Penulis: Mazaya

Diprotes FPI soal Penamaan Hewan, Kebun Binatang Surabaya Minta Maaf

SURABAYA (Jurnalislam.com) – DPW FPI Surabaya mendatangi Kebun Binatang Surabaya (KBS) memprotes terhadap penggunaan nama Aminah, Ibunda Rasulullah SAW, pada anak bayi unta betina, Senin (1/7/2018).

Perwakilan FPI, ustaz Agusdin (Wali Laskar FPI Kota Surabaya) dan Ustadz Wahid (Sekretaris FPI Kota Surabaya) meminta KBS agar meminta maaf. Pihak KBS melalui Sutini SE, MAK menyatakan permohonan maaf secara tertulis dihadapan para pengurus FPI Surabaya.

Sutini meminta maaf atas kesalahan dan khilaf terkait penamaan “Aminah” untuk seekor anak unta. Sutini mengaku salah, menyesal dan akan mengganti nama bayi itu dengan nama “Sarinah”.

Sebagai saksi dari Surat Permohonan Maaf ini adalah ustadz Agusdin Wali Laskar LPI (FPI) Surabaya dan drh Rahmat Sukarta, Kepala Departemen Kurator dan Litbang PDTS KBS.

“Kita harus peka dengan hal yang membuat sensitif umat Islam. Semoga hal ini bisa membawa maslahat agar semua pihak bisa lebih teliti dan berhati-hati” kata ustaz Agusdin.

Kontributor: Budi

Ini Kriteria Pengganti Jokowi Kata Relawan #2019GantiPresiden

SOLO (Jurnalislam.com) – Selain mengingkan adanya pergantian presiden di tahun 2019 nanti, Salah satu tokoh inisiator Gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden juga memberikan kriteria khusus terkait siapa yang nanti akan maju sebagai calon presiden di 2019 nanti.

Menurut Mardani yang juga ketua DPP PKS ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi calon Presiden di tahun 2019 nanti. Selain tidak mempunyai sifat munafik, calon presiden pilihan gerakan #2019GantiPresiden ini juga harus seorang yang mempunyai kapasitas dalam memimpin sebuah negara.

“Calon presiden, integritas satu kata dengan perbuatan. dua dia punya kapasitas, bisa mengeksukusi pemimpin negeri,” katanya kepada Jurnalislam.com usai mendeklarasikan relawan #2019GantiPresiden Soloraya di gedung Ar-Rahman Solo, Ahad (1/7/2018).

Selain kedua syarat tersebut, Mardani melanjutkan bahwa seorang yang menjadi pemimpin negeri ini harus mempunyai elektabilitas yang tinggi dan seorang negarawan yang tidak bergantung dengan kekuatas asing dan aseng.

“Ketiga tentu dia harus punya elektabilitas. pastikan untuk pemimpin negeri ini ke depan,” ungkapnya.

“Pastikan orang yang mencintai negeri ini siap berjuang untuk negeri ini dan tidak bisa dibeli oleh asing dan aseng,” tandasnya.

PKS : Ulama dan Habaib Bangkitkan Politik Islam Indonesia

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai banyaknya kader dari partai politik Islam yang mendapatkan kemenangan di sejumlah daerah dalam Pilkada 2018 merupakan sebuah peningkatan kekuatan politik islam yang sangat luar biasa.

Menurut salah satu inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini, kemenangan sejumlah tokoh Islam tersebut bukan hanya diraih berdasarkan kekutan dari sebuah partai semata, namun, kata Mardani, para Habaib dan Ulama juga berperan besar dalam menyadarkan umat untuk ikut perduli dengan masalah politik.

“Ini petunjuk jelas betapa kekuatan politik Islam sangat nyata, semua kemenangan yang dicapai saat ini bukan hanya semata gerakan partai saja,” katanya kepada Jurnalislam.com usai mendeklarasikan relawan #2019GantiPresiden Soloraya di Gedung Ar-Rahman Solo, Ahad, (1/7/2018).

“Melainkan juga gerakan para habaib ulama yang bekerja luar biasa, kami gembira,” sambungnya.

Mardani juga menyebut, bahwa kebangkitan dan tren positif partai Islam di tahun 2018 ini akan berdampak besar di tahun politik kedepan. Ia meyakini tahun 2019 nanti umat Islam akan lebih bersatu lagi hingga dapat mendapatkan pemimpin sesuai harapan mereka.

“2018 menandakan kebangkitan Islam politik, insya Allah puncaknya di 2019,” tandas politisi partai PKS ini.

