Berita Terkini

Jelang Ramadhan, Harga Daging Sapi dan Ayam Merangkak Naik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Menyambut bulan puasa, pergerakkan harga komoditas bahan pokok pun beragam. Ada yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Dilansir dari laman Info Pangan Jakarta (IPJ), Minggu (28/4/2019) harga yang mengalami kenaikan antara lain daging sapi murni naik Rp644 menjadi Rp116.833 per kg.

Ayam boiler naik Rp652 menjadi Rp35.680 per ekor dan telur ayam naik Rp440 menjadi Rp24.722 per kg.

Selain itu, harga pangan yang mengalami penurunan antara lain cabai merah keriting turun Rp224 menjadi Rp29.407 per kg, kemudian bawang putih turun Rp444 menjadi Rp47.222 per kg dan bawang merah turun Rp1.931 menjadi Rp40.222 per kg.

Sumber: okezone.com

Sudah 287 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Terbanyak di Pulau Jawa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 yang meninggal dunia dan menderita sakit terus bertambah.

Sampai Ahad (28/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis sedikitnya 287 petugas pemilu serentak tahun ini yang wafat selama bertugas.

Jumlah tersebut bertambah dari catatan meninggal dunia, pada akhir pekan sebanyak 272 orang.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, berdasarkan data jumlah petugas KPPS yang sakit, pun bertambah.

Akhir pekan lalu, petugas yang mengalami kondisi sakit selama bertugas, sebanyak 1.878 orang. Tetapi, data terakhir KPU, pada Ahad (28/4) tercatat yang ‘tumbang’ lantaran sakit, sebanyak 2.095 orang.

“Jumlah yang meninggal dan yang sakit terus bertambah,” ucap Evi kepada wartawan di Jakarta, Ahad (28/4).

Meski tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab meningkatnya jumlah petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia, namun Evi mengatakan jumlah tersebut meningkat seratus persen dibandingkan pekan lalu.

Menurut data yang disampaikan Evi, petugas penyelenggara pemilu banyak yang wafat dari wilayah pemilihan Jawa Barat (Jabar).

Di wilayah tersebut tercatat 89 petugas meninggal dunia selama penyelenggaraan pemilu serentak.

Petugas yang wafat juga banyak di Jawa Timur (Jatim). Jumlahnya mencapai 39 orang. Dan Jawa Tengah (Jateng), sebanyak 31 petugas meninggal dunia.

Di Ibu Kota DKI Jakarta, KPU mencatat 10 petugas pemilu yang meninggal dunia. Angka lebih tinggi di Banten, dengan 20 petugas wafat selama bertugas.

Dari 34 wilayah pemilihan tingkat satu daerah, tercatat tujuh provinsi yang tercatat tak ada petugas meninggal dunia.

Provinsi Papua Barat dan Sumatera Barat, di antaranya. Sedangkan di Provinsi Papua yang punya medan pemilihan berat, tercatat ada satu petugas meninggal dunia.

Adapun petugas yang sakit, KPU mencatat terjadi peningkatan signifikan. Dari total 34 provinsi, wilayah pemilihan Jabar memang masih menyumbangkan angka petugas sakit terbanyak. Jumlahnya mencapai 259 petugas.

Begitu juga di Jateng, dengan angka sakit setelah bertugas sebanyak 246 orang. Hanya Provinsi Papua yang dalam catatan KPU, belum ditemukan petugas sakit selama bertugas menjadi penyelenggara pesta demokrasi serempak tahun ini.

sumber: republika.co.id

Bahas Masa Depan Penegakkan Hukum Pasca Pilpres, Islamic Lawyer Forum Digelar

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat menggelar Islamic Lawyer Forum bertajuk ‘Masa Depan Penegakkan Hukum Paska Pemilu 2019’ di Hotel Aziza, Pasar Kliwon, Solo, ahad, (28/4/2019).

Hadir sebagai pemateri ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Dr Muhammad Taufik, Ketua Dewan Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi Al Marouky dan Sekjen LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan.

