Penulis: Mazaya

BNPB : Palu Butuh 18 Ribu Tenda

Redaktur: Mazaya

PALU (Jurnalislam.com)–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut dibutuhkan 18 ribu tenda untuk memenuhi kebutuhan penanganan pengungsi pascagempa disertai tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Tidak semua pengungsi memakai tenda besar, tapi tenda keluarga. Bila dihitung kalau jumlah pengungsi sekitar 70 ribuan dibagi empat satu keluarga, keluarnya sekitar 18 ribuan,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, di konfirmasi, Rabu (17/10).

Menurutnya, kebutuhan tenda tersebut untuk keperluan warga korban gempa yang tidak memiliki rumah akibat rumahnya hancur terkena dampak gempa serta tsunami pada dua pekan lalu, 28 September 2018.

Selain itu, telah mengalir bantuan-bantuan tenda dari beberapa lembaga kemanusiaan atau Non Governmental Organization (NGO) serta institusi terkait yang membatu korban pascabencana di Sulteng.

“Saat ini sudah terkumpul 5.000 tenda dan Palang Merah Indonesia menyiapkan 1.300 tenda. Ternyata, NGO juga punya kekuatan, tadi disampaikan ada tambahan tenda,” ujarnya usai pertemuan dengan NGO di Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Kantor Gubernutr Sulteng.

Tugas dan fungsi BNPB, lanjut Wisnu, tidak hanya mengoordinator persoalan bencana juga sebagai katalisator guna memperlancar semua mekanisme, termasuk mempermudah pengiriman dan bea masuk pelabuhan maupun bandara.

“Nanti kalau masih kurang kita mendukung yang lain atau gap-nya mau berapa tenda atau dicarikan dari bantuan internasional. Kalau masih kurang lagi kita siapkan dana,” ujar dia.

Sedangkan untuk kebutuhan tenda sekolah sebagai tempat belajar mengajar siswa diperlukan 800 unit yang disebar di tiga daerah yang terdampak gempa disertai tsunami dan likuifaksi.

Sebelumnya, lembaga kemanusiaan Unicef telah mengirimkan tenda 200 unit untuk digunakan sebagai tempat sekolah sementara, mengingat proses belajar mengajar siswa yang terdampak gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala tergangu.

Selain itu, sejumlah NGO juga menyiapkan tenda-tenda tidak hanya digunakan sebagai dapur umum juga dipakai sebagian untuk hunian korban gempa.

Sumber : republika.co.id

 

OTT Suap Meikarta, Neneng Dipecat dari Tim Kampanye Jokowi – Ma’ruf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Partai Golkar mengambil keputusan kepada kadernya Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif, menyusul tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Neneng diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi.

“Oleh karena itu kita telah me-nonaktifkan dia sebagai pengurus DPD Golkar, dan itu dasarnya adalah pakta integritas yang telah ditandatangani antara Partai Golkar dengan seluruh kader yang menjadi kepala daerah,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018

Ace menambahkan, pemberhentian dari jabatan struktur partai itu juga akan dikenakan berupa sanksi pemecatan ke depannya.

Selain dari partai, nama Neneng di Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat turut otomatis diganti dengan kader ‘beringin’ yang lain.

Neneng menjadi pengarah teritorial wilayah Bekasi tim Jokowi-Ma’ruf, di bawah koordinasi Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

“Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah dan di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan,” kata dia.

Sebelumnya penyidik komisi antikorupsi telah menetapkan tersangka terhadap Neneng terkait pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.

Neneng dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga dijanjikan fee sebesar Rp13 miliar di fase pertama oleh Lippo Group. Namun baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi.

Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro lewat pegawai dan dua konsultanya.

sumber: viva.co.id

 

Serikat Pekerja Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Sedang Sulit

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai, penambahan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03% tahun 2019 dinilai cukup.

Hal itu melihat kondisi perkembangan industri saat ini. Kondisi rupiah yang melemah dinilai membuat industri ikut terbebani secara biaya produksi.

“Dalam kondisi saat ini perusahaan sulit bergerak, angka tersebut relatif cukup,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar lansir Kontan.co.id, Selasa (16/10).

