Berita Terkini

Keluarga Korban Butuh Kejelasan, PKS Dorong Dibentuknya Pansus Tragedi 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa (11/6) mengusulkan dibentuknya Pansus Tragedi 22 Mei.

Ia mengusulkan pembentukan pansus karena keluarga korban mengalami kebuntuan proses hukum serta akses dan informasi.

“Berapa sih sebenarnya jumlah korban yang ada, kita bisa mendorong proses hukum serta membantu memberikan akses hukum dan informasi kepada masyarkat terkait kerusuhan mei kemarin. saya rasa ini usulan yang sangat lugas jelas semoga menjadi perhatian kita semua,” kata Al-Habsyi Selasa kemarin.

Polri juga telah merilis perkembangan penyidikan kasus kerusuhan 22 Mei 2019.

Namun, dalam penyampaian rilis di Kemenkopolhukam pada Selasa (11/6) itu, Polri belum juga menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

Polri lebih fokus pada kasus senjata ilegal dan rencana pembunuhan tokoh nasional.

sumber: republika.co.id

DPR Minta Penjelasan Kapolri Kenapa Ada Korban Tewas 22 Mei dengan Peluru Tajam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi III (Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI mendesak Polri segera mengungkap penyebab tewasnya sembilan orang dan puluhan orang yang dianggap hilang dalam kerusuhan seputar 22 Mei 2019.

Polri didesak bekerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai, dalam upaya pengungkapan korban meninggal ini, Kapolri Tito Karnavian bakal dimintai keterangan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

“Polisi kan juga belum menyampaikan soal korban, kenapa kok ada yang meninggal dengan peluru tajam, apa hasil penyeledikan TIB (tim investigasi bersama)-nya dia. Itu kita ungkap dulu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Kendati demikian, Arsul menilai belum perlu pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Arsul lebih setuju bila tim investigasi bersama bentukan Polri dimaksimalkan dengan kerja sama dengan Komnas HAM sebagai institusi resmi yang memiliki kewenangan dalam menyelidiki kasus seperti kerusuhan pemilu itu.

“Karena ini menyangkut dugaan pelanggaran HAM, kenapa tidak kita dorong saja ya soal ini ke Komnas HAM untuk juga lebih aktif,” kata Arsul. Selain itu, kata Arsul, dari segi administratif, Ombudsman juga bisa bergerak.

Sumber: republika.co.id

 

LKA MPM UINAM Sebar 1000 Qur’an Wakaf di NTT dan Bulukumba

Redaktur: Mazaya

BULUKUMBA (Jurnalislam.com) – Mengakhiri Akhir Ramadhan LKA MPM UINAM kembali menyebarkan Wakaf 1000 Al-Qur’an sesi ketiga di Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Bulukumba, beberapa waktu lalu.

Gerakan Wakaf 1000 Al-Qur’an ini tersebar menjadi 3 sesi yang awalnya di kabupaten Sinjai kemudian di kabupaten Pangkep dan terkahir di Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Bulukumba.

Ketua umum LKA MPM UINAM, Muhammad Ikram mengatakan pendistribusian Wakaf 1000 Al-Qur’an ini adalah sesi terakhir.

“Alhamdulillah, untuk penyebaran wakaf Al-Qur’an kali ini, kabupaten bulukumba dan NTT menjadi pilihan untuk lokasi pendistribusian terakhir dalam kegiatan “Gerakan Waqaf 1000 Al-Qur’an” dan sekaligus menutup rangkaian Semarak Ramadhan 1440 H,” ungkapnya

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pilihan, karena berada di pelosok dan pengajaran Al-Qur’an masih dalam perintisan.

“Kami berharap semoga Al-Qur’an yang disalurkan ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya bagi daerah pelosok yang sangat membutuhkan bantuan Al-Qur’an, dan juga TPA yang sementara berkembang di kabupaten Bulukumba,” imbuhnya

Lebih lanjut, Ikram mengucapkan banyak terimah kasih kepada para donatur atas partisipasinya dalam kegiatan ini.

“Kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam membantu menyukseskan kegiatan ini, semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tutupnya

Reporter: Muhammad Akbar

Geliat Ekonomi Mudik Lebaran

Redaktur: Mazaya

Jurnalislam.com)–Momen lebaran tahun ini ditandai dengan terjadinya peningkatan arus mudik yang cukup signifikan.

 

Untuk arus mudik asal Jakarta saja, dari data Kementerian Perhubungan, tercatat 1,2 juta kendaraan sepanjang H-7 hingga H-1, meningkat 26% dibanding lalu lintas harian.