Sekjen LBH Pelita Candra Purna Irawan mengatakan, politik tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab, katanya, hukum bisa dikalahkan oleh kepentingan politik elit tertentu.

“Hukum adalah produk dari politik, dan hukum adalah dibawah politik, dan ini tidak bisa dipisahkan,” katanya.

“Kalau politisinya liberal, maka hukumnya pun tidak akan memberikan kebaikan pada umat Islam, salah satunya produk hukumnya adalah RUU-PKS,” imbuh Candra.

Sementara itu, Ketua TARC Dr Taufik menyebut bahwa pemilu serentak 2019 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah era reformasi.

Ia menyebut maraknya kecurangan secara masif di berbagai daerah sebagai bentuk kegagalan demokrasi tersebut.

“Bahwa ini adalah sebuah peristiwa paling buruk dalam demokrasi kita paska reformasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr Taufik mendesak agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

Banyak Petugas Meninggal, Mendagri Akan Evaluasi Total Pemilu 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Jumlah penyelenggara pemilu yang meninggal dunia terus bertambah.

Hingga Sabtu (27/4), sebanyak 272 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wafat saat bertugas.

Kondisi ini sangat menjadi sorotan bagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Tentunya akan menjadi catatan evaluasi secara menyeluruh dan lengkap akan dilakukan oleh pemerintah setelah selesainya Pileg dan Pilpres Serentak 2019 ini,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (28/4).

Ia mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anggota KPPS serta aparatur keamanan Polri dan TNI menjadi korban dari panjangnya proses pemilu.

“Melalui kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang lebih dulu telah inisiatif memberikan santunan kepada yang wafat dan sakit. Contoh inisiatif ini dilakukan oleh gubernur Jawa Timur dan gubenur Jawa Tengah serta kepala daerah lainnya,” ucap Tjahjo.

Ia menambahkan kepada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, menganjurkan mereka untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

“Silakan sampaikan melalui jalur konstitusional yang telah diatur dalam UU Pemilu yakni Gakumdu di Bawaslu, DKPP terkait pelanggaran kode etik perilaku anggota KPU dan Bawaslu. Serta sengketa hasil pemilu dapat mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas mantan sekjen PDIP itu.

sumber: jawapos.com

 

Pemerintah Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah pusat telah menetapkan aturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1440 H kali ini.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja ditetapkan pukul 08.00 hingga 15.00 untuk Senin-Kamis, dengan waktu istirahat diberikan pukul 12.00 – 12.30.

Sementara itu, setiap Jumat, jam kerja ASN bermula pada pukul 08.00 hingga 15.30 sore dan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30.

Ketentuan itu merupakan amanat dari Surat (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H, yang di dalamnya mengatur jam kerja ASN, baik bagi instansi yang memberlakukan hari kerja Senin-Jumat atau Senin-Sabtu.

Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerja berlaku sepanjang pukul 08.00 hingga 14.00 untuk Senin-Kamis dan Sabtu dengan waktu istirahat selama 30 menit terhitung pukul 12.00.

Hari Jumatnya, jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga 14.30 dengan waktu istirahat antara 11.30 sampai 12.30.

Disebutkan dalam surat edaran ini, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per pekan. Surat itu diteken Syafrudin tanggal 16 April lalu.

“Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi aturan ini, dikutip laman resmi setkab.go.id, Ahad (28/4).

 

Inovasi Kunci Indonesia Kembangkan Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Setelah berhasil berada di peringkat satu Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Indonesia harus membuktikan dampak positif wisata halal.

Indonesia juga dinilai harus terus berinovasi jika ingin berada di depan.

CEO Crescent Rating dan Halal Trip Fazal Bahardeen menjelaskan pada 2016 ia ingat Menteri Pariwisata Arief Yahya bertekad menjadikan Indonesia di peringkat satu GMTI pada 2019.

Dengan segala usaha, pada 2019 tekad itu tercapai.

“Tentu, meraih itu sulit. Tapi mempertahankan dan memimpin pasar itu pekerjaan yang lebih sulit,” ungkap Fazal dalam diskusi pariwisata halal di IIE Fest di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (26/5).