Meski begitu Timbul meminta agar perusahaan juga terbuka kepada pekerja. Pasalnya untuk industri yang berorientasi ekspor akan mendapat keuntungan tambahan dengan pelemahan rupiah.

Ia juga bilang perlu adanya upaya peningkatan kualitas pekerja. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kemampuan pekerja sehingga produksi ikut meningkat.

“Kenaikan upah minimum juga perlu dibarengi dengan kenaikan produksi,” terang Timbul.

Biaya pengembangan kemampuan tersebut diungkapkan Timbul tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengembangan dapat dilakukan menggunakan dana imbal hasil dari jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak angka kenaikkan tersebut. Melalui siaran pers, Said meminta kenaikkan sebesar 20% hingga 25%.

Angka tersebut melihat potensi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan naiknya harga BBM dunia. Kenaikkan BBM akan berefek pada kenaikkan kebutuhan.

“Kenaikan upah hanya 8,03% tidak akan memberikan manfaat bagi buruh di tengah kenaikkan harga,” jelas Said.

Sumber : kontan.co.id

 

ECR Gandeng Elemen NGO Bantu Korban Gempa di Sigi Sulteng

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SIGI (Jurnalislam.com) – Emergency Crisis Response (ECR) bekerjasama dengan Maharani Peduli, Indonesia Bangkit dari Masjid (IBM), Ar-Risalah Peduli, Batalyon Kesehatan (Yonkes) dan Salam Care melakukan aksi sosial kepada korban bencana gempa dan tsunami Palu di desa Kaluku Tinggu, Dolo Barat, Sigi, Selasa (16/10/2018).

Dalam aksi kali ini, mereka melakukan aksi pengobatan gratis dan pembagian sembako, relawan ECR Sholiqul Ikhsan mengatakan, kegiatan pengobatan gratis merupakan salah satu program ECR yang dijalankan di tempat tempat yang sedang mengalami bencana.

“Kita sudah rutin melakukan aksi pengobatan gratis di Palu ini, sudah sejak hari kedua kita mendirikan posko di Palu dan kita turun langsung ke lokasi pengungsian di wilayah yang terkena dampak gempa, likuifaksi dan tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com di sela-sela aksi.

“Untuk pengungsi sendiri banyak yang mengidap penyakit, flu, gatal, untuk kebutuhan susu untuk anak-anak sendiri juga masih kurang banget,” imbuhnya.

Sementara itu, relawan Ar-Risalah Peduli Surakarta Tri Khusnuddin peduli menjelaskan, anak-anak yang menjadi pengungsi banyak yang merasa trauma paska gempa dan tsunami pada jum’at (28/9/2018) yang lalu.

“Pembagian hari ini ada 40 sembako, kita juga melakukan trauma healing kepada anak-anak pengungsi, secara psikis alhamdulillah anak anak sudaah mulai terbangun untuk keceriaannya dan sudah sedikit hilang daari masa traumatis,” katanya.

Rencana, kedepan ECR akan terus bersinergi untuk melakukan aksi sosial di sejumlah daerah di Palu, Sigi dan Donggala. Saat ini, ECR bersama lembaga sosial kemanusian membuka posko di pondok pesantren Karomah 13 Palu milik Gus Nur.

Konferensi Wisata Halal Rangkaian IMF – WB Digelar di Lombok

Redaktur: Mazaya

LOMBOK (Jurnalislam.com) – Salah satu kunci penguatan ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan devisa, adalah peningkatan sektor pariwisata.

Bentuk wisata yang berpotensi dikembangkan adalah wisata halal sehingga turut mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Hal tersebut mengemuka dalam konferensi internasional hari ini (15/10/2018) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dilaksanakan sebagai kegiatan lanjutan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, konferensi tersebut merupakan kegiatan internasional pertama yang diselenggarakan di Lombok, pascagempa.

Dihadiri delegasi Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang berasal dari berbagai negara, tema yang diangkat dalam konferensi adalah Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects. Panel diskusi berisi pembicara-pembicara ahli di bidang ekonomi syariah.

Diantara pembicara adalah Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB) Prof. Dr. Humayon Dar yang berasal dari Saudi Arabia dan CEO GMTI Mastercard Crescent Rating, Singapura, Fazal Bahardeen.