Pengamat Sarankan Partai Islam Bentuk Poros di Pilpres 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hasil hitung cepat atau quick count pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 partai-partai berbasis Islam mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal itu dinilai dapat meningkatkan kepercayaan diri parpol-parpol berbasis massa Islam menjelang Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Partai menengah termasuk partai Islam, sebutkan saja dalam kasus Jawa Barat misalkan, itu memberi efek psikologis, partai Islam mulai percaya diri seperti dimiliki oleh PAN, PKS dan lain-lain,” ujar Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dalam diskusi bertajuk ‘Membaca Hasil Pilkada’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018) dilansir Republika.co.id.

Dengan kemenangan di pilkada serentak menjelang Pilpres, selain dapat meningkatkan kepercayaan diri, juga menambah daya jual. Dengan fakta ini memungkin bagi partai Islam untuk memunculkan poros baru dalam persaingan Pilpres 2019 mendatang. Karena, kata Ubedilah, ketika mereka memenangkan sejumlah kepala daerah mereka mulai yakin mesin politik mereka bekerja.

“Kalau mesin politik partai Islam atau partai menengah ini muncul di antaranya ada PAN, PPP dan PKS. Mereka percaya diri bisa melakukan konsolidasi baru untuk masuk dalam poros baru pilpres itu, memunculkan calon-calon antenatif dan itu lebih kompetitif. Tapi kita masih menunggu hasil keputusan MK nanti,” ungkapnya.

Namun, lanjut Ubedilah, tidak cukup dengan kepercayaan diri saja untuk memenangi pertarungan 2019, tapi juga memerlukan kerja-kerja sistemik untuk memunculkan kemenangan di 2019. Begitu juga mengukur kemenangan kontestasi untuk 2019 itu tidak hanya dari mesin politik tapi juga dari tokoh. “Artinya figur dari aktor juga perlu diperhatikan,” kata Ubedilah.

Ubedilah menilai setidaknya ada empat faktor kemenangan dalam kontestasi politik. Pertama financial capital yang dimiliki oleh kandidat dan kekuatan politikknya. Seberapa besar mereka mempunyai biaya untuk seluruh proses politik itu. Kedua adalah mesin politik, seberapa kuat mesin politik mereka bekerja.

Kemudian yang ketiga adalah sosial capital mereka, seberapa kuat modal sosial mereka dioptimalkan. Keempat marketing politik mereka, seberapa cerdas marketing politik mereka untuk mempengaruhi publik. “Jadi siapapun tokohnya kalau empatnya tidak terpenuhi dia tidak akan memenangkan pertarungan, sepopuler apapun,” tutup Ubedilah.

Adapun partai-partai Islam yang bertarung di 17 pemilihan gubernur adalah PAN dengan memenangkan 10 pasangan calon, PKB berhasil menang di enam daerah, sedangkan PAN memenangkan paslon yang mereka dukung di 10 wilayah.

 

Sampai Pertengahan 2018, Bank Syariah Tumbuh Positif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kinerja bank syariah masih mencatatkan pertumbuhan positif sampai dengan April 2018. Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan sampai dengan April 2018, total pembiayaan bank umum syariah (BUS) tumbuh 7,25% year on year menjadi Rp 191,04 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan tersebut juga berhasil mengerek aset bank syariah ke level Rp 290,36 triliun atau naik 13,64% dibanding bulan April 2017 sebesar Rp 255,49 triliun.

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank BCA Syariah yang menyebut sampai sejauh ini kineja masih sesuai target alias on the track.

Direktur Utama BCA Syariah John Kosasih mengatakan, sampai dengan 25 Juni 2018 total pembiayaan perseroan sudah menembus Rp 4,7 triliun. Jumlah ini naik 23% bila dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun 2017.

Selain dari segi pembiayaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA Syariah juga melesat 25% per 25 Juni 2018 menjadi Rp 4,9 triliun. Dus, berkat pencapaian tersebut, total aset perseroan ikut terkerek naik menjadi Rp 6,3 triliun atau tumbuh 19% per 25 Juni 2018.

“Kinerja kami sampai 25 Juni 2018 masih on track bahkan di atas RBB (rencana bisnis bank) 2018. Secara umum aset naik 19%, pembiayaan 23% dan DPK 25%,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (26/6/2018).

Lebih lanjut, didorong dari pertumbuhan tersebut, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk ini mampu membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 35 miliar pada 25 Juni 2018.

John menjelaskan, secara tahunan capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 25%. Dari sisi kualitas pembiayaan juga masih terjaga. Tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) yang dijaga rendah di level 0,6% sampai penghujung semester I 2018.

Dus, BCA Syariah hingga akhir tahun tidak berencana untuk mengubah target. Antara lain, rata-rata pertumbuhan tahun 2018 ini dipatok di kisaran 20% sampai 25%.

