Berita Terkini

KPU Minta Elit Politik Lakukan Rekonsiliasi Mumpung Suasana Lebaran

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyarankan rekonsiliasi politik harus segera dilakukan pascapelaksanaan Pemilu 2019.

Rekonsiliasi sebaiknya dilakukan oleh elite politik dan masyarakat akar rumput.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, rasa kekeluargaan masyarakat Indonesia sempat terpecah-belah selama beberapa bulan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Bahkan di dalam suatu keluarga besar bahkan satu kantor pilihan politiknya terpecah. Maka, momen lebaran tahun ini kami harapkan bisa menjadi momentum untuk metekatkan kembali persaudaraan yang kemarin sempat terkoyak, ” jelas Pramono.

Karena itu, jika ada gagasan rekonsiliasi politik saat Idul Fitri, perlu dilakukan pada dua tingkat.

“Pertama, di level elite politik. Yang mana biasanya hanya melakukan political game,  pada hari ini berseteru menjadi lawan politik, maka berikutnya bisa menjadi koalisi,  dan sebaliknya. Momen lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi,” kata Pramono.

Rekonsiliasi ini, kata dia,  sebaiknya jangan hanya bersifat simbolik saja.

Rekonsiliasi harus dilakukan dengan tulus dan bisa juga menyelesaikan persoalan politik yang tersisa lewat mekanisme hukum yang berlaku.

“Kedua, rekonsiliasi yang paling penting justru di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat.  Sebab mereka betul-betul terimbas dari konflik elite, provokasi hoaksdan narasi yang penuh konflik. Sehingga di kalangan masyarakat kita itu konfliknya bukan hanya dianggap sebagai permainan, tapi seperti perang total atau jihad atau armageddon. Sehingga rekonsiliasi di tingkat masyarakat perlu tetapi elite harus memberikan contoh dulu, ” tegasnya.

sumber: republika.co.id

Tren Zakat via Online Terus Meningkat

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perkembangan teknologi kini semakin memudahkan untuk membayar zakat, bisa melalu marketplace dan perusahaan start-up.

Munculnya beberapa pilihan membayar zakat melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh seperti Grab, Go-jek, Tokopedia, dan sejumlah aplikasi lainnya telah berhasil mengerek penaikan zakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah pernah melaporkan bahwa pada saat kemunculan aplikasi tersebut, angka kecenderungan pemakaian aplikasi online untuk membayar zakat tumbuh sebesar 12%.

Pada 2019 ini, angka tersebut diprediksi tumbuh sekitar 16%.

Besar kemungkinan kenaikan angka pertumbuhan ini dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku masyarakat yang sehari-harinya dikuasai oleh gadgetsmartphone, dan media digital online lainnya.

sumber: kontan.co.id

KH Ma’ruf Amin Sebut Idul Fitri Momen Persatuan dan Lupakan Perbedaan Pemilu

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin berharap momen Hari Raya Idul Fitri 1440 H bisa menjadi ajang persatuan.

Khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia pasca terpecah belah usai penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ketua Majelis Ulama Indonesia non-aktif itu berdoa agar seluruh masyarakat Indonesia bisa kembali bersatu demi kemajuan bangsa.

“Harapannya saya, kita semua kembali kepada kebaikan, kesatuan, kedamaian, ya kita kembali ke asal lagi,” ujar Ma’ruf Amin usai menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Alhuda, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019).

“Terutama kita harus utuh kembali setelah Pileg Pilpres yang kemaren agak gaduh kita selesaikan kembali membangun silaturahmi negara ini,” tambahnya.

Ma’ruf Amin pun tak lupa meminta masyarakat Indonesia untuk melupakan semua perbedaan.

Khususnya yang terjadi sepanjang masa Pemilu 2019, serta mengutamakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

“Masyarakat kita Indonesia harus lupakan perbedaan-perbedaan yang baru saja ada, tetapi kita tetap ikuti aturan negara dan agama seperti biasa,” ungkap Ma’ruf Amin.

Keutuhan bangsa negara Indonesia katanya, lebih penting daripada harus terus melakukan ujaran kebencian.

“Itu tidak menguntungkan, untuk itu mari kita bersatu membangun bangsa ini,” tuturnya.

sumber: okezone.com

Pemerintah Yakin Garuda dan Lion Air Tak Bisa Naikkan Harga kalau Ada Pesaing Asing

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah saat ini tengah mengkaji kompetisi dengan maskapai penerbangan asing untuk mengoreksi harga tiket pesawat.