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu tema yang didorong Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Dalam diskusi kali ini, para pembicara menyatakan besarnya potensi pariwisata halal untuk dikembangkan mengingat banyaknya jumlah umat muslim di dunia.

Di sisi lain, wisata halal juga menghadapi berbagai tantangan, terutama  dari sisi budaya, demografi, tujuan maupun alokasi biaya yang dikeluarkan untuk berwisata. Untuk itu diperlukan pemahaman lebih dalam dari berbagai pihak dalam pengembangannya.

Dilansir siaran pers Bank Indonesia, hal lain yang mengemuka adalah bahwa wisata halal tidak dapat berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari keseluruhan industri halal. Yang juga mencakup sektor finansial dan pembiayaan.

Untuk itu, dari sisi Indonesia, sangat disadari pentingnya kerja sama dengan berbagai negara, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan wisata halal. Kerja sama juga perlu dilakukan dengan pemangku kepentingan di daerah-daerah wisata halal.

Lombok yang dikenal sebagai pulau dengan 1000 masjid, memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata halal di Indonesia. Jumlah wisatawan yang datang ke Lombok meningkat 50 persen dari satu juta wisatawan di tahun 2016 menjadi 1,5 juta di tahun 2017.

Mayoritas wisatawan berasal dari Australia, Malaysia, Singapura dan dari beberapa wilayah di Indonesia. Lombok telah dicanangkan sebagai The Best Destination for Halal Tourism Resort di dunia dari CNBC Indonesia di tahun 2017 dan Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018.

Selain itu, Lombok juga berhasil mendapatkan penghargaan The World Halal Tourism dua tahun berturut-turut di tahun 2015 dan 2016 di Dubai sekaligus sebagai The World Best Halal Honeymoon Destination. Kegiatan kali ini ini diharapkan dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional mengenai keindahan dan ketahanan Lombok, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi Lombok.

sumber: republika.co.id

 

 

Dugaan Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan Bos Lippo Jadi Tersangka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – KPK menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

“Tim sudah mengamankan BS (Billy Sindoro),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lansir  detik.com, Senin (15/10/2018).

Billy ditangkap di rumahnya. “Dari kediamannya dan segera dibawa ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, yakni:

– Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

– Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

sumber: detik.com

 

KPK Sebut Lippo Janjikan 13 Miliar untuk Muluskan Izin Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Jawa Barat Neneng Rahmi berserta Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief memastikan, operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Bekasi dan Billy Sindoro dari Lippo Group di Kabupaten Bekasi pada Minggu lalu terkait dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, seluas 774 hektare.

Meikarta merupakan bagian proyek dari Lippo Group. “Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase.” ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Laode mengatakan pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” ujarnya.

KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10) siang hingga dini hari dan berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta. Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.

KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10) siang hingga dini hari dan berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta. Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu.

Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, KPK mengatakan Bupati Bekasi Neneng dan pihak yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

sumber: sindonews

Analis : Kasus Suap Meikarta Berdampak Negatif ke Saham Lippo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Analis pasar modal Indra menilai kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi.

KPK menangkap bos Lippo terkait perizinan proyek Meikarta berdampak negatif pada kinerja saham Grup Lippo, terutama sektor properti.

“Kabar itu membuat penilaian investor menjadi negatif terhadap saham Grup Lippo, terutama sektor properti,” ujar Indra yang juga Analis Henan Putihrai Sekuritas di Jakarta, Senin (15/10/2018) lansir Wartaekonomi.co.id.

Investor, lanjut dia, dipercaya akan melakukan kalkulasi valuasi harga sahamnya.

“Investor akan mencermati siapa saja pihak-pihak yang terkena kasus itu. Jika manajemen pengelola Meikarta tersandung kasus maka dampak negatifnya dapat berlanjut,” katanya.

Terpantau harga saham PT Lippo Cikarang Tbk yang merupakan pengembang Meikarta, dengan kode perdagangan LPCK di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan sebesar 14,77 persen Rp1.385 per saham.

LPCK merupakan anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Terpantau, harga saham LPKR juga mengalami koreksi sebesar 2,68 persen Rp290 per saham pada hari ini (Senin, 15/10/2018)

 

KPAI Minta Bayi Baru Lahir Dilindungi JKN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta bayi yang baru lahir segera dilindungi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS.