Sedangkan PT Bank BRI Syariah Tbk, juga menyebut mencatatkan pertumbuhan positif sampai Mei 2018.

Antara lain laba bersih setelah pajak naik 85,16% menjadi Rp 96,31 miliar dibanding posisi bulan yang sama tahun lalu Rp 52,02 miliar.

Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso menjelaskan, pertumbuhan laba tersebut ditopang kenaikan pembiayaan sebesar 11,5% secara yoy menjadi Rp 20,42 triliun. Sedangkan untuk DPK mengalami peningkatan 13,62% yoy dari Rp 24,5 triliun pada bulan Mei 2017 menjadi sebesar Rp 27,84 triliun.

Dus, aset perseroan tumbuh cukup tinggi mencapai 21,41% pada Mei 2018 menjadi Rp 35,72 triliun dari posisi tahun sebelumnya Rp 29,42 triliun.

Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini menyebut, dari total pembiayaan yang disalurkan sebanyak 34% masuk ke segmen komersial. Sementara sisanya sebanyak 66% masuk ke segmen ritel (konsumer dan UMKM).

Di samping itu, dari sisi rasio permodalan juga masih cukup tebal dengan capital adequacy ratio (CAR) terjaga di posisi 29,93% naik dari bulan Mei 2017 20,68%.

Hadi optimis sampai akhir tahun seluruh target perseroan dapat tercapai. Antara lain, laba bersih dipatok mampu mencapai Rp 250 miliar dan aset diprediksi menembus ke level Rp 36,98 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan, sampai akhir tahun 2018 pihaknya yakin mampu menyalurkan dana sebesar Rp 22,68 triliun. Serta DPK dipatok ke level Rp 28,28 triliun.

“Pertumbuhan tersebut didorong dengan rencana BRI Syariah yang akan fokus dalam pembiayaan di segmen ritel, dan komersial terutama BUMN,” katanya di Jakarta, Selasa (26/6).

Di sisi lain, BRI Syariah juga terus mengembangkan teknologi informasi untuk penguatan digital banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah.Hal itu dilakukan dengan peningkatan produk yang sudah ada melalui layanan integrasi internet banking BRI Syariah dan mobile banking (BRIS online).

Secara terpisah, Direktur BRI Syariah Wildan menyebut tahun ini pihaknya belum berencana untuk merubah target dan akan tetap menjaga porsi penyaluran kredit. “Kami akan coba jaga tetap di porsi yang sama sampai akhir tahun. Untuk tahun ini relatif target pembiayaan naik 14% sampai 15%,” katanya.

Meski begitu, dari sisi rasio NPF, perseroan masih mencatatkan NPF tinggi di level 4,32% per Mei 2018. Menurut Wildan, mayoritas NPF tersebut disumbang dari debitur pembiayaan komersial lampau terutama di sektor pertambangan.

Pihaknya juga telah melakukan sejumlah strategi untuk menjaga NPF di bawah 5% pada tahun ini. Salah satunya dengan melakukan restrukturisasi dan penjualan aset bermasalah. Memang, bila dibandingkan dengan posisi kuartal I 2018 posisi NPF perseroan telah mengalami penurunan sebanyak 60 basis poin (bps) dari 4,92%.

“NPF kami targetkan di bawah koridor OJK (di bawah 5%). Saat ini kami masih di bawah dan ditarget turun dari posisi 2017,” tambah Wildan. Adapun, rasio-rasio keuangan lainnya juga tercatat positif. Antara lain, return on asset (ROA) sebesar 0,90%, return on equity (ROE) sebesar 6,5%, net imbalan (NI) 5,16%, sertafinancing to deposit rasio (FDR) masih longgar di 73,05%.

Selain itu, perseroan juga berhasil menjaga efisiensi dengan menurunkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 90,29%, lebih baik dibandingkan posisi bulan Mei 2017 yang sebesar 94,05%. (me/kontan.co.id)

Pengamat : Pilgub 2018 Bukti Buruknya Mesin Politik PDIP

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak di 171 daerah menjadi pukulan telak bagi partai penguasa, PDIP, setelah mengalami kekalahan di 11 provinsi. Kekalahan itu menurut Direktur pusat studi sosial politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun diakibatkan dari buruknya kerja mesin politik partai berlambang kepala Banteng.

Usai menghadiri satu diskusi, di Jakarta Pusat, Ubedilah mengatakan, PDIP dinilai tidak cukup gesit dengan partai politik menengah sekelas Nasdem, ataupun PAN. Yang mana, partai politik kelas menengah itu justru memanfaatkan strategi politik untuk kemenangan di 2019 mendatang.