 

Peningkatan arus mudik ini akan mendorong aktivitas konsumsi masyarakat selama libur lebaran, khususnya pada dua minggu pertama bulan Juni tahun ini.

 

Pencairan tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri sebelum Lebaran berperan besar memicu peningkatan permintaan akan barang maupun jasa selama libur lebaran.

 

Disamping itu, peningkatan sarana, prasarana serta pengelolaan transportasi dalam dan antar pulau tahun ini juga berperan besar memperlancar aktivitas mudik.

 

Penyediaan dan pengelolaan transportasi yang lebih baik dapat dilihat misalnya dari angka kecelakaan arus mudik sepanjang H-7 sampai H+1 tahun ini yang mengalami penurunan tajam sebesar 62% dibanding periode yang sama tahun lalu, berdasarkan data Kementerian Perhubungan.

 

Demikian pula beberapa ruas tol baru yang sudah dapat beroperasi untuk memperlancar arus mudik, khususnya di Jawa dan Sumatera yang merupakan pusat mobilitas arus mudik terbesar.

 

Peningkatan barang dan jasa selama libur lebaran tersebut berpotensi mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan II tahun ini di kisaran 5,1%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,01%.

 

Selain memberikan efek positif pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan kelancaran aktivitas mudik juga membantu pemerataan ekonomi, khususnya antara kota dan desa serta antar daerah.

 

Sayangnya, efek ekonomi dari mudik lebaran relatif masih bersifat musiman.

 

Padahal, potensi untuk memperluas dampak ekonomi dari aktivitas mudik tahun ini sangat besar.

 

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, dibutuhkan inisiatif-inisiatif baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

 

Salah satunya, misalnya, melakukan memobilisasi para perantau/pemudik yang telah berhasil di perantauan untuk membangun daerah asal mereka, sehingga memacu pertumbuhan investasi di daerah-daerah.

 

Mohammad Faisal, PhD

Direktur Eksekutif CORE Indonesia

Center of Reform on Economics

 

KontraS Sebut Presiden Harus Bertanggung Jawab Ungkap Aktor Tragedi 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma meminta presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menemukan aktor pelanggaran HAM yang berat.

Hal ini untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga yang menjadi korban dalam tragedi 22 Mei.

“Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan menemukan aktor-aktor yang bertanggungjawab,” kata Feri saat konferensi pers di Kantornya Jalan Kramat 2 No. 7, Rabu (12/06/2019).

Feri menilai, Ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauhmana pemerintahan Jokowi mengedepankan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Nantinya, presiden dapat menggandeng Lembaga negara, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI agar lebih proaktif berperan dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap penanganan peristiwa ini.

“Kami pengalaman saat tahun 1998 dan kasus Munir tahun 2005, setelah dibentuk TGPF oleh presiden, masyarakat mengetahui siapa aktor di balik persitiwa tersebut,” ujarnya.

KontraS: Polri Malah Prioritaskan Isu Target Pembunuhan Ketimbang Usut Tewasnya 9 Warga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  – Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar menilai Polri tampak lebih memprioritaskan penanganan kasus terhadap tersangka yang akan melakukan dugaan percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik.

Padahal, ada juga sembilan orang warga negara yang meninggal dalam kerusuhan Aksi 22 Mei sama pentingnya segera diusut.

“Selain kasus tersangka yang ingin membunuh pejabat publik, dalam kasus itu juga ada 9 orang meninggal dan ratusan orang yang ditangkap. Semua itu butuh kejelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik,” katanya saat konferensi pers di Kantornya Jalan Kramat 2 no. 7, Jakpus, Rabu (12/06/2019).

Menurutnya, kalau memang ada indikasi pelanggaran, maka harus diproses hukum.

Menurutnya, tidak boleh ada imunitas terhadap siapa pun baik yang di dalam maupun di luar pemerintah.

Selain itu, Rivan menilai penjelasan Polri terkait upaya pembunuhan terhadap empat pejabat publik tersebut juga tidak menjawab pertanyaan masyarakat.

Polri tidak menjelaskan apa motif dan tujuan para terduga menargetkan empat pejabat publik tersebut.

“Polri juga harus dapat memastikan siapa aktor dibalik itu, apakah state atau non state. Inilah ujian bagi kepolisian dan pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan kasus 21-22 secara transparan,” ujarnya.

KontraS juga mengingatkan kembali purnawirawan yang berada dibalik kedua belah calon untuk dapat menyejukkan tensi politik yang sedang tinggi.

Menurut dia, keterlibatan purnawirawan di balik kedua belah calon tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Keberadaan mereka turut andil dalam memberikan keputusan pada kebijakan kampanye masing masing calon presiden,” pungkasnya.