“Pada masa 28 hari sejak dilahirkan bayi harus dilindungi oleh JKN,” kata  Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitti Hikmawati di kantornya, Jakpus, Senin (15/10/2018).

Hal tersebut ntuk mengantisipasi bila harus mendapatkan perawatan lanjutan, meskipun belum didaftarkan oleh orang tuanya.

Sitti menjelaskan, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN.

Pasal tersebut menyatakan bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan.

Menurutnya, Pasal 16 tersebut sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan KPAI.

Mengingat angka kematian balita tertinggi di Indonesia terjadi pada masa baru lahir, yaitu 28 hari.

Namun, pasal tersebut terkesan dinafikan oleh Pasal 104 yang menyebutkan Pasal 16 baru diberlakukan setelah tiga bulan sejak peraturan tersebut ditandatangani.

Hal itu bertolak belakang dengan bunyi Pasal 108, yang merupakan pasal terakhir, yang menyatakan Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggap diundangkan.

“Akibatnya terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan di lapangan yang berpeluang menuai korban dan konsekuensi lain yang seharusnya bisa dihindari,” katanya.

Karena itu, KPAI meminta pemerintah untuk menghapus Pasal 104 agar pelaksanaan Pasal 16 dapat segera dilakukan setelah peraturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi

KPAI juga mendorong BPJS Kesehatan untuk segera melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut.

“Pelaksanaan JKN terkait kesehatan anak seharusnya mendahulukan kepentingan terbaik anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa,” tuturnya.

Sri Mulyani : Wakaf Dapat Digunakan untuk Pembiayaan Produktif

Redaktur: Mazaya

BALI  (Jurnalislam.com)–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, wakaf memiliki potensi untuk bisa menjadi sumber pembiayaan dalam pembangunan. Dengan dilahirkannya Waqf Core Principles (WCP) di sela-sela penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, Sri berharap pengembangan wakaf ke depan bisa menarik lebih banyak lagi kepercayaan dari masyarakat.

“Wakat itu alat filantropi yang harapannya dengan core principles ini dapat menjadi panduan dan pengelolaan wakaf di masa depan,” kata Sri di Nusa Dua, Bali pada Ahad (14/10) lansir Republika.co.id.

Salah satu produk yang akan diluncurkan terkait pengembangan wakaf di Indonesia adalah wakaf tunai yang terintegrasi dengan sukuk atau Cash Waqf Linked Sukuk (WLS). Sri menilai, inisiatif tersebut dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan.

Dia menjelaskan, WLS memungkinkan institusi filantropis termasuk Badan Wakaf Indonesia untuk menginvestasikan wakaf dalam instrumen investasi yang aman dan bebas risiko. Dari sisi pemerintah, kata Sri, WLS dapat menjadi alternatif pembiayaan.

“Wakaf mempunyai kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dan juga membiayai kegiatan produktif. Imbal hasil yang didapatkan akan digunakan untuk pembiayaan lebih lanjut di masa depan,” kata Sri.

Sebelumnya, Bank Indonesia bersama Islamic Development Bank (IDB) secara resmi telah meluncurkan Waqf Core Principles (WCP). 29 prinsip pengaturan tata kelola tersebut diharapkan bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf di seluruh dunia.

“Grup IDB telah mengembangkan manajemen WCP bekerja sama dengan BI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai upaya bersama dalam memberikan penilaian pada elemen regulasi dan manajemen wakaf,” kata Wakil Presiden Bidang Pengembangan Kemitraan IDB Nouri Jouini di Nusa Dua, Bali pada Ahad (14/10).

Dia mengatakan, prinsip-prinsip yang dicanangkan tetap memberikan fleksibilitas pada pengembangan wakaf di seluruh dunia. Tujuan utama prinsip-prinsip tersebut adalah untuk mewujudkan manajemen wakaf yang kredibel sekaligus meningkatkan peran wakaf sebagai instrumen finansial di negara-negara muslim.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam WCP secara umum terkait dengan pengaturan hukum, pengawasan, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah.

Sumber : republika