Berita Terkini

Banyak Peminat, Anies Jamin Rumah DP 0 Persen Tepat Peruntukkannya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, peminat rumah susun milik (rusunami) DP 0 persen diminat warga termasuk pemilik kendaraan mewah.

Akan tetapi, ia menjamin tahap pertama rusunami tanpa uang muka di Klapa Village tepat sasaran sesuai kriteria.

“Sesuai sasaran, betul. Itu diceritakan juga sebagai indikasi bahwa banyak ternyata yang berminat, bukan? Banyak yang berminat,” kata Anies di Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Kendati diminati kalangan pemilik kendaraan mewah dari Porsche hingga Harley Davidson, Anies mengatakan, bukan berarti ada penyimpangan dalam pemberian rusunami DP 0 persen. Para pendaftar bisa siapa saja, tetapi tetap diverifikasi sesuai persyaratan.

“Bahwa yang terima ternyata yang pemilik mobil mewah, tidak, itu menceritakan, ternyata yang punya mobil bagus pun berminat,” kata Anies.

Diketahui, pembeli unit rusunami program DP 0 persen harus warga Jakarta yang ditunjukkan dengan kepemilikan KTP DKI.

Pembeli juga harus berusia di atas 21 tahun atau berstatus telah menikah yang tidak menerima subsidi dari pemerintah dalam bentuk apa pun untuk pengadaan atau kepemilikan rumah.

Pembeli harus masuk dalam kategori pekerja yang memiliki penghasilan (gaji) di bawah Rp 7 juta per bulannya.

Hal ini harus ditunjukkan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembeli harus memiliki masa kerja minimal satu tahun pada perusahaan orang lain (karyawan), bisa juga menjalankan usaha dengan usia minimal setahun (wiraswasta).

Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) ataupun surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (PPh) yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

sumber: republika.co.id

 

Dahnil Resmi Jadi Jubir Prabowo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara (jubir) dirinya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam cicitannya di akun resmi Twitternya @Prabowo.

“Selamat malam sahabat, selamat berakhir pekan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa mulai ke depan saya dibantu Bung @Dahnilanzar sebagai juru bicara resmi Ketua Dewan Pembina / Ketua Umum Partai @Gerindra,” tulis Prabowo di akun Twitternya, Ahad (28/7).

Prabowo mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Dahnil jika ada pertanyaan.

“Untuk itu, jika ada pertanyaan dan  diskusi yang tidak sempat kita jalin melalui twitter dan fanpage pribadi saya, sahabat juga dapat menanyakan pandangan dan pernyataan saya kepada Bung @dahnilanzar. Terima kasih atas perhatiannya,” imbuh Prabowo.

Dahnil pun ikut membalas kicauan Prabowo. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Prabowo kepada dirinya.   “Terima kasih dan kehormatan dapat dipercaya sebagai Juru Bicara resmi Pak Prabowo. Sehat selalu Pak,” balas Dahnil.

Dahnil merupakan mantan koordinator juru bicara (jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Ia pun mengungkapkan kapan dirinya diminta secara khusus oleh Prabowo untuk menjadi jubirnya.

“Pasca pembubaran BPN,” kata Dahnil, Senin (29/7).

Sumber: republika.co.id

 

Kemenpora Angkat Bicara Soal Aturan Pakaian Paskibra Putri Pakai Celana  

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan anggota Paskibraka Nasional 2019 putri akan menggunakan celana panjang.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan rapat koordinasi pelaksanaan diklat paskibraka 12 Juli yang lalu.

“Rapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Bukan keputusan sepihak. Ini juga didasarkan pada Perpres yang baru,” ujar Ni’am melalui siaran pers yang diterima Senin (29/7).

Ni’am menjelaskan, sebelum Diklat Paskibraka 2019 dilaksanakan, sejumlah pihak yang terdiri dari panitia, pembina, dan pelatih dari Garnisun, dari Setpres, Kementerian Kominfo, PPI, dan Kemenpora membahas pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sampai waktu bertugas. Salah satunya tentang seragam anggota Paskibraka Nasional 2019 putri.

Ni’am mengatakan pembahasan tersebut dia pimpin langsung.

“Soalnya, dulu pernah ada yang kebesaran, dan ada yang ngepres. Makanya perlu diperhatikan secara serius. Mulai dari aspek persiapan baris-berbaris sampai uniform. Harus sempurna,” kata Ni’am.