MK Diminta Putuskan Hasil Pilres Tanpa Intervensi Pihak Manapun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Politisi PKS, Mardani Ali berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019 bebas dari intervensi dan adil.

“Kita masih percaya lembaga peradilan di Indonesia. Saya berharap MK bisa tetap adil memutus perkara sengketa Pilpres,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (12/06/2019).

Lebih lanjut wakil ketua BPN Prabowo Sandi ini juga mendoakan pimpinan MK jernih dan objektif.

“Saya mendoakan Pak Anwar Usman dan pimpinan MK lain tetap jernih dan objektif melihat fakta dan data dalam proses persidangan,” ujarnya.

Mardani mengibaratkan hakim merupakan wakil Tuhan di bumi, “Mari kita doakan hakim-hakim di Indonesia bisa adil, karena adil dekat dengan takwa, dan insya Allah dengan ketakwaan akan menghasilkan negara yang diberkahi Allah sehingga Indonesia bisa menjadi balada tim tayyibatun wa Robin Gofur.”

MK sendiri akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres pada 14 Juni esok. Sebelumnya, ketua MK, Anwar Usman mengatakan menjamin lembaganya independen.

Kivlan Zein Disebut Terkait Ricuh 22 Mei Versi Polisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap pengakuan para tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal hingga perintah membunuh empat pejabat yang menyeret nama Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Beberapa rekaman berbentuk video pengakuan para tersangka itu diputar di depan awak media saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/06/2019).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen M Iqbal, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjend Sisriadi, Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ade Ari, dan beberapa pejabat Polri.

Dalam jumpa pers terkait dalang di balik kerusuhan 22 Mei, beberapa rekaman yang diputar antara lain pengakuan atas nama tersangka Tajudin dan Iwan.

Tajudin mengaku mendapat instruksi dari Kurniawan alias Iwan untuk membunuh empat pejabat, yakni Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Goris Mere.

Sementara Iwan mendapat perintah untuk membunuh empat pejabat itu dari Kivlan Zen. Tajudin mengaku mendapat uang total Rp55 juta dari Iwan untuk melakukan eksekusi pembunuhan.

“Rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata laras pendek. Senjata tersebut saya peroleh dari H Kurniawan alias Iwan,” kata Tajudin dalam rekaman.

Sementara dalam rekaman lain, Iwan mengklaim mendapat uang sebesar Rp 150 juta dari Kivlan Zen untuk membeli dua pucuk senjata api laras panjang dan dua senjata api laras pendek.

Iwan mengaku mendapat instruksi itu pada bulan Maret 2019, saat bertemu Kivlan Zen di sebuah daerah di Kelapa Gading, Jakarta. Namun, Iwan kemudian kembali mendapat instruksi untuk mencari dan membeli senjata api lain. Sebab senjata api yang sudah dibeli dianggap Kivlan tidak sesuai untuk melakukan operasi.

Kepolisian sebelumnya telah menaikkan status Kivlan Zen dari saksi menjadi tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan ditahan di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta

Anies Apresiasi 99,7% ASN DKI Masuk di Hari Pertama Kerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam com) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang hadir kerja tepat waktu setelah cuti bersama Lebaran 2019.

Hal itu ia sampaikan dalam kesempatan Halalbihalal dan Silaturahmi ASN serta Pemprov DKI Jakarta  yang digelar Senin (10/6), di Pendopo Balaikota Jakarta.

“Maaf lahir-batin. Alhamdulillah, pagi ini kita menyempatkan juga untuk silaturahmi bersama dengan ASN, khususnya yang bekerja di kawasan Balaikota. Jadi, jumlah ASN kita ada 66.087 orang dan tadi yang hadir tepat waktu 99,73 persen, jadi ada hanya 185 orang atau 0,27 persen. Jadi, 99,73 persen dari pegawai DKI tertib masuk kerja sesuai dengan jadwalnya,” ujar Anies.

Anies menambahkan, bagi para ASN yang tidak hadir atau terlambat hadir akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. (Sanksinya diatur dalam) PP No. 53 Tahun 2010. Jadi, kita mengikuti (peraturan) itu,” ucap Anies.

Anies juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang selama libur Lebaran 2019 tetap melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan umum yang terbaik kepada masyarakat Jakarta, baik yang mudik maupun tidak mudik Lebaran.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang selama musim liburan kemarin tetap bekerja. Khususnya, di bidang kesehatan, kebersihan, di bidang keamanan, kebakaran, dan semua bidang lain yang semuanya tidak mengikuti libur cuti bersama seperti yang lainnya karena mereka bertugas. Apresiasi kepada mereka semua,” ujarnya

Sarekat Dagang Islam, Titik Nol Perkumpulan Ekonomi di Laweyan

Oleh: Nunu A Hamijaya
Sejarawan Publik

PADA akhir Abad ke-19, perekonomian bumiputera dalam kondisi memburuk. Kondisi tersebut disebabkan adanya krisis global yang berlangsung terus menerus. Namun, di sisi lain, orang China terus menerus mengonsolidasikan posisi ekonomi dan mendapat keuntungan ekonomi yang besar.