Masuknya maskapai asing tampaknya bisa menjadi pilihan untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan pada dasarnya harga tiket pesawat yang tiba-tiba naik karena ada langkah internal maskapai.

Hanya saja, Darmin menilai bisa saja maskapai tidak dapat menaikkan harga tiket pesawat jika terdapat pesaing di dunia penerbangan Indonesia.

“Ingat itu namanya struktur pasarnya duopoli hanya ada Garuda Indonesia sama Lion Air. Dia tidak akan bisa menaikkan itu jauh-jauh kalau pesaingnya ada,” kata Darmin dalam acara open house di Jakarta, Rabu (5/6).

Dia menjelaskan, saat ini muncul ide jika struktur pasar cenderung memberikan kekuatan agak berlebih di produsen maka jawabannya adalah undang saingannya.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar maskapai dapat menekan harga tiket pesawat agar tidak dijual mendekati tarif batas atas (TBA).

Untuk itu, memberikan kesempatan kepada maskapai asing dapat mengatasi tingginya harga tiket pesawat.

“Sekarang pemerintah memilih apa? Pemerintah tidak hanya memilih maskapai, pemerintah juga memilih konsumen. Kenaikan itu tidak akan terjadi setajam itu kalau pasarnya tidak duopoli,” jelas Darmin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai masuknya maskapai penerbangan asing akan menimbulkan permintaan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga harga tiket pesawat akan terkoreksi.

sumber: republika.co.id

 

Pariwisata Anjlok, Menko Darmin Sesalkan Tingginya Harga Tiket Pesawat

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menilai tingginya harga tiket pesawat mempengaruhi pertumbuhan pariwisata.

Hal tersebut juga menurutnya pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Seandainya harga tiket nggak naik signfikan, pariwisata nggak sejelek ini. Itu mestinya pertumbuhannya (ekonomi) bisa 5,1 persen,” kata Darmin dalam acara open house Lebaran Idul Fitri 1440 H di Jakarta, Rabu (5/6).

Darmin menilai karena persoalan tiket yang tinggi dalam beberapa bulan tetakhir membuat pertumbuhan pariwisata merosot.

Dia mengatakan orang yang melakukan perjalanan pariwisata menurun karena tingginya harga tiket pesawat.

“Kalau dia (harga tiket pesawat) tidak ada gangguan itu (pertumbuhan ekonomi) bisa 5,1 sampai 5,2 persen bisa dapat,” tutur Darmin.

Saat ini, pemerintah juga tengah mengkaji untuk memberikan pesaing baru untuk maskapai di Indonesia.

Sebab saat ini, hanya dua maskapai yang menguasai pasar penerbangan di Indonesia yakni Garuda Indonesia dan Lion Air.

Sumber: republika.co.id

 

Anies: Manfaatkan Momen Lebaran untuk Silaturahim

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk kembali merajut tali silaturahmi di momen lebaran 2019.

Dia meminta masyarakat untuk menggunakan momen ini untuk bersilaturahmi mendatangi tetangga, saudara dan kolega.

Selain itu, dia juga meminta maaf kepada masyarakat Jakarta. Dia berharap suasana Ibu Kota yang tertib dan lancar dimanfaatkan warga untuk merajut kembali semua ikatan silaturahim, terutama yang mungkin selama ini sempat renggang.

“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat jakarta khususnya selamat hari raya idul fitri 1440 H, kami atas nama pemprov dki mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kekhilafan selama ini,” kata Anies Baswedan usai melaksanakan Shalat Id di Balaikota Jakarta, Rabu (5/6).

 

Anies Baswedan melaksanakan shalat Ied di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Mantan menteri pendidikan itu duduk di barisan paling depan, didampingi Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan sejumlah jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya.

 

Salat Id di Balai Kota tahun ini mengambil tema bertema ‘Perkhidmatan dan Kepedulian Sosial’. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof Didin Hafidhuddin mennadi Khatib salat sementara imam shalat adalah Ahmad Muhajir.

 

Anies mengatakan, tema itu sengaka diambil mengingat Jakarta meruoakan magnet ekonomi Indonesia. Dia mengungkapkan, lebih dari 18 persen GDP nasional berada di ibu kota.