Ni’am menginginkan program tersebut terlaksana dengan sempurna.

Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara detail dan teliti. Menurut Ni’am penggunaan celana panjang bagi putri pun juga sudah berjalan di TNI/Polri.

Ni’am menegaskan penggunaan celana panjang tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Upacara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Selain itu, aturan yang memungkinkan penggunaan celana panjang bagi perempuan juga termaktub dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakain Dinas, yang memungkinkan memakai celana panjang bagi putri untuk pakaian dinas upacara. Termasuk peraturan Meneri Pertahanan.

Menurut Ni’am kebijakan ini semata untuk tertib pelaksanaan dan penyesuaian terhadap aturan yang didahului oleh kajian dan serap aspirasi.

Kendati demikian, Ni’am memaklumi cibiran beberapa nitizen tentang penggunaan celana panjang bagi anggota Paskibraka Putri.

Karena mungkin mereka tidak memahami landasan peraturan yang digunakan.

“Apalagi memperoleh infonya kurang utuh, plus ada yang masih sensi. Dengan penjelasan ini idealnya bisa memahami. Ayo kita dukung persiapan diklat paskibraka agar dapat menjalankan tugas secara sempurna. Jangan ganggu dengan isu-isu yang kontraproduktif,” tegasnya.

Saat ini, 68 orang anggota paskibraka nasional 2019 sedang menjalani pendidikan dan pelatihan intensif di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) Cibubur. Diklat ini dilaksanakan oleh Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga.

sumber: republika.co.id

Cerita Baksos dari Banten: ‘Tak Hanya Berbentuk Sembako, Bantuan Spiritual Lebih Penting’

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Lembaga Forum Medis dan Kemanusiaan (Me-Dan) bekerjasa sama dengan Divisi Pelayanan Masyarakat Ansyorush Syari’ah Banten menggelar bakti sosial di kampung Kesatrian Rt 04 08 kel. Banten kec. Kasemen kota Serang Banten. Ahad (27/7/2019)

Acara mendapat sambutan hangat dari warga dan juga ketua RT hingga tokoh masyarakat.

Kampung Kesatrian Kasemen dipilih menjadi tempat baksos tim Me-Dan bulan karena berdasarkan informasi dari salah satu tokoh masyarakat bahwa kampung tersebut sangat membutuhkan bantuan.

Mata pencaharian rata-rata kepala keluarga di kampung Kesatrian adalah sebagai kuli panggul kayu yang pekerjaan tersebut tidak selalu ada setiap bulannya.

 

“Suami saya kuli panggul kayu dari gunung, tapi dari sebelum ramadhan kemarin sudah 3 bulan kayu dari gunung kosong, jadi gak ada pekerjaan. Sekarang kerja serabutan” cerita bu Sarniyah salah satu warga kampung Kesatrian kepada Jurnalislam.com

 

Mata pencaharian yang lebih banyak sebagai kuli panggul kayu dan kemudian tidak menentu dari kebanyakan kepala keluarga di kampung ini menyebabkan tingkat pendidikan pun menjadi rendah.

 

“Warga khususnya di RT 04 RW 08 belum ada yang lulus hingga perguruan tinggi negeri, kebanyakan mereka hanya lulus SD saja, karena orangtua tidak mampu menyekolahkan” papar pak Abdul Qadir ketua RT 04 kampung Kesatrian yang telah menjabat ketua RT selama 3 periode tersebut.

“Baksos seperti ini baru pertama kali di kampung kami, kami sangat bahagia sekali dan menyambutnya dengan senang hati, namun harapan saya dari baksos ini, tidak hanya sekedar bantuan kebutuhan pokok yang didapat warga kami,” katanya.

“Namun,” lanjutnya, “Ada yang lebih penting, melalui bantuan kebutuhan pokok sentuhlah warga kami dalam segi kekuatan beragama, kekuatan spiritualnya, agar mereka tangguh dan ikhlas menghadapi kehidupan yang kekurangan” lanjut pak RT kepada Jurnalislam.com, ungkapan ini diaminkan pula oleh salah satu tokoh masyarakat setempat bapak Muhidin.

 

 

 

Cerita Korban Fintech Pinjaman Online yang Kapok Pinjam Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini meminta masyarakat memahami risiko saat melakukan pinjaman online, khususnya melalui financial technology (fintech) ilegal.

Nasabah dengan inisial BA itu mengaku, lansir Republika.co.id kapok melakukan pinjaman online dengan fintech ilegal.