“Kalau boleh saya sebutkan PDIP dan Gerindra itu mesin politiknya terburuk untuk Provinsi ada yang kerja-kerja mesin politiknya buruk karena presentasinya kan kecil dari perolehan kontestasi provinsi,” ujar Ubedilah, Sabtu (30/6/2018) dilansir Merdeka.com.

Buruknya kerja mesin politik PDIP, menurut Ubedilah, terbukti apabila disandingkan dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Di awal masa deklarasi hingga kampanye, pasangan yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN itu tidak cukup diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat.

Namun di akhir, justru pasangan calon nomor urut 3 itu melejit dengan posisi kedua di bawah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Faktor tesebut dikatakan Ubedilah berasal dari kerja mesin politik di masa-masa akhir kampanye dan berhasil menempatkan posisi terbaik.

Sementara posisi TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang didukung PDIP tak merangkak naik. Atau tetap berada di posisi buncit dari empat pasang calon di Pilgub Jawa Barat.

“Peran tokoh nasional tidak terlalu signifikan. Apa yang paling signifikan di kasus Jawa Barat yang menaikkan elektoral mereka adalah mesin politik dan kami melihat mesin politik bekerja itu justru di akhir-akhir kampanye itu dasar sekali kami meneliti di hampir seluruh Jawa Barat ada kerja kerja mesin partai itu yang muncul di lapangan,” ujarnya.

 

Keoknya PDIP di Pilgub Dinilai Berdampak ke Pilpres 2019

SOLO (Jurnalislam.com) – Banyaknya kader PDIP yang kalah dalam pilkada 2018 di sejumlah daerah dinilai Ketua Majelis Mujahidin (MM) Klaten ustaz Boni Azwar buah dari sikap para kader dan pimpinan PDIP yang selama ini selalu memusuhi dan melecehkan umat Islam di Indonesia.

Selain itu, ustaz Boni juga mengatakan pemerintah juga terkesan membiarkan jika muncul sejumlah kasus dari para kader PDIP yang melecehkan agama Islam. Hal itulah yang membuat PDIP semakin berani memusuhi umat Islam dan akhirnya membuat stigma bahwa PDIP partai yang anti Islam.

“Sudah nampak nyata di masyarakat bahwa PDIP itu seolah-olah bermusuhan dengan umat islam, maka dengan adanya pilkada ini, terkesan juga PDIP itu agak bertumbangan, calon-calon atau kadernya yang dimajukan sebagai kepala pemerintahan daerah,” terangnya kepada Jurnalislam.com di Solo, Kamis,(28/6/2018).

Di satu sisi lagi, kata ustaz Boni, tumbangnya para kader PDIP tersebut menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam di tahun 2019 nanti.

Sebab, bersatunya umat Islam dalam memilih pemimpin, dinilainya sudah cukup bisa membuat partai pengusung presiden Jokowi tersebut mulai agak goyang.

“Maka yang diharapkan umat Islam maka mari masih ada waktu kurang lebih satu tahun, rapatkan shafnya, kembali bersatu yang diharapakan golputnya sedikit karena ini sistuasinya sudah berbeda dengan pemerintahan terdahulu,” paparnya.

Untuk itu, ustaz Boni menghimbau kepada umat Islam agar mengunakan hak pilihnya di tahun 2019 nanti. Ia menegaskan, bahwa sudah seharusnya ada pergantian kepemimpinan karena ketidakadilannya pemerintah kali ini terhadap umat Islam dan bahkan banyak kebijakan yang tidak pro rakyat dan menguntungkan pihak asing.

“Karena pemerintahan kali ini kesannya adalah mereka disamping mendiskriditkan umat Islam, juga memenjarakan para ulama dan melindungi penista agama dan sebagainya,” ujarnya.

“Maka umat islam wajib bersatu, ini kewajiban kita bersama bagaimana tahun 2019 nanti ganti presiden,” tandasnya.

Pertimbangkan Praperadilan, DSKS Desak SP3 Sukmawati Dicabut

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinidillah Basri,MA medesak Presiden dan Kapolri untuk melanjutkan proses hukum atau mencabut status SP3 terhadap Sukmawati yang dianggap telah menistakan agama.

DSKS menganggap kasus Sukmawati Soekarno Putri adalah kasus serius dan luar biasa melukai umat Islam.

Ia menilai, jika kasus penistaan agama semacam ini tidak di proses hukum, maka dikhawatirkan akan ada kasus intoleransi yang serupa di masa yang akan datang ataupun kasus penistaan agama semakin meningkat.

