjang dan lebar mengenai hal ini.
Citra Politik
Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik pada khalayak. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media sosial dan media massa yang bekerja menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.
Justru itu citra politik merupakan salah satu efek dari komunikasi politik dalam paradigma atau perspektif mekanistis, yang pada umumnya dipahami sebagai kesan yang melekat dibenak individu atau kelompok. Meskipun demikian, citra itu dapat berbeda dengan realitas yang sesungguhnya atau tidak merefleksikan kenyataan objektif.
Citra politik juga berkaitan dengan pembentukan Opini Publik karena pada dasarnya opini publik terbangun melalui citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognisi dari komunikasi politik.
Hakikat dan Strategi Pencitraan
Citra berasal dari bahasa sansekerta yang berarti gambar. Kemudian dikembangkan menjadi gambaran sebagai padanan kata image dalam bahasa Inggris. Citra merupakan sesuatu yang abstrak dan kompleks serta melibatkan aspek emosi (afeksi) dan aspek penalaran (kognisi). Justru itu, citra mengandung unsur emosi dan rasional sekaligus, sehingga secara serentak memiliki sifat subjektif dan objektif. Citra pada khalayak terbentuk sebagai dampak afeksi dan kognisi dari komunikasi.
Pada hakikatnya citra dapat didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Citra biasa juga diartikan sebagai cara anggota organisasi dengan melihat kesan atau persepsi yang ada dibenak orang.
Sedang pencitraan merupakan proses pembentukan citra melalui informasi yang diterima oleh khalayak secara langsung atau melalui media sosial atau media massa. Hal itu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang menyentuhnya dan merangsangnya.
Citra dan Sosialisasi Politik
Citra politik tidak dapat dipisahkan dengan sosialisasi politik, karena cita politik terbentuk melalui proses pembelajaran dan pendidikan politik, baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup beberapa hal yaitu: (1) seluruh pengetahuan politik seseorang (kognisi), baik benar maupun keliru; (2) semua referensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dan peristiwa politik yang menarik; (3) semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu.
Justru itu, citra politik selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang
Sosialisasi politik menurut Hyman (1959) adalah proses belajar yang terus-menerus, baik secara emosional ataupun indoktrinasi politik yang manifes dan di media oleh segala partisipasi seseorang dan pengalaman seseorang yang menjalaninya.
Melalui pengalaman sosialisasi politik itu seseorang mengembangkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang relevan dengan politik. Pada dasarnya, segala bentuk aplikasi komunikasi politik secara otomatis sudah berfungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik, termasuk oleh partai politik.
Rekayasa dan Realitas Media
Salah satu konsekuensi kognitif dari komunikasi politik yang sangat penting adalah terbentuknya citra politik yang baik bagi khalayak terhadap politikus atau pemimpin politik dan partai politiknya.
Citra politik itu dapat berkembang melalui proses pembelajaran politik atau sosialisasi politik yang terus menerus, melalui komunikasi politik, baik yang berlangsung secara antarpesona, maupun yang berlangsung melalui media massa (pers, radio, film, dan televisi) dan media sosial (internet).
Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa pesan politik yang disampaikan oleh media massa bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan adalah realitas media, yaitu realitas buatan atau realitas tangan kedua (second hand reality), yaitu realitas yang dibuat oleh wartawan dan redaktur yang mengolah peristiwa politik menjadi berita politik, melalui penyaringan dan seleksi.
Dengan demikian, realitas media sebagai realitas buatan (tidak sesuai dengan realitas sebenarnya), dengan sendirinya membentuk persepsi dan citra politik khalayak yang juga tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya.
Itulah sebabnya citra politik diartikan sebagai gambaran seseorang tentang realitas politik yang tidak harus sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya, meskipun realitas itu memiliki makna. Dengan kata lain, realitas media itu sebagai realitas buatan, dengan sendirinya membentuk citra politik yang tidak tepat dan bahkan mungkin citra yang timpang kepada khalayak tentang realitas politik yang ada dalam masyarakat.
Pencitraan memang diperlukan untuk mengambil atensi dari publik. Namun, perang gagasan visi dan misi yang semestinya disuguhkan harus menjadi prioritas yang dilihat oleh pemilih.
Itu sebenarnya adalah pilihan yang sangat bijak melihat pada nantinya, selama 5 tahun kedepan, pemilih termasuk orang dengan gangguan jiwa akan dipimpin oleh salah satu dari 2 Paslon tersebut.
Semua kembali lagi kepada niat dan kejujuran dari para pemilih. Mau memilih menggunakan hati dan nalar yang sehat, atau berdasarkan figur dan kecintaan semu belaka?