Fazal mengatakan, ia tahu betapa kerasnya upaya Tim Pengembangan dan Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata untuk membawa Indonesia ke level sekarang.

Maka, upaya untuk tetap jadi yang terbaik tidak boleh berkurang, tapi harus meningkat.

“Menjadi satu penting. Tapi meraih peluang jauh lebih penting, terutama untuk buktikan dampak ekonomi wisata halal dan sektor lain yang terkait terutama UMKM. Kalau itu bisa terwujud, akan bagus,” tutur Fazal.

Ia melihat ada beberapa upaya yang harus terus digelorakan.

Pertama dan yang terpenting adalah edukasi, termasuk untuk semua level industri. Crescent Rating melihat edukasi masih kurang di semua tempat. Terutama mengatasi salah paham wisata halal.

“Beberapa yang menolak wisata halal karena mereka tidak paham. Mereka bisa diedukasi,” ucap Fazal.

Kedua, aspek lingkungan dan ekosistem. Startup harus diajak terlibat. Teknologi bukan lagi hype tapi hal umum kini. “Terakhir, inovasi adalah kunci. Kalau mau terus di depan, Indonesia harus terus berinovasi,” kata Fazal.

sumber: republika.co.id

Gus Sholah Tak Ingin Pemilu Jadi Ajang Benturkan Islam dan Kebangsaan

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) — Pemilihan umum (pemilu) secara serentak telah dilalui bangsa Indonesia.

Dalam konteks itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid memberikan sejumlah imbauan yang disampaikannya saat berorasi ilmiah di hadapan wisudawan/wisudawati ke-77 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Sosok yang akrab disapa Gus Sholah itu melihat, pemilu yang dihelat pada 17 April lalu telah memunculkan kecenderungan untuk memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Bahkan, pihak-pihak tertentu mempertentangkan keduanya secara frontal.

Bagi Gus Sholah, bangsa Indonesia lagi-lagi diajak untuk belajar dari situasi yang menurutnya kurang menyenangkan.

Keadaan demikian sudah tampak sejak dimulainya tahapan awal hingga berakhirnya proses pemungutan suara.

Walaupun pemilu telah dilalui dengan relatif baik, masih ada kekuarangan di sana-sini yang mesti diperbaiki khususnya oleh penyelenggara pemilu.

Gus Sholah juga berharap, situasi yang kurang menyenangkan dapat diakhiri dengan proses islah dari masing-masing pihak.

“Semoga kedua calon (presiden) dapat menahan diri dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan,” kata pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu,  Ahad (28/4).

Dia pun mengimbau agar masyarakat belajar dari sejarah.

Sebab, menurutnya, baru kali ini bangsa Indonesia mengalami situasi pemilu yang tidak nyaman.

Hal itu lantaran adanya upaya-upaya memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Gus Sholah mencontohkan, usaha-usaha demikian pernah mengemuka pada masa dahulu, ketika NU, Muhammadiyah, dan ormas- ormas Islam lainnya serta partai Islam masih menghendaki Islam sebagai dasar negara.

Pada era Suharto, ketegangan itu tak muncul ke permukaan. Sebab, Orde Baru mencanangkan Asas Tunggal.

Selain itu, sejumlah ketentuan hukum Islam juga sudah diakomodasi melalui pelbagai undang-undang dan peraturan presiden.

sumber: republika.co.id

Mantan Ketua MK Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 meninggalkan banyak catatan.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan evaluasi pemilu serentak 2019 sudah harus segera dilakukan demi menyempurnakan pemilu di 2024.

Ia mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi. Pertama kerumitan pemilu serentak yang membuat pihak penyelenggara kewalahan.

Kedua soal presidential treshold (PT) 20 persen terbukti telah membelah dua kubu politik masyarakat semakin tajam. PT 20 persen hanya memungkinkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Kalau saya mengusulkan evaluasi pemilu 2019 untuk pemilu 2024, ada baiknya kembali ke proporsional tertutup, dan hilangkan presidential treshold,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan, Jumat (26/4).