 

“Dan itulah yang menjadi dasar kita mengambil tema itu. Semua menyadari dibalik kemajuan perekonomian ada tanggung jawab sosial yang besar,” kata Anies.

sumber: republika.co.id

 

Mudik Disebut Terbukti Dongkrak Ekonomi Daerah

JAKARTA (Jurnalislam.com) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap ritual mudik Lebaran bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun secara nasional pada tahun ini.

Menurut dia, aktivitas mudik tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, sehingga dampaknya terhadap ekonomi diperkirakan lebih besar.

Sri Mulyani menjelaskan harapannya bukanlah ‘pepesan kosong’. Pasalnya, kegiatan mudik mendorong geliat ekonomi di sepanjang rute mudik. Ia mencontohkan, ketika masyarakat memutuskan mudik melalui tol, maka permintaan terhadap restoran di area peristirahatan alias rest area tentu meningkat.

Ketika aktivitas perdagangan di rest area meningkat, maka hal tersebut akan memberikan sumbangan ke penerimaan daerah. Kalkulasi akhirnya, tentu akan pula memberi kontribusi ke kantong negara.

“Apalagi mereka menyampaikan tidak ada kemacetan, jadi mereka cukup punya waktu untuk konsumsi dan bersilaturahmi. Dampaknya, denyut ekonomi diharapkan mulai terjadi sampai seminggu ke depan,” ujar Sri Mulyani di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Sri Mulyani, ritual mudik memberi dampak pemerataan ekonomi di Pulau Jawa, tetapi seluruh pelosok.

“Ini tidak terjadi di Jawa saja karena banyak yang melakukan perjalanan mudik ke Jawa, tapi saya lihat spill over-nya sampai ke daerah lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya, dampak mudik ke pertumbuhan ekonomi akan lebih dulu tercermin dari peningkatan konsumsi rumah tangga.

Ia meyakini kinerja indikator ini bakal cemerlang pada kuartal II karena ada sumbangan pertumbuhan lain dari Ramadan, Lebaran, dan Pemilu 2019.

Selain itu, kontribusinya ke konsumsi bisa saja lebih tinggi lantaran tingkat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi yang rentangnya masih cukup terjaga, yaitu tak sampai 3,5 persen secara tahunan.

sumber: cnnindonesia.com

Ritel Halal Jadi Kebutuhan Masyarakat Muslim Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Keuangan Syariah menyambut baik upaya perusahaan ritel yang concern terhadap ekosistem halal.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Afdhal Aliasar menyampaikan ritel halal akan menjadi mata rantai penting dalam pembentukan rantai nilai halal.

“Saat ini memang regulasi untuk sistem ritel halal belum ada, tapi ini sangat penting untuk kita dalam membuat halal supply chain,” kata Afdhal kepada Republika, Senin (27/5).

Ia menyampaikan KNKS akan mendorong terbentuknya ritel halal sebagai bagian dari kebutuhan Muslim. Sehingga saat berbelanja di sana, masyarakat sudah yakin semua produk, sistem dan bisnis prosesnya sesuai dengan kaidah halal.

Menurut Afdhal, untuk saat ini KNKS mendukung ritel yang melakukan segmentasi terhadap produk-produk yang dijual. Artinya, perusahaan ritel memberikan label atau pojok khusus untuk produk halal dan non-halal. Agar masyarakat tahu apa yang ia beli.

“Dari sisi ini, sudah terpenuhi perlindungan terhadap konsumen Muslim,” kata dia.

Sementara jika ingin menjadi ritel yang secara penuh hanya menyediakan produk halal, KNKS akan membantu menghubungkan mereka dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Karena sertifikasi halal perusahaan atau proses bisnis tidak sama dengan sertifikasi halal produk yang merupakan kewenangan LPPOM MUI atau nanti BPJPH.

Sama seperti skema bank yang menjadi syariah, maka ia menjadi wewenang DSN MUI. Perusahaan berlabel syariah pun akan memiliki Dewan Pengawasnya.

Afdhal mengatakan KNKS sangat mengapresiasi perusahaan ritel yang berkomitmen pada sertifikasi halal atau syariah ini. Ia mengaku akan menindaklanjuti komitmen mereka.