JAKARTA( Jurnalislam.com)–Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (22/11). Grace diminta untuk memberikan klarifikasi terkait laporan Persudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) atas dugaan tindak pidana penistaan agama.
Grace menyatakan, sebagai warga negara yang baik, ia tentu memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Ia juga siap menjelaskan duduk permasalahan kepada penyidik Polda Metro Jaya soal laporan PPMI dengan kuasa hukum Eggi Sudjana.
“Kami siap mengikuti semua proses. Saya percaya pada sistem hukum di Indonesia untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya pada hari ini,” ujar Grace dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11) lansir Republika.co.id.
Grace juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak selama sepekan ini. Bahkan, hari ini ia didampingi oleh Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).
“Mereka tidak partisan, tidak terkait PSI sama sekali, namun mereka meluangkan waktu hari ini,” lanjutnya.
Soal apakah ini akan berpengaruh pada kampanye caleg dalam merebut hati para pemilih, Grace mengatakan sejak awal berdiri DNA dan platform PSI adalah anti-korupsi dan anti-intoleransi.
Untuk itu, pernyataan dalam pidato HUT PSI adalah peneguhan dan penegasan sikap partai.
Terpisah, pada Rabu (21/11), Direktur Program Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sijoruddin Abbas merespons laporan terhadap Grace dengan menyatakan penolakan terhadap pandangan politik tertentu mesti disikapi secara hormat.
Masyarakat dibebaskan bersikap setuju atau tidak setuju asalkan saling menghormari pilihan itu.
“Jika ada satu pihak yang tidak setuju terhadap pandangan itu, silakan saja, itu normal. Asal saling menghormati,” katanya dalam diskusi di Maarif Institute, pada Rabu (21/11).
JAKARTA (Jurnalislam.com)– Rangkaian pertemuan otoritas badan obat anggota negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yaitu the 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States dimulai di Jakarta, Selasa (20/11). Rangkaian sesi acara NMRAs termasuk membahas segala sesuatu tentang vaksin hingga kehalalannya.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, hari ini merupakan hari pertama pertemuan antarotoritas kepala badan obat negara-negara anggota OKI di ibu kota Indonesia. Ia menyebut rangkaian acara yang mulai 20 November 2018 hingga 22 November 2018 diisi dengan pameran, forum bisnis, hingga seminar-seminar.
“Salah satu sesi seminar membahas bagaimana membangun regulasi yang baik tentang vaksin halal,” katanya saat ditemui usai pembukaan seminarside event NMRAs, di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, program vaksin di negara-negara Muslim akan berbeda-beda dan Indonesia akan mendengarkan pengalaman bagaimana negara-negara Islam anggota OKI memperluas cakupan vaksinasi di negaranya. Ia menyebut cakupan pemberian imunisasi campak rubela (Measles Rubella/MR) yang belum maksimal membuat Indonesia bisa belajar dari negara-negara anggota OKI. Agar bisa menyelesaikan masalah vaksinnya dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperluas cakupan program imunisasi.
“Dengan berbagi cerita, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sana, termasuk bagaiman memperluas cakupan pelayanan imunisasi,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut Indonesia memikirkan kolaborasi untuk membangun vaksin yang halal dan membuat produk obat maupun vaksin yang baru. Karena itu, BPOM membuka diri untuk memfasilitasi vaksin halal ke depannya termasuk piloting researcher negara-negara anggota OKI tersebut. Dengan adanya forum tersebut, ia berharap Indonesia bisa lebih baik.
Penny menambahkan, hingga saat ini 30 negara dari 57 negara anggota OKI telah hadir di Tanah Air. Sementara acara utama NMRAs akan digelar selama dua hari yaitu 21 November 2018-22 November 2018. Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri acara utama dan membuka acara utama tersebut.
BALIKPAPAN (Jurnalislam.com)–Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) membuka secara resmi Silaturahim Nasional Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11/2018).
Hadir dalam acara bertema “45 Tahun Hidayatullah Berkhidmat untuk NKRI Bermartabat” itu, hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Kaltim Isran Noor, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua Umum DPP Hidayatullah beserta jajarannya, unsur pemprov dan pemkot, serta puluhan ribu dai dari berbagai daerah se-Indonesia.
Kehadiran Wapres JK disambut meriah para santri dan ustadz yang telah menunggu sejak pagi hari.
Wapres JK dalam sambutannya sebelum membuka acara mengatakan, ia menilai Hidayatullah merupakan salah satu ormas Islam yang cepat perkembangannya di Indonesia.
Wapres JK mengapresiasi peran Hidayatullah bagi bangsa ini, terkhusus lewat para dainya.
“Kita berterima kasih kepada para dai yang telah mengabdikan dirinya di gunung-gunung, di puncak-puncak bukit, di sungai-sungai yang jauh, dan juga di kampung-kampung yang belum maju,” ujarnya.