Saat bercerita kepada, dia mengaku pernah mendapatkan perlakuan tidak enak saat penagihan karena telat membayar.

Saat itu, dia melakukan pinjaman onlinedengan fintech ilegal bernama Apelbox dan Tiger Cash pada Maret 2019.

“Tentu tidak (melakukan pinjaman dengan fintech ilegal). Duh ngeri pokoknya mereka, lintah darat banget,” kata BA, Ahad (28/7).

Dia menjelaskan menerima penagihan pembayaran dengan kata-kata kasar melalui telepon dan pesan Whatsapp.

Fintech ilegal tersebut juga menghubungi seluruh kontak yang ada di dalam handphone BA karena telat membayar tagihan.

BA menceritakan penagihan secara kasar dan tidak mengenakkan tersebut baru berhenti setelah pembayaran tagihan dilakukan.

“Ada juga fintech ilegal yang masih menagih dengan alasan dana yang saya transfer belum mereka terima dan di aplikasinya tagihan saya masih tetap tertera,” jelas BA.

Meskipun begitu, BA tetap tidak mengacuhkan penagihan tersebut karena sudah membayar tagihannya.

Sebab jika masih berlanjut, BA mengaku sudah menyimpan bukti transfer sebagai bukti sudah melunasi tagihan.

Semenjak saat itu BA sudah berhati-hati dalam melakukan peminjaman online. BA juga mempelajari ciri-ciri fintech ilegal dan legal agar tidak dirugikan untuk selaniutnya dan tak terjerat fintech ilegal.

sumber: republika.co.id

 

127 Gunung Api Masih Aktif di Indonesia, 19 di Pulau Jawa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ratusan gunung api aktif di Indonesia, sebanyak 19 gunung berapi berstatus aktif di antaranya ada di Pulau Jawa.

Erupsi Gunung Tangkuban Perahu yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (26/7) dinilai satu rangkaian dengan aktivitas gunung-gunung berapi lainnya di pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia itu.

“Masih ada sekitar 127 gunung aktif di Indonesia mengacu data dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Sedangkan, di (Pulau) Jawa ada sekitar 19 gunung,” ujar pakar geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyu Wilopo, Ahad (28/7).

Di antara gunung-gunung tersebut adalah Gunung Merapi (2.930 meter di atas permukaan laut/mdpl) di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Tangkuban Perahu (2.084 mdpl) di Kabupaten Bandung Barat dan Subang.

Serta Gunung Slamet (3.428 mdpl) yang terapit lima kabupaten, yakni Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang.

Selain itu, ada Gunung Ciremai (3.078 mdpl) di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Gunung Lamongan (1.651 mdpl) di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo, Gunung Lurus (539 mdpl) di jajaran Pegunungan Iyang.

Gunung Arjuno (3.339 mdpl) di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan, Gunung Welirang (3.156 mdpl) di Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, dan Gunung Baluran (1.247 mdpl) di Kabupaten Situbondo.

Wahyu Wilopo menjelaskan, erupsi yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu merupakan letusan freatik alias letusan dangkal. Tanda-tanda letusan freatik memang sulit dideteksi.

Wahyu mengatakan, letusan freatik terjadi karena uap magma yang berinteraksi dengan sistem hidrothermal. Kejadian tersebut pernah terjadi pada 30 April 2017 di Dataran Tinggi Dieng yang merupakan kawasan vulkanis aktif di Jawa Tengah.

sumber: republika.co.id

MUI Segera Gelar Munas Cari Pengganti KH Ma’ruf Amin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’aruf Amin telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih 2019-2024. MUI pun akan membahas keberlanjutan posisi ketua saat rapat kerja nasional (Rakernas) pada September mendatang.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menyebut posisi ketua belum dibahas secara umum.

Namun mengacu pada AD/ART organisasi, posisi ketua akan diputuskan dalam musyawarah nasional (Munas).

“Kita belum ada pembahasan utuh, nanti kita biasanya dibahas pada saat Rakernas dan pasti diputuskan nanti di Munas. Tentunya kita mengaju pada AD/ART, pasti dibahas dan diputuskan tetapi ada ruang, ada forum untuk menjawab seperti itu,” ujar Cholil Nafis di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (27/7).

Perihal pelaksanaan Munas, Cholil menyebut dilakukan tahun ini. Waktu pelaksanaan belum ditentukan, namun perkiraan dijadwalkan pada September atau awal Oktober.

