Berita Terkini

Tak Respon Ditanya Soal Novel, Jokowi Pilih Jawab Pertanyaan Lain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan responsnya terkait penyelesaian kasus Novel Baswedan saat ditanya oleh awak media.

Saat ditanya soal kasus Novel oleh awak media usai bersilaturrahim dengan Wapres Jusuf Kalla dan para jajaran menteri kabinet kerja, Jokowi memilih menjawab terkait pertanyaan lain.

Seperti soal pengumuman jajaran kabinet periode kedua.

Terkait pengumuman susunan kabinetnya nanti, Jokowi pun hanya meminta agar bersabar. “Mbok ya sabar, paling sehari-dua hari, paling lama tiga hari, nanti kan juga tahu,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Saat itu, memang banyak awak media yang melontarkan berbagai pertanyaan kepada Presiden. Seperti pertanyaan terkait perkembangan penyelidikan kasus Novel dan juga terkait susunan menteri.

Jokowi mengatakan, pengumuman menteri kabinet kerjanya nanti akan dilakukan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Kendati demikian ia tak memastikan kapan pengumuman akan dilaksanakan.

“Kita mungkin bisa Minggu, bisa juga Senin, bisa Selasa,” tambah dia. Ia juga menyebut jumlah kementerian di pemerintahannya nanti juga masih tetap sama.

Sumber: republika.co.id

Pengamat Minta Waspadai Pengaruh Oligarki dalam Kabinet Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Analis Geopolitik, Hendrajit, menilai, oligarki politik dalam sistem pemerintahan sangat berpengaruh kepada sektor ekonomi.

Masyarakat diminta mencermati pengaruh oligarki politik dalam tatanan kebijakan ekonomi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang.

“Kalau dijabarkan nanti sejauh mana domain lama oligarki yang menjadi dasar, tanpa satu kejelasan ideologis di pemerintahan. Hal itu yang bisa dilihat di ekonomi nanti,” ujar Hendrajit dalam diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2019).

Dia menjelaskan, hal itu tidak tercermin dari segi makro seperti siapa yang ada di posisi Menteri Keuangan.

Namun, publik sebaiknya mencermati siapa yang akan menduduki posisi Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri BUMN, Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Perindustrian (Menperin).

“Harus dilihat siapa yang ada di situ, bagaimana track record-nya? Ada kaitannya korporasi tidak?  Kalau ada kan kembali ke situ tadi, yang akan jadi dasar bahaya bukan menterinya atau orang bisnisnya.Tapi sejauh mana ideologi korporasi ini merasuk di eksekutif maupun legislatif,” tegas Hendrajit.

Sebab, lanjutnya, titik kerusakan sistem pemerintahan itu ada di DPR. Sementara itu, implementasi dari kerusakan itu ada di eksekutif lewat kebijakan.

Hendrajit mencontohkan, saat Indonesia sudah mampu menelurkan satu kebijakan progresif, seperti UU Mineral, Pertambangan dan Batubara (UU Minerba) Nomor 4 Tahun 2009, lalu saat sudah akan dijalankan ada regulasi baru.

Saat itu, Menteri ESDM Jero Wacik tiba-tiba Peraturan Menteri (Permen) Nomor 21 Tahun 2014 yang tetap menberi hak kepada Freeport, Newmont dan beberapa perusahaan terkait untuk tetap boleh tak membangun pabrik olahan.

sumber: republika.co.id

Hangatnya Acara Antara Muhammadiyah Yaman dan Warga Lokal

Redaktur: Mazaya

MUKALLA (Jurnalislam.com)–Setelah sukses membangun hubungan vertikal dengan Kedutaan Besar RI, kini Pimpinan Cabang Istimewa (Rintisan) Muhammadiyah Yaman menggelar “Sosialisasi Istimewa Persyarikatan Muhammadiyah bagi Masyarakat Lokal” yang bertempat di Syari’ Sittin,  Fuwwah,  Mukalla,  Hadramaut.

Acara yang bertema “Menyemai Cinta di Negeri Saba’” ini digelar pada Jum’at, 4 Oktober 2019 pukul 06.30 hingga 08.00 waktu setempat ini berlangsung dengan antusiasme warga.