Ia pun berharap Hidayatullah tidak hanya mengajarkan mengenai agama, tapi juga mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ekonomi.
“Kita mengharapkan dai daripada Hidayatullah ini bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, tentang tauhid, tapi juga mengajarkan muamalah,” ujarnya.
Isran Noor dalam sambutannya, mengatakan, ia yang telah lama mengenal Hidayatullah juga menyampaikan ucapan terima kasih atas nama masyarakat Kaltim dan keluarga besar Hidayatullah.
“Kami masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, khususnya keluarga besar Hidayatullah Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak Wakil Presiden,” ujarnya.
Acara berlangsung lancar dan tertib di bawah cuaca yang tidak panas meskipun pada pagi hari sempat ada gemiris. Rangkaian Silatnas Hidayatullah berlangsung pada 20-25 November 2018.
Ketua Umum DPP Hidayatullah, Dr Nashirul Haq, dalam sambutannya di hadapan Wapres, mengatakan tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi para dai yang hadir bisa mendapatkan arahan dan masukan dari Wapres Jusuf Kalla.
“Pribadi yang ketokohannya telah melampaui batasan seorang politisi bahkan batasan seorang wakil presiden. Karena beliau senyatanya telah menjadi negawaran bagi bangsa ini,” kata Nashirul.
Dia pula menegaskan, Hidayatullah bukan organisasi politik, namun peduli dengan masalah politik. Karena itu dia mengatakan boleh jadi 2024 nanti santri Hidayatullah tampil menjadi pemimpin nasional di negeri tercinta ini sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di bawah naungan kasih sayang dan ridha Allah SWT.
“Tentu harus banyak berguru kepada Bapak Jusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa yang matang, tokoh perdamaian dan ahlul masajid, maka wajar menjadi ketua umum DMI seumur hidup insya Allah,” pungkasnya.*SKR/IN
JAKARTA (Jurnalislam.com)– PT Alami Teknologi Sharia mengaku terus mengalami peningkatan jumlah penerima pembiayaan.
Perusahaan Financial technology (fintech) ini menyebutkan, dalam enam bulan terakhir telah membantu 10 Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, dengan total pembiayaan sebesar Rp 20 miliar.
CEO dan Founder Alami Dima Djani menyebutkan, peningkatan tersebut didukung oleh teknologi Alami yang dapat melakukan screening atau menyaring pembiayaan dalam waktu satu hari.
“Persentase keberhasilan screening diterima oleh mitra institusi keuangan syariah sebesar 80 persen,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (21/11).
Selanjutnya, kata dia, mitra terkait akan melakukan verifikasi data calon penerima pembiayaan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) sebelum proses pencairan dana.
Dalam penyediaan layanan syariah bagi para UKM, Alami menggandeng lima mitra institusi keuangan syariah yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Jamkrindo Syariah, serta KapitalBoost.
Dima menjelaskan, fintech Alami menghadirkan solusi berbentuk platformpembiayaan UKM dengan mengedepankan nilai keadilan dan keterbukaan.
Hal itu sebagai komitmen perusahaan dalam menerapkan bisnis model bersifat shariadriven yang selangkah lebih maju dari penerapan Syariat Compliance.
“Salah satu bentuk implementasi sharia driven yang kami terapkan di antaranya memberikan pendampingan bagi penerima pembiayaan berupa kerja sama pelatihan usaha dalam mengembangkan kualitas keuangan serta usaha para UKM,” jelas Dima.
Maka, tambahnya, kemitraan yang terwujud tidak hanya fokus pada profit maximization namun impact maximization yakni bertujuan moral untuk berbuat baik, menghasilkan dampak sosial, juga membangun sistem keuangan bagi semua.
Melalui platform tersebut, kata dia, perusahaan fintech yang berdiri pada 29 Desember 2017 ini diharapkan bisa berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah bersama para stakeholder.Sekaligus mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDG), selaras dengan program yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kini, dari 80 UKM yang telah mendaftar di platform Alami, sudah ada 50 UKM yang lolos screening awal. Sekarang mereka berada pada tahap analisa pihak mitra institusi keuangan syariah,” kata Dima.
Dirinya menjelaskan, penerima pembiayaan Alami diharuskan UKM yang bergerak di industri halal seperti manufaktur, perdagangan, jasa kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF), saat ini, Alami pun menghindari penyaluran pembiayaan ke beberapa sektor.
