Penulis: Mazaya

Ragam Gerakan Ekonomi Umat Pasca Aksi 212

“Aksi 212 kalau tidak dirawat dengan baik hanya akan menjadi sebuah gambar, jadi video, sejarah, jadi novel atau jadi film layar lebar,”

JURNALISLAM.COM–Gerakan 212 telah membangkitkan kembali energi umat Islam untuk membangun bangsanya. Muncul upaya untuk menyalurkan energi besar ini pada penguatan perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),

Lahirnya Koperasi 212 dan berbagai warung ritel serta produk yang dilabeli angka 212 merupakan indikasi yang sangat positif bahwa energi besar ini memerlukan wadah saluran yang tepat, sehingga membawa manfaat bagi perekonomian bangsa. Apalagi bangsa ini tengah berhadapan dengan situasi perekonomian yang berat.

“Bagaimana kekuatan massa ini harus diarahkan menjadi gerakan kinetik, yang dapat membangkitkan umat,” jelas dewan pengurus Koperasi Syariah 212, Valentino Dinisi, SE, MM, MBA.

Menyoal kebangkitan umat melalui momentum aksi 212, ia telah mencetuskan sebuah ide kepada Ustaz Bahtiar Nasir, selaku ketua GNPF MUI waktu itu untuk membuat tim gugus tugas, termasuk di bidang ekonomi.

“Kebetulan saya praktisi di bidang ekonomi, jadi saya mengambil peran ini,” ungkapnya.

Diskusi demi diskusi, obrolan demi obrolan untuk menjadikan aksi 212 sebagai momen kebangkitan umat menghasilkan gerakan terpusat berbasis koperasi, Koperasi Syariah 212. Didalam koperasi ini setidaknya telah menarik simpati 25 ribu peserta untuk mendaftar. Walau jauh dari target jutaan pendaftar.

Penulis buku lulusan Universitas Indonesia ini mengatakan, dalam aksi 212 ini tidak dapat dijadikan satu warna kesatuan. Masyarakat lebih banyak memilih untuk melakukan caranya tersendiri untuk membangkitkan ekonomi umat.

Sistem retail 212 Mart yang digarap Koperasi Syariah 212 bagi Valentino menjadi salah gerakan ekonomi dari beragam gerakan ekonomi umat pasca aksi 212.

Kita Mart dan Ekonomi Ekosistem

Valentino Dinsi

Menurut Valentino, model sistem ekonomi kebersamaan atau ekonomi Ekosistem dinilai dapat menjadi metode yang pas saat ini. Dimana, bagaimana kita mengambil peran dan berbagi peran.

“Cara mengatasi kapitalisme itu dengan sharing ekonomi, dengan cara berbagi, kemudian kita kuat dan mengajak orang dibagian masing-masing dan membagi kekuatan, peran dan bagi hasil, dalam sebuah bisnis ekosistem,” jelasnya.

Untuk itu, ia membuat Dewan ekonomi masjid Indonesia (DEMI). DEMI adalah program pemberdayaan Masjid agar Masjid dapat berfungsi sebagaimana fungsi Masjid di zaman Rasulullah SAW. DEMI hanya fokus pada aspek ekonomi dan pengembangan diri (Life Skill) dimana bidang inilah umat paling tertinggal.

Kita Mart, salah satu produk dari DEMI telah menerapkan hal tersebut. Dalam Kita Mart, kepemilikannya bukan hanya perorangan, namun dari berbagai masjid dengan target konsumen jamaah masjid.

Keuntungan atau omzet yang diraih dikembalikan kepada tiap masjid itu sendiri. Seperti yang ada di Bojongkulur, Bogor. Dimana KitaMart Bojongkulur ini dimiliki oleh 70 masjid dan mushola serta 570 jamaah kepemilikannya.

Bangkit dengan Syariah

Dr. Muhammad Ghozali, MA dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, menegaskan kebangkitan umat untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalis dapat dilakukan dengan sistem ekonomi syariah.

Memang benar. Tren ekonomi global sudah menjurus ke sistem ini, dimana tidak hanya kaum muslimin yang menerapkan, melainkan non muslim juga turut mengikuti sistem ekonomi ajaran Islam tersebut.

“Kita punya perangkat syariah yang cukup bagus dari Allah, kemaslahatanmya untuk semuanya, bukan untuk orang Islam saja,” katanya.