Pengurus yang diwakili oleh Muh. Arsyad Arifi selaku koordinator menjelaskan bahwa Muhammadiyah berasal dari Indonesia setelah sebelumnya masyarakat menebak datangnya dari Malaysia.

Setelah itu, para masyarakat memperkenalkan dirinya satu per satu.

Yang menariknya begitu melihat bendera Muhammadiyah mereka sontak berteriak gembira, “Muhammad !” Hal-hal inilah yang menambah keakraban , cinta, dan semangat ukhuwwah Islamiyyah antara pengurus dan masyarakat lokal.

“Dengan kekuatan cinta, Muhammadiyah Yaman merangkul, berpikir, serta siap menyelesaikan problematika umat di Yaman, Indonesia , maupun dunia.” Tukas Arsyad.

*Muhammad Arsyad Arifi (Koordinator Pimpinan Cabang Istimewa (Rintisan) Muhammadiyah Yaman

Ini Pesan Damai MUI Jelang Pelantikan Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyampaikan pesan damai menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ahad (20/10/2019) mendatang.

“MUI ingin seluruh lapisan masyarakat ikut menyukseskan agenda kenegaraan lima tahunan ini dengan menciptakan situasi dan kondisi yang sejuk, kondusif, serta damai, sehingga agenda kenegaraan tersebut berjalan dengan khidmat, lancar, tertib, dan aman,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa’adi melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (18/10/2019).

Ia mengatakan MUI memandang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2019-2024 merupakan agenda yang sangat penting.

Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas mulia dan mengemban amanat rakyat untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Selain itu, hal ini juga untuk menjaga amanat UUD 1945, menjaga nilai-nilai agama, dan mensejahterakan kehidupan umat manusia.

Baca juga:

Haedar: Masjid Muhammadiyah Harus Memancarkan Nilai Islam yang Mencerahkan

Negara Dinilai Lakukan Teror dengan Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Ada Kekhawatiran Tak Ada Lagi Parpol Kritis ke Pemerintah

PKS: Silakan Berbagi Kue Kekuasaan, Kami Tetap Oposisi

Tengku Zulkarnain Bandingkan Penanganan Penusukan Wiranto dan Wamena

MUI Harap Presiden Terpilih Mampu Tunaikan Janji Kampanye dan Sejahterakan Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau masyarakat khususnya mahasiswa menghormati hukum dan demokrasi yang ada dan tidak mengatas namakan demokrasi untuk melakukan tindakan anarkis dan menganggu ketertiban umum.

MUI juga menganggap tindakan seperti itu justru bentuk pengingkaran terhadap nilai hukum dan demokrasi itu sendiri.

“Unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai kesantunan, ketertiban, dan peraturan perundang-undangan,” kata dia melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (18/10/2019).

Selanjutnya, MUI juga meminta berbagai pihak khususnya mahasiswa yang ingin presiden menerbitkan Perppu terhadap UU KPK menggunakan jalan konstitusional baik itu melalui legislative review maupun judicial review.

Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, MUI berharap keduanya sungguh-sungguh menunaikan janji dan programnya selama masa kampanye dan melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tujuan bernegara yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

“Yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” pungkasnya.

Baca juga:

LPPOM MUI Harap Birokrasi Pemerintah Tak Hambat Sertifikasi Halal

LPPOM MUI Sebut Mekanisme Sertifikasi Halal Masih Sama

Heboh Crosshijaber, MUI: Mereka Merusak Ajaran Islam

MUI Heran Apa yang UGM Takutkan dari Sosok UAS

BPJPH Dinilai Belum Siap Ambil Alih Wewenang MUI untuk Sertifikasi Halal

Haedar: Masjid Muhammadiyah Harus Memancarkan Nilai Islam yang Mencerahkan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Memberi sambutan dalam Ground Breaking Pembangunan Masjid At-Tanwir di Komplek Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis (17/10/2019) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar masjid-masjid milik Muhammadiyah harus kembali diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan yang mencerahkan (At-Tanwir).