Melalui Alami, UKM dapat mengajukan pembiayaan ke institusi keuangan syariah mulai dari Rp 200 juta. “Kalau maksimal pengajuan pembiayaannya tidak kita tentukan, namun biasanya kalau butuh dana yang sangat besar, biasanya perusahaan sudah mempunyai akses langsung ke bank, maka maksimal sekitar Rp 30 miliar, karena defisini UKM di setiap bank pun berbeda-beda,” jelasnya.
YAMAN (Jurnalislam.com) – Sebanyak 85.000 anak usia di bawah 5 tahun di Yaman telah mati kelaparan sejak perang dimulai, Save the Children, sebuah kelompok hak asasi manusia, melaporkan pada hari Rabu (21/11/2018).
Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh PBB, kelompok tersebut menemukan bahwa antara April 2015 dan Oktober 2018, sekitar 84.701 anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena kasus kekurangan gizi akut yang parah – atau kelaparan.
PBB telah memperingatkan bahwa hingga 14 juta orang berada dalam risiko kelaparan, yang, kata kelompok itu, telah meningkat secara dramatis sejak koalisi yang dipimpin oleh Saudi dan Emirat menyebabkan blokade Yaman selama sebulan tahun lalu.
Sejak itu, impor komersial makanan melalui bandara utama Yaman di Hodeidah telah menurun lebih dari 55.000 metrik ton per bulan, kata kelompok itu.
“Setiap penurunan impor lebih lanjut kemungkinan bisa mengarah langsung ke kelaparan,” katanya memperingatkan.
Tamer Kirolos, direktur Save the Children di Yaman, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa badan amal tersebut ngeri dengan jumlah anak-anak yang mungkin telah mati karena kelaparan ekstrim.
“Untuk satu anak yang dibunuh dengan bom dan peluru, lusinan mati kelaparan dan itu sepenuhnya (seharusnya) dapat dicegah,” katanya.
“Anak-anak yang mati dengan cara ini sangat menderita ketika fungsi organ vital mereka melambat dan akhirnya berhenti. Sistem kekebalan tubuh mereka sangat lemah sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi dengan terlalu lemah bahkan untuk menangis. Orang tua harus menyaksikan anak-anak mereka palam-pelan pergi, tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Pertempuran, blokade dan birokrasi di Hodeidah telah memaksa kelompok untuk membawa pasokan penting bagi bagian utara negara itu melalui pelabuhan selatan Aden, kata Save the Children dalam pernyataannya.
Menurut PBB, Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Ketika konflik memasuki tahun keempat, sekitar 14 juta orang di Yaman, atau setengah dari total populasi negara itu, berada dalam risiko kelaparan.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS menempatkan pos militer di sepanjang perbatasan Turki di Suriah utara, kata Kepala Pertahanan James Mattis pada hari Rabu (21/11/2018).
Turki memiliki kekhawatiran “yang tepat” tentang ancaman teror di Suriah dan AS tidak menepis kekhawatirannya, katanya kepada wartawan di Pentagon.
Kekhawatiran ini berasal dari rezim Bashar al-Assad di Suriah, menurut Mattis.
“Assad, dengan bantuan Rusia dan Iran telah, seperti yang Anda tahu, melakukan pembunuhan di negaranya sendiri. Dan ia merobek negara itu dengan pemerintahannya, jika Anda bahkan dapat menyebutnya begitu. Dan Turki memiliki banyak alasan untuk khawatir, sebagai negara NATO dengan perbatasan di sepanjang Suriah,” kata Mattis.
Untuk memerangi kekhawatiran yang datang dari Suriah, AS akan menempatkan pos di sepanjang perbatasan Turki dengan Suriah, dimana AS dapat memperingatkan Ankara tentang potensi ancaman apa pun.
“Kami menempatkan di pos pengamatan di Suriah utara, ini adalah perubahan sekarang. Kami menempatkan pos pengamatan di beberapa lokasi di sepanjang perbatasan Suriah,” kata Mattis. “Kami ingin menjadi pihak yang memberi tahu orang Turki dan memperingatkan mereka jika kami melihat sesuatu yang keluar dari area tempat kami beroperasi.”
AS sedang berkonsultasi “erat” dengan militer Turki dan Departemen Luar Negeri, kata kepala pertahanan.
“Kami akan melacak setiap ancaman yang dapat kami temukan terhadap Turki. Itu berarti kami akan berbicara dengan militer Turki di seberang perbatasan,” tambah Mattis.
Pos militer AS di Suriah Utara
Kepala pertahanan juga mengatakan pos pengamatan ditempatkan untuk memungkinkan pasukan yang bertempur di Lembah Eufrat Tengah untuk fokus pada penghapusan sisa-sisa kelompok IS (Islamic State).
Lebih dari 300 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan teror IS di Turki, di mana kelompok teror itu menargetkan warga sipil dalam serangan bom bunuh diri, roket dan senjata api.