Di dunia barat, sistem ekonomi syariah sengaja diberlakukan bahkan menjadi tren. Tetapi sebatas untuk mendapatkan pasar. Sedang kaum muslimin, khususnya Indonesia dengan penduduk Islam mayoritas mempunyai motivasi lebih untuk menerapkan sistem ini.

Motivasi kesadaran membeli dari produsen muslim seharusnya dapat mendongkrak kebangkitan ekonomi. Masyarakat akan sadar pentingnya membeli dari produk muslim sendiri.

“InsyaaAllah umat Islam akan terangkat secara ekonominya sendiri, yang sifatnya kapitalizem insya Allah perlahan akan ditingkalkan oleh kita kaum muslimin,” terangnya.

Sampai akar rumput

Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia ini mengatakan, Kunci dari suksesnya sistem ekonomi syariah tidak lepas dari penyampaian yang menyeluruh dari berbagai pihak tentang pentingnya berekonomi Syariah.

Umat sebenarnya akan patuh kepada para panutan. Seperti ulama, tokoh nasional, cendekiawan, dan yang lainnya. Terbukti ketika kasus boikot salah satu produk pasca Aksi 212. Dalam sepekan saja perusahaan tersebut anjlok, dan dibuat pusing. Itu semua karena seruan dari berbagai pihak.

Jadi, kata dia, pemahaman tentang ini jangan hanya dikalangan tertentu saja terutama dikalangan menengah keatas, dan berpendidikan tinggi. Tapi juga harus menyentuh akar rumput (kalangan awam, dan menengah kebawah).

“Karena gerakan ini kalau hanya orang-orang tertentu katakanlah kalangan aktifis bukan akar rumput maka akan jadi kendala tersendiri,” lugas Ghozali.

Dr. Ghozali

Kebangkitan apapun, termasuk ekonomi harus dimulai dari niat dari setiap pribadi, bukan dari perorangan atau kelompok tertentu. Istiqomah atau kontinuitas sangat diperlukan untuk menggagas hal tersebut.

Keterlibatan berbagai pihak terkait untuk kemaslahatan umat menjadi penting untuk mengemas momentum yang belum tentu terjadi pada 5, 10, 20, atau mungkin 50 tahun kedepan ini. Juga pembagian tugas perlu dilakukan agar fokus, fokus untuk menjadi penawar rindu umat yang telah bosan dengan sistem kapitalisme yang hanya membuat kaya segelintir orang.

penulis : fajar aditya | Jurnalislam.com

 

Bagaimana Kabar Koperasi Syariah dan 212 Mart Saat Ini ?

Bahkan diluar pulau Jawa, yang notabene jauh dari Ibukota sudah membuat distribution Center, tempat memasok barang-barang kepada mitra-mitra ekonomi sekitar. Tentu tempat ini terafiliasi dengan koperasi syariah 212.

Jurnalislam.com – Sudah satu tahun lebih, aksi 2 Desember 2016 atau yang lebih dikenal aksi 212 dilakukan. Aksi damai yang dilaksanakan di tugu Monas mampu menyeret 7.4 juta kepala manusia dari berbagai tempat.

Semangat atau yang lebih dikenal spirit 212 menyeruak pasca aksi yang telah mampu menegakkan supremasi hukum Indonesia tersebut. Spirit 212 mengalir deras di setiap darah para peserta yang biasa disebut alumni 212. Bahkan, mengalir kepada masyarakat muslim pada umumnya di Merah Putih.

Begitu pula dengan ekonomi. Pasca 212, masyarakat yang dibantu oleh para tokoh dan ulama menggarap momentum ini untuk kebangkitan ekonomi Muslim di Indonesia. Gerakan ekonomi umat mulai dari ekonomi syariah, komunitas, hingga Koperasi Syariah 212 terbentuk.

Ahmad Juwaini, Ketua pelaksana harian Koperasi Syariah 212 bercerita tentang geliat kebangkitan ekonomi umat, ditambah pencapaiannya.

Saat ini, jumlah peserta koperasi syariah hampir mencapai 30 ribu orang. Angka yang cukup signifikan bagi koperasi bersistem syariah yang belum lama ini dibuat, kurang dari setahun penuh.