“Siapkan berbagai program, semoga di masjid ini benar-benar terpancar nilai-nilai Islam yang  mencerahkan. Semoga para mubaligh Muhammadiyah memberikan khotbah yang mencerahkan, yang membuat orang semakin kaya hablum minallah-nya, juga semakin kaya kemanusiaannya, ihsan, bukan menjadikan masjid sebagai tempat marah-marah, menghujat dan mengeluarkan aura-aura yang tidak menggambarkan pencerahan. Muhammadiyah harus harus memberikan contoh,” nasihat Haedar Nashir.

Haedar mengaku bahwa pembangunan Masjid At-Tanwir adalah tanda bahwa Muhammadiyah akan mulai serius mengurusi masjid-masjid miliknya agar menggambarkan dakwah Islam sesuai visi pandangan Muhammadiyah yang moderat, berkemajuan dan mencerahkan.

“Muhammadiyah sering dikritik sibuk membangun sekolah, universitas dan rumah sakit yang bagus-bagus tapi lupa membangun masjid. Ini kami ingin memulai, mengembangkan masjid-masjid kita mulai dari Masjid At-Tanwir,” ungkap Haedar.

“Yang jelas dari masjid ini kita arahkan semua kekuatan bangsa untuk mengawal bangsa ini agar bisa maju, bersatu dan makin cerdas, karena lima sampai sepuluh tahun ke depan semakin banyak tantangan, jadi perlu membangun karakter. Ini poinnya. Muhammadiyah akan tetap konsisten mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa melalui berbagai amal usahanya dan sekarang kami mendorong spiritualisasi masjid-masjid Muhammadiyah yang melahirkan optimisme dan persatuan bangsa,” imbuhnya.

“Fungsi masjidnya yang penting. Muhammadiyah ingin mengawal hasil dari Tanwir Bengkulu yang menegaskan Islam sebagai agama pencerahan, agama harus mencerahkan tindakan, pikiran, dan hati nurani,” tutup Haedar.

Sumber: muhammadiyah.or.id

Baca juga:

Negara Dinilai Lakukan Teror dengan Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Ada Kekhawatiran Tak Ada Lagi Parpol Kritis ke Pemerintah

PKS: Silakan Berbagi Kue Kekuasaan, Kami Tetap Oposisi

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Larang Minyak Curah

Muhammadiyah Dorong TGPF Independen Usut Polisi Represif dan Tewasnya Mahasiswa

Pemerintah Represif, PP Muhammadiyah: Presiden Jokowi Harus Meminta Maaf

 

Negara Dinilai Lakukan Teror dengan Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia pada lima tahun mendatang berpotensi menyandang status siaga satu represi kemerdekaan berekspresi.

Selain itu, siaga satu represi juga diperkirakan akan menyasar para aktivis pro demokrasi.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Damar Juniarto mengatakan, setidaknya ada beberapa hal yang mengindikasikan menguatnya potensi itu, salah satunya kriminalisais aktivis dan jurnalis.

Menurut Damar, penangkapan atas sejumlah aktivis yang melakukan kampanye di media sosial maupun isu publik di dunia nyata makin banyak dilakukan.

“Teror negara dimunculkan dengan sejumlah penangkapan ini. Kemudian, ada kekerasan fisik dan non fisik, kriminalisasi jurnalis dengan UU ITE, doxing kepada jurnalis, mobilisasi untuk menghancurkan kredibilitas media dengan perundungan daring di medsos,” tutur Damar.

Indikasi ketiga, yakni tindakan pembubaran sejumlah diskusi akademik dan pembatasan masyarakat untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat.

Ini terlihat pada dalam rangkaian protes di depan Kantor Bawaslu pada Mei 2019, dan aksi massa menolak pelemahan KPK pada September 2019.

“Telah terjadi pembubaran dengan pemukulan, penembakan dengan senjata berpeluru tajam sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka yang tidak sedikit,” tambah Damar.

Sumber: republika.co.id

SAFENet: Kebebasan Berekspresi di Indonesia Siaga Satu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia pada lima tahun mendatang berpotensi menyandang status siaga satu represi kemerdekaan berekspresi.

Selain itu, siaga satu represi juga diperkirakan akan menyasar para aktivis pro demokrasi.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Damar Juniarto mengatakan, setidaknya ada beberapa hal yang mengindikasikan menguatnya potensi itu.

Contohnya, adanya pembatasan akses informasi kepada masyarakat oleh pemerintah.