“Dikhawatirkan kasus pnistaan agama semakin meningkat jika kasus seperti ini tidak di proses” kata Dr. Muin, sapaan karibnya kepada Jurnalislam.com beberapa waktu lalu.

Menurut Dr. Muin, kasus ini sangat serius karena sudah 30 perwakilan lembaga yang melaporkan Sukmawati.

“Untuk itu DSKS mendesak Presiden dan Kapolri untuk tidak pandang bulu dalam proses hukum Sukmawati Soekarno Putri,” tambahnya.

Dr. Muin melalui DSKS akan mempertimbangkan langkah selanjutnya jika SP3 tidak di cabut dan proses hukum tetap di hentikan.

“Dan jika ternyata SP3 Sukmawati Soekarno putri tidak di cabut maka DSKS akan pertimbangkan langkah praperadilan”,tutupnya.

Seperti sudah diketahui pada tanggal,29 Maret 2018 Sukmawati Soekarno Putri dalam puisinya yang berjudul “Ibu Indonesia” secara sadar menyinggung dan dinilai melukai umat Islam.

Ia membandingkan suara azan dengan kidung, cadar dengan konde yang terkesan yang dinilai masyarakat merendahkan bagian syariat Islam.

Reporter: Ridho Asfari

Kawal Pilgub Bersih, Cak To Pimpin 1000 Advokat Bela Sudirman Said

SEMARANG (Jurnaislam.com) – Bertempat di Trattoria Jl. Gajah Mada Semarang, Sunarto yang akrab disapa Cak To, seorang advokat dan kurator, menginisiasi tim yang beranggotakan 1000 advokat untuk membela salah satu paslon cagub, Sudirman Said-Ida, Ahad (24/6/2018).

Kepada Jurnalislam.com, Cak To menyampaikan tujuan dibentuknya tim advokat independen ini untuk mengawal Pilgub Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan adil.

“Tujuan dibentuknya tim advokasi Independen ini adalah untuk mengawal pemilu yang bersih dan jurdil,” kata Cak To, yang saat mahasiswa aktif pada kegiatan BEM Unissula.

“Pembelaan ini sifatnya sukarela yang berawal dari kepedulian tim advokasi, bahwa kebenaran, keberanian, kewajiban mutlak dibutuhkan dalam mengawal Sudirman -ida,”tambahnya.

Ia juga menggandeng Joko Sutrisno (mbah Joko), Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus untuk masa bakti 2014-2015.

Cak To sebagai Advokat dan Kurator yang memiliki jaringan nasional menghubungi sahabat dan teman-temannya yang berprofesi sama seperti Cak To.

1000 advokat ini sepakat untuk memberikan batuan advoksi independen kepada Sudirman Said – Ida.

 

Pengamat : Blunder Iriawan, Masyarakat Tidak Percaya Lagi pada Jokowi

SOLO (Jurnalislam.com) – Dilantiknya Komjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubenur Jabar setelah sempat dibatalkan oleh Menkopolhukan Wiranto akibat menuai polemik disebut Tokoh Solo yang juga pengamat perpolitikan Mudrick M Sangidu sebagai sebuah blunder yang dilakukan presiden Jokowi.

“Dan ini sangat blunder, jadi menjauhkan lagi kepercayaan masyarakat, lebih tidak percaya lagi, kesannya pemerintah itu pembohong dan seenaknya sendiri,” katanya kepada Jurnalislam di Solo, Selasa, (19/6/2018).

“Bagaimana mungkin masyarakat percaya pemerintah, darimana, makin jauh ini, dan ini blunder betul,” sambungnya.

Mudrick juga menilai, bahwa pelantikan M Iriawan yang masih dalam suasana lebaran kental dengan unsur politik, apalagi adanya salah satu pasangan calon gubenur tersebut dari anggota kepolisian.

“Dia khawatir kalau jagonya yang jadi jendral polisi itu maju jadi calon gubenur jabar kalah, permasalahannya disini itu, jadi ia sampai mengambil satu keputusan yang bertentangan dengan demokrasi,” ujarnya.

Mudrick juga mengatakan, bahwa sudah seharusnya ada pergantian kepemimpinan kedepan, banyaknya keputusan kontroversi dari pemerintahan dinilai Mudrick akibat tidak bisanya seorang presiden mengatur urusan kenegaraan.

“Kalau ke depan karena saya seorang aktivis memang tahun depan harus ganti presiden, kalau ini saya melihat ini nggak mampu dan ini kan contoh terburuk juga, apa mau dipaksakan lagi. Dan saya hanya minta kepada para pendukungnya ini untuk berfikir yang jernih,” pungkasnya