Sementara, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan tanggal 20 Oktober.

sumber: republika.co.id

Urusan Diplomasi, Pimpinan Taliban Kunjungi Indonesia

Redaktur: Mazaya

AFGANISTAN(Jurnalislam.com)– Delegasi Taliban berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan ulama internasional. Taliban juga akan membahas perdamaian dengan Afghanistan.

Delegasi yang beranggotakan 8 orang itu dipimpin wakil komandan Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Mereka terbang dari Qatar pada Jumat (26/7).

“Selama perjalanan ini, pembicaraan akan berkisar pada hubungan politik yang baik antara kedua negara, perdamaian dan pentingnya kerja sama masa depan dengan Afghanistan,” kata juru bicara Taliban Zabihulllah Mujahed seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (28/7/2019).

Jakarta direncanakan menjadi tuan rumah konferensi Ulama dan para cendekiawan Muslim dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.

Dirjen Kemenlu RI  untuk untuk Asia, Pasifik, dan Afrika, Desra Percaya, telah mengunjungi Kabul, Afghanistan pada awal Juli 2019.

Dewan Keamanan Nasional Afghanistan mengatakan kedatangan Desra saat itu membahas kemitraan Indonesia dalam proses perdamaian. Menlu RI Retno Marsudi  juga bertemu dengan Baradar di Doha, Qatar pada Mei lalu.

Sebelumnya Delegasi Taliban dan Afganistan telah menyetujui “komitmen untuk mengurangi kekerasan”. Konsultasi damai Afganistan-Kabul di ibu kota Qatar itu diprakarsai oleh Jerman sebagai pihak penengah.

sumber: detik.com

Soal Kutu Loncat, Sohibul Iman: Mau Dikemanakan Etika dan Moral Bernegara Kita?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Rumor bergabungnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke dalam pemerintahan semakin kuat menyusul pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kediaman Mega, beberapa waktu lalu. Prabowo pun disebut-sebut ditawari posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menanggapi isu itu, Presiden PKS, Sohibul Iman menyatakan, ada beberapa sebab elite-elite partai lebih memilih masuk dalam pemerintahan daripada di luar pemerintahan.

Pertama, ada persepsi bahwa “di luar berarti puasa, sedangkan di dalam bisa pesta.”

“Kedua, ada persepsi bahwa hukum sering jadi alat kekuasaan, sehingga berada di luar berarti akan selalu berurusan dengan kriminalisasi,” ungkap Sohibul di akun media sosialnya, Jumat (26/07/2019).

Ketiga, kata dia, ada persepsi bahwa berada di dalam pemerintah berarti mendukung rekonsiliasi, sedangkan di luar berarti antirekonsiliasi.

Keempat, ada gejala kuat menipisnya kesadaran etika (fatsun politik) tentang pentingnya komitmen koalisi, sehingga dengan mudahnya loncat, dan lucunya sikap itu dianggap negarawan.

“Kalau demikian dimana makna politik sebagai ajang aktualisasi dan pengabdian bagi kemaslahatan publik? Bagaimana makna negara hukum akan kita tegakkan?” tanya Sohibul.

“Dimana letak checks and balances dalam demokrasi kita? Mau dikemanakan etika dan moral bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita?” katanya pula.

Kongres AS Bahas Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Staf Komunikasi dan Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim mengungkapkan bahwa kasus penyiraman air keras Novel Baswedan dibawa ke ranah internasional bahkan direncanakan hingga PBB.

Kemarin telah digelar sesi dengar pendapat di Kongres AS bersama Manajer Advokasi Amnesty International USA untuk wilayah Asia Pasifik, Francisco Bencosme. Francisco yang menyampaikan kepada anggota Kongres bahwa kasus Novel Baswedan di Indonesia masuk dalam kategori penyerangan terhadap pembela HAM yang bekerja di sektor antikorupsi di Indonesia.

Haeril mengatakan, pembacaan kasus Novel oleh Amnesty International di Kongres AS baru merupakan langkah awal.

Sebab, masih banyak langkah selanjutnya yang akan diambil, termasuk memberikan briefing per kepada beberapa anggota Kongres AS yang memiliki perhatian terhadap kasus Novel.

“Amnesty International juga berharap agar Kongres Amerika Serikat akan membahas kasus penyerangan Novel Baswedan ketika berinteraksi dengan pemerintah atau parlemen Indonesia di masa yang akan datang,” ucap Haeril.