“Kami menemukan sejumlah tindakan seperti pemadaman internet (internet shutdown), pemblokiran situs web sebagai tindakan baru yang mengontrol akses informasi,” ujar Damar dalam diskusi bertajuk ‘Proyeksi Masyarakat Sipil Lima Tahun Mendatang untuk Bidang HAM’di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Tindakan semacam ini, kata dia, menambah daftar tindakan yang terjadi sebelumnya, seperti pelarangan peliputan oleh jurnalis asing di Papua, kekerasan terhadap jurnalis meningkat, frekuensi siaran untuk publik masih digunakan untuk kepentingan parpol, pribadi maupun kelompok.

“Bentuk kontrol informasi yang juga menguat adalah upaya menerbitkan sejumlah aturan,” kata dia.

Ia menduga aturan seperti Rangangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber akan makin menguatkan kontrol negara atas informasi di Indonesia.

(Kontrol) Lewat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan teansaksi elektronik (PSTP),” kata Damar.

sumber: republika.co.id

Ada Kekhawatiran Tak Ada Lagi Parpol Kritis ke Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Meski terancam ditinggal sendirian di luar pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar.

Jujar juru bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan, sebenarnya sudah sejak awal PKS berijtihad untuk menjadi partai oposisi sebagai kontrol dan check and balance.

PKS khawatir jika semua partai politik di parlemen masuk ke dalam jajaran pemerintahan maka akan sangat membahayakan.

Apalagi saat ini saja partai koalisi pendukung pemerintah sudah sangat kuat dan lebih kuat dari partai sebelumnya. Ia berharap PKS tetap konsisten.

“Dari awal berijtihad untuk menjadi partai oposisi, ini sebagai kewajaran demokrasi di Indonesia. Kami khawatir, kalau semua partai masuk menjadi koalisi, nanti tidak ada lagi parpol yang kritis terhadap pemerintah,” kata dia di Kantor Parameter Politik Indonesia Riset dan Konsultan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Disamping itu, PKS, tetap terus mendengar aspirasi masyarakat yang setuju dengan partai oposisi.

Pipin juga menyampaikan PKS sebagai oposisi, bukan berarti tidak pro rekonsiliasi.

Namun PKS juga mendukung parpol eks pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk masuk ke dalam pemerintahan.

sumber: republika.co.id

PKS: Silakan Berbagi Kue Kekuasaan, Kami Tetap Oposisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Meski terancam ditinggal sendirian di luar pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar.

Partai itu tetap konsisten sebagai oposisi walaupun tandem politiknya dikabarkan akan bergabung bersama partai koalisi pemerintah.

Bahkan PKS masih enggan ditemui Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan.

“PKS mendapat undangan yang sama untuk bertemu dengan Jokowi, tetapi kami meminta waktunya usai pengumuman kabinet. Supaya pertemuannya tidak dimaknai ada negosiasi antara kami dengan Pak Jokowi,” ujar juru bicara PKS, Pipin Sopian Kantor Parameter Politik Indonesia Riset dan Konsultan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019)

Pipin menerangkan undangan pertemuan ini disampaikan langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), di Istana Negara, Rabu (16/10/2019) kemarin.

Menurutnya, PKS hanya bersedia untuk bertemu Joko Widodo usai pelantikan dan penunjukkan kabinet.

Selain itu, Pipin menegaskan, PKS enggan cawe-cawe kepada pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Kemudian, pihaknya juga menghargai jerih payah partai-partai koalisi yang telah memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Maka, PKS mempersilakan para pemenang untuk menata kabinet periode 2019-2024. “Silakan berbagi kue kekuasaan, dan biarkan kami tetap di luar,” tuturnya.

sumber: republika.co.id

Baca juga:

Kemenag Akan Sosialisasikan UU Pesantren

Tengku Zulkarnain Bandingkan Penanganan Penusukan Wiranto dan Wamena

BEM SI Kembali Gelar Aksi Desak Presiden Keluarkan Perppu UU KPK

LPPOM MUI Harap Birokrasi Pemerintah Tak Hambat Sertifikasi Halal

Menag Janji Fasilitasi UMKM Sertifikasi Halal