Masyarakat rasanya sudah tidak asing dengan produk utama koperasi ini. Ya, 212 Mart. “Alhamdulillah sudah ada 40 toko 212 Mart,” kata Ahmad Juwaini kepada Jurnalislam.com, beberapa waktu lalu.

Untuk letaknya sendiri, kata dia, mayoritas ada di sekitar Jabodetabek, dengan jumlah 32 toko. Sisanya diluar daerah itu. Maklum, geliat kebangkitan ekonomi, memang dari central menuju ke pelosok negeri.

Ahmad Juwaini

Mekanisme dalam retail ini, pertama ada sekelompok masyarakat berbentuk komunitas dengan minimal 100 orang untuk mendirikan toko yang dikhususkan untuk melayani pembelanjaan umat Islam ini.

Lalu, sekelompok tadi mengumpulkan dana untuk investasi pendirian toko. “Dilanjut dengan ikatan kerja sama dengan kami. Bersama mendirikan toko, tempat, penyuplai barang, peralatan, sampai tampilan juga, sampai jalan,” terangnya.

“Tentu ada pembagian hasil dari keuntungan,” tambahnya.

Mantan Presiden Direktur Dompet Dhuafa ini mengatakan, konsep toko ini melayani umat Islam dan membagi 20% untuk usaha kecil dan menengah (UKM). 212 Mart membuat mekanisme warung- warung sekitar untuk berperan aktif, seperti berada dalam bagiannya.

“Jadi warung itu bisa mendapatkan barang dengan harga murah dari 212 Mart, nantinya mereka dapat menjual dengan harga kompetitif,” papar Ahmad.

Karena berbasis syariah, 212 Mart dalam penjualannya melarang produk-produk yang tidak diperkenankan dalam syariat, seperti minuman keras dan rokok.

Perkembangan dan target

Sesosok yang telah menggeluti dunia amil zakat ini menegaskan, 212 Mart akan tetap berkembang dengan grafik perkembangan sekarang. Tidak kurang, dikatakannya, saat ini masyarakat sudah berlomba-lomba membuat toko 212 Mart. Dalam satu bulan saja, bisa membuat 10 outlet 212 Mart.

Bahkan diluar pulau Jawa, yang notabene jauh dari Ibukota sudah membuat distribution Center, tempat memasok barang-barang kepada mitra-mitra ekonomi sekitar. Tentu tempat ini terafiliasi dengan koperasi syariah 212.

Meski sekarang masih belum mempunyai distribution Center seperti itu, Koperasi Syariah 212 bertekad untuk melebarkan sayapnya dengan membuat tempat pemasok besar tersebut pada tahun 2018. Selain itu, 200 toko 212 mart tambahan akan dibuat dengan target anggota tambahan hingga 60 ribu.

Tambahnya, saat ini, sudah saatnya umat mayoritas ini untuk bahu membahu merajut kebangkitan ekonomi di Indonesia. Mulai, dari rasa memiliki yang kuat dengan investasi saham di 212 Mart.

Dan juga, mencintai produk dari umat Islam sendiri dan bangga akan membelinya. Dari situ, kebangkitan ekonomi menjadi sesuatu yang mungkin dan realistis terjadi.

penulis : Fajar Aditya | Jurnalislam.com

PPPA Daarul Qur’an Dikukuhkan Sebagai Laznas

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Lembaga sosial PPPA Daarul Qur’an, yang selama ini bergerakan dalam penghimpunan dana sedekah dan pembibitan penghafal Alqur’an telah resmi dikukuhan sebagai Lembaga Zakat Nasional (Laznas) oleh Kementeraian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Pengukuhan itu dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 367 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Daarul Qur’an Nusantara Sebagai Lemabaga Amil Zakat Skala Nasional.

Surat Keputusan (SK) tersebut secara resmi diserahkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Muhammad Fuad Nasar kepada PPPA Daarul Qur’an yang diwakili Anwar Sani, Direktur Utama dan Tarmizi As Shidiq, Direktur Eksekutif, di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Senin (2/7).

Fuad Nasar dalam keterengannya menyatakan selamat kepada PPPA Daarul Qur’an atas ijin LAZ yang sudah turun. Ia berharap dengan bertambahnya LAZ di Indonesia ini akan memperkuat apa yang telah dilakukan selama ini baik pemerintah dan lembaga LAZ lainnya sekaligus menambah manfaat bagi umat.