Ia menerangkan keruwetan pemilu 2019 ini terbukti telah banyak membuat petugas kewalahan.

Akibatnya sudah 225 orang KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

Hal ini dikarenakan proses perhitungan yang membutuhkan waktu cukup lama, karena perhitungan tidak dimulai dari TPS.

“Apalagi bila jumlah surat suara yang sudah dihitung tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, petugas terpaksa harus menghitung kembali secara manual,” ujar Hamdan.

Petugas juga tidak hanya mengalami kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental dan psikis.

Hal itu dikarenakan tekanan, yang sangat mungkin muncul di daerah dari pihak peserta pemilu.

Apakah tekanan itu muncul dari tim pemenangan partai atau juga tim pemenangan calon presiden (capres).

Selain petugas, jelas Hamdan, kerumitan juga dijumpai masyarakat yang akan memilih.

Karena jumlah surat suara yang banyak, dan pemilih harus mencari nama calon.

Banyak pemilih yang akhirnya melewatkan hak suaranya di DPR dan DPRD. Mereka hanya mencoblos surat suara presiden, dan tidak mencoblos sama sekali untuk DPR, DPD atau DPRD, karena bingung.

“Pemilu Indonesia itu, pemilu paling rumit di dunia, dan pemilu 2019 adalah proses pemilu yang paling rumit yang pernah kita selenggarakan. Karena itu pemilu 2024 bagaimana caranya harus dibuat lebih sederhana,” tegasnya.

sumber: republika.co.id

 

 

Bappenas: Indonesia Harus Pimpin Pasar Halal dan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan ekonomi syariah atau industri halal di Indonesia.

Bambang menegaskan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal di dunia.

Bambang menuturkan berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report (GIE) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Jumlahnya mencapai 87,18 persen dari total populasi 232,5 juta jiwa. Oleh karenanya ini menjadi potensi besar pengembangan industri halal (halal lifestyle) di Indonesia.

“Tentunya kita semua disini terutama yang tentunya muslim menginginkan kita tidak hanya dijadikan market atau pasar kita ingin Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam konteks sebagai produsen barang produk maupun jasa industri halal dan juga produk syariah,” kata Bambang saat menghadiri acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Jumat (26/4).

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023.

Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023.

Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

 

Ketua DPR Dorong Sistem Pemilu Agar Segera Diganti

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong sistem Pemilihan Umum langsung diganti menggunakan e-voting  dalam Pemilu 2024.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar ini menuturkan metodologi yang digunakan saat ini yakni dengan sistem perhitungan suara dan sistem rekapitulasi suara manual melelahkan.

Apalagi waktu kampanye yang panjang dan penggunaan paku untuk mencoblos terasa sangat primitif. Untuk itu Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu harus segera dievaluasi dan diubah.

“Cara-cara ini harus segera diubah karena sangat merugikan kita semua. Saya mendorong Pemerintah, KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Dia menambahkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru sebatas penggunaan e-counting dan e-rekap dengan kondisi saat ini belumlah cukup.

“Penggunaan e-voting  akan lebih menghemat waktu dan biaya. Melalui sistem e-votingtidak diperlukan lagi jumlah panitia penyelenggara, pengawas, saksi maupun keamanan yang banyak,” katanya.

Bambang juga menyebutkan dengan beralih ke e-voting maka maka tidak dibutuhkan lagi pengadaan bilik suara, kotak suara, surat suara dan tinta.

“Sehingga melalui e-voting penyelenggaraan Pemilu diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses  perhitungan dan rekapitulasi suara, sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban,” kata Bambang.

Meski mendorong penerapane-voting Bambang yang merupakan legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VII tersebut mendorong KPU untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana, dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu jika menggunakan sistem e-voting.

“Ini penting dilakukan agar dapat menjamin azas jujur, adil dan rahasia tetap terjamin, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, serta selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, dan independen,” katanya.

Sumber: bisnis.com