“Ini sangat bagus, sebuah terobosan, artinya sudah ada rantai nilai halal yang kita temukan,” kata dia.

Rantai nilai halal merupakan integrasi dari rantai pasokan halal yang diantaranya termasuk sektor ritel. Selain itu, ada industrinya yang termasuk produk-produk halal, logistik yang mengakomodir produk hanya halal, juga ritel yang memasarkan hasil industri halal.

Untuk pembentukan ritel halal pun, perlu kolaborasi dengan sejumlah pihak. Termasuk diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, juga DSN MUI. Afdhal mengatakan KNKS akan menjadi katalisator terbentuknya nilai rantai halal tersebut.

“Kita akan bicarakan peluang ini dengan berbagai pihak, karena kedepannya kita bisa jadikan juga sebagai halal hub global,” kata Afdhal.

Sumber: republika.co.id

 

BSMI Beri Paket Sembako Idul Fitri untuk Masyarakat Suriah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tutup ramadhan jelang Idul Fitri, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) membagikan paket sembako dan makanan pokok kepada 30 keluarga di Idleb, Suriah.

 

Bekerjasama dengan NGO Space of Peace, BSMI memberikan paket seperti beras, minyak goreng, daging, gula dan bahan makanan pokok lain.

 

Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari mengatakan, bantuan ini diberikan kepada masyarakat Suriah yang masih sangat membutuhkan pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

 

“Semoga kaum Muslimin di Suriah bisa merakayan Idul Fitri dengan kegembiraan. Bantuan yang diberikan atas nama masyarakat Indonesia juga semoga menguatkan ikatan persaudaraan antara umat Islam di Indonesia dengan di Suriah,” papar Djazuli dalam keterangannya, Selasa (4/6) dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

 

Djazuli berharap saat umat Islam seluruh dunia merayakan Idul Fitri, sebagian kaum Muslimin yang masih membutuhkan bantuan bisa ikut merayakan hari kemenangan setelah satu bulan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

 

60 Ribu Akun Whatsapp Diblokir saat 22 Mei Lalu

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir sedikitnya 4 ribu uniform resource locator (URL) dan 60 ribu akun pesan instan whatsapp (wa) yang berisikan konten negatif selama masa pengumuman pemilihan presiden pada 22-24 Mei lalu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengakui selama masa pengumuman Pilpres 2019 yaitu 22-24 Mei 2019, lebih dari 600 URL digunakan untuk menyebarkan konten negatif.

“Setiap hari muncul 600 sampai 700 URL mulai kanal twitter, facebook, instagramyang dipakai untuk penyebaran konten negatif seperti berita hoaks dan konten yang isinya menghasut,” katanya saat ditemui wartawan di sela-sela open house Idul Fitri 2019, di rumah dinasnya, di Jakarta Selatan, Rabu (5/6) sore.

Banyaknya kanal dan URL yang menyebarkan konten negatif inilah yang membuat pihaknya melakukan pembatasan akses media sosial. Pemerintah memiliki hak melakukan hal itu karena di undang-undang (UU) ITE Pasal 40.

Dalam pasal tersebut disebutkan pemerintah memiliki kewajiban menjaga masyarakat dari potensi terpapar konten negatif termasuk saat situasi memanas jelang pengumuman hasil pilpres KPU beberapa waktu lalu.

Atas dasar itulah, dia menegaskan pemerintah memiliki kewenangan memblokir URL atau akun yang menyebarkan berita bohong. dia mengklaim ribuan URL yang menyebarkan konten negatif telah diblokir.

“Sekitar 4 ribu URL diblokir dan setelah pembatasan media sosial kemarin, penyebaran berita hoaks turun menjadi 300-an bahkan terakhir sekitar 100-an,” ujarnya.

Tak hanya memblokir URL konten negatif, pihaknya juga bekerja sama dengan platform aplikasi pesan instan whatsapp (wa) untuk memblokir akun wa yang menyebarkan kabar bohong.

Dia menyebut pihak whatsapp digandeng karena seringkali masyarakat membuat akun asal-asalan dan memposting screen shot dan disebarkan ke wa.

Hingga kini, sekitar 60 ribu nomor whatsapp telah diblokir. Rudiantara menambahkan, 60 ribu nomor wa yang diblokir tersebut tidak hanya menyebarkan konten negatif melainkan telah melanggar ketentuan wa.