Ia mengatakan potensi zakat di Indonesia masih cukup besar dan belum tergali semua. Maka dengan kehadiran PPPA Daarul Qur’an akan bisa meningkatkan perolehan zakat di Indonesia.

“Saya turut bergembira atas turunnya ijin ini. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang dilakukan PPPA Daarul Qur’an terutama dalam pencetakan para penghafal Alqur’an. Semoga dengan turunnya ijin sebagai LAZ ini bisa semakin membantu menyerap dana zakat di Indonesia sekaligus menebar manfaat lebih luas lagi di masyarakat,” ujar Fuad dilansir Republika.co.id.

Fuad pun berpesan agar PPPA Daarul Qur’an juga tetap menjalin sinergi dan koordinasi dengan LAZ lain, baik dalam menyusun program bersama. Selain itu kementerian agama juga siap untuk selalu berdiskusi. Yang terpenting juga, ditambahkan Fuad, sebagai LAZ PPPA Daarul Qur’an tetap mengikuti aturan baik itu syariat dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu Anwar Sani menyatakan bersyukur atas izin yang telah turun. Kepercayaan dari Kemenag akan menjadi semangat baru untuk bisa mengelola dana zakat dan sedekah yang potensinya masih besar dan juga dalam penyalurannya.

“Insya Allah dengan izin ini kita dapat menciptakan lebih banyak lagi penghafal Alquran dari segala pelosok Indonesia,” ujarnya.

Anwar Sani pun mengatakan saat ini beberapa perusahaan yang telah tergabung dalam spiritual company seperti Waroeng Group, PT Artha Mas Graha Andalan serta Paytren siap menyalurkan dana zakat karyawannya lewat PPPA Daarul Qur’an.

“Insya Allah, launching LAZ PPPA Daarul Qur’an ini akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Juli 2018 di kantor Graha Daarul Qur’an di Ciledug, Tangerang, Banten. Acara ini akan dimeriahkan oleh Sabyan Gambus dan Yukie Pas Band,” katanya.

 

BI : Neraca Perdagangan Defisit Karena Impor Infrastruktur

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal II/2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (4/7), mengatakan meningkatnya impor pada Mei 2018 juga karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang.

Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar AS dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5 persen. Namun jumlahnya, kata Mirza, tidak melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto, pada kuartal II 2018.

Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar AS. Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur empat miliar dolar AS, impor pertahanan 1,1 miliar dolar AS, dan beras 400 juta dolar AS.

“Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus,” ujar Mirza dilansir Republika.co.id.

Mirza mengatakan dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum “overheating”.

Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2 persen (yoy) per Mei 2018 dan 2,9-3 persen (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.

“Kondisi ini berbeda dengan semester I/2013, saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20 persen, harga properti juga tinggi. Jadi situasi semester I/2013 mungkin ekonomi yang sedang ‘overheat’. Tapi sekarang tidak,” kata Mirza.

Bank Sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan, Mirza memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan kuartal II di atas 2,5 persen PDB, tapi tidak melebihi tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan kuartal I/2018 tercatat sebesar 2,15 persen PDB.

Sementara itu, Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor. Hal itu guna memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1 persen terhadap PDB pada kuartal pertama 2018.

“Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).

Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.

Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi meski BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga menjadi 5,25 persen. (mr/rol)

 

Juli 2018. Seluruh Pegadaian Konvensional Madura Beralih ke Syariah

MADURA (Jurnalislam.com)–PT Pegadaian terus membesarkan bisnis syariahnya. Kini pemain gadai milik pemerintah ini secara resmi mengonversi Pegadaian konvensional ke Pegadaian syariah di seluruh Madura.

Direktur Utama Pegadaian Sunarso bilang bahwa mulai 1 Juli 2018 ini seluruh outlet perusahaannya di Madura dikonversi menjadi syariah. Sehingga nanti pelayanan Pegadaian yang ada di Madura sebanyak 87 unit semuanya syariah, tidak ada yang konvensional.

Lebih lanjut Sunarso mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim Pegadaian, motif nasabah datang ke Pegadaian yang selama ini lebih banyak motif benefit. “Sedangkan di Madura seimbang antara motif benefit dan motif syar’i. Selain itu dari sisi religius hampir semua alias 99,4% penduduk Madura beragama Islam,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (2/7/2018) dilansir Kontan.co.id.