Awal Abad ke-20, pedagang China dan Arab mengalami peningkatan pesat baik pada bidang produksi, industri maupun pengangkutan. Hal ini pun karena pemerintah kolonial memberikan perlindungan kepada para pedagang asing tersebut sehingga membuat mereka dapat bergerak dengan leluasa dalam bidang perekonomian. Namun, sebaliknya para pedagang lokal mengalami penurunan karena adanya monopoli perdagangan antara pemerintah dan pengusaha asing.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat bumiputera banyak mengalami ketertindasan, kebangkrutan dan susah untuk bersaing dalam perdagangan. Atas dasar kondisi tersebut, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan membentuk Organisasi Sarekat Dagang Islam (selanjutnya: SDI) tanggal 16 Sya’ban 1323, Senin Legi, 16 Oktober 1905 di Surakarta. Maksud utama pembentukan organisasi tersebut ialah untuk memperkuat usaha dalam menghadapi para pedagang China. Selain tujuan ini, SDI juga didirikan untuk menghadapi persaingan dagang dengan orang China dan sikap superioritas mereka terhadap bumiputera. SDI juga sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai bumiputera dan Eropa.

Dengan berdirinya SDI, H. Samanhudi mampu menembus permainan pemerintah Belanda. Beliau berhubungan langsung dengan para importir Eropa dan tidak lagi melalui orang China. Diantaranya tidak membeli bahan baku batik dari orang-orang China. Disisi lain, SDI juga membangun kerja sama dengan pengusaha China yang dikenal dengan Kong Sing tahun 1911 Masehi. Kerjasama dengan pengusaha China, menjadikan pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa SDI merupakan bahaya besar bagi eksistensi dan perkembangan imperialis Belanda. Kebangkitan SDI merupakan awal keberhasilan gerakan pembaruan, sistem organisasi di bumiputera, tidak hanya organisasi Islam. Hal ini karena suatu pembaruan atau suatu reformasi memerlukan ketangguhan organisasi dan kontinuitas perolehan dana.

Tindakan H. Samanhudi dengan SDI-nya tentu sangat strategis. Upaya kebangkitannya menjadikan pasar sebagai lahan operasi dan memperoleh dana sehingga mampu menjaga keberlangsungan organisasinya. Kiprah perjuangan SDI dalam membangun ekonomi umat, tidak terlepas dari Islam yang dijadikan sumber inspirasi, sumber pergerakan, serta sumber ideologi yang mampu menjadi motor penggerak persaingan ekonomi.

Abu Hanifah (1978) dalam bukunya Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang (Yayasan Idayu Jakarta, 1978) menulis: “Jadi resmi dalam bulan September 1906, H. Samanhudi memimpin gerakan rakyat yang dinamakan Sarekat Dagang Islam, yang dalam tempo singkat tidak saja bergerak di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kebetulan memang di sinilah berada pedagang-pedagang pribumi beragama Islam yang berpengaruh dan cukup kuat untuk menentang hegemoni pedagang China. Lama-kelamaan persaingan dengan pedagang China menjadi seru dan terbuka. Sarekat Dagang Islam kesudahannya merupakan suatu gerakan nasional dan militan, sekalipun beragama Islam.”

Menjadikan Islam sebagai ideologi, SDI sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. SDI mampu mengangkat apa yang menjadi kegelisahan masyakarat atas berbagai kebijakan Kolonial Hindia Belanda yang merugikan mereka dan menganggap SDI sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial.

Di bawah kondisi kebangkitan ulama melalui aktivitas, Pemerintah Kolonial Belanda berupaya mendirikan organisasi tandingan. Seperti halnya dalam menandingi Djamiat Choir, 13 Jumadil Awwal 1323, Senin Kliwon 1905 M–atas saran Bupati Serang, P.A.A Djajadiningrat–dibangunlah organisasi Budi Oetomo, 20 Mei 1908, yang dalam bahasa Jawa memiliki Kesamaan Arti dengan Djamiat Choir. Demikian pula untuk menandingi SDI, pemerintah kolonial mendirikan organisasi yang hampir sama, yaitu Sarekat Dagang Islamiyah, 1909 M di Bogor.