Dalam kesempatan yang sama, Pegadaian Syariah juga menyerahkan sertifikat Rahn Hasan kepada 250 nasabah. Rahn Hasan merupakan bentuk syariah dari Gadai Prima konvensional. Keduanya menawarkan pinjaman dengan nominal mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 500.000. Tenor pinjaman selama dua bulan dan bisa diperpenjang.

Produk Gadai Prima kovensional tanpa bunga, sedangkan Rahn Hasan tanpa biaya pemeliharaan (mu’nah). “Rahn Hasan adalah produk Pegadaian yang bisa menjangkau mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan, jadi kami harapkan layanan ini bisa membantu mereka dan juga meningkatkan rasio inklusi keuangan di Indonesia,” kata Sunarso.

Sebelumnya Sunarso bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa Timur termasuk pesantren di Madura. Saat itu, para santri dan kiai mengemukakan aspirasi mereka agar dapat difasilitasi layanan gadai syariah.

K.H. Ma’ruf Amin menyambut baik apa yang telah dilakukan Pegadaian Syariah, dia mengibaratkan institusi-institusi syariah seperti bus, dan para ummat seperti penumpang bus. Jumlah armada bus syariah sudah sangat cukup, tetapi kenapa jumlah penumpangnya tidak bergerak dari angka 8%.

“Semoga ke depan masyarakat makin paham dengan keberadaan Pegadaian Syariah, yang bisa dijadikan sumber pembiayaan, menggantikan pembiayaan konvensional. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia sangat ketinggalan dalam penyerapan dana dari keuangan syariah. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkat lebih besar lagi,” ungkapnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dinilai memiliki potensi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dibandingkan China. Sementara itu potensi industri halal dan keuangan syariah global diprediksi tembus US$ 6,38 triliun di 2021.

Total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) saat ini telah mencapai Rp1.133,23 triliun atau tumbuh 27%. Lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan konvensional. Potensi industri halal dan keuangan syariah global diprediksi tembus di angka US$ 6,38 triliun pada tahun 2021. (mr/kontan)

 

 

Berdayakan Ekonomi Umat, MUI Dorong Koperasi Diperbanyak

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mendorong agar lebih banyak koperasi terbentuk di berbagai daerah di Tanah Air. Ia menyebut koperasi sangat sesuai untuk bangsa Indonesia karena sangat cocok menjadi wadah pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, kata Ma’ruf, koperasi dapat menjalankan peran sebagai pemutus mata rantai kesenjangan di kalangan masyarakat. “Koperasi merupakan wadah kelembagaan yang cocok untuk pemberdayaan, maka saya menyarankan agar dibentuklah koperasi ini untuk menindaklanjuti dalam rangka menghilangkan kesenjangan, pemberdayaan ekonomi umat,” katanya, Senin (2/7/2018) dilansir Republika.co.id

Oleh karena itu, menurut dia, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menata koperasi secara baik agar menjadi soko guru perekonomian nasional. Dengan begitu, ia yakin ekonomi Indonesia tidak akan mudah tergoyahkan oleh pengaruh ekonomi global.

“Dengan penguatan ekonomi umat, koperasi sebagai lembaga yang mengantisipasi dan mendorong pengembangan itu, saya kira sudah tepat karena dari awal kita memposisikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf sendiri belum lama ini telah membentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Mitra Santri Nasional. Ia memfokuskan empat bidang usaha untuk koperasinya, yakni keuangan, pemasaran, jasa, serta budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ma’ruf berharap upaya itu menjadi langkah baginya untuk meletakkan pondasi ekonomi umat untuk selanjutnya lebih banyak koperasi-koperasi terbentuk melalui inisiatif umat di seluruh pelosok Tanah Air.

 

Ini Pidato Anies Baswedan di Hadapan Para Ulama Dunia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pidatonya dalam pembukaan Pertemuan Ulama dan Dai se Asia Tenggara, Afrika dan Eropa di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (03/07/2018) berjanji Jakarta akan menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu-tamu tersebut.

“Insyaallah, kami menjadi tuan rumah yang baik. Semoga kami semakin sering jadi tuan rumah untuk perhelatan global,” katanya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga bersyukur, Jakarta telah memilih Habib ternama asal Pekalongan, Maulana Al Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya sebagai keynote speaker pada acara tersebut.

“Kita juga bersyukur, hari ini yang akan menjadi pembicara kunci adalah Habib Lufti dari Pekalongan. Beliau nanti akan memberikan pesan untuk persatuan dan perdamaian yang akan didengar oleh para ulama dari Afrika, Timur Tengah dan lainnya, kita berharap pengalaman di Indonesia bisa menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil untuk dunia,” terangnya.

Bahas Persatuan Umat, Multaqo Ulama dan Dai Kembali Dihelat di Jakarta

Anies mengucapkan terima kasih atas kesediaan Wapres RI, membuka acara tersebut serta dipilihnya kembali Jakarta sebagai tuan rumah dan penyelenggara Multaqo tingkat internasional, terlebih Jakarta merupakan replika dari keberagaman Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Kita merasa bersyukur pada kesempatan ini Jakarta menjadi tuan rumah, saya tadi sampaikan di sambutan, bahwa Indonesia negeri yang beragam, namun yang unik bukan beragamnya, tetapi persatuannya,” tuturnya.

Anies memuji Wapres Jusf Kalla sebagai ‘Bapak Perdamaian’, yang banyak berhasil membantu perdamaian di berbagai negara.

“Kami bersyukur, tadi dibuka Bapak Wakil Presiden yang banyak bekerja dalam membangun perdamaian. Banyak persoalan-persoalan konflik di Indonesia yang terlibat, termasuk juga penyelesaian-penyelesaian masalah di Asia Tenggara. Bahkan, bulan lalu sempat dengan pihak Afganistan untuk merancang solusi perdamaian,” jelas Anies.

Anies menyampaikan, JK telah ikut serta menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya, konflik GAM di Aceh.

“Kita ingat Aceh yang bertahun-tahun tidak selesai dimediasi sampai akhirnya terjadi perdamaian, ini suatu hikmah besar,” tutur Anies.

Karenanya, Anies mengaku patut bersyukur, JK mau meluangkan waktunya untuk membuka acara pertemuan ulama dari berbagai belahan dunia tersebut.

Apalagi, tema pada pertemuan tersebut adalah tentang persatuan dan perdamaian.

“Ada figur dengan track record menghadirkan persatuan dan perdamaian, kepada Pak JK kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” tutup Anies.

Reporter : Gio

Penerbitan IMB RS Siloam Dinilai Janggal, Warga Magelang Datangi Dinas PU

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Forum Ukhuwah Islamiyah Magelang Raya (Fuimara) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang, Senin, (2/7/2018).

Mereka ingin mengklarifikasi terkait izin dari sebuah bangunan yang diduga akan digunakan untuk Rumah Sakit Siloam milik Lippo Grup. Ketua FUIMARA Hendrarto mengatakan bahwa masyarakat merasa ada keganjilan terkait munculnya IMB setelah bangunan tersebut sudah mencapai 90 persen.

“Kami mempermasalahkan perizinan pembangunan sudah dibangun 90 persen. tetapi sementara perizinan baru dua hari yang lalu keluar IMB-nya. Sehingga kami wajib menanyakan kenapa bisa begitu. Sejak launching, pemerintah sudah tahu dan hadir, tetapi kenapa seperti ada pembiaran,” katanya kepada Jurnalislam.com usai melakukan audensi di kantor DPMPTSP Kabupaten Magelang.

“Setelah kami menanyakan beberapa hal terkait Siloam, banyak masyarakat yang menolak berdirinya Siloam karena tidak ada kaitannya dengan warga sekitar, Pondok Pesantren Subhanul Waton, dan secara normatif itu jelas-jelas melanggar,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari DPU Heriyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Ia kemudian menjelaskan bahwa proses selanjutnya kepada pihak DPMPTSP Magelang.

“Yang jelas bahwa kami khususnya di DPU ini ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan, yaitu memeriksa kesesuaian tata ruang, setelah itu proses selanjutnya di DPMPTSP, kemudian setelah semua sesesai disana, baru kami menghitung biaya IMB nya, dan mengembalikan ke DPMPTSP lagi dan selesai tugas kami,” ungkap Heriyanto.

Senada dengan hal tersebut, kepala DPMPTSP Widyantara mengaku telah mengeluarkan izin sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa keluarnya IMB setelah kontruksi bangunan hampir selesai sebagai hutang ijin dan selanjutnya akan berkordinasi dengan Sekda Magelang agar tak muncul lagi permasalahan terkait bangunan yang ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar tersebut.

“Dari proses awal pembuatan Surat Keterangan Rancangan Kabupaten (SKRK). Izin perubahan penggunaan tanah. Izin pemanfaatan tanah. Izin lokasl. Izin prinsip yang ditandatangam Bupati, lalu pengurusan UKL-PL hingga izin gangguan selanjutnya IMB. Semua kita perhatikan betul,” papar Widyantara.

Reporter : Hasan Shoghir

Mardani : Kejahatan Pemerintah Naikkan Harga Diam- diam!

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut berkomentar terkait naiknya kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax per 1 Juli 2018 sebesar 800 dan Dexlite yang naik sebesar 1000 perliternya.

Menurut Mardani yang juga salah satu pencetus munculnya gerakan #2019GantiPresiden itu, mengatakan bahwa kenaikan harga BMM secara diam-diam tersebut sebagai kejahatan yang luar biasa yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.

“Kejahatan dari pemerintah ketika masyarakat masih dalam ekonomi yang berat tiba-tiba bbm naik tanpa ada persiapan tanpa ada pengumuman,” katanya kepada Jurnalislam.com di Solo, Ahad, (1/7/2018).

Keputusan sepihak dari pemerintah tersebut dinilai Mardani membuat masyarakat semakin mempertanyakan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam mensejaterakan rakyatnya.

“Masyarakat berhak untuk bertanya kenapa kenaikkannya begitu mendadak, ada apa?,” paparnya.

Mardani juga menyebut bahwa pemerintah saat ini tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, terlebih saat ini hutang negara mengalami kenaikan sebesar 48 persen atau hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya yakni SBY.

“Tapi kalau kami sederhana, itu menunjukkan bahwa pemerintah yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini,” tandasnya.

Bahas Persatuan Umat, Multaqo Ulama dan Dai Kembali Dihelat di Jakarta

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemprov DKI Jakarta, Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara dan Yayasan Al Manarah al islamiyah kembali menggelar multaqo ke-5 ulama dan dai Asia Tenggara, Eropa dan Afrika, bertempat di Grand Hotel Cempaka Jakarta, Selasa – Jumat (3-6/7/2018).

Wapres Jusuf Kala dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut membuka acara ini.

Acara yang bertajuk “Wa’tashimu…” (berpegang teguhlah kalian semua…)” ini dihadiri lebih dari 500 ulama dan dai perwakilan ormas Islam se-Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, PERSIS, Wahdah Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, FPI, Al Irsyad, Syarikat Islam, An Najat al Islamiyah, PUI, Al Washliyah, Hidayatullah, GP Anshar DKI, dan ormas-ormas lainnya.

Sekretaris Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara Dr. Jeje Zaenuddin mengatakan bahwa tujuan utama dari forum ini adalah merumuskan langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan kesatuan-persatuan para ulama dan dai dalam berdakwah, menjauhi perselisihan dan perpecahan umat, serta mengembangkan cara-cara dialog yang saling menghormati dalam menghadapi berbagai issu kontroversi di tengah masyarakat.

“Forum akbar tahunan ini konsisten dengan pengambangan wacana dakwah yang murni tanpa ditunggangi kepentingan-kepentingan politik pragmatis,” kata Jeje dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (3/7/2018).

Oleh karena itu, tambahnya, dari perhelatan akbar ini diharapkan melahirkan kesadaran bersama tentang besarnya tanggung para ulama dan dai dalam mengembangkan dakwah Islam yang penuh hikmah dengan berorentasi kepada terwujudnya peradaban Islami yang memberi kontribusi nyata bagi keharmonisan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keamanan dan kedamaian, serta keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat sebagaimana yang digariskan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Acara forum internasional ini sendiri telah menjadi agenda tahunan dari program kerja Rabithah Ulama dan Dai Asia Tenggara sejak didirikannya pada tahun 2014.

Pada Multaqa yang pertama yang diselenggarakan di Depok Tahun 2014 sebagai tahun pembentukan Rabithah. Multaqa yang kedua tahun 2015 diselenggarakan di Lembang-Bandung dengan tema “Waman Ahsanu Qaulan..”

Mutaqa yang ketiga diselenggarakan di Centul-Bogor dengan tema Ummatan Wasatha. Multaqa ke empat tahun 2017 diselenggarakan di Kota padang dengan Tema “Wihdatul